fbpx
Rupiah Tak Berdaya dan ditutup Melemah ke Rp 14.610 per Dolar AS Pada Hari Ini

Rupiah Tak Berdaya dan ditutup Melemah ke Rp 14.610 per Dolar AS Pada Hari Ini

Rupiah melemah 0,21%  dibandingkan penutupan Kamis. Padahal awal pembukaan perdagangan hari ini, rupiah menguat ke Rp 14.525 per dolar AS.

Rupiah Tak Berdaya dan ditutup Melemah ke Rp 14.610 per Dolar AS Pada Hari Ini

secret-financial.com – Nilai tukar rupiah di pasar spot akhirnya harus puas berakhir di zona merah pada perdagangan hari ini. Jumat (24/7) rupiah spot ditutup di level Rp 14.610 per dolar Amerika Serikat (AS).

Alhasil, rupiah melemah 0,21%  dibandingkan penutupan Kamis (23/7) di level Rp 14.580 per dolar AS. Padahal di awal pembukaan perdagangan hari ini, rupiah menguat ke Rp 14.525 per dolar AS.

Hingga pukul 15.00 WIB, mayoritas mata uang di kawasan pun sejalan dengan rupiah karena berada di zona merah. Won Korea menjadi mata uang dengan pelemahan terdalam setelah turun 0,34%. 

Baca juga: Pekan Depan Rupiah Masih Punya Peluang Melanjutkan Kenaikan

Disusul yuan China yang melemah 0,24% dan rupee India yang terkikis 0,16%. Berikutnya ada dolar Taiwan yang koreksi 0,13% serta ringgit Malaysia yang terdepresiasi 0,10% terhadap dolar AS. 

Selanjutnya, baht Thailand dan dolar Hong Kong yang terlihat melemah tipis, masing-masing 0,04% dan 0,006%. 

Sementara itu, yen Jepang tampak perkasa setelah menjadi mata uang dengan penguatan terbesar di kawasan. Yen berhasil menguat 0,61% terhadap the greenback

Peso Filipina pun berada tepat di bawah yen, setelah naik 0,06%. Kemudian ada dolar Singapura yang naik tipis 0,03% jelang sore ini.

Harga Minyak Mentah Tergelincir Usai China Minta AS Tutup Konsulat di Chengdu

Harga Minyak Mentah Tergelincir Usai China Minta AS Tutup Konsulat di Chengdu

Saat ini harga minyak mentah mulai tergelincir akibat  setelah ketegangan antara Amerika Serikat (AS) dan China kembali membara.

Harga Minyak Mentah Tergelincir Usai China Minta AS Tutup Konsulat di Chengdu

secret-financial.com – Harga minyak mentah mulai tergelincir setelah ketegangan antara Amerika Serikat (AS) dan China kembali membara. Sentimen negatif bagi harga emas hitam ini bertambah dari lonjakan kasus virus corona di AS dan sejumlah negara lainnya. 

Mengutip Reuters, Jumat (24/7) pukul 14.15 WIB, harga minyak mentah jenis Brent kontrak pengiriman September 2020 di ICE Futures turun 25 sen menjadi US$ 43,06 per barel. 

Serupa, harga minyak mentah jenis West Texas Intermediate (WTI) kontrak pengiriman September 2020 di Nymex melemah 28 sen menjadi US$ 40,79 per barel.

Baca juga: Sri Mulyani Sebut Ekonomi Mulai Membaik Sejak Juni

Padahal, harga minyak sempat menguat di awal perdagangan hari ini berkat pelemahan dolar AS. The greenback merosot ke posisi terendahnya dalam 22 bulan terhadap sebagian besar mata uang utama.

Ini membuat harga komoditas yang diperdagangkan dalam dolar AS jadi lebih murah, sehingga menguntungkan pembeli yang menggenggam mata uang lainnya. 

Namun, harga minyak berbalik setelah China memerintahkan AS untuk menutup konsulatnya di kota Chengdu pada hari ini. Hal ini merupakan tanggapan atas permintaan pemerintah Negeri Paman Sam yang menyuruh China menutup konsulat di Houston. Alhasil, hubungan antara dua ekonomi terbesar dunia kian memburuk.

Belum lagi, prospek ekonomi AS menjadi lebih suram dalam sebulan terakhir di tengah kuncian baru yang dilakukan beberapa negara bagian akibat melonjaknya kasus virus corona. 

Seperti diketahui, data pengangguran di Negeri Paman Sam kembali melesat setelah jumlah orang yang mengajukan tunjangan pengangguran secara tak terduga naik menjadi 1,416 juta pada pekan lalu. Ini adalah kenaikan pertama kalinya dalam hampir empat bulan. Hal tersebut juga menunjukkan bahwa pemulihan ekonomi AS terhenti di tengah kebangkitan kasus Covid-19.

Baca juga: BEI Berharap Jumlah Investor Naik Dua Kali Lipat

Terlebih, AS kembali mencatatkan tambahan kematian dalam 1 hari lebih dari 1.000 untuk tiga hari berturut-turut pada Kamis (23/7). Secara global, lebih dari 15 juta orang telah terinfeksi dan lebih dari 620.000 telah meninggal akibat pandemi virus corona ini. 

Barclays Commodities Research mengatakan, harga minyak bisa kembali koreksi dalam waktu dekat jika pemulihan permintaan bahan bakar melambat lebih lanjut, terutama di AS.

Barclays menurunkan perkiraan surplus di pasar minyak untuk tahun 2020 menjadi rata-rata 2,5 juta barel per hari (bph), dari 3,5 juta bph sebelumnya.

Debitur UMKM Kini Bisa Daftar NPWP Lewat Aplikasi Bank BUMN

Debitur UMKM Kini Bisa Daftar NPWP Lewat Aplikasi Bank BUMN

Sebagian pelaku usaha UMKM yang belum punya NPWP. Kami beri kemudahan kepada masyarakat, daftar NPWP enggak perlu lewat Dirjen Pajak lagi, tapi lewat bank,

Debitur UMKM Kini Bisa Daftar NPWP Lewat Aplikasi Bank BUMN

secret-financial.com – Pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM kini dapat mendaftarkan nomor pokok wajib pajak (NPWP) melalui bank-bank yang tergabung dalam himpunan bank milik negara (Himbara). Pendaftaran akan dilayani melalui sistem e-registrasi lewat aplikasi bank dan validasi hasil kerja sama antara Himbara dan Direktorat Jenderal Pajak.

