fbpx
Penuhi Kebutuhan APBN, Kemenkeu Lelang 7 Seri Surat Utang

Penuhi Kebutuhan APBN, Kemenkeu Lelang 7 Seri Surat Utang

Pemerintah akan melakukan lelang Surat Utang Negara (SUN) dalam mata uang rupiah untuk penuhi sebagian dari target pembiayaan kebutuhan APBN 2020.

Penuhi Kebutuhan APBN, Kemenkeu Lelang 7 Seri Surat Utang

secret-financial.com – Pemerintah akan melakukan lelang Surat Utang Negara (SUN) dalam mata uang rupiah untuk penuhi sebagian dari target pembiayaan kebutuhan APBN 2020. Dalam penawaran yang dimulai pada Selasa (14/7) hingga Kamis (16/7) ini, pemerintah menetapkan target indikatif Rp 20 triliun dengan target maksimal Rp 40 triliun.

“Penjualan dilaksanakan dengan menggunakan sistem pelelangan yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia, bersifat terbuka dan menggunakan metode harga beragam,” tuturnya.

Baca juga: Defisit APBN Melebar, Rasio Utang diramal Membengkak Jadi 38,1% dari PDB di 2021

Jatuh tempo tiap seri SUN bervariasi, antara 15 Oktober 2020 hingga 15 Mei 2048. Dua seri SPN memiliki tingkat kupon diskonto dengan alokasi pembelian non kompetitif maksimal 50 persen dari yang dimenangkan. Sedangkan, tingkat kupon lima ON berada pada level 6,5 persen hingga 7,375 persen dengan alokasi pembelian non kompetitifnya adalah maksimal 30 persen dari yang dimenangkan.  

Pelaksanaan lelang dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.08/2019 tentang Lelang Surat Utang Negara di Pasar Perdana Domestik dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38/PMK.02/2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.

Deni mengatakan, pemenang lelang yang mengajukan penawaran pembelian kompetitif (competitive bids) akan membayar sesuai dengan yield yang diajukan. Sedangkan, pemenang lelang yang mengajukan penawaran pembelian non-kompetitif (non-competitive bids) akan membayar sesuai dengan yield rata-rata tertimbang (weighted average yield) dari penawaran pembelian kompetitif yang dinyatakan menang.

Baca juga: Defisit Anggaran Membengkak, Begini Strategi Pembiyaan Pemerintah

Pada prinsipnya, Deni menekankan, semua pihak, baik investor individu maupun institusi, dapat menyampaikan penawaran pembelian (bids) dalam lelang. Tapi, dalam pelaksanaannya, penyampaian penawaran pembelian harus melalui Peserta Lelang sebagaimana diatur dalam PMK No. 168/PMK.08/2019 dan PMK No. 38/PMK.02/20.

Untuk lelang kali ini, terdapat lebih dari 20 peserta lelang SUN. di antaranya, PT Bank HSBC Indonesia dan PT Bank Central Asia Tbk yang dikategorikan sebagai dealer utama. Selain itu, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan Bank Indonesia (BI) juga tercatat sebagai peserta lelang SUN.

Kemenkeu Siapkan 2 Opsi Pengerjaan Proyek Pembiayaan Sukuk di Tengah Pandemi

Kemenkeu Siapkan 2 Opsi Pengerjaan Proyek Pembiayaan Sukuk di Tengah Pandemi

Pada tahun ini realisasi pembiayaan proyek infrastruktur melalui penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau project financing sukuk

Kemenkeu Siapkan 2 Opsi Pengerjaan Proyek Pembiayaan Sukuk di Tengah Pandemi

secret-financial.com – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat, pada tahun ini realisasi pembiayaan proyek infrastruktur melalui penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau project financing sukuk sepanjang semester I-2020 mencapai Rp 5,27 triliun, atau sekitar 22,66% dari total alokasi Rp 23,29 triliun.

Direktur Pembiayaan Syariah Direktorat Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko (DJPPR) Kemenkeu Dwi Irianti Hadiningdyah mengatakan, di tengah kondisi pandemi Covid-19 seperti sekarang ini, Kementerian/Lembaga (K/L) Pemrakarsa Proyek tetap berkomitmen untuk melaksanakan kewajibannya dalam pembangunan Proyek SBSN.

