fbpx
Soal New Normal, Sri Mulyani Pilih Ekonomi atau Kesehatan?

Soal New Normal, Sri Mulyani Pilih Ekonomi atau Kesehatan?

Hal itu diungkapkan Sri Mulyani saat menjawab pertanyaan mana yang lebih didahulukan, pilih antara kesehatan dan ekonomi.

Soal New Normal, Sri Mulyani Pilih Ekonomi atau Kesehatan?

secret-financial.com – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati buka suara mengenai skenario new normal. Hal itu diungkapkan Sri Mulyani saat menjawab pertanyaan mana yang lebih didahulukan, pilih antara kesehatan dan ekonomi.

Melalui Instagramnya @smindrawati, Minggu (31/5/2020), Sri Mulyani mengatakan keduanya adalah hal penting.

“Bagi saya, keduanya sama pentingnya dan harus berjalan bersama. Pandangan yang seolah-olah mendahulukan ekonomi sehingga buru-buru dilakukan pelonggaran Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) adalah tidak benar,” katanya.

Baca juga: Tenaga Medis Serukan ‘Indonesia Terserah’, Kritik untuk Pemerintah RI

Dia menjelaskan, sejak Maret 2020, melalui PSBB pemerintah melakukan langkah untuk memprioritaskan kesehatan dengan terlebih dahulu merelokasikan anggaran untuk sarana dan fasilitas kesehatan bagi tenaga medis, tenaga kesehatan, serta masyarakat langsung. Langkah-langkah pencegahan secara masif dilakukan dari tingkat pusat sampai level terkecil di desa-desa.

Baca juga: New Normal Segera Berlaku, Kabar Baik atau Buruk Bagi Ekonomi RI?

Percepatan penanganan kesehatan juga tampak dari jumlah laboratorium penanganan COVID-19 yang bertambah signifikan. Mulai dari satu laboratorium di bulan Maret, kini telah berjumlah lebih dari 100 laboratorium untuk rapid test dan Polymerase Chain Reaction (PCR).

Sri Mulyani  juga menyebut bahwa pemerintah telah mengikuti standar Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dalam melakukan pelonggaran PSBB. Sementara aturan normal baru (New Normal) sendiri diterapkan pemerintah demi memitigasi risiko agar tidak terjadi serangan gelombang kedua virus corona (COVID-19), jelasnya.

Baca juga: ICW Kritik KPK Lunak Terkait Penanganan Korupsi di Era New Normal

“Langkah-langkah dalam membuat protocol kesehatan disiapkan di tempat industry, mall, serta tempat public lainnya. Saat ini masing-masing kementerian menyiapkan protocol tersebut. TNI dan Polri juga akan turut terlibat untuk menjamin enforcement dan disiplin pelaksanaan protocol tersebut di ruang pubik.

Ia juga mengajak masyarakat agar tidak berkompromi terhadap protokol kesehatan. Sri Mulyani meminta agar masyarakat disiplin dalam menjaga kesehatan.

“Ayo disiplin jaga kesehatanmu dan orang-orang yang disayangi dengan terus waspada dan melaksanakan protokol kesehatan,” tutupnya.

Tak Boleh Bawa Penumpang Saat New Normal, Ojol Ancam Geruduk Istana

Tak Boleh Bawa Penumpang Saat New Normal, Ojol Ancam Geruduk Istana

Semua anggota Garda dan ojol seluruh Indonesia tidak terima jika ojol terus dilarang tak boleh bawa penumpang selama new normal.

Tak Boleh Bawa Penumpang Saat New Normal, Ojol Ancam Geruduk Istana

secret-financial.com – Pengemudi ojek online (ojol) akan berdemo besar-besaran menyusul adanya larangan angkut penumpang selama new normal sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) Nomor 440-830 Tahun 2020.

Ketua Presidium Nasional Gabungan Aksi Roda Dua (GARDA) Indonesia, Igun Wicaksono mengatakan aksi demo di depan Istana Presiden bertujuan agar aspirasi seluruh driver didengar langsung oleh orang nomor satu di Indonesia.

“Semua anggota Garda dan ojol seluruh Indonesia tidak terima jika ojol terus dilarang tak boleh bawa penumpang,” kata Igun dalam pernyataan resminya, Jakarta, Sabtu (30/5/2020).

Menurut Igun, seharusnya pemerintah tidak melarang ojol mengangkut penumpang. Sebab, sudah ada protokol kesehatan yang dijalankan pengemudi. Protokol kesehatan tersebut antara lain penumpang membawa helm sendiri hingga penggunaan pembatas atau partisi antara pengendara dan penumpang.

Baca juga: MPR: Pelonggaran PSBB Harus Pertimbangan Matang dan Pemerintah Fokus Pencegahan

“Dengan berbagai persiapan protokol Garda dan tools kelengkapan berupa partisi dan lain-lain, ya terus kenapa masih dilarang juga, kecuali kami tidak punya standar apapun,” jelasnya.

Selain itu, Igun juga meminta Presiden Jokowi agar menegur setiap kementerian/lembaga (K/L) dalam menerbitkan aturan. Menurutnya, hal itu perlu dilakukan karena aturan tersebut tidak sinkron dengan yang lainnya.

Igun juga mengatakan bahwa saat ini pihaknya telah berkomunikasi dengan Dirjen Perhubungan Darat Budi Setyadi mengenai aturan tersebut. Kata dia, pihak Kementerian Perhubungan akan menindaklanjutinya dengan Kementerian Dalam Negeri.

Baca juga: New Normal Segera Berlaku, Kabar Baik atau Buruk Bagi Ekonomi RI?

“Garda akan buka komunikasi intensif dengan Kemenhub agar menjembatani dengan Kemendagri untuk meninjau ulang dan batalkan pelarangan ojol membawa penumpang pada fase new normal nanti. Apabila tidak bisa juga ‘deadlock’ ya setelah PSBB teman-teman siap turun pergerakan ke jalan kembali,” ungkapnya.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian melarang ojol dan ojek konvensional mengangkut penumpang ketika new normal diterapkan. Hal ini tertuang dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 440-830 Tahun 2020.

New Normal Segera Berlaku, Kabar Baik atau Buruk Bagi Ekonomi RI?

New Normal Segera Berlaku, Kabar Baik atau Buruk Bagi Ekonomi RI?