“Ada sebagian pelaku usaha UMKM yang belum punya NPWP. Kami memberi kemudahan kepada masyarakat, daftar NPWP enggak perlu lewat Dirjen Pajak lagi, tapi lewat bank,” tutur Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo di Jakarta, Kamis, 23 Juli 2020.

Suryo mengatakan NPWP merupakan salah satu syarat bagi pelaku UMKM untuk memperoleh stimulus dari program pemulihan ekonomi nasional (PEN) yang dicanangkan pemerintah. Bantuan itu berupa pemberian subsidi bunga atau margin hingga insentif perpajakan seperti pembebasan PPh badan.

Baca juga: Jokowi Tunjuk Erick Thohir Komandani Komite Pemulihan Ekonomi, Ini Alasannya

Insentif yang dimaksud termaktub dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86 Tahun 2020. Stimulus ini diperpanjang dengan masa berlaku April hingga Desember 2020.

Suryo menjelaskan, terdaftarnya pelaku usaha sebagai wajib pajak merupakan basis yang penting bagi pemerintah untuk mengadministrasikan kegiatan ekonomi dalam sistem perpajakan. “Bukan berarti punya NPWP terus harus bayar pajak. Itu ditunjukkan untuk mengadministrasikan penduduk,” ucapnya.

Apalagi, berdasarkan data terakhir, total UMKM di seluruh Indonesia sudah mencapai 64 juta unit. Dengan kondisi demikian, pengawasan terhadap sistem perpajakan harus dilakukan lebih mutakhir.

Baca juga: Dorongan Konsumsi Pemerintah ke Pertumbuhan Ekonomi Kuartal II Masih Lemah

Nantinya, setelah mendaftar, bank-bank pelat merah akan melakukan konfirmasi kepada Direktorat Jenderal Pajak. Perbankan pun dapat melakukan validasi langsung ke calon debitur untuk memastikan status kepemilikan NPWP-nya.

Program integrasi data antara Himbara dan Ditjen Pajak melalui NPWP ini pernah disampaikan oleh Suryo kepada Menteri BUMN Erick Thohir. “Sebelum PSBB, saya ketemu dengan Pak Erick. Pak Erick ingin melihat berapa performance bank masing-masing dan ujung-ujungnya untuk deviden,” katanya.

Jokowi Tunjuk Erick Thohir Komandani Komite Pemulihan Ekonomi, Ini Alasannya

Jokowi Tunjuk Erick Thohir Komandani Komite Pemulihan Ekonomi, Ini Alasannya

Jokowi tunjuk Erick Thohir sendiri dilatarbelakangi sebagai upaya pemerintah memulihkan ekonomi namun tetap memprioritaskan penanganan Covid-19.

Alasan Jokowi Tunjuk Erick Thohir Komandani Komite Pemulihan Ekonomi

secret-financial.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) membentuk Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Lembaga baru ini dibentuk menyinergikan kebijakan pemulihan ekonomi dan penanganan Covid-19.

Menteri BUMN Erick Thohir ditunjuk jadi ketua pelaksananya. Pembentukan komite tersebut didasarkan pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2020.

Komite baru ini terdiri dari Komite Kebijakan, Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19, serta Satgas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional. Komite bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

Jokowi tunjuk Erick Thohir sendiri dilatarbelakangi sebagai upaya pemerintah memulihkan ekonomi namun tetap memprioritaskan penanganan Covid-19.

Baca juga: Sri Mulyani Menjawab Kritik: Semua Negara Islam di Dunia Punya Utang

“Kesehatan tetap menjadi prioritas karena dengan sehat, persoalan ekonomi menjadi lebih mudah penanganannya. Jadi, dua-duanya mendapatkan penekanan yang sama,” kata Sekretaris Kabinet Pramono Anung Wibowo, Rabu (22/7/2020).

Keputusan membentuk Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, kata Pramono, diambil karena Presiden Joko Widodo melihat persoalan kesehatan dan ekonomi tidak bisa dipisahkan dalam penanganan Covid-19. Pengalaman sejumlah negara menjadi pelajaran bagi Pemerintah Indonesia.

Tidak sedikit negara yang lebih mengutamakan penanganan kesehatan pada akhirnya menghadapi persoalan ekonomi yang kompleks, bahkan sampai resesi. Oleh karena itu, pemerintah berupaya menyeimbangkan penyelesaian persoalan kesehatan sekaligus perekonomian.

Menteri BUMN Erick Thohir berujar, dalam kondisi seperti saat ini, penanganan ekonomi dan kesehatan harus berjalan beriringan. Selama ini, kebijakan di bidang kesehatan dan ekonomi cenderung dipersepsikan bertolak belakang dan saling menegasikan.

Baca juga: BEI Berharap Jumlah Investor Naik Dua Kali Lipat

Ia mencontohkan, saat pembatasan sosial berskala besar (PSBB), produksi sejumlah pabrik ikut tertahan akibat jalur logistik dan pengiriman barang terganggu. Kegiatan ekonomi yang terganggu berdampak pada lonjakan jumlah penganggur dan penduduk miskin.

”Kita tidak mau akibat normal baru masyarakat melakukan kegiatan secara bebas tanpa disiplin protokol kesehatan. Kalau ada gelombang kedua, ekonomi lagi yang terkena. Antara kedua hal ini ada irisan. Setipis apa pun irisan itu, harus dilakukan bersama,” tutur dia.

Menurut Erick, dirinya langsung tancap gas dengan menggelar rapat komite dan hasilnya langsung disampaikan ke Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

“Kita harapkan dalam seminggu ini kita bisa sampaikan program kepada ketua tim, yaitu Pak Menko (Airlangga). Mungkin minggu depan juga kita paparkan ke pak presiden langsung,” ujar Erick.

Baca juga: Sri Mulyani Sebut Ekonomi Mulai Membaik Sejak Juni

Erick menyambut baik pembentukan tim Satuan Tugas Pemulihan Ekonomi Nasional ini. Menurut dia, dengan pembentukan tim ini bisa membuat penanganan Covid-19 dari aspek kesehatan dan perekonomian bisa berjalan secara beriringan.

“Kami akan berusaha bekerja keras mati-matian, tentu bersinergi dengan seluruh kementerian sesuai tupoksi masing-masing menteri,” kata mantan bos Inter Milan itu.