Baca juga: Ini Rincian 726 Proyek yang dibiayai Dari Sukuk di Tahun 2020

“Seluruh proyek SBSN tetap dilaksanakan, meskipun ada beberapa yang direlaksasi. Artinya, proyek tetap dilaksanakan pada tahun 2020, tetapi penyelesaiannya dilakukan di tahun 2021,” ujar Dwi.

Dwi memaparkan, di tengah situasi pandemi ini pemerintah telah menetapkan dua protokol pelaksanaan kegiatan di sektor konstruksi yang dapat dilakukan.

Pertama, melakukan penundaan atau penghentian sementara proyek. Opsi ini dapat dilakukan di dalam tiga kondisi.

Ketiga kondisi tersebut, yaitu proyek memiliki risiko tinggi akibat lokasi proyek berada di pusat sebaran virus, telah ditemukan pekerja yang positif dan/atau berstatus Pasien Dalam Pengawasan (PDP), serta Pimpinan K/L, instansi, atau kepala daerah telah mengeluarkan peraturan untuk menghentikan kegiatan sementara akibat keadaan kahar.

Kedua, untuk proyek SBSN yang tidak terdampak secara langsung dan memungkinkan untuk dilanjutkan juga bisa dilakukan dengan tiga kondisi.

Baca juga: Serapan Anggaran Project Financing Sukuk di Semester I Capai Rp 5,27 Triliun

Kondisi ini meliputi, pelaksanaan proyek dilanjutkan secara optimal, efektif, dan penuh tanggung jawab, mengikuti sepenuhnya kebijakan atau protokol yang ditetapkan pemerintah dalam pencegahan penyebaran dan penanganan wabah Covid-19, serta pelaksanaannya mengedepankan aspek keselamatan dan kesehatan kerja, termasuk keselamatan publik dan lingkungan.

Selain itu, Kemenkeu telah memberikan kebijakan bahwa untuk penyelesaian proyek SBSN yang bersifat kontrak tahunan atau single year contract, akan diberikan tambahan waktu pelaksanaan penyelesaian proyek.

Kemenkeu juga memberikan dispensasi berupa tambahan waktu untuk penyelesaian pembayaran proyek SBSN, sampai selambat-lambatnya pada tanggal 15 Desember 2021.

“Sementara itu, untuk proyek yang bersifat tahun jamak atau multi years contract, apabila diperlukan maka pihak pemrakarsa dapat diberikan perpanjangan ijin kontrak tahun jamaknya dengan mengikuti ketentuan proyek tahun jamak,” kata Dwi.

Ini Rincian 726 Proyek yang dibiayai Dari Sukuk di Tahun 2020

Ini Rincian 726 Proyek yang dibiayai Dari Sukuk di Tahun 2020

Dana tersebut tersebar pada 17 unit eselon I di 8 Kementerian untuk pengerjaan 726 proyek yang tersebar di 34 provinsi, proyek yang dibiayai tahun 2020.

Ini Rincian 726 Proyek yang dibiayai Dari Sukuk di Tahun 2020

secret-financial.com – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat, pada tahun ini realisasi pembiayaan proyek infrastruktur melalui penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau project financing sukuk sepanjang semester I-2020 mencapai Rp 5,27 triliun, atau sekitar 22,66% dari total alokasi Rp 23,29 triliun.

Dana tersebut tersebar pada 17 unit eselon I di 8 Kementerian/Lembaga (K/L) untuk pengerjaan 726 proyek yang tersebar di 34 provinsi.

Baca juga: Serapan Anggaran Project Financing Sukuk di Semester I Capai Rp 5,27 Triliun

“Angka alokasi proyek SBSN ini, sudah memperhitungkan adanya K/L yang mengajukan dispensasi kepada Menteri Keuangan untuk dilakukannya relaksasi pelaksanaan sebagian proyeknya dari tahun 2020 ke 2021,” ujar Dwi.

Selain itu, sesuai realisasi penyerapan anggaran pada semester I tahun 2020 terlihat bahwa pelaksanaan proyek SBSN telah berjalan sesuai dengan yang direncanakan.

