fbpx
Tuntut Pencairan Klaim Bumiputera, Nasabah: Tolong, Kami Bukan Pengemis

Tuntut Pencairan Klaim Bumiputera, Nasabah: Tolong, Kami Bukan Pengemis

Sularni, 53 tahun tahun, setengah berteriak tuntut pencairan klaim asuransi PT Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912. Di balik megaphone putih,
Tuntut Pencairan Klaim Bumiputera, Nasabah: Tolong, Kami Bukan Pengemis

Secret-financial — Sularni, 53 tahun tahun, setengah berteriak tuntut pencairan klaim asuransi PT Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912. Di balik megaphone putih, pemegang polis dana pensiun ini meminta bantuan Otoritas Jasa Keuangan menyelesaikan kasus outstanding claim yang diduga tidak kelar sejak 2017.

“OJK tolong kami. Di tengah pandemi, kami butuh uang. OJK jangan cuek,” kata Sularni di depan gedung Wisma Mulia 2, Jakarta Selatan, Rabu, 23 Februari 2021.

Bersama puluhan nasabah lainnya, Sularni ikut dalam aksi demo sejak pukul 10.00 WIB. Ia adalah pemegang polis dana pensiun dengan nilai klaim Rp 70 juta. Ibu rumah tangga asal Bekasi ini mengatakan semestinya klaim asuransinya dicairkan sejak habis kontrak beberapa tahun lalu.

Baca juga: Kasus Citibank Salah Transfer Rp 7 T, Ekonom: di Indonesia Sulit Terjadi

Sularni menyebut ada nasabah yang menjadi korban banjir dan tengah membutuhkan dana. Ada pula nasabah pemegang polis pendidikan yang sedang terdesak memerlukan uang untuk membayar sekolah anak-anaknya.

Juneti, 59 tahun, merupakan satu dari sejumlah nasabah yang memegang polis pendidikan. Ia memegang total tiga polis, dua di antaranya pendidikan dan satu lainnya dana pensiun.

“Polis saya dua pendidikan, nilainya masing-masing Rp 29 juta dan Rp 51 juta. Satu lainnya polis pensiun nilainya Rp 11 juta,” kata Juneti.

Kasus Citibank Salah Transfer Rp 7 T, Ekonom: di Indonesia Sulit Terjadi

Kasus Citibank Salah Transfer Rp 7 T, Ekonom: di Indonesia Sulit Terjadi

Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE) Piter Abdullah berpendapat kasus salah transfer yang dilakukan Citibank di Amerika Serikat akan sulit terjadi di Indonesia.

Secret-financial –Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE) Piter Abdullah berpendapat kasus salah transfer yang dilakukan Citibank di Amerika Serikat akan sulit terjadi di Indonesia. Ia mengatakan perbankan Indonesia mengharuskan adanya kecocokan data seperti jumlah dan identitas rekening penerima sebelum transfer dilakukan.

“Kalau pun terjadi, kesalahan transfer kemungkinan besar pengirim yang salah, bukan pihak bank. Kecuali kalau kesalahan itu disengaja oleh pengirim,” ujar Piter Abdullah.

Dosen Perbanas Institute tersebut memandang kasus salah transfer oleh Citibank di Amerika ganjil. Sebab, prosedur transfer oleh perbankan setempat tergolong sederhana dan sulit terjadi kesalahan. Di samping itu, tujuan penerima transfer atau kepemilikan rekeningnya pun jelas.

Baca juga: Wapres: Polri Harus Lebih Profesional dan Berintegritas

Keanehan lain, tutur Piter Abdullah, muncul dari indikasi jumlah dana transfer yang sangat besar. Piter menilai persoalan ini bukan berasal dari sistem, melainkan aspek sumber daya manusia. Bila kasus serupa terjadi di Indonesia, bank memiliki otoritas untuk menarik dana.

“Untuk di Indonesia, saya kira bisa dengan mudah ditarik,” katanya.

Citibank tak sengaja mentransfer uang senilai US$ 900 juta kepada kreditor, yakni perusahaan kosmetik Revlon Inc. Padahal, bank seharusnya hanya mengirim uang senilai US$ 8 juta kepada perusahaan itu untuk pembayaran bunga.

Baca juga: Jusuf Kalla: Bertanya Cara Kritik Pemerintah Tanpa Dipanggil Polisi
IHSG dibuka Menguat ke 6.256, Asing Borong BBRI, TLKM dan BTPS

IHSG dibuka Menguat ke 6.256, Asing Borong BBRI, TLKM dan BTPS

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka menguat pada perdagangan hari ini. Pukul 9.06 WIB, IHSG dibuka menguat 28,75 poin atau 0,46% ke 6.256,48.