Indonesia bersiap menghadapi era normal yang baru atau new normal pada kondisi pandemi virus Corona (COVID-19) yang segera berlaku.

New Normal Segera Berlaku, Kabar Baik atau Buruk Bagi Ekonomi RI?

secret-financial.com – Indonesia bersiap menghadapi era normal yang baru atau new normal pada kondisi pandemi virus Corona (COVID-19) yang segera berlaku. Hal tersebut diharapkan akan kembali menggerakan kegiatan perekonomian yang laju pertumbuhannya sempat terpuruk di kuartal I-2020, yaitu hanya 2,97% berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS).

Lantas apakah era new normal ini menjadi kabar baik bagi perekonomian Indonesia? Menurut Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Yusuf Rendy Manilet, hal itu tergantung kesiapan Indonesia untuk hidup berdampingan dengan virus Corona yang hingga kini belum ada vaksinnya.

Baca juga: MPR: Pelonggaran PSBB Harus Pertimbangan Matang dan Pemerintah Fokus Pencegahan

“Memang kalau dilihat dari sudut pandang ekonomi, kegiatan lockdown yang terus-menerus ini tentu akan ada dampak buruknya bagi ekonomi sehingga mau tidak mau pemerintah harus mengambil jalan tengah. Dan menurut saya jalan tengah yang di-propose pemerintah saat ini adalah dengan mewacanakan untuk melonggarkan dalam hal ini PSBB,” kata dia saat dihubungi detikcom, Selasa (26/5/2020).

Namun jika Indonesia ternyata tidak siap menghadapi new normal, yang ada akan memicu gelombang kedua COVID-19 alias membuat kasus positif virus Corona melonjak. Bahkan negara yang berhasil menerapkan normal baru pun tetap terkena gelombang kedua.

Baca juga: Ingat! Pencairan BLT Desa Diawasi Ketat, Jangan Main-main

“Memang kasus di Indonesia ini kalau kita berbicara Indonesia masih relatif tinggi atau meningkat dibandingkan negara lain. Ini kalau seandainya tidak diperhatikan tentu akan berpotensi menambah apa yang sering disebutkan orang sebagai second wave (gelombang kedua). Dan negara-negara yang berhasil saja sebenarnya mengalami itu,” jelasnya.

Menurutnya kegiatan normal baru di tengah pandemi Covid-19 ibarat dua mata uang, ada potensi untuk meningkatkan perekonomian, tapi ada risiko peningkatan kasus positif virus corona.

Ia menilai kalau pemerintah memaksakan diri menerapkan rencana itu, justru akan mengkhawatirkan. Sebab, peningkatan aktivitas masyarakat akibat kebijakan itu bisa berpotensi menambah jumlah kasus virus corona di dalam negeri.

Baca juga: ICW Kritik KPK Lunak Terkait Penanganan Korupsi di Era New Normal

Jadi potensinya betul dia akan menggerakkan kembali aktivitas ekonomi. Tetapi ada risiko juga yang mengikutinya.

Nah, resikonya itu adalah yang tadi saya sebutkan, ada yang potensi kasus baru. Jika (new normal) tidak dijalankan secara hati-hati, dia akan menambah korban,” tambah Yusuf.

Sebagai informasi, pagi ini Presiden Joko Widodo (Jokowi) meninjau langsung penerapan new normal di sarana transportasi umum untuk menunjang aktivitas warga yang bekerja di tengah pandemi virus corona.

Ingat! Pencairan BLT Desa Diawasi Ketat, Jangan Main-main

Ingat! Pencairan BLT Desa Diawasi Ketat, Jangan Main-main

Program pencairan BLT untuk warga miskin di desa adalah salah satu upaya pemerintah meringankan beban masyarakat akibat wabah COVID-19.

Ingat! Pencairan BLT Desa Diawasi Ketat, Jangan Main-main

secret-financial.com – Pemerintah mengucurkan bantuan langsung tunai (BLT) untuk warga desa mulai April hingga Juni. Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Budi Arie Setiadi mengatakan pengawasan ketat akan diterapkan dalam Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk warga desa yang terdampak wabah Covid-19.

“Tujuannya supaya program yang didorong oleh Presiden Jokowi ini tepat sasaran dan tidak dimanfaatkan oleh penumpang gelap,” kata Budi dalam keterangan tertulis, Sabtu (18/4/2020)

Dia meminta pemerintah daerah , kepala desa, perangkat desa, Pendamping Desa dan juga masyarakat aktif mengawasi pelaksanaan program BLT ini .

“Laporkan segera jika ada kejanggalan- kejanggalan di Lapangan,” ujar Budi.

Budi menjelaskan, program pencairan BLT untuk warga miskin di desa adalah salah satu upaya pemerintah meringankan beban masyarakat akibat wabah COVID-19.

Baca juga: Didik J Rachbini: Teori Bandit, Kekuasaan, dan Demokrasi di Masa Pandemi

“Jangan ada pihak yang memanfaatkan wabah Covid-19 untuk kepentingan pribadi, ternasuk mempermainkan dana BLT. Kami berharap tidak ada temuan- temuan dan kasus hukum untuk program ini, ” kata Budi.

Program BLT tersebut dibiayai dengan APBN sebesar sekitar Rp 22 triliun. Anggaran program BLT diambil dari sebagian Dana Desa tahun 2020 yang totalnya Rp 72 triliun.

Masyarakat miskin di desa akan mendapatkan BLT sebesar Rp 600 ribu tiap kepala keluarga per bulan selama tiga bulan dari bulan April hingga Juni.Ada sekitar 12 juta keluarga yang akan menerima manfaat dari program ini.

Dia menegaskan bahwa mekanisme pengawasan juga tengah disusun untuk memastikan program BLT berjalan tepat sasaran dan efektif sesuai arahan Presiden Jokowi.

“Progam BLT Desa ini harus tepat sasaran. Cash transfer ini berguna untuk menghidupkan daya beli masyarakat desa yang terpukul. Pendataan warga penerima program ini sedang dilakukan. Jangan sampai tumpang tindih dengan program PKH , Bantuan Pangan Tunai Non agar tetap sasaran. Warga desa yang berhak wajib menerimanya. Harus tepat sasaran , ” ujar Wamendes Budi Arie.