Secara rinci, jumlah proyek yang dibiayai SBSN tahun 2020 sebanyak adalah sebagai berikut.

  • 171 infrastruktur jalan dan jembatan pada Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
  • 66 infrastruktur irigasi, embung, air baku, drainase, pengendali banjir/lahar, dan pengaman pantai pada Ditjen Sumber Daya Air (SDA), Kementerian PUPR.
  • 30 proyek infrastruktur perkeretaapian termasuk rel, stasiun atau depo dan persinyalan, serta perhubungan darat berupa terminal, perhubungan laut berupa pelabuhan, dan perhubungan udara berupa bandara pada Kementerian Perhubungan (Kemenhub).
  • 40 pusat layanan haji terpadu pada Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU), Kementerian Agama (Kemenag).
  • 10 proyek embarkasi haji pada Ditjen PHU, Kemenag.
  • 228 proyek balai nikah dan manasik haji di Ditjen Bimbingan Masyarakat Islam, Kemenag.
  • 6 proyek Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) di Ditjen Pendidikan Islam, Kemenag.
  • 136 Madrasah Negeri di Ditjen Pendidikan Islam, Kemenag.
  • 24 proyek Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).
  • 4 proyek Iptek (Science) dan Laboratorium Riset di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI).
  • 6 proyek Taman Nasional, 2 Laboratorium, dan 1 SMK Kehutanan di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).
  • 1 proyek pembangunan Laboratorium di Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN).
  • 1 proyek pembangunan Laboratorium di Badan Standardisasi Nasional (BSN).
Serapan Anggaran Project Financing Sukuk di Semester I Capai Rp 5,27 Triliun

Serapan Anggaran Project Financing Sukuk di Semester I Capai Rp 5,27 Triliun

Pembiayaan proyek infrastruktur melalui penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau project financing sukuk adalah sebesar Rp 23,29 triliun.

Serapan Anggaran Project Financing Sukuk di Semester I Capai Rp 5,27 Triliun

secret-financial.com – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat, pada tahun ini alokasi pembiayaan proyek infrastruktur melalui penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau project financing sukuk adalah sebesar Rp 23,29 triliun.

Project Financing Sukuk adalah SBSN atau Sukuk Negara yang diterbitkan untuk secara langsung membiayai kegiatan atau proyek pemerintah tertentu yang telah dialokasikan di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) (earmarked).

Baca juga: Defisit Anggaran Membengkak, Begini Strategi Pembiyaan Pemerintah

“Angka alokasi proyek SBSN ini, sudah memperhitungkan adanya K/L yang mengajukan dispensasi kepada Menteri Keuangan untuk dilakukannya relaksasi pelaksanaan sebagian proyeknya dari tahun 2020 ke 2021,” ujar Dwi.

Dwi melanjutkan, realisasi pelaksanaan proyek sepanjang semester I-2020 cukup baik. Pihaknya mencatat, serapan anggaran selama periode tersebut mencapai Rp 5,27 triliun atau sekitar 22,66% dari total alokasi SBSN pembiayaan proyek tahun 2020.

Baca juga: Defisit APBN Melebar, Rasio Utang diramal Membengkak Jadi 38,1% dari PDB di 2021

Saat ini, seluruh proyek SBSN masih tetap dilaksanakan, meskipun ada beberapa yang direlaksasi. Proyek yang direlaksasi ini artinya pengerjaan proyek tetap dilaksanakan pada tahun 2020, tetapi penyelesaiannya dilakukan di tahun 2021.

Tak hanya itu, Kemenkeu juga memberikan dispensasi berupa tambahan waktu untuk penyelesaian pembayaran proyek SBSN, sampai selambat-lambatnya pada tanggal 15 Desember 2021.

Selain itu, Kemenkeu telah memberikan kebijakan bahwa untuk penyelesaian proyek SBSN yang bersifat kontrak tahunan. Atau single year contract, akan diberikan tambahan waktu pelaksanaan penyelesaian proyek.

Baca juga: Cadangan Devisa Juni 2020 Menjadi US$ 131,7 Miliar

Lebih lanjut Dwi menjelaskan, secara umum pelaksanaan penyelesaian proyek SBSN dalam situasi pandemi Covid-19 tidak berdampak terhadap penerbitan SBSN. Ini dikarenakan penerbitan SBSN sudah memiliki calendar of issuance tersendiri, sesuai strategi pembiayaan APBN melalui penerbitan SBSN yang telah ditetapkan.