Menurut dia, dalam kondisi ini penanganan kesehatan dan perekonomian harus bisa berjalan beriringan. Sebab, Covid-19 ini tak hanya berdampak pada aspek kesehatan saja.

“Hal-hal ini saya rasa semua ada irisan, setipis apapun irisannya kita harus lakukn secara bersama. Karena ini pak presiden memutuskan di bawah pimpinan Pak Airlangga kedua tim digabungkan. Supaya seiring senada, semuanya berjalan dengan baik,” ucap dia.

BEI Berharap Jumlah Investor Naik Dua Kali Lipat

BEI Berharap Jumlah Investor Naik Dua Kali Lipat

Meskipun sejak 2012 jumlah investor di pasar modal terus meningkat hingga 2,9 juta, BEI berharap menargetkan naik dua kali lipat dari jumlah tersebut.

BEI Berharap Jumlah Investor Naik Dua Kali Lipat

secret-financial.com – Komisaris Bursa Efek Indonesia (BEI) Pandu Patria Sjahrir menyampaikan, meskipun sejak 2012 jumlah investor di pasar modal terus meningkat hingga berjumlah 2,9 juta, BEI berharap menargetkan naik dua kali lipat dari jumlah tersebut. Pasalnya, angka tersebut hanya 1% dari populasi di Indonesia.

Padahal, negara lain memiliki populasi investor 10% dari total jumlah penduduk. Oleh karena itu, sebagai komisaris termuda dalam sejarah BEI, pandu akan fokus untuk menarik minat anak-anak muda untuk berinvestasi di pasar modal. “Fokus kami adalah milenial, gen Z, karena mereka memiliki pandangan yang berbeda terhadap investasi,” ujar Pandu dalam siaran pers, Rabu (22/7).

Dia menambahkan, jangan lupa juga bahwa pasar modal Indonesia masih muda karena baru diprivatisasi pada 1992. Dus, Indonesia sejatinya masih memiliki ruang yang perlu dikembangkan dan itu merupakan peluang yang besar, baik untuk pasar, maupun investor baru.

Baca juga: Sri Mulyani Sebut Ekonomi Mulai Membaik Sejak Juni

Dengan banyaknya startup yang tumbuh belakangan, dia juga ingin mengajak perusahaan-perusahaan tersebut untuk masuk ke BEI karena saat ini jumlahnya masih sangat sedikit. “Hal ini sangat berbeda dengan Cina dan AS di mana 10 kapitalisasi teratas dimiliki oleh perusahaan teknologi. Di Indonesia, masih didominasi oleh perusahaan perbankan dan telekomunikasi, persis seperti 10 tahun yang lalu,” terang dia.

Menurut Pandu, generasi pendahulu tidak melihat bahwa pasar modal sebagai peluang investasi yang berkelanjutan. Kesuksesan pasar modal membuat investor akan merasa yakin bahwa pasar modal merupakan cara terbaik untuk menaruh investasi jangka panjang.

Menurut dia, hal itu menjadi tugasnya untuk meyakinkan startup unicorn yang ada di Indonesia untuk masuk bursa. “Kami harus meyakinkan para perusahaan unicorn teknologi bahwa IDX merupakan tempat terbaik untuk fundraising,” imbuh Pandu.

Dengan bergabungnya perusahaan yang bagus, akan menarik para investor milenial untuk berinvestasi. Hal ini disebabkan karena perusahaan unicorn tersebut telah menjadi bagian dari kehidupan mereka sehari-hari.

Baca juga: BPK Ungkap Alasan Uang APBN Rp 48,12 M Masuk Rekening Pribadi Kemenhan

Pandu juga yakin kasus Jiwasraya tidak akan berpengaruh banyak pada kepercayaan investor. Ia pun memastikan bahwa mekanisme sanksi terhadap pihak-pihak yang berbuat tidak fair melalui pasar modal untuk mencari keuntungan dengan cara pintas akan selalu berjalan.

Sehingga  investor tak perlu khawatir karena pengelolaan investasi di bursa sejatinya juga dilakukan secara independen. “Jadi investor atau calon investor tidak perlu merasa khawatir. Terutama anak-anak muda yang ingin mulai berinvestasi di pasar modal, karena pemeriksaan di BEI dilakukan dengan sangat ketat,” tuturnya.

BPK Ungkap Alasan Uang APBN Rp 48,12 M Masuk Rekening Pribadi Kemenhan

BPK Ungkap Alasan Uang APBN Rp 48,12 M Masuk Rekening Pribadi Kemenhan

Badan Pemeriksa Keuangan menemukan terdapat pengelolaan dana uang APBN 2019 masuk melalui sejumlah rekening pribadi di lima kementerian/lembaga

BPK Ungkap Alasan Uang APBN Rp 48,12 M Masuk Rekening Pribadi Kemenhan

secret-financial.com – Badan Pemeriksa Keuangan menemukan terdapat pengelolaan dana uang APBN 2019 masuk melalui sejumlah rekening pribadi di lima kementerian/lembaga sebesar Rp 71,78 miliar. Temuan terbesar berasal dari Kementerian Pertahanan yang mencapai Rp 48,12 miliar.

Anggota I BPK Hendra Susanto menjelaskan penggunaan rekening pribadi di lingkungan Kemenhan untuk mengatasi pertahanan di luar negeri. “Jadi ini memang karena terpaksa menggunakan rekening pribadi,” ujar Hendra dalam konferensi virtual, Selasa (21/7).

Proses pelaporan pengelolaan APBN kepada Kementerian Keuangan memerlukan waktu yang lama karena prosesnya yang panjang. Sementara, kegiatan pertahanan di luar negeri harus segera berjalan saat itu juga. Oleh karena itu, penggunaan dana APBN salah satu kegiatan kementerian yang dipimpin Prabowo Subianto tersebut terpaksa menggunakan rekening pribadi.

Baca juga: Sri Mulyani Sebut Ekonomi Mulai Membaik Sejak Juni

“Jadi memang ini masalah administrasinya saja,” kata dia.

Namun, Hendra mengungkapkan bahwa Kemenhan telah melaporkan realisasi penggunaan dana tersebut. Bahkan, sisa uangnya sudah dikembalikan dan tidak disalahgunakan.

Kendati demikian, ia tetap mengingatkan adanya risiko penyalahgunaan dana APBN jika hal tersebut terulang. Kemenhan dan Kemenkeu pun diminta untuk duduk bersama membicarakan hal tersebut.