MPR: Pelonggaran PSBB Harus Pertimbangan Matang dan Pemerintah Fokus Pencegahan

MPR: Pelonggaran PSBB Harus Pertimbangan Matang dan Pemerintah Fokus Pencegahan

Pemerintah juga harus mempersiapkan segala protokoler agar COVID-19 dapat teratasi meski dilakukan pelonggaran PSBB yang disebut new normal.

MPR: Pelonggaran PSBB Harus Pertimbangan Matang dan Pemerintah Fokus Pencegahan

secret-financial.com – Pemerintah akan mengambil kebijakan memperlonggar pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang disebut new normal. Kebijakan tersebut dinilai Wakil Ketua MPR RI Syarief Hasan harus mempertimbangkan keselamatan masyarakat, tidak hanya pereknomian negara.

“Mengapa rakyat dikorbankan? Karena seharusnya relaksasi dilakukan seperti di negara-negara lain apabila tren penurunan korban infeksi baru menurun terus sampai di bawah (Rt) 1.0,” ujar Syarief Hasan dalam keterangannya, Kamis (28/5/2020).

Syarief juga menuturkan bahwa pemerintah seharusnya belajar dari beberapa negara yang melakukan pelonggaran pembatasan dengan pertimbangan matang. Hal ini terkait jumlah orang yang terkontaminasi COVID-19 di Indonesia masih sangat tinggi. Hingga Selasa (26/5), sebanyak 415 orang terkontaminasi COVID-19, korban meninggal bertambah 27 orang, sehingga total kasus positif sebesar 23.165 kasus dengan 1.418 meninggal dunia dengan tingkat infeksi masih diatas 2.5.

Baca juga:ICW Kritik KPK Lunak Terkait Penanganan Korupsi di Era New Normal

Wakil Ketua MPR RI Syarief Hasan menuturkan bahwa Pemerintah harusnya belajar dari beberapa Negara yang melakukan pelonggaran pembatasan dengan pertimbangan matang.

Pertama, Wuhan Cina dibuka kembali setelah dikunci total selama 11 pekan. Wuhan Cina yang merupakan episentrum awal Covid-19 membuka kembali lockdown setelah terjadi penurunan tambahan kasus yaitu hanya 3 kasus positif dalam 3 pekan terakhir.

Cina melakukan unlock setelah kasus positif mencapai 82.992 kasus dan kasus sembuh mencapai 78.277 kasus.

Wakil Ketua MPR RI Syarief Hasan menuturkan bahwa Pemerintah harusnya belajar dari beberapa Negara yang melakukan pelonggaran pembatasan dengan pertimbangan matang.

Pertama, Wuhan Cina dibuka kembali setelah dikunci total selama 11 pekan. Wuhan Cina yang merupakan episentrum awal Covid-19 membuka kembali lockdown setelah terjadi penurunan tambahan kasus yaitu hanya 3 kasus positif dalam 3 pekan terakhir.

Cina melakukan unlock setelah kasus positif mencapai 82.992 kasus dan kasus sembuh mencapai 78.277 kasus.

Baca juga: Atiqah Hasiholan Bingung Istilah New Normal

Selain itu, lanjut Syarief, Denmark juga mulai melonggarkan lockdown dan membuka sekolah secara bertahap. Data dari Statens Serum Institute menyebutkan tingkat penularan di Denmark turun menjadi 0,7. Selanjutnya, Italia mulai memberikan izin bekerja untuk 4 juta orang. Usaha seperti restoran pun mulai dibuka untuk sistem takeaway. Kegiatan ibadah dan pernikahan mulai dilakukan pelonggaran setelah terjadi penurunan jumlah kasus aktif sebesar 2,29% dari total kasus konfirmasi mencapai 231 ribu dengan jumlah kasus sembuh 32.955 kasus.

Sementara, Vietnam menjadi salah satu negara yang telah melonggarkan kebijakan pembatasan setelah tak ada kasus baru dan meninggal karena COVID-19 selama enam hari berturut-turut. Bahkan, kasus positif yang terjadi di Vietnam berjumlah 327 kasus dan tidak ada sama sekali meninggal dunia.

Keenam, Malaysia mulai melonggarkan lockdown untuk kegiatan perekonomian. Namun, usaha yang diizinkan beroperasi kembali harus mematuhi protokol kesehatan yang berlaku. Pelonggaran ini diambil setelah kasus positif mencapai 7.604 kasus dengan tingkat kesembuhan sebanyak 80,9 persen.

Ketujuh, Belanda membuka lockdown dengan ketat seperti jaga jarak. Murid-murid diizinkan ke sekolah meski jam pelajaran masih dipangkas. Institut Kesehatan Masyarakat Belanda menyebutkan tingkat infeksi turun  di bawah 1,0 sehingga kebijakan pelonggaran diambil setelah jumlah kasus positif di Belanda mencapai 45.578 kasus.

Baca juga: Didik J Rachbini: Teori Bandit, Kekuasaan, dan Demokrasi di Masa Pandemi

Begitu pula Korea Selatan melakukan pelonggaran setelah berhasil menurunkan tingkat infeksi baru secara signifikan hanya 40 orang.

Melihat situasi tersebut, Syarief mendorong pemerintah agar melakukan pertimbangan yang matang.

“Belajar lah dari negara-negara lain yang sudah melonggarkan pembatasan. Maka tugas utama pemerintah harus mampu menekan penularan COVID-19 terlebih dahulu di bawah tingkat infeksi 1,0,” ungkapnya.

Pemerintah juga harus mempersiapkan segala protokoler agar COVID-19 dapat teratasi meski dilakukan pelonggaran PSBB. Kebijakan PSBB yang diberlakukan terlambat oleh pemerintah juga memerlukan hasil dan waktu yang tidak singkat.

Lebih lanjut, Syarief menyampaikan, pemerintah juga harus memberikan jaminan jika ingin tetap memberlakukan kebijakan new normal. Adanya jaminan bagi rakyat membuktikan bahwa pemerintah telah bekerja sesuai amanat yang ditetapkan oleh konstitusi UUD 45.

“Sekali lagi jangan mengorbankan kesehatan rakyat. Seandainya pemerintah tetap akan memberlakukan pelonggaran PSBB maka harus ada jaminan bahwa tidak akan terjadi peningkatan korban infeksi baru yang berarti dan korban yang sembuh harus semakin meningkat secara signifikan begitupun yang meninggal semakin kecil atau mendekati nol,” pungkasnya.