“Selain itu, sesuai realisasi penyerapan anggaran semester I tahun 2020, terlihat bahwa pelaksanaan Proyek SBSN berjalan sesuai dengan yang direncanakan. ” kata Dwi.

Defisit APBN Melebar, Rasio Utang diramal Membengkak Jadi 38,1% dari PDB di 2021

Defisit APBN Melebar, Rasio Utang diramal Membengkak Jadi 38,1% dari PDB di 2021

Pemerintah resmi memperlebar defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2020 melebar menjadi 6,34% dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Defisit APBN Melebar, Rasio Utang diramal Membengkak Jadi 38,1% dari PDB di 2021

secret-financial.com – Pemerintah resmi memperlebar defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2020 melebar menjadi 6,34% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Secara nominal, defisit ini setara dengan Rp 1.039,2 triliun.

Adapun sejalan dengan defisit tersebut, maka penambahan utang juga akan melebar bahkan sampai dengan tahun depan. Apalagi, pada tahun depan kebijakan pemerintah akan berfokus pada pemulihan ekonomi nasional.

Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah mengatakan, berdasarkan agenda penyusunan laporan Panitia Kerja (Panja) Asumsi Dasar, Kebijakan Fiskal, Defisit dan Pembiayaan Tahun 2021 oleh tim perumus, pemerintah dan Banggar menyepakati bahwa tingkat rasio utang di tahun depan diperkirakan akan melebar 38,1% terhadap PDB.

Baca juga: Begini Strategi Kemenkeu Untuk Memperkuat Ketahanan Ekonomi Sampai Tahun 2024

“(Rasio utang tahun 2021) sebesar 38,1% terhadap PDB,” ujar Said.

Rasio utang yang disepakati ini, masih berada di dalam usulan pemerintah yang memperkirakan rasio utang di tahun depan berada pada kisaran 37,64% sampai 38,50% dari PDB.

Sebelumnya, Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan (BKF Kemenkeu) Febrio Nathan Kacaribu mengatakan, sejalan dengan outlook berdasarkan Perpres 72/2020 maka pemerintah melihat rasio utang tahun ini akan melesat menjadi 37,6% dari PDB.

Baca juga: Defisit Anggaran Membengkak, Begini Strategi Pembiyaan Pemerintah

“Pembiayaan utang itu akan naik tajam dalam satu tahun dan ini akan menjadi tantangan untuk tahun 2021 juga,” papar Febrio.

Ia melanjutkan, dalam hal ini pemerintah memang harus mengendalikan dan menjaga rasio utang tetap dalam batas aman 37% sampai dengan 38% terhadap PDB. Pasalnya, secara standar internasional kisaran tersebut memang masih relatif aman.

Namun demikian, kata Febrio, pemerintah harus mengantisipasi kenaikan rasio utang yang sangat tajam dan tiba-tiba hanya dalam waktu satu tahun. Meskipun, peningkatan ini didorong bukan karena pilihan, tetapi karena pemerintah sedang dalam keadaan yang memaksa.

Baca juga: Cadangan Devisa Juni 2020 Menjadi US$ 131,7 Miliar

Febrio menyebut, rasio utang tersebut harus tetap di jaga agar beberapa tahun ke depan tidak membengkak terlalu cepat.

“Dengan demikian, rasio utang terhadap PDB ini akan dijaga di tahun 2021 dan beberapa tahun ke depan untuk tidak melebihi 37% sampai 38,5% dari PDB,” kata Febrio.

Cadangan Devisa Juni 2020 Menjadi US$ 131,7 Miliar

Cadangan Devisa Juni 2020 Menjadi US$ 131,7 Miliar

Cadangan devisa Indonesia pada akhir Juni 2020 kembali mengalami peningkatan. BI  mencatat, cadangan devisa pada akhir bulan lalu sebesar US$ 131,7 miliar

Cadangan Devisa Juni 2020 Menjadi US$ 131,7 Miliar

secret-financial.com – Cadangan devisa Indonesia pada akhir Juni 2020 kembali mengalami peningkatan. Bank Indonesia (BI) mencatat, cadangan devisa pada akhir bulan lalu sebesar US$ 131,7 miliar atau lebih besar dari US$ 130,5 miliar pada Mei 2020. 