Ketua BPK Agung menyebut temuan di Kemenhan berupa rekening bank yang belum dilaporkan dan atau belum mendapat izin Menteri Keuangan. “Hasil pemeriksaan menunjukkan ada 62 rekening bank di Kemenhan yang belum dilaporkan atau belum mendapat izin Menteri Keuangan,” kata Agung dalam kesempatan yang sama.

Selain Kemenhan, Agung mengungkapkan terdapat pula temuan yang sama pada Kementerian Agama, Badan Pengawas Pemilu , Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan Badan Pengawas Tenaga Nuklir.

Baca juga: Kemenhub Kembalikan Rp 94,41 Miliar ke Kas Negara

Di Kemenag, terdapat temuan pengelolaan dana APBN 2019 melalui rekening pribadi sebesar Rp 27,71 miliar. Dana tersebut berupa sisa uang tunai kegiatan per 31 Desember 2019 pada rekening pribadi dan/atau tunai dalam kelolaan pribadi pada 13 satuan kerja sebesar Rp 4,96 miliar.

Kemudian, berupa dana kelolaan disimpan tunai dan/atau pada rekening pribadi maupun rekening yang tidak terdaftar di KPPN pada 12 satker sebesar Rp 5,42 miliar, dan pemindahbukuan ke rekening pribadi pada 15 satker sebesar Rp 10,34 miliar.

Sementara temuan di Bawaslu berupa pengembalian sisa belanja langsung dan tambahan uang persediaan ( pada Bawaslu kabupaten/kota di provinsi Lampung Rp 2,93 miliar yang tidak disetorkan ke rekening Bawaslu provinsi tetapi ke rekening pribadi. “Ini katanya rekening hanya dipinjam untuk penampungan sementara dan setelah kami periksa memang benar,” ujar Agung.

Selanjutnya, temuan di KLHK berupa uang negara atas hasil lelang sitaan kayu ilegal tahun 2003 yang masih disimpan dalam rekening penampungan hasil lelang kayu sitaan atas nama pribadi pensiunan Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur dan bendahara penerimaan periode Tahun 2012-2013.

Baca juga: Defisit APBN Melebar, Rasio Utang diramal Membengkak Jadi 38,1% dari PDB di 2021

Terakhir, temuan di Bapeten berupa penggunaan rekening pribadi oleh koordinator kegiatan dalam mengelola uang kegiatan dan jangka waktu pertanggungjawaban dana belanja langsung yang belum di tetapkan. Sehingga, pengembalian sisa belanja melewati tahun.

Meski terdapat temuan terkait penggunaan rekening pribadi tersebut, BPK tetap memberikan opini wahar tanpa pengecualian atau WTP. 

Sri Mulyani Sebut Ekonomi Mulai Membaik Sejak Juni

Sri Mulyani Sebut Ekonomi Mulai Membaik Sejak Juni

Sri Mulyani sebut ekonomi pada bulan Juni sudah mulai membaik. Ekonomi bulan Juni ada pembalikan kemudian berpacu meningkatkan sentimen dan tren positif

Sri Mulyani Sebut Ekonomi Mulai Membaik Sejak Juni

secret-financial.com – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan perekonomian Indonesia pada kuartal II 2020 relatif lebih buruk daripada periode sebelumnya. Namun, Sri Mulyani sebut ekonomi pada bulan Juni sudah mulai membaik.

“Ekonomi bulan Juni ada pembalikan kemudian berpacu meningkatkan sentimen dan tren positif,” ujar Sri Mulyani dalam konferensi video, Senin, 20 Juli 2020.

Beberapa indikator sektoral yang bergerak ke arah positif pada bulan Juni, antara lain indeks keyakinan konsumen , PMI manufaktur, konsumsi, konsumsi listrik bisnis dan industri, serta ekspor impor. Selain itu, penerimaan pajak, penerimaan bea cukai, penyerapan belanja modal, serta likuiditas pemerintah yang ekspansif.

Baca juga: Sri Mulyani Menjawab Kritik: Semua Negara Islam di Dunia Punya Utang

Pada sisi fiskal, Sri Mulyani mengatakan kinerja perpajakan masih melambat akibat Pembatasan Sosial Berskala Besar, namun mulai membaik pada sektor tertentu. Perbaikan kinerja perpajakan tersebut didorong oleh pelonggaran PSBB dan membaiknya perdagangan internasional. Adapun pembiayaan dijaga agar aman dan kondisi kas terkendali.

Di sektor riil, konsumsi masyarakat terpantau mulai mengalami perbaikan, namun masih lemah. Di sisi lain, produksi dalam negeri mulai tumbuh. Dengan demikian, ia mengatakan sektor rill, terutama konstruksi mulai berdegup naik, namun perlu dilihat keberlangsungannya.

Pada sisi eksternal, cadangan devisa meningkat, salah satunya didukung penerbitan surat berharga negara valuta asing. Aktivitas ekspor dan impor menunjukkan tren membaik, dengan potensi ekspor ke Cina yang mulai tumbuh.

Baca juga: Dorongan Konsumsi Pemerintah ke Pertumbuhan Ekonomi Kuartal II Masih Lemah

Adapun pada sisi moneter dan keuangan, yield SBN mulai kembali ke kondisi awal 2020 dengan kepemilikan asing masih rendah. Menurut Sri Mulyani, likuiditas perbankan terjaga, meskipun ada tekanan pada kinerja bank. Sementara, inflasi masih dalam kondisi terkendali.

Dengan situasi tersebut, Sri Mulyani berujar aktivitas ekonomi mulai membaik. Namun ketidakpastian masih tinggi, serta perlu hati-hati dan kewaspadaan. Belanja pemerintah, tutur dia, akan menjadi modal penting untuk mengatasi dampak negatif Covid-19. “Implementasi pemulihan ekonomi nasional yang efektif menjadi driver utama penggerak pertumbuhan ekonomi,” ujarnya.

Ini Alasan Chatib Basri, Kenapa BLT Harus ditambah Sampai Kelas Menengah Bawah

Ini Alasan Chatib Basri, Kenapa BLT Harus ditambah Sampai Kelas Menengah Bawah

Chatib mengusulkan agar pemerintah menambah BLT bantuan tunai langsung, tak hanya ke masyarakat miskin tapi juga harus sampai kelas menengah bawah.