Didik J Rachbini: Teori Bandit, Kekuasaan, dan Demokrasi di Masa Pandemi

Didik J Rachbini: Teori Bandit, Kekuasaan, dan Demokrasi di Masa Pandemi

Teori bandit bertutur dan menganalisis bagaimana proses evolusi kekuasaan mulai dari anarki sampai menjadi demokrasi dengan fondasi dasar.

Didik J Rachbini: Teori Bandit, Kekuasaan, dan Demokrasi di Masa Pandemi

secret-financial.com – Teori bandit bertutur dan menganalisis bagaimana proses evolusi kekuasaan mulai dari anarki sampai menjadi demokrasi dengan fondasi dasar serta dukungan rule of law. Pada dasarnya evolusi kekuasaan bermula dari bandit berkuasa dengan merampok di dalam sistem anarki, yang kemudian bertransformasi menjadi menjadi sistem demokrasi dan peradaban dengan formal dari para politisi, pemimpin, negarawan di dalam sistem demokrasi

Saya dalam tulisan ini juga bertujuan untuk mengingatkan melalui ilmu pengetahuan dan teori ekonomi politik bahwa situasi pandemi Covid-19 yang tidak normal seperti sekarang ini bisa tergelincir keluar rel demokrasi. Karena itu, check and balance dan kritik atas kekuasaan harus tetap dijalankan agar kekuasaan tetap dijalankan dengan cara-cara demokratis, dengan aturan main yang baik dan benar (rule of law).

Evolusi tahap awal dan asal muasal kekuasaan adalah sistem anarki di mana tidak ada sistem pemerintahan dan tanpa demokrasi. Di dalam sistem anarki seperti ini yang berkuasa adalah orang kuat secara fisik, memiliki senjata dan berkelompok sesama orang kuat. Tidak ada aturan main, tidak ada hukum, yang ada hukum rimba; yang kuat berkuasa.

Sekelompok orang yang paling awal berkuasa adalah bandit berpindah (roving bandit theory). Bandit ini adalah bandit yang tidak punya otak cerdas karena memakai kekuasaan hanya dengan merampok dan menghancurkan desa-desa atau kota-kota untuk diambil hartanya. Akhirnya dengan cara banditisme seperti ini sumber daya di daerah tersebut habis musnah.

Baca juga: Tenaga Medis Serukan ‘Indonesia Terserah’, Kritik untuk Pemerintah RI

Tetapi ada di antara mereka yang cerdas, kalau begini terus yang mati juga mereka sendiri karena sumber daya yang dirampas lama-lama habis, tidak sustainable. Lalu terjadi evolusi pemikiran kelompok bagaimana agar kehidupan secara kolektif tetap berkesinambungan. Ide ini dikembangkan, lalu terjadi proses transformasi dari bandit berpindah (roving bandit) menjadi bandit yang menetap (stationary bandit)

Evolusi tahap kedua ini adalah bandit menetap, yakni transformasi dari bandit sebelumnya untuk melanggengkan sumber daya ekonomi dalam juga rangka kekuasaan. Pada tahap ini sistem anarki sudah bergeser menjadi sistem yang lebih teratur tetapi aturan main ditetapkan oleh bandit menetap, kekuasaan tetap dijalankan dengan cara banditisme.

Evolusi tahap ini terjadi karena pikiran yang lebih beradab, lebih cerdas dari sebagian bandit itu. Bandit yang berpindah kini tidak lagi berpindah, merampok, dan menghancurkan semuanya tetapi mulai menetap dan tidak merusak semuanya (stationary bandit). Sebagian dari sumber daya diambil melalui upeti dan sisanya dibiarkan menjadi modal kegiatan ekonomi selanjutnya sehingga ekonomi tumbuh dan berkembang. Sebagian yang diambil tersebut merupakan upeti terhadap bandit penguasa.

Baca juga: ICW Kritik KPK Lunak Terkait Penanganan Korupsi di Era New Normal

Sejalan dengan waktu, semakin banyak orang cerdas dan para bandit itu pun mempunyai pemikiran transformatif untuk menyerap aturan main bersama membangun sedikit peradaban (rule of law). Para bandit itu pada tahap ini masuk ke dalam siklus permulaan peradaban sebagai sistem universal yang terbaik, yakni demokrasi. Di dalam sistem demokrasi universal muncul sistem norma sosial politik, undang-undang, sistem demokrasi, parlemen, pemerintahan, oposisi, check and balance.

Jadi, asal muasal kekuasaan adalah banditisme dan memang di dalam kekuasaan ada perilaku banditisme, yang hilang, lenyap, dan tidak muncul karena kehadiran peradaban, rule of law, demokrasi, check and balance. Tanpa itu semua, maka kekuasaan dan penguasa kembali lagi masuk ke tahap satu atau tahap dua –banditisme, otoritarianisme, dan anti demokrasi.

Orang yang anti kritik, anti check and balance dilihat dari logika teori ini tergolong anti demokrasi. Pro bandit meskipun dengan alasan mencintai penguasa, yang menjadi tokoh idolanya. Kita sebagai warga bangsa perlu melakukan kritik dengan argumen yang baik. Kritik yang buruk sesungguhnya terselip sifat bandit kecil (little bandit). Kritik buruk tidak perlu direspons berlebihan, diberangus, dan dipenjara karena tidak akan mengganggu kekuasaan.

Baca juga: Atiqah Hasiholan Bingung Istilah New Normal

Kekuasaan sekarang mempunyai dua pendukung instrumen yang legal formal dan yang ekstra legal di bawah tanah. Instrumen yang pertama adalah polisi, tentara, birokrasi yang sah dan bertugas untuk negara. Instrumen pendukung kedua bersifat ekstra legal, yang masih hidup, dibiayai menjadi buzzer, dan memberangus kritikus. Ada banditisme di dalam kekuasaan yang sedang berjalan dan potensial menghancurkan demokrasi.

Mengapa banyak sistem demokrasi masuk lagi ke dalam otoritarianisme? Jawabannya jelas, karena aturan main diberangus, check and balance, dan kritik ditindas. Teori bandit yang menceritakan bagaimana proses evolusi kekuasaan dari anarki menuju demokrasi tidak selalu linear. Tetapi bisa melingkar dan kembali lagi ke sistem anarki dan sistem kekuasaan yang otoriter. Pasukan ekstra legal di bawah tanah itu adalah hama demokrasi, rayap yang merusak demokrasi.