“Peningkatan cadev pada Juni 2020 terutama dipengaruhi oleh penerbitan sukuk global pemerintah,” kata Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Onny Widjanarko.

Baca juga: Status RI Naik Jadi Negara Menengah Atas, Kemenkeu: Ini Bukti Ketahanan Ekonomi Kita

Dengan posisi tersebut, berarti cadev Indonesia setara dengan pembiayaan 8,4 bulan impor atau 8,1 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah. Ini pun di atas standard kecukupan internasional yang sekitar 3 bulan impor. 

BI menilai, cadangan devisa tersebut mampu mendukung ketahanan sektor eksternal serta menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan dan ke depannya, bank sentral memprediksi cadev akan tetap memadai. 

Baca juga: Begini Strategi Kemenkeu Untuk Memperkuat Ketahanan Ekonomi Sampai Tahun 2024

“Ini didukung oleh stabilitas dan prospek ekonomi yang terjaga, seiring dengan berbagai respons kebijakan dalam mendorong pemulihan ekonomi,” tandasnya.

Revisi UU Bank Indonesia Untuk Kuatkan Tugas Makroprudensial

Revisi UU Bank Indonesia Untuk Kuatkan Tugas Makroprudensial

Masuknya revisi UU Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) DPR menimbulkan tanda tanya banyak pihak.

Revisi UU Bank Indonesia Untuk Kuatkan Tugas Makroprudensial

secret-financial.com – Masuknya revisi UU Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) DPR menimbulkan tanda tanya banyak pihak.

Apalagi, hadirnya revisi UU BI ini bersamaan dengan beredarnya kabar Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mempertimbangkan untuk mengembalikan pengawasan perbankan kepada bank sentral tersebut yang saat ini masih dipegang Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Kamrussamad mengatakan, ada tiga poin utama yang mesti diperhatikan dalam revisi UU Bank Indonesia ini.

Baca juga: Bank-bank Ini Mulai Tagih Biaya Pemulihan Ekonomi Nasional ke Pemerintah

Pertama, BI bisa menambah pasal mengenai skema pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

“Khususnya, pelaku usaha pemula, kecil atau mikro yang selama ini tidak terakomodasi di dalam sistem perbankan nasional, karena mereka tidak memiliki kolateral dan neraca keuangan tapi memiliki prospek pasar yang baik,” ujar Kamrussamad

Kedua, menyangkut penguatan independensi BI dan penguatan tugas pengendalian operasi moneter agar semakin lebih efektif. 

Baca juga: BPS: Ada Pergeseran Puncak Inflasi di Tahun 2020 Gara-gara Covid-19

Ketiga, BI dapat memperkuat tugas dalam menjaga inflasi dan kemungkinan mengkaji pengalihan kembali fungsi pengawasan perbankan.

Dia menilai memang sejauh ini cukup banyak permasalahan pada industri keuangan di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Namun demikian, fungsi OJK sebenarnya masih bisa tertolong apabila dilakukan evaluasi lebih jauh serta adanya transparansi, khususnya kepada DPR.

Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Piter Abdullah menuturkan, banyak hal yang mendesak untuk direvisi dalam UU BI, terutama setelah keluarnya UU Nomor 9 tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Krisis Sistem Keuangan.

Baca juga: Defisit Anggaran Membengkak, Begini Strategi Pembiyaan Pemerintah

“Banyak isu yang sebenarnya perlu ditinjau ulang dan jadi bahan revisi,” jelas dia.

­

Begini Strategi Kemenkeu Untuk Memperkuat Ketahanan Ekonomi Sampai Tahun 2024

Begini Strategi Kemenkeu Untuk Memperkuat Ketahanan Ekonomi Sampai Tahun 2024

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) di dalam Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024 menyebutkan memperkuat Ketahanan Ekonomi

Begini Strategi Kemenkeu Untuk Memperkuat Ketahanan Ekonomi Sampai Tahun 2024

secret-financial.com – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) di dalam Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024 menyebutkan, ada tujuh agenda pembangunan yang akan dicapai sampai dengan tahun 2024 mendatang.