Ini Alasan Chatib Basri, Kenapa BLT Harus ditambah Sampai Kelas Menengah Bawah

secret-financial.com – Pandemi corona atau Covid 19 membuat angka kemiskinan kembali melonjak.  Data terbaru, secara bulanan, penduduk miskin naik dari 25,1 juta menjadi 26,4 juta, atau naik 9,78% di Maret 2020. 

Hanya dalam tempo satu bulan, orang miskin sudah bertambah 1,3 juta.  “Koefiesn gini banyak provinsi naik, ini yang harus diantipasi,” ujar Mantan Menteri Ekonomi  periode 2013-2014 Chatib Basri dalam seminar daring (20/7). 

Daya tahan penduduk menghadapi pandemi corona tak besar, utamanya masyarakat menegah bawah. “Itulah sebabnya, banyak masyarakat menginginkan adaptasi baru, atau istilah sebelumnya new normal,” ujar Chatib.

Hasil riset yang dilakukan Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) yang menyebutkan, 80% responden sepakat pemerintah melakukan transisi adaptasi baru, meski kasus Covid-19 belum menurun.  Sementara sisanya 15% responden menyatakan tidak setuju adaptasi baru, mengingat ancaman Covid-19.

Baca juga: Dorongan Konsumsi Pemerintah ke Pertumbuhan Ekonomi Kuartal II Masih Lemah

“Bagi masyarakat dengan penghasilan di bawah Rp 1 juta-Rp 2 juta, tuntutan new normal harus segera agar mereka bisa mencari nafkah,” ujar Chatib. Sementara masyarakat dengan penghasilan di atas Rp 4 juta memilih adaptasi baru ditunda,” ujar dia

Itulah sebabnya, kata Chatib, ekonomi akan yang bergerak lebih dulu di masa transisi new normal adalah pasar tradisional, serta non income labor seperti warung hingga tukang ojek. “Dari sisi kesehatan, ini yang harus diantisipasi atas Covid-19,” ujar dia.

Kondisi saat ini berbeda dengan tahun 1997/1998. “Banyak orang kehilangan pekerjaan, aktivitas bisnis terhenti untuk atasi pandemi. “Harusnya dibayar mereka yang  stay at home. Persoalan di sosial protection, khususnya lower middle income harus dikasih sosial security,” ujar dia. 

Studi yang dilakukan, antara kebijakan fiskal dan moneteris, dalam kondisi saat ini  menghasilkan kebijakan fiskal harus lebih dulu. “Pertanyaan selanjutkan, mana yang lebih dulu, investasi atau konsumsi? Konsumsi yang harus didorong lebih dulu,” ujar dia. 

Baca juga: BPS: Ekspor Non Migas ke India Naik Paling Signifikan

Hasil studi, konsumsi akan mendorong investasi, sebaliknya investasi belum tentu akan mendorong konsumsi.  Untuk itu, kata Chatib, pemerintah harus menciptakan konsumsi. “What ever in take, missal dengan kebijakan fiskal dengan defisit 10%-12% dar GDP, “ ujar dia.

Makanya, Chatib mengusulkan agar pemerintah menambah BLT bantuan tunai langsung, tak hanya ke masyarakat miskin tapi juga harus sampai kelas menengah bawah yang juga terpapar corona atau Covid-19. “Ini untuk mendorong konsumsi,” ujar Chatib.

Data penerima BLT yang belum sempurna, tak masalah dengan terus  melakukan perbaikan. Kata Chatib, pemerintah bisa memanfaatkan data telekomunikasi para operator seluler untuk memetakan golongan menengah dan bawah yang membutuhkan batuan tunai langsung.

Baca juga: Sri Mulyani Menjawab Kritik: Semua Negara Islam di Dunia Punya Utang

“Masyarakat kelas bawah jika dikasih uang akan belanja (spend). Kalau masyarakat kelas menengah atas dikasih uang, akan menabung. Dulu hemat pangkal kaya, sekarang belanja pangkal pemulihan ekonomi,” tandas Chatib.

Makanya, saat insentif pajak atas dunia usaha yang penyerapannya rendah karena ekonomi yang lemah sehingga pebisnis tak memanfaatkannya, saran Chatib, ini bisa dialihkan untuk mendorong konsumsi. 

Hitungan Chatib, saat ini jumlah golongan menengah ke bawah di Indonesia sekitar 115 juta orang atau 30 juta rumah tangga. Jika per rumah tangga mendapatkan Rp 1 juta per bulan, maka dana yang perlu disiapkan adalah Rp 30 triliun per bulan atau Rp 120 triliun untuk empat bulan.

Kemenkeu Memperbarui Aturan Dana Pensiun, Ini Alasannya

Kemenkeu Memperbarui Aturan Dana Pensiun, Ini Alasannya

Kemenkeu Adi Budiarso menjelaskan, ada dua urgensi utama pemerintah dalam mengganti/memperbarui UU aturan tentang dana pensiun tersebut.

Kemenkeu Memperbarui Aturan Dana Pensiun, Ini Alasannya

secret-financial.com – Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun akan segera diperbarui Kementerian Keuangan RI (Kemenkeu).

Rencana ini masuk ke dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 77/PMK.01/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024.

Kepala Pusat Kebijakan Sektor Keuangan Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Adi Budiarso menjelaskan, ada dua urgensi utama pemerintah dalam mengganti/memperbarui UU aturan tentang dana pensiun tersebut.

“Pertama, seiring dengan perkembangan zaman dan memperhatikan perkembangan industri dana pensiun yang stagnan, terutama dana pensiun yang bersifat sukarela, BKF melihat diperlukan adanya perubahan atas beberapa substansi ketentuan UU 11/1992 tentang Dana Pensiun,” ujar Adi, Senin (16/7/2020).

Baca juga: Sri Mulyani Menjawab Kritik: Semua Negara Islam di Dunia Punya Utang

Menurut Adi, stagnasi dana pensiun yang bersifat sukarela, tecermin dari rendahnya total dana kelolaan dan tingkat partisipasi masyarakat dalam industri dana pensiun.

Kedua, tujuan utama revisi UU ini adalah membangun sistem pensiun yang dapat memberikan hasil optimal atas perlindungan pada pekerja di Indonesia.

Selain itu, diharapkan dapat memberikan beban yang wajar bagi pemberi kerja sehingga bisa meningkatkan iklim investasi, serta dapat mengakumulasi dana jangka panjang secara cepat guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkesinambungan.