Kita perlu analisis lebih jauh dari teori tersebut bahwa perilaku banditisme dengan kekuasaan adalah pasangan dan dua unsur kimiawi yang sangat cocok dan akan mudah bersatu, bersenyawa ketika tidak ada rule of law, anti kritik, anti check and balance, memberangus kritikus, mengerahkan intel, polisi mirip komunis Soviet lama.

Bagaimana dengan demokrasi kita sekarang? Ada rasa otoriter yang muncul ke permukaan, ada proses balik menuju ke belakang menjauhi demokrasi yang baru dibangun. Kita harus jaga demokrasi kita selamanya dan semoga kecenderungan ini tidak terjadi.

Atiqah Hasiholan Bingung Istilah New Normal

Atiqah Hasiholan Bingung Istilah New Normal

secret-financial.com – Atiqah Hasiholan turut mengomentari soal new normal yang terjadi di Indonesia imbas pandemi Corona. Sang aktris mengaku bingung mengenai hal tersebut.

Hal itu diungkapkannya di Instagram. Atiqah kemudian mempertanyakan soal nama kehidupan setelah pandemi.

Atiqah Hasiholan turut mengomentari soal new normal yang terjadi di Indonesia imbas pandemi Corona. Sang aktris mengaku bingung mengenai hal tersebut.

Atiqah Hasiholan Bingung Istilah New Normal

“Saya bingung dengan kata New Normal terkait dengan kehidupan bersosial dan kontak fisik terhadap manusia. Jadi ketika pandemi udah usai namanya apa? No this is not normal, this is just a transition untuk kembali ke kehidupan normal,” tulisnya.

Saat ini, Pemerintah sudah mulai mengajak masyarakat untuk mempersiapkan diri menjalani new normal dengan tetap menjalani aturan-aturan selama pandemi COVID-19, seperti memakai masker, cuci tangan, dan menjaga jarak.

Lebih lanjut, ibu satu anak ini mengatakan bahwa pemilihan kata-kata itu sangat berkaitan erat dengan psikologis manusia, apalagi di tengah kondisi pandemi saat ini.

Baca juga: Tenaga Medis Serukan ‘Indonesia Terserah’, Kritik untuk Pemerintah RI

Meski tidak bermaksud mengkritik Pemerintah, Atiqah nyatanya banyak diserang netizen karena unggahannya itu. Bahkan ada yang menuding dirinya sebagai penganut konspirasi.

Menurutnya, normal adalah sesuatu yang harus bisa diterima dan berkaitan erat dengan psikologis manusia.

“Yang pada comment saya seolah mengkritik pemerintah coba deh pelajari dulu. New normal itu dipakai di seluruh dunia. Ilmu saya belum sampai ke situ. Saya cuma mempertanyakan kaitan penggunaan kata dengan psikologis manusia. Karena kalau saya, ogah sih normal kayak gini. Saya meyakini ini hanyalah transisi ke kehidupan normal,” bebernya

Baca juga: ICW Kritik KPK Lunak Terkait Penanganan Korupsi di Era New Normal

Ia juga memberikan contoh sederhana mengapa ia merasa bingung dengan istilah New Normal. Atiqah menjelaskan jika seseorang tak bisa lagi memeluk orang yang disayangi, maka hal itu tidak bisa disebut sebagai sesuatu yang normal. 

Di unggahan terakhirnya, istri Rio Dewanto ini juga meluruskan bahwa semua unggahannya soal new normal tidak berkaitan dengan pemerintah. Ia juga memberikan contoh sederhana mengapa ia merasa bingung dengan istilah new normal.

“Ini hanya KATA, sama aja dari SOCIAL DISTANCING yang kemudian diganti jadi PHYSICAL DISTANCING,” katanya.

Tenaga Medis Serukan ‘Indonesia Terserah’, Kritik untuk Pemerintah RI

Tenaga Medis Serukan ‘Indonesia Terserah’, Kritik untuk Pemerintah RI

Serukan Tenaga Medis "Indonesia Terserah" juga dianggap sebagai kritik atas perilaku sebagian masyarakat dan pemerintah yang dianggap tak disiplin.

Tenaga Medis Serukan ‘Indonesia Terserah’, Kritik untuk Pemerintah RI

secret-financial.com – Tak hanya kepada pemerintah. Serukan Tenaga Medis “Indonesia Terserah” juga dianggap sebagai kritik atas perilaku sebagian masyarakat yang dianggap tak disiplin dengan protokol kesehatan untuk pencegahan penyebaran virus corona.

“Seandainya PSBB dijalankan, semua saling mendukung, saya yakin baik-baik saja,” ujar Fatur.

Hal yang sama juga diungkapkan sejumlah pengguna Twitter yang memotret ketidakdisiplinan di ruang publik pada masa pandemi virus corona ini.

Ada yang menyebutkan, jalanan mulai ramai menjelang Lebaran, bahkan sejumlah pasar ramai oleh warga.

Selain itu, sorotan terhadap sikap abai keselamatan diri dan orang lain karena ada yang tidak menggunakan masker.

Kritik atas kebijakan pemerintah muncul dalam sepekan terakhir ketika pemerintah memutuskan mengoperasikan kembali seluruh moda transportasi umum.

Baca juga: ICW Kritik KPK Lunak Terkait Penanganan Korupsi di Era New Normal

Meski menyatakan kebijakan ini hanya berlaku untuk masyarakat kategori tertentu, kenyataannya terjadi penumpukan calon penumpang di Bandara Soekarno-Hatta untuk berbagai daerah tujuan.

Muncul pula dugaan jual beli surat bebas Covid-19.

Hal ini memunculkan kekhawatiran di kalangan tenaga medis, termasuk Ikatan Dokter Indonesia (IDI).

Anggota Bidang Kesekretariatan, Protokoler, dan Publik Relation Pengurus Besar (PB) IDI, Dr Halik Malik mengatakan, ada kekhawatiran pemudik yang tetap nekat pulang akan membawa virus corona ke kampung halamannya.