Salah satu agenda pembangunan di dalam Renstra ini adalah ‘ Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan’. Di dalam mendukung arah kebijakan pembangunan nasional tersebut. Pemerintah akan melancarkan lima agenda.

Baca juga: Status RI Naik Jadi Negara Menengah Atas, Kemenkeu: Ini Bukti Ketahanan Ekonomi Kita

Pertama, pemenuhan kebutuhan energi dengan mengutamakan peningkatan energi baru terbarukan (EBT). Kebijakan ini akan dilaksanakan melalui strategi pengembangan potensi energi terbarukan, serta didukung dengan pemberian insentif fiskal terhadap industri energi baru terbarukan.

“Kedua, melakukan penguatan kewirausahaan, usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan koperasi,” sebagaimana dikutip dalam dokumen Renstra Kemenkeu, Senin (6/7).

Ketiga, melakukan peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi. Langkah ini akan dilaksanakan dengan strategi memperbaiki iklim usaha dan meningkatkan investasi, khususnya melalui fasilitasi kemudahan usaha dan investasi.

Baca juga: Ada Potensi 119 Perusahaan Relokasi dari China, Jokowi: Jangan Kalah dari Negara Lain

Keempat, melakukan peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). Upaya ini dilaksanakan dengan strategi meningkatkan efektivitas Preferential Trade Agreement (PTA)/Free Trade Agreement (FTA)/ Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA), dan diplomasi ekonomi.

Kelima, melakukan penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi. Agenda ini akan dilaksanakan dengan meningkatkan sistem logistik dan stabilitas harga, serta melakukan reformasi fiskal.

Baca juga: Menristek: Teknologi Penting Dalam Ekonomi Minim Kontak Saat Pandemi Covid-19

“Implementasi arah kebijakan ini, akan dilaksanakan oleh Badan Kebijakan Fiskal (BKF), Direktorat Jenderal Anggaran (DJA), Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK), Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb), Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR), dan Lembaga National Single Window (LNSW),” papar Kemenkeu.

Defisit Anggaran Membengkak, Begini Strategi Pembiyaan Pemerintah

Defisit Anggaran Membengkak, Begini Strategi Pembiyaan Pemerintah

Pemerintah Indonesia harus menyiapkan pembiayaan dalam jumlah besar untuk menutup defisit Anggaran pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020 yang membengkak

Defisit Anggaran Membengkak, Begini Strategi Pembiyaan Pemerintah

secret-financial.com – Pemerintah Indonesia harus menyiapkan pembiayaan dalam jumlah besar untuk menutup defisit Anggaran pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020 yang membengkak menjadi 6,34% dari produk domestik bruto (PDB). Defisit anggaran melebar sebagai konsekuensi kebijakan stimulus fiskal untuk menangani efek pandemi corona (Covid-19).

“Langkah stimulus fiskal ini perlu dilakukan ketika pertumbuhan ekonomi menurun dengan melakukan kebijakan countercyclical untuk mengembalikan ekonomi tersebut bergerak stabil,” kata Riko Amir, Direktur Strategi dan Portofolio Pembiayaan Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan dalam live conference, Kamis (2/7).

Baca juga: Status RI Naik Jadi Negara Menengah Atas, Kemenkeu: Ini Bukti Ketahanan Ekonomi Kita

Pertama, pembiayaan melalui sumber internal pemerintah (non utang) yang termasuk di dalamnya adalah pemanfaatan saldo anggaran lebih (SAL), pos dana abadi pemerintah, dan dana yang bersumber dari Badan Layanan Umum (BLU). Kedua, melalui penarikan pinjaman program dari lembaga bilateral dan multilateral.

Ketiga, penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) di pasar domestik, termasuk SBN ritel senilai Rp 30 triliun sampai Rp 40 triliun. 

Strategi keempat, penerbitan SBN Valas.

Strategi lain dan ini dilakukan Bank Indonesia yakni penurunan Giro Wajib Minimum (GWM) dan peningkatan rasio Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM). Dengan penurunan GWM diharapkan perbankan akan menempatkan dananya di pasar perdana SBN.