Secret-financial — Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka menguat pada perdagangan hari ini. Pukul 9.06 WIB, IHSG dibuka menguat 28,75 poin atau 0,46% ke 6.256,48.

Sembilan indeks sektoral menguat dan menopang pergerakan IHSG. Penguatan dari yang terbesar secara berturut-turut adalah sektor infrastruktur, perdagangan dan jasa, keuangan, perkebunan dan konstruksi. 

Penguatan selanjutnya disusul, sektor industri, dasar, pertambangan, manufaktur dan barang konsumsi. Sedangkan sektor aneka industri menjadi satu-satunya yang melemah pada perdagangan pagi ini. 

Baca juga: Cara KKP Cegah Penyelundupan Benih Lobster di Jambi

Top gainers LQ45 terdiri dari:

PT Bank BTPN Syariah Tbk (BTPS) naik 6,10%

PT. Bumi Serpong Damai Tbk (BSDE) naik 2,43%

PT Summarecon Agung Tbk (SMRA) naik 2,37%

Top losers LQ45 pagi ini adalah:

PT Mitra Keluarga Karyasehat Tbk (MIKA) turun 1,29%

PT. Bank Central Asia Tbk (BBCA) turun 0,87%

PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) turun 0,73%

Baca juga: Harga Emas Antam Anjlok Rp 13.000 Jadi Rp 922.000 per Gram
Cara KKP Cegah Penyelundupan Benih Lobster di Jambi

Cara KKP Cegah Penyelundupan Benih Lobster di Jambi

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memperkuat koordinasi dengan instansi terkait di Provinsi Jambi untuk cegah penyelundupan lobster.

Secret-financial — Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memperkuat koordinasi dengan instansi terkait di Provinsi Jambi untuk cegah penyelundupan lobster. 

“Tahun 2021 ini kita lakukan penguatan koordinasi terhadap instansi terkait untuk cegah terjadinya penyelundupan benih lobster di Jambi,” kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) KKP Antam Novambar di Jambi.

Antam Novambar, menuturkan Provinsi Jambi merupakan pintu penyeludupan benih lobster sehingga penguatan dengan instansi dan aparat penegak hukum perlu dilakukan agar praktek tersebut dapat diberantas.

Baca juga: Pertamina Bangun 12 Terminal BBM di Indonesia Timur

Pada tahun 2020, aparat penegak hukum di Jambi berhasil melakukan penegakan hukum di bidang kelautan dan perikanan, khususnya praktek penyeludupan benih lobster dengan nilai mencapai Rp70 miliar lebih. Benih-benih lobster yang berhasil diamankan tersebut, kata dia, telah di lepaskan ke habitatnya di perairan laut Sumatera Barat.

Menurut Antam Novambar, penyeludupan benih lobster di Jambi masih tinggi karena di awal tahun 2021 ini sudah terdapat penangkapan pelaku penyeludupan lobster di daerah itu.

KKP memberikan penghargaan dalam penegakan hukum di bidang kelautan dan perikanan kepada jajaran Kepolisian Daerah Jambi dan Kepolisian Daerah Sumatera Selatan bertempat di Hotel BW Luxury Jambi.

Harga Emas Antam Anjlok Rp 13.000 Jadi Rp 922.000 per Gram

Harga Emas Antam Anjlok Rp 13.000 Jadi Rp 922.000 per Gram

Harga emas Antam anjlok pada Rabu (17/2/2021) untuk ukuran satu gram dibanderol di harga Rp 922.000. Harga emas Antam hari ini terpantau anjlok Rp 13.000

Secret-financial — Harga emas Antam anjlok pada Rabu (17/2/2021) untuk ukuran satu gram dibanderol di harga Rp 922.000.

Harga emas Antam hari ini terpantau anjlok Rp 13.000 dibandingkan dengan harga jual Selasa (16/2/2021) kemarin.

Sementara harga buyback emas Antam berada di level Rp 796.000 per gram, atau melorot Rp 19.000 dibandingkan harga buyback pada Selasa (16/2) yang ada di Rp 815.000. 