PB IDI berharap, ada protokol kesehatan yang dijalankan, seperti karantina 14 hari bagi mereka yang datang dari luar kota dengan pengawasan pemerintah daerah.
“Karena kalau imbauan saja tidak efektif. Perlu restriksi, (yaitu) tidak ada yang bisa keluar atau stop transportasi massal ke lokasi mudik,” kata Halik.

PB IDI juga meminta agar pemerintah tidak melonggarkan PSBB sampai ada data pendukung yang tepat hingga indikator dan kriteria terpenuhi, baik itu indikator medis, epidemologis, dan sistem kesehatan.

Sementara itu, Guru Besar Psikologi Sosial UGM Prof. Faturochman menilai, munculnya ” Indonesia Terserah” merupakan bentuk protes para tenaga medis terhadap pemerintah dan masyarakat.

Menurut dia, para tenaga medis sejak awal berharap ada kebijakan yang tegas dari pemerintah.

OTT Pejabat UNJ, MAKI Menilai KPK Tak Berkelas karena Hanya Level Kampus

OTT Pejabat UNJ, MAKI Menilai KPK Tak Berkelas karena Hanya Level Kampus

Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) mengkritik operasi tangkap tangan (OTT), MAKI menilai OTT itu menunjukan KPK tak berkelas dan tidak profesional.

OTT Pejabat UNJ, MAKI Menilai KPK Tak Berkelas karena Hanya Level Kampus

secret-financial.com – Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) mengkritik operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK terhadap pejabat Universitas Negeri Jakarta (UNJ). MAKI menilai OTT itu menunjukan KPK tak berkelas dan tidak profesional.

“OTT KPK ini sungguh mempertontonkan tidak profesional, mengarah tolol dan dungu serta mempermalukan KPK sendiri. OTT ini sangat tidak berkelas dan sangat memalukan. Karena KPK saat ini OTT hanya level kampus, hanya uang THR (Rp 43 juta uang kecil),” kata Koordinator MAKI, Boyamin dalam keterangan tertulis, Jumat (22/5/2020).

Menurut dia, pelimpahan kepada kepolisian karena tidak adanya unsur penyelenggara negara juga sangat janggal karena rektor merupakan jabatan tinggi di Kemendikbud.

Baca juga: ICW Kritik KPK Lunak Terkait Penanganan Korupsi di Era New Normal

“Mestinya KPK tetap lanjut tangani sendiri dan tidak serahkan kepada polisi. Rektor adalah penyelenggara negara karena ada kewajiban laporkan hartanya. Kalau KPK bilang tidak ada penyelenggara negara, bagaimana polisi memrosesnya, apa dengan pasal pungutan liar? Ini yang akan menyulitkan polisi menerima limpahan dari KPK,” tuturnya.

Ia pun menilai kegiatan OTT di Kemendikbud tersebut terlihat jelas tidak adanya perencanaan dan pendalaman informasi yang masuk oleh KPK.

“Setiap info biasanya oleh KPK dibahas dan didalami sangat detil mulai dari penerimaan pengaduan masyarakat sampai dengan keputusan untuk OTT (baik menyangkut siapa penyelenggara negara, apa modusnya sampai apakah suap atau gratifikasi) sehingga ketika sudah OTT maka tidak ada istilah tidak ditemukan penyelenggara negaranya,” tegasnya.

Menurut Ali, aparat penegak hukum lain ketika menangani perkara korupsi tidak dibatasi adanya unsur melibatkan penyelenggara negara.

“Berbeda dengan KPK yang ada batasan Pasal 11 UU KPK. Ini perlu kami sampaikan agar Boyamin Saiman juga paham soal ini,” ucap Ali.

Baca juga: IPB Kritik Soal Kebijakan Pemerintah Impor Komoditas Pertanian

Sebelumnya, Boyamien Saiman menilai, alasan KPK menyerahkan kasus penangkapan pejabat UNJ ke instansi Polri janggal.

Laporan itu terkait penyerahan sejumlah uang yang diduga dari pihak Rektorat Universitas Negeri Jakarta kepada pejabat di Kemendikbud. “Perihal dugaan akan adanya penyerahan sejumlah uang yang diduga dari pihak Rektor UNJ kepada pejabat di Kemendikbud,” ujar Karyoto

Seperti diketahui, dalam OTT, KPK meminta keterangan dari tujuh orang, salah satunya adalah Rektor UNJ.

“Apapun rektor jabatan tinggi di Kementerian Pendidikan, mestinya KPK tetap lanjut tangani sendiri dan tidak serahkan kepada Polisi,” kata Boyamin dalam keterangan tertulisnya, Jumat (22/5/2020).

ICW Kritik KPK Lunak Terkait Penanganan Korupsi di Era New Normal

ICW Kritik KPK Lunak Terkait Penanganan Korupsi di Era New Normal

Indonesia Corruption Watch ( ICW) kritik sikap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dianggap melunak terkait penanganan kasus korupsi.

ICW Kritik KPK Lunak Terkait Penanganan Korupsi di Era New Normal

secret-financial.com – Indonesia Corruption Watch ( ICW) kritik sikap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dianggap melunak terkait penanganan kasus korupsi.

Peneliti ICW Kurnia Ramadhana menilai, masyarakat saat ini seperti dipaksa berdamai dengan kinerja pimpinan KPK yang dinilai tak ideal.

“Situasi KPK saat ini memang sedang memasuki era new normal. Ini disebabkan oleh struktur Pimpinan KPK yang kerap menghasilkan kontroversi sampai pada perubahan regulasi yang merusak sistem kelembagaan KPK itu sendiri,” kata Kurnia melalui keterangan tertulisnya, Kamis (28/5/2020).

Baca juga: IPB Kritik Soal Kebijakan Pemerintah Impor Komoditas Pertanian

Istilah new normal atau era kenormalan baru digunakan pemerintah untuk merujuk perubahan pola hidup masyarakat di tengah pandemi Covid-19.

Menurut Kurnia, perubahan juga terjadi di sektor pemberantasan korupsi. Ia menyoroti soal buron KPK, eks caleg PDI-P Harun Masiku, yang hingga kini belum ditangkap.

Harun diduga menyuap mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan terkait pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR.

“Maka dari itu, keberadaan Harun Masiku yang sampai hari ini terlihat enggan untuk ditangkap oleh KPK sebenarnya bukan hal yang baru lagi,” ujarnya.