Status RI Naik Jadi Negara Menengah Atas, Kemenkeu: Ini Bukti Ketahanan Ekonomi Kita

Status RI Naik Jadi Negara Menengah Atas, Kemenkeu: Ini Bukti Ketahanan Ekonomi Kita

Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, Bank Dunia menaikkan status Indonesia menjadi negara berpendapatan menengah ke atas atau upper middle income country.

Status RI Naik Jadi Negara Menengah Atas, Kemenkeu: Ini Bukti Ketahanan Ekonomi Kita

secret-financial.com – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan. Bank Dunia menaikkan status Indonesia menjadi negara berpendapatan menengah ke atas atau upper middle income country.

Kementerian Keuangan di dalam keterangan tertulisnya menjelaskan, kenaikan status ini akan lebih memperkuat kepercayaan serta persepsi investor, mitra dagang, mitra bilateral dan mitra pembangunan atas ketahanan ekonomi Indonesia.

“Pada gilirannya, status ini diharapkan dapat meningkatkan investasi, memperbaiki kinerja current account, mendorong daya saing ekonomi dan memperkuat dukungan pembiayaan. ” tulis Kementerian Keuangan dalam keterangan tertulisnya, Kamis (2/7/2020).

Baca juga: Presiden Jokowi : Jangan Sampai Ekonomi Bagus, tapi Covid-19 Naik Lagi

Selain itu juga membangun infrastruktur yang layak untuk menyokong mobilitas dan mendorong pembangunan, memperkaya inovasi dan teknologi dalam menjawab tantangan industri ke depan, memperbaiki kualitas layanan dan meningkatkan efisiensi proses bisnis serta menjaga APBN yang sehat.

Untuk itu, beberapa kebijakan yang perlu ditingkatkan antara lain memperkuat sumber daya manusia melalui pendidikan, program kesehatan, dan perlindungan sosial.

Baca juga: Ada Potensi 119 Perusahaan Relokasi dari China, Jokowi: Jangan Kalah dari Negara Lain

Kemenkeu pun menilai kenaikan status Indonesia merupakan bukti atas ketahanan ekonomi Indonesia.

“Selain itu, Pemerintah juga terus mendorong serangkaian kebijakan reformasi struktural yang difokuskan pada peningkatan daya saing perekonomian. Terutama aspek modal manusia dan produktivitas, kapasitas dan kapabilitas industri untuk meningkatkan ekspor dan mengurangi defisit transaksi berjalan, dan pemanfaatan ekonomi digital untuk mendorong pemberdayaan ekonomi secara luas dan merata,” jelas Kemenkeu.

Baca juga: Menristek: Teknologi Penting Dalam Ekonomi Minim Kontak Saat Pandemi Covid-19

Klasifikasi ini biasa digunakan secara internal oleh Bank Dunia, juga dirujuk luas oleh lembaga dan organisasi internasional dalam operational guidelines. Bank Dunia menggunakan klasifikasi ini sebagai untuk salah satu faktor untuk menentukan suatu negara memenuhi syarat dalam menggunakan fasilitas dan produk Bank Dunia, termasuk loan pricing (harga pinjaman).

Menristek: Teknologi Penting Dalam Ekonomi Minim Kontak Saat Pandemi Covid-19

Menristek: Teknologi Penting Dalam Ekonomi Minim Kontak Saat Pandemi Covid-19

Adapun terdapat sepuluh tren teknologi penting selama pandemi Covid-19 yaitu belanja daring, teleworking atau work from home.

Menristek: Teknologi Penting Dalam Ekonomi Minim Kontak Saat Pandemi Covid-19

secret-financial.com – Menteri Riset dan Teknologi (Menristek)/Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Bambang Brodjonegoro menuturkan selama vaksin dan obat dari virus corona (Covid-19) belum ditemukan, maka yang bisa dilakukan ialah berdampingan dengan Covid-19 dengan menerapkan PHBS dan protokol kesehatan pencegahan Covid-19.

Dengan penerapan protokol kesehatan tentunya kegiatan sosial dan ekonomi yang dahulu erat dengan kontak fisik kini harus dikurangi dengan jaga jarak.