Adi menilai hal ini diperlukan juga dalam konteks percepatan pemanfaatan bonus demografi, serta antisipasi kondisi demografi Indonesia yang akan memasuki aging population (populasi yang menua).

Lebih lanjut Adi menjelaskan, beberapa hal utama yang perlu diatur dalam revisi UU ini, antara lain adalah ketentuan yang dapat mendorong percepatan kepesertaan program pensiun secara signifikan, perbaikan desain pensiun, perbaikan tata kelola kelembagaan, dan perbaikan tata kelola investasi.

Baca juga: Dorongan Konsumsi Pemerintah ke Pertumbuhan Ekonomi Kuartal II Masih Lemah

Termasuk di dalamnya adalah ketentuan mengenai insentif perpajakan yang dapat diberikan, ketentuan mengenai waktu penarikan dana, serta ketentuan mengenai pengelolaan aset yang harus dilaksanakan secara optimal dan hati-hati dengan memperhatikan kesesuaian aset dan liabilitas program.

BKF menilai, revisi dari UU 11/1992 ini juga perlu dilihat dari sudut pandang yang lebih luas.

“Saat ini, UU lama lebih fokus pada pengembangan industri dana pensiun yang bersifat sukarela, yang mana pada saat ditetapkan belum ada pengaturan program sejenis pensiun bersifat wajib sebagaimana di atur dalam UU 13/2013 dan UU 40/2004,” papar Adi.

Di sisi lain, kata Adi, revisi UU 11/1992 juga perlu dilakukan dalam rangka harmonisasi dengan beberapa regulasi terkait lainnya. Misalnya, seperti UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), serta UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (UU BPJS).

Adapun kajian mengenai dana pensiun ini, berbasis pada data dan fakta dari implementasi kebijakan selama ini, serta melibatkan kolaborasi kelembagaan untuk membangun sinergi penguatan sistem dan regulasinya ke depannya,

“Mengenai pembahasan lebih lanjut, saat ini kami sudah mulai persiapan. Intensitas pembahasan akan meningkat seiring dengan kebutuhan pembahasan bersama stakeholders terkait ke depannya,” kata Adi.

Sri Mulyani Menjawab Kritik: Semua Negara Islam di Dunia Punya Utang

Sri Mulyani Menjawab Kritik: Semua Negara Islam di Dunia Punya Utang

Sri Mulyani Indrawati menjawab kritik publik terkait pengelolaan utang pemerintah. Dia meminta masyarakat tidak negatif terhadap utang Indonesia.

Sri Mulyani Menjawab Kritik: Semua Negara Islam di Dunia Punya Utang

secret-financial.com – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjawab kritik publik terkait pengelolaan utang pemerintah. Dia meminta masyarakat tidak memberikan stigma negatif terhadap proporsi utang Indonesia. 

Sri Mulyani melanjutkan, tak ada satu pun negara di dunia yang tak memiliki utang. Pinjaman diperlukan untuk menjaga pertumbuhan ekonomi, tak terkecuali negara- negara Islam.  

“Kalau teman-teman yang suka pakai negara Islam. Semua negara Islam di dunia, semua berutang. Mau Saudi, UAE, Qatar, Maroko, Pakistan, Afghanistan, Kazakhstan, you name it,” tegas Sri Mulyani dalam live Instagram, seperti dikutip Minggu (19/7). 

Baca juga: Kemenhub Kembalikan Rp 94,41 Miliar ke Kas Negara

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini mengungkapkan, utang sangat diperlukan untuk membiayai belanja pemerintah. Kebijakan utang bisa dikontrol dengan tetap menjaga rasio dengan PDB.

“Bahkan saya tahu waktu di Bank Dunia, negara Islam terutama yang di Afrika mayoritas miskin banget. Dan mereka dapat utang, bahkan diberikan hibah,” ucap Sri Mulyani.

Dia berujar, sebagian masyarakat di Indonesia masih sangat sensitif dengan kebijakan utang yang terkadang jadi perdebatan panas.

“Saya ingin menyampaikan, kadang-kadang masyarakat kita sensitif soal utang. Menurut saya, tidak bagus juga. Karena kalau kita mau bicara tentang policy (ketentuan) utang, ya kita bisa berdebat, jangan pakai benci dan menggunakan bahasa kasar,” kata Sri Mulyani. 

Baca juga: Dorongan Konsumsi Pemerintah ke Pertumbuhan Ekonomi Kuartal II Masih Lemah

Alasan utama mengapa negara berutang yakni untuk mengejar ketertinggalan infrastruktur, lalu kedua utang diperuntukkan guna mendorong pertumbuhan ekonomi. 

“Kalau begitu kita perlu utang? Ya utangnya untuk apa dulu. Kalau untuk membuat infrastruktur kita baik (utang produktif), supaya anak-anak bisa sekolah dan tidak menjadi generasi yang hilang, ya tidak ada masalah,” tutur Sri Mulyani. 

Saat ini, menurut Kementerian Keuangan, pemerintah mengambil kebijakan fiskal ekspansif di mana belanja negara lebih besar daripada pendapatan negara untuk mendorong perekonomian tetap tumbuh.

Menurut pemerintah, ketertinggalan infrastruktur dan masalah konektivitas bisa menimbulkan biaya ekonomi yang tinggi yang harus ditanggung masyarakat, kondisi ini membuat daya saing Indonesia menjadi rendah.

“Itu pilihan kebijakan. Kalau enggak utang, berarti kita menunda kebutuhan infrastruktur. Masalah pendidikan, masalah kesehatan, mungkin tertunda. Jadi negara kita warganya banyak, tapi anak-anaknya bisa rentan,” sebut Sri Mulyani. Baca juga: Utang Indonesia Per Mei.

Baca juga: Begini Strategi Kemenkeu Untuk Memperkuat Ketahanan Ekonomi Sampai Tahun 2024

Selain mengejar ketertinggalan infrastruktur, kebijakan fiskal ekspasif ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia melalui alokasi anggaran pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial. 

Dikutip dari data Kementerian Keuangan, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia masih lebih rendah dibandingkan sejumlah negara tetangga. Untuk itu, pemenuhan pendidikan, kesehatan, dan fasilitas dasar menjadi prioritas utama guna menciptakan kualitas SDM Indonesia yang produktif dan kompetitif. 