“Sebab, memang sedari awal Pimpinan KPK takut untuk meringkus yang bersangkutan,” sambungnya.

Baca juga: OJK: Laporkan! Jika Leasing Ada yang Menagih Pakai Debt Collector

Padahal, menurut Kurnia, Harun ada tokoh kunci yang bisa membuka perkara suap PAW anggota DPR.

Harun juga dianggap menjadi kunci dalam mengungkap struktur petinggi partai politik yang terlibat dan dari mana asal uang yang diberikan untuk menyuap Wahyu.

“Apakah uang yang diberikan ke Komisioner KPU murni uang pribadi atau ada sponsor berasal dari organisasi tertentu?” ucap Kurnia.

Diketahui, Harun Masiku berstatus buron setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait PAW anggota DPR yang menyeret eks Komisioner KPU Wahyu Setiawan.

KPK menetapkan empat orang tersangka dalam kasus suap tersebut, yaitu Wahyu Setiawan, eks caleg PDI-P Harun Masiku, eks anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina dan seorang pihak swasta bernama Saeful.

Berbeda dengan tiga tersangka lainnya, Harun tidak terjaring dalam operasi tangkap tangan pada Rabu (8/1/2020).

Dalam kasus ini, Wahyu diduga menerima suap setelah berjanji untuk menetapkan Harun Masiku sebagai anggota DPR terpilih melalui mekanisme PAW.

KPK menyebut Wahyu telah menerima uang senilai Rp 600 juta dari Harun dan sumber dana lainnya yang belum diketahui identitasnya.

Sedangkan, Wahyu disebut meminta uang operasional sebesar Rp 900 juta untuk memuluskan niat Harun.

IPB Kritik Soal Kebijakan Pemerintah Impor Komoditas Pertanian

IPB Kritik Soal Kebijakan Pemerintah Impor Komoditas Pertanian

IPB Nunung Nuryantono kritik soal kebijakan pemerintah impor komoditas pertanian yang selama ini belum memberikan keuntungan terhadap para petani.

IPB Kritik Soal Kebijakan Pemerintah Impor Komoditas Pertanian

secret-financial.com – Sejumlah pakar di bidang pertanian mengkritik kebijakan pemerintah dalam kegiatan perdagangan internasional atau ekspor-impor yang belum berpihak kepada para petani.

Dekan Fakultas Ekonomi Manajemen (FEM) Institut Pertanian Bogor (IPB) Nunung Nuryantono mengatakan,  kegiatan perdagangan internasional selama ini belum memberikan keuntungan terhadap para petani.

Menurut Nunung, pada dasarnya negara tidak mungkin menutup diri terhadap ekspor-impor karena hal itu dibutuhkan. Namun, dalam sebuah perdagangan seharusnya bisa memberikan manfaat kepada semua pihak.

“Pertanyaannya, siapa yang menikmati keuntungan dari perdagangan itu? Apakah semua pihak yang terlibat bisa mendapatkan benefit?” ujar Nunung dalam diskusi Ekspor-Impor dan Kedaulatan Petani di Gedung FEM IPB, Dramaga, Bogor, Jawa Barat.

Ia menambahkan, posisi Indonesia dalam perdagangan internasional belum memiliki daya tawar kuat yang selama ini dikuasai negara-negara besar.

Berdasarkan data, sebut Nunung, perdagangan pada sektor pertanian lebih banyak impor ketimbang ekspor.

“Impornya masih banyak. Semester I tahun 2019 saja Rp 35,5 triliun impor. Sementara eskpornya hanya Rp 177 miliar. Itu data, itu bisa dicek. Ini persoalan serius,” kata dia.

Hal senada juga diungkapkan Kepala Tani Centre LPPM IPB Hermanu Triwidodo. Menurut dia, pemerintah harus melindungi petani.

Karna beliau melihat kebijakan pemerintah yang di keluarkan terhadap kout impor akan sangan merugikan petani bahkan negara indoneisa sendiri i akan mengalami ke rugian besara, dan tidak akan ada potensi berkembang.

“Kami ingin mendorong pemerintah untuk melihat kembali sejauh mana urgensi kebijakan impor terhadap sejumlah komoditas pertanian. Serta bagaimana mendorong penguatan agar terciptanya pertani-petani Indonesia yang lebih berdaulat,” kata dia.

Gita Wirjawan: Sebut Risiko Lumpuhnya Sektor Riil Nyata Akibat Corona

Gita Wirjawan: Sebut Risiko Lumpuhnya Sektor Riil Nyata Akibat Corona

Pagebluk corona (Covid-19) mengancam fundamental ekonomi Indonesia. Kalangan dunia usaha berteriak lumpuhnya sektor riil nyata akibat Corona.

Gita Wirjawan: Sebut Risiko Lumpuhnya Sektor Riil Nyata Akibat Corona

secret-financial.com – Pagebluk corona (Covid-19) mengancam fundamental ekonomi Indonesia. Kalangan dunia usaha berteriak dan mengaku staminanya bakal habis sampai Juni. Apabila pemerintah tak merelaksasi kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

Apalagi di saat yang sama, insentif yang digelontorkan dianggap tidak maksimal. Bahkan, Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Gita Wirjawan menilai, kebijakan pemulihan ekonomi masih bersifat diskriminatif terhadap sektor swasta.

Padahal, kata Gita, serangan Covid-19 tidak pandang bulu dan menghantam kalangan manapun, termasuk pengusaha swasta yang selama ini berperan penting dalam mendorong roda ekonomi Indonesia.

Prinsip pemulihan ekonomi yang tertuang dalam paturan tersebut, menurutnya termasuk keadilan sosial, kaedah kebijakan yang penuh kehati-hatian, mendukung pelaku usaha, dan mencegah moral hazard.

Di samping itu, Gita melanjutkan, melalui aturan itu, pemerintah dalam proses pemulihan ekonomi nasional juga bisa melakukan investasi, penjaminan, dan penempatan dana di sistem perbankan.

“Ini merupakan gagasan yang luar biasa untuk dilakukannya pemulihan ekonomi nasional”. Kata Gita yang juga pernah menjabat sebagai Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, dikutip dari keterangan tertulis, Kamis, 14 Mei 2020.