Baca juga: Bank-bank Ini Mulai Tagih Biaya Pemulihan Ekonomi Nasional ke Pemerintah

“Untuk bisa mensubtitusi hyperconnectivity tidak lain dengan cara lain adalah teknik teknologi informasi dan komunikasi. ini terbukti terbukti di e-commerce dan juga logistik yang masih dilakukan saat pandemi,” kata Bambang dalam Webinar Ikatan Alumni UIUC – Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Inovasi pada Selasa (30/6).

Lebih khusus Bambang menambahkan mengenai menggerakkan UMKM dimasa pandemi Covid-19 juga perlu didorong untuk masuk ke ranah digital. Selain adanya restrukturisasi kredit kepada UMKM yang sudah dilakukan.

Ia menyebut dari penelitian dari Lipi menunjukkan bahwa UMKM yang dapat bertahan selama masa pandemi Covid-19, adalah UMKM yang sudah terekspos dengan digital. Sedangkan UMKM tradisional yang belum masuk market digital akan langsung terpuruk karena Covid-19.

Baca juga: Ada Potensi 119 Perusahaan Relokasi dari China, Jokowi: Jangan Kalah dari Negara Lain

“Artinya perlu adanya insentif atau dukungan agar UMKM itu bisa terekspos secara digital. Otomatis akan ada pergeseran pola bisnis perilaku manusia berubah,” kata Bambang.

“Kalau kita ingin bantu UMKM, jangan hanya beri keringanan kredit, keringanan cicilan ataupun subsidi suku bunga. Yang paling penting adalah UMKM itu harus bisa diangkat agar bisa masuk ke dalam framework digital,” imbuhnya.

Baca juga: Presiden Jokowi : Jangan Sampai Ekonomi Bagus, tapi Covid-19 Naik Lagi

Adapun terdapat sepuluh tren teknologi penting selama pandemi Covid-19 yaitu belanja daring, teleworking atau work from home, telemedicine, education dan training, hiburan daring, supply chain 4.0, 3D printing, robot dan drone serta teknologi 5G dan ICT.

BPS: Ada Pergeseran Puncak Inflasi di Tahun 2020 Gara-gara Covid-19

BPS: Ada Pergeseran Puncak Inflasi di Tahun 2020 Gara-gara Covid-19

Covid-19 tak hanya menyerang kesehatan, tetapi merubah pola indikator di seluruh dunia. Salah satunya, pergeseran terjadinya puncak inflasi di Indonesia.

BPS: Ada Pergeseran Puncak Inflasi di Tahun 2020 Gara-gara Covid-19

secret-financial.com – Covid-19 yang merebak di dunia tak hanya menyerang kesehatan, tetapi juga merubah pola indikator di seluruh dunia. Salah satunya, pergeseran terjadinya puncak inflasi di Indonesia.

“Berbagai indikator menunjukkan pola tidak biasa. Inflasi Indonesia cenderung lemah, bahkan negara-negara lainnya juga lemah, menjurus ke deflasi karena ada penurunan daya beli masyarakat,” kata Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suhariyanto, Rabu (1/7).

Baca juga: Ada Potensi 119 Perusahaan Relokasi dari China, Jokowi: Jangan Kalah dari Negara Lain

Di tahun-tahun sebelumnya, puncak inflasi biasanya jatuh pada bulan Ramadhan dan Idul Fitri. Sementara di tahun ini, inflasi pada bulan Ramadhan dan Idul Fitri malah cenderung flat.

Sementara pada bulan Idul Fitri atau bulan Mei 2020, tercatat 0,07% mom yang dipengaruhi oleh turunnya permintaan akibat adanya pembatasan aktivitas yang menggerus pendapatan masyarakat dan permintaan.

Baca juga: Bank-bank Ini Mulai Tagih Biaya Pemulihan Ekonomi Nasional ke Pemerintah

Untuk itu, Suhariyanto mengaku kalau dirinya tidak bisa memprediksi kapan akan terjadi puncak inflasi pada tahun 2020 ini.

“Saya tidak bisa menjawab karena masih ada 6 bulan lagi di tahun 2020. Selain itu, BPS juga tidak buat proyeksi. Tapi di tahun ini polanya memang beda dari tahun-tahun sebelumnya akibat Covid-19,” tandasnya.