Mengutip data United Nations Development Programme (UNDP) pada tahun 2015, IPM Indonesia yaitu 0,689, atau masih di bawah Malaysia, Thailand, dan Singapura. Indonesia masih berada di atas Vietnam, Filipina, Kamboja, dan Myanmar. 

Sebelumnya, Bank Indonesia mencatat utang luar negeri (ULN) Indonesia pada akhir Mei 2020 tembus sebesar 404,7 miliar dollar AS atau sekitar Rp 5.868 triliun (kurs Rp 15.000).

Utang tersebut terdiri dari ULN sektor publik (pemerintah dan bank sentral) sebesar 194,9 miliar dollar AS dan ULN sektor swasta (termasuk BUMN) sebesar 209,9 miliar dollar AS.

Kemenhub Kembalikan Rp 94,41 Miliar ke Kas Negara

Kemenhub Kembalikan Rp 94,41 Miliar ke Kas Negara

Kemenhub kembalikan anggaran senilai Rp 94,41 miliar ke kas negara.Pengembalian ini sebagai tindak lanjut rekomendasi BPK di Semester I Tahun 2020.

Kemenhub Kembalikan Rp 94,41 Miliar ke Kas Negara

secret-financial.com – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) kembalikan anggaran senilai Rp 94,41 miliar atau 416 ribu dolar AS ke kas negara. Pengembalian anggaran ini sebagai tindak lanjut rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di Semester I Tahun 2020.

“Untuk progres tindak lanjut di Semester I Tahun 2020, terdapat sembilan rekomendasi yang diusulkan menuju status sesuai dengan dua kategori. Kategori pertama pengembalian ke kas negara dengan nilai Rp 94,41 Miliar dan 416 ribu dolar AS,” kata Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dalam Rapat Kerja dengan Komisi V DPR di Jakarta, Rabu (15/7).

Adapun, lanjut dia, kategori kedua yaitu koreksi pencatatan aset (administrasi) dengan nilai Rp 905 juta.

Baca juga: BPS: Ekspor Non Migas ke India Naik Paling Signifikan

“Kedua hal tersebut akan dimuthakirkan dokumen dan data dukungnya dengan BPK-RI pada minggu ketiga juli tahun 2020,” katanya.

Rinciannya, penyetoran dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut senilai Rp825,4 juta, Direktoran Jenderal  Perhubungan Udara Rp93,02 miliar dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan (BPSDMP) Rp502 juta.

Sementara itu, berdasarkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester(IHPS) II BPK tahun 2019, penyelesaian tindak lanjut di Kementerian Perhubungan adalah sebesar 76,1 persen atau lebih besar 1,8 persen di atas rata-rata Nasional sebesar 74,3 persen.

Baca juga: Penuhi Kebutuhan APBN, Kemenkeu Lelang 7 Seri Surat Utang

Budi menyebutkan terdapat kenaikan jumlah rekomendasi sebanyak 23 dari 1.026 pada Semester 1 2019 menjadi 1.049 pada semester 2, serta kenaikan nilai rekomendasi sebesar Rp 680 miliar dari Rp 2,31 triliun dan 3,52 juta dolar AS pada semester 1 menjadi sebesar Rp 2,99 triliun dan 3,52 juta dolar AS pada semester 2.

Lebih lanjut, Ia mengatakan pihaknya telah melakukan koordinasi dan langkah-langkah konkret dalam mengakselerasi tindak lanjut terhadap hasil pemeriksaan BPK-RI sebagai berikut: penerbitan surat pemberitahuan terkait hasil pemutakhiran tindak Lanjut; pemantauan tindak lanjut ke UPT di daerah; pembahasan/ intensifikasi tindak lanjut dengan entitas eselon I dan pemutakhiran tindak lanjut Bersama BPK RI pada setiap semester.

BPS: Ekspor Non Migas ke India Naik Paling Signifikan

BPS: Ekspor Non Migas ke India Naik Paling Signifikan

Menurut Kepala BPS Suhariyanto, Bila dilihat dari negara tujuan ekspornya, Indonesia paling banyak meng ekspor komoditas non migas ke India.

BPS: Ekspor Non Migas ke India Naik Paling Signifikan

secret-financial.com – Setelah sempat turun pada bulan Mei 2020, nilai ekspor Indonesia akhirnya berhasil mendaki pada bulan Juni 2020. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, nilai ekspor Indonesia di bulan lalu sebesar US$ 12,03 miliar.

Menurut Kepala BPS Suhariyanto, capaian ekspor pada bulan Juni 2020 lalu terutama didorong oleh peningkatan ekspor non minyak dan gas (non migas) secara bulanan. Bila dilihat dari negara tujuan ekspornya, Indonesia paling banyak meng ekspor komoditas non migas ke India.

Baca juga: Begini Strategi Kemenkeu Untuk Memperkuat Ketahanan Ekonomi Sampai Tahun 2024

Total nilai ekspor non migas ke negara India pada bulan Juni 2020 sebesar US$ 755,7 juta. Capaian ini meningkat 68,85% mom atau sebesar US$ 307,6 juta bila dibandingkan dengan bulan Mei 2020 yang hanya sebesar US$ 448,1 juta.

Selain India, ekspor Indonesia ke Amerika Serikat (AS) juga terpantau meningkat. Total nilai ekspor non migas ke negara Paman Sam pada Juni 2020 sebesar US$ 1,37 miliar, meningkat 25,48% mom atau US$ 278,4 juta dari Mei 2020 yang sebesar US$ 1,09 miliar.

Ekspor ke China juga nampak meningkat. Nilai ekspor non migas ke negara tirai bambu pada Juni 2020 sebesar US$ 2,43 miliar, naik 9,82% mom atau setara US$ 217,7 juta dari Mei 2020 yang sebesar US$ 2,22 miliar.

Baca juga: Status RI Naik Jadi Negara Menengah Atas, Kemenkeu: Ini Bukti Ketahanan Ekonomi Kita

Disusul dengan ekspor ke negara Jepang naik 19,7% mom atau US$ 217,7 juta dari US$ 827,4 juta ke US$ 990,4 juta. Kemudian ekspor ke negara Singapura yang naik US$ 137,3 juta atau setara 29,27% mom menjadi US$ 606,0 juta.