Meski dianggap luar biasa, Gita melihat penekanan terhadap penempatan dana di sistem perbankan lewat bank perantara mencerminkan asumsi bahwa permasalahan hanya semata dalam bentuk krisis likuiditas di perbankan.

“Yang perlu dipertimbangkan justru krisis kredit terkait para debitur yang sudah kesulitan karena tidak bisa beraktivitas dikarenakan kebijakan PSBB,” tuturnya.

Di saat negara-negara tetangga menggelontorkan lebih dari 10% dari produk domestik bruto (PDB) untuk memulihkan perekonomian. Menurut Gita, Indonesia baru menyiapkan 2,5% dari PDB.

“Ini mungkin mencerminkan kurangnya pendalaman mengenai inti permasalahan yang terjadi sekarang ini,” ungkap mantan Menteri Perdagangan era Presiden Bambang Yudhonoyo.

IHSG Berpotensi Terkoreksi, Ini Pilihan Saham untuk Trading

IHSG Berpotensi Terkoreksi, Ini Pilihan Saham untuk Trading

IHSG berhasil ditutup menguat signifikan 0,83% di level 4.548,66. IHSG jelang libur Lebaran diperkirakan akan sedikit terkoreksi menurut Nafan Aji

IHSG berpotensi terkoreksi, ini pilihan saham untuk trading

secret-financial.com – IHSG berhasil ditutup menguat signifikan 0,83% di level 4.548,66 Selasa (19/5). IHSG jelang libur Lebaran diperkirakan akan sedikit terkoreksi menurut Nafan Aji, Analis Binaartha Sekuritas. 

Nafan menjelaskan, secara teknikal indikator MACD telah membentuk pola deadcross di area negatif. Sementara itu, stochastic dan RSI berada di area netral. “Di sisi lain, terlihat pola black closing bozu candle yang mengindikasikan adanya potensi koreksi wajar pada pergerakan IHSG”. Kata dia dalam riset Senin (20/5).

Baca juga: Harga Emas 24 Karat Antam Hari Ini Rp 934.000 per gram, Senin 18 Mei 2020

Selama IHSG tidak mampu menguat menembus resistance terdekatnya di 4. 726 maka peluang IHSG untuk terkoreksi membentuk wave 3 atau wave B (pada skenario merah) lebih besar. Dimana area koreksi diperkirakan berada pada level 4.150-4.300.

Adapun sejumlah rekomendasi saham yang direkomendasikan Binaartha Sekuritas menjadi pertimbangan investor, antara lain sebagai berikut: 

1. Bank Negara Indonesia (BBNI). Pergerakan harga masih bertahan di atas garis bawah dari bollinger dan terlihat pola morning star candlestick pattern yang mengindikasikan adanya potensi stimulus beli. “Akumulasi beli pada area Rp 3.380 – Rp 3.520, dengan target harga di level Rp 3.860, Rp 4.470, Rp 4.890 dan Rp 6.675. Sementara potensi support di Rp 3.100,” tutur Nafan. 

2. Bank CIMB Niaga (BNGA). Pergerakan harga saham masih bertahan di atas garis bawah dari bollinger dan terlihat pola morning star candlestick pattern yang mengindikasikan adanya potensi stimulus beli. Akumulasi beli saham BNGA di Rp 600 – Rp 620, dengan target harga secara bertahap di level Rp 670, Rp 710 dan Rp 750. Support di Rp 590. 

3. Matahari Departement Store (LPPF). Pergerakan harga saham LPPF telah menguji beberapa garis MA 10 maupun MA 20 sehingga peluang terjadinya penguatan minimal menuju ke level resistance pertama masih terbuka lebar. Sebaiknya beli pada level area Rp 1.300 – Rp 1.330, dengan target harga secara bertahap di level level Rp 1.370, Rp 1.430, Rp 1.505, Rp 1.685 dan Rp 1.865. Support di Rp 1.230 dan Rp 1.145.

Harga Emas 24 Karat Antam Hari Ini Rp 934.000 per gram, Senin 18 Mei 2020

Harga Emas 24 Karat Antam Hari Ini Rp 934.000 per gram, Senin 18 Mei 2020

Harga emas 24 karat Antam keluaran Logam Mulia PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) menjadi Rp 934.000 per gram pada Senin (18/5).

Harga Emas 24 Karat Antam Hari Ini Rp 934.000 per gram, Senin 18 Mei 2020

secret-financial.com – Harga emas 24 karat Antam keluaran Logam Mulia PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) menjadi Rp 934.000 per gram pada Senin (18/5).

Berikut tabel harga emas batangan Antam dalam pecahan lainnya, belum termasuk pajak.

Harga Emas Antam
Ukuran (gram)Harga (18/5)Harga (16/5)Perubahan
0.5497.000482.5000,00
1934.000919.0001,63
21.808.0001.787.0001,18
32.687.0002.659.0001,05
54.450.0004.415.0000,79
108.835.0008.765.0000,80
2521.962.00021.805.0000,72
5043.845.00043.535.0000,71
10087.612.00087.000.0000,70

Mengutip situs Logam Mulia, harga pecahan 1 gram emas Antam pada Senin (18/5) berada di Rp 934.000. Adapun harga pembelian kembali atau buyback emas Antam menjadi Rp 831.000.

Jika ditinjau dari 7 hari lalu (11 Mei 2020), harga emas Antam ini naik Rp 23.000 per gram dari harga sebelumnya Rp 911.000.

Di Butik Emas Logam Mulia – Pulo Gadung, Jakarta, harga emas ukuran 0,5 gram adalah Rp 482.500. Adapun harga emas ukuran 2 gram dan 5 gram, masing-masing Rp 1.808.000 dan Rp 4.450.000.

Logam Mulia Antam menjual emas dan perak batangan dalam beberapa ukuran berat (misalnya 1 gram, 2 gram, dan 500 gram).

Biasanya harga per gram emas Antam akan berbeda tergantung berat batangnya. Perbedaan ini terjadi karena ada biaya tambahan untuk pencetakan, sehingga harga per gram emas Antam batang kecil lebih mahal dari batang yang lebih besar.

Tabel Histori Harga Emas Antam

Histori Harga Emas Antam 1 Gram
Harga (18/5)Harga (16/5)%Harga (11/5)%Harga (18/4)%
934.000919.0001,63911.0002,52927.0000,76