Baca juga: Crazy Rich Gugat PT ANTAM, Pria asal Surabaya Menang Gugatan Emas 1,1 Ton

Berikut harga emas batangan Antam dalam pecahan lainnya per Rabu (17/2) dan belum termasuk pajak:

Harga emas 0,5 gram: Rp 511.000Harga emas 50 gram: Rp 43.245.000
Harga emas 1 gram: Rp 922.000Harga emas 100 gram: Rp 86.412.000
Harga emas 5 gram: Rp 4.385.000Harga emas 250 gram: Rp 215.765.000
Harga emas 10 gram: Rp 8.715.000Harga emas 500 gram: Rp 431.320.000
Harga emas 25 gram: Rp 21.662.000Harga emas 1.000 gram: Rp 862.600.000
Baca juga: Pertamina Bangun 12 Terminal BBM di Indonesia Timur
Pertamina Bangun 12 Terminal BBM di Indonesia Timur

Pertamina Bangun 12 Terminal BBM di Indonesia Timur

 PT Pertamina (Persero) telah merampungkan pembangunan tanki di 12 lokasi Terminal Bahan Bakar Minyak (BBM) yang tersebar di berbagai daerah

Secret-financial — PT Pertamina (Persero) telah merampungkan pembangunan tanki di 12 lokasi Terminal Bahan Bakar Minyak (BBM) yang tersebar di berbagai daerah wilayah Indonesia Timur. Hal ini Pertamina lakukan untuk memperkuat infrastruktur BBM dengan total tambahan kapasitas 65.000 kiloliter (KL).

Pembangunan tanki BBM tersebut berlokasi di Badas (Nusa Tenggara Barat), Pare-Pare (Sulawesi Selatan), Ternate (Maluku Utara), Masohi (Maluku), Bula (Maluku), Dobo (Maluku), Labuha (Maluku), Saumlaki (Maluku), Namlea (Maluku), Wayame (Maluku), Merauke (Papua), dan Nabire (Papua). Saat ini, masih ada dua proyek yang dalam proses penyelesaian berada di Waingapu dan Maumere (Nusa Tenggara Timur).

Selain pembangunan tanki BBM, Pertamina juga berencana membangun empat infrastruktur LPG di wilayah Indonesia yang meliputi Terminal LPG dan Jetti di Tenau Kupang NTT, Bima NTB, Wayame Maluku dan di Jayapura Papua.

Baca juga: Wapres: Polri Harus Lebih Profesional dan Berintegritas

Direktur Utama Pertamina, Nicke Widyawati menyampaikan, infrastruktur di Indonesia Timur baik LPG n maupun BBM yang dapat menambah pasokan dan juga keandalan infrastruktur energi  nasional. “Ini semuanya akan dapat kami selesaikan di tahun ini. Kami akan percepat untuk BBM karena ini sangat penting juga untuk Indonesia Timur,” ujar Nicke melalui siaran persnya, Rabu (17/2).

Senior Vice President Corporate Communications & Investor Relations Pertamina, Agus Suprijanto menjelaskan, sejak tahun 2019 Pertamina fokus membangun infrastruktur BBM dan LPG di wilayah Indonesia Timur. Hal tersebut dalam rangka mewujudkan salah satu prioritas Program Nawacita Presiden Joko Widodo, yakni membangun Indonesia dari pinggir dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.

Pembangunan infrastruktur BBM dan LPG dalam rangka penyediaan energi nasional ini tertuang dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Pertamina 2021. “Pertamina akan memastikan pembangunan infrastruktur yang masih on progress dapat diselesaikan sesuai jadwal waktu yang ditetapkan,” kata Agus.

Wapres: Polri Harus Lebih Profesional dan Berintegritas

Wapres: Polri Harus Lebih Profesional dan Berintegritas

Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta agar setiap anggota Polri lebih profesional dan memiliki komitmen kuat untuk membangun budaya integritas.

Secret-financial — Wakil Presiden Ma’ruf Amin meminta agar setiap anggota Polri lebih profesional dan memiliki komitmen kuat untuk membangun budaya integritas. Sebab, Wapres ingin Polri menjadi lembaga penegak hukum yang dapat menjadi contoh dalam pelaksanaan reformasi serta mewujudkan integritas dan profesionalisme, baik secara kelembagaan maupun SDM-nya.

“Setiap anggota Polri harus profesional dan memiliki komitmen kuat untuk membangun budaya integritas,” kata Wapres dalam acara penyampaian Hasil Evaluasi dan Penghargaan Pelayanan Publik di Lingkungan Polres/Polresta/Polrestabes/Polres Metro Tahun 2020 secara daring, Selasa (16/2).

Wapres mengingatkan, keberhasilan reformasi birokrasi sangat ditentukan oleh SDM yang unggul dan berintegritas. Selain itu, SDM unggul juga merupakan kunci terciptanya tata kelola pemerintahan yang bersih, pelayanan publik yang optimal, birokrasi yang profesional dan akuntabel.

Baca juga: Jusuf Kalla: Bertanya Cara Kritik Pemerintah Tanpa Dipanggil Polisi

“Saya ingin kembali mengingatkan bahwa layanan publik yang prima adalah salah satu tujuan program reformasi birokrasi, yang merupakan pilar penentu keberhasilan tercapainya visi Indonesia Maju,” ungkapnya.