Sayangnya, Indonesia juga terpantau mengalami penurunan ekspor non migas ke beberapa negara, seperti Korea Selatan (Korsel) sebesar US$ 59,6 juta, Hong Kong yang turun 52,4 juta, dan Spanyol yang juga turun US$ 51,3 juta.

Selain itu, ekspor Indonesia ke Taiwan pun juga tercatat turun US$ 45,1 juta disusul dengan ekspor ke Irak yang juga tergerus US$ 16,3 juta.

Wapres Ungkap Alasan Pemerintah Terapkan Adaptasi Kebiasaan Baru

Wapres Ungkap Alasan Pemerintah Terapkan Adaptasi Kebiasaan Baru

Pemerintah terapkan kebijakan adaptasi kebiasaan baru untuk memulihkan sektor perekonomian yang terpuruk akibat Covid-19.

Wapres Ungkap Alasan Pemerintah Terapkan Adaptasi Kebiasaan Baru

secret-financial.com – Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengatakan, kebijakan penerapan adaptasi kebiasaan baru (AKB) diambil oleh pemerintah karena beberapa daerah sudah menunjukkan penurunan penyebaran kasus Covid-19.

“Kebijakan AKB diambil setelah beberapa daerah menunjukan penurunan dalam penyebaran Covid-19. ” ujar Ma’ruf dalam Dialog Virtual Nasional Lintas Iman yang diselenggarakan Masjid Istiqlal, Selasa (14/7/2020).

Pemerintah terapkan kebijakan adaptasi kebiasaan baru untuk memulihkan sektor perekonomian yang terpuruk akibat Covid-19.

Ma’ruf mengatakan, setelah mengalami pertumbuhan negatif pada kuartal pertama dan kedua, pemerintah memproyeksikan ekonomi di Tanah Air mulai membaik pada kuartal ketiga 2020.

Baca juga: Ada Potensi 119 Perusahaan Relokasi dari China, Jokowi: Jangan Kalah dari Negara Lain

“Langkah ini ditempuh dengan maksud agar penyebaran virus tetap terkendali dan ditekan, tetapi kehidupan ekonomi tidak makin terpuruk,” kata dia.

Selain itu, lanjut Ma’ruf, pemerintah menekankan soal protokol kesehatan selama masa adaptasi kebiasaan baru.

“Kebijakan ini penting untuk disosialisasikan seluas mungkin kepada masyarakat, agar dipahami dan dijalankan secara patuh dan konsisten,” kata Ma’ruf.

Sebelum menggunakan istilah adaptasi kebiasaan baru, pemerintah sempat menggaungkan istilah new normal atau tatanan kenormalan baru yang tak dipahami sepenuhnya oleh masyarakat.

“Per 5 Juli 2020, minggu lalu persentase wilayah tanpa kasus terkonfirmasi atau zona hijau naik dari minggu sebelumnya. Sebanyak 22,2 persen dari 514 kabupaten/kota di Indonesia masuk kategori hijau,” ujar Reisa dalam konferensi pers di BNPB, Senin (13/7/2020).

Dari jumlah tersebut, kata dia, ada sebanyak 104 kabupaten/kota yang masuk ke dalam zona hijau, yang terbagi atas 61 kabupaten/kota tidak terdampak dan 43 kabupaten/kota tidak ada kasus baru. 

Dorongan Konsumsi Pemerintah ke Pertumbuhan Ekonomi Kuartal II Masih Lemah

Dorongan Konsumsi Pemerintah ke Pertumbuhan Ekonomi Kuartal II Masih Lemah

Daya dorongan konsumsi pemerintah di kuartal kedua tahun ini tampaknya belum terlalu kuat. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada periode April-Mei 2020,

Dorongan Konsumsi Pemerintah ke Pertumbuhan Ekonomi Kuartal II Masih Lemah

secretfinancial.com – Daya dorongan konsumsi pemerintah di kuartal kedua tahun ini tampaknya belum terlalu kuat. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada periode April-Mei 2020, diperkirakan semakin terperosok. 

Konsumsi pemerintah menjadi satu-satunya harapan pertumbuhan ekonomi kuartal II tahun ini. Berdasarkan data Kementerian Keuangan (Kemenkeu), realisasi belanja negara semester I-2020 mencapai Rp 1.068,9 triliun, tumbuh 3,3% year on year (yoy). Ini menjadi kabar baik lantaran pada bulan-bulan sebelumnya, belanja negara masih mencatatkan kontraksi.

Baca juga: Defisit Anggaran Membengkak, Begini Strategi Pembiyaan Pemerintah

Kenaikan ini, terutama didorong oleh kinerja belanja pemerintah pusat dengan realisasi Rp 668,5 triliun atau tumbuh 6% yoy. Peningkatan tersebut didorong oleh kebijakan penanganan Covid-19, di antaranya realisasi kontribusi sosial, iuran BPJS, dan kenaikan tarif kesehatan untuk Aparatur Sipil Negara (ASN).

Proyeksi ini turun drastis dari realisasi pertumbuhan ekonomi di kuartal I yang sebesar 2,97%. Sehingga, pertumbuhan ekonomi di kuartal I secara keseluruhan berkisar antara -1,1% sampai -0,4%.

Tekanan tersebut, didasari oleh adanya kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang masif di berbagai daerah dalam rangka penanganan penyebaran Covid-19.

Menkeu berharap, pada kuartal III dan kuartal IV akan terjadi pemulihan seiring dengan kebijakan new normal yang perlahan mulai membangkitkan kembali aktivitas ekonomi. Perkiraan Sri Mulyani, pertumbuhan ekonomi di kuartal III sebesar -1% sampai dengan 1,2% dan kuartal IV sebesar 1,6%-3,2%. Sehingga, ekonomi sepanjang tahun diperkirakan -0,4% hingga 1%.

Baca juga: Defisit APBN Melebar, Rasio Utang diramal Membengkak Jadi 38,1% dari PDB di 2021

Namun, “Sampai dengan Mei 2020 belanja pemerintah pusat tumbuh 1,2%, ternyata salah satu penyumbangnya adalah belanja pembayaran bunga utang yang pada bulan Mei tumbuh 14%, terbesar kedua setelah bansos yang tumbuh 30%,” ujar Yusuf.

Namun demikian, belanja bunga utang bukan pos yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Sebab itu, ia sangsi bahwa konsumsi pemerintah bakal tumbuh positif di kuartal II tahun ini. Terlebih, belanja pemerintah daerah juga masih terhambat.