Karena itu, pemerintah saat ini berkomitmen untuk memperkuat dan mempercepat reformasi birokrasi di seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah, termasuk kepolisian. Wapres pun berharap hasil evaluasi dan penghargaan pelayanan publik di lingkungan Polres/Polresta/Polrestabes/Polres Metro Tahun 2020, menjadi mendorong internal Polri untuk terus meningkatkan prestasi dan dedikasi di unit kerja pelayanan.

Begitu juga bagi institusi yang belum berhasil memperoleh penghargaan, agar terus berbenah diri dan berupaya untuk mengejar ketertinggalan serta memperbaiki kekurangan yang ada. 

“Momen apresiasi kinerja layanan Polri ini saya nilai penting sebagai sarana perbaikan kinerja kelembagaan Polri dalam rangka transformasi untuk mewujudkan “POLRI PRESISI”, yaitu konsep pemolisian yang prediktif, responsibilitas atau bertanggung jawab, dan transparansi berkeadilan,” kata Ma’ruf.

Wapres melanjutkan, apalagi di era teknologi informasi dan komunikasi saat ini menuntut kesigapan dan kesiapan seluruh aparat dan instansi pemerintah. Karena, sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan tugas di era teknologi 4.0 saat ini.

“Bagi Polri yang mengemban tugas terdepan sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat, prasyarat tersebut sangatlah mutlak dipenuhi,” kata Ma’ruf.

Koeman: Neymar Jr Butuh Perlindungan dari Wasit

Koeman: Neymar Jr Butuh Perlindungan dari Wasit

Pelatih Barcelona Ronald Koeman mengatakan, pemain seperti Neymar Jr butuh lebih banyak perlindungan dari wasit agar bisa terus memukau para suporter.
Koeman: Neymar Jr Butuh Perlindungan dari Wasit

Secret-financial — Pelatih Barcelona Ronald Koeman mengatakan, pemain seperti Neymar Jr butuh lebih banyak perlindungan dari wasit agar bisa terus memukau para suporter. Pernyataan Koeman tersebut dilontarkan menjelang pertandingan antara timnya melawan Paris Saint-Germain (PSG), yang tidak akan diperkuat Neymar karena cedera.

Penyerang asal Brasil tersebut mengalami cedera paha setelah ditekel pemain lawan pada pertandingan Piala Prancis pekan lalu di Caen. Akibatnya, Neymar tidak bisa reuni dengan bekas klubnya itu.

Ia harus absen untuk ketiga kalinya dalam pertandingan 16 besar dalam empat musim sejak pindah ke Paris pada 2017.

Baca juga: Barcelona Dapat Untung Besar Walau Bayar Mahal Kontrak Messi

“Kita harus melindungi pemain seperti Neymar, Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo karena mereka membuat kita semua lebih menikmati permainan,” kata Koeman dalam jumpa pers menjelang leg pertama babak 16 besar di Camp Nou, yang dikutip Reuters pada Senin (15/2).

“Wasit perlu melindungi mereka, meskipun ini adalah olahraga kontak. Pertandingan terbaik adalah saat pemain terbaik dunia berada di lapangan.”

Namun, bek Barcelona Jordi Alba mengatakan, ia senang tidak harus menghadapi mantan rekan setimnya tersebut.

“Ini sebuah kehilangan yang sangat penting dan lebih baik bagi kami ketika pemain seperti ia tidak bisa bermain untuk lawan Anda,” katanya.

Baca juga: Selain Messi, Ini Bintang yang Bisa Gabung PSG

Menurut Alba…

Menurut Alba, absennnya Angel Di Maria, juga merupakan sebuah kehilangan besar bagi PSG. Di Maria juga menderita cedera paha. Namun, ia menilai PSG tetap tangguh karena memiliki pemain besar lainnya pada level yang sama.

“Kami juga memiliki beberapa pemain penting yang absen,” kata Alba.

PSG dapat mengandalkan Kylian Mbappe, top skorer di Ligue 1 dengan 16 gol. Namun Koeman mengatakan bahwa ia tidak akan mendorong timnya untuk terlalu fokus kepada penyerang Prancis itu.

Baca juga: Neymar Kembali ke Camp Nou, Dalam Laga PSG Ketemu Barcelona di Liga Champions

Koeman mengakui peluang Barcelona untuk memenangkan Liga Champions musim ini sangat tipis, tetapi juga mengatakan bahwa tidak ada yang boleh mencoret timnya dari persaingan.

“Kami memiliki banyak pemain muda dan karenanya kami tidak bisa berharap untuk memenangkan Liga Champions, tetapi kami dalam performa terbaik dan kami bisa mengalahkan siapa pun. Saya tidak berpikir banyak tim yang lebih baik dari Barca,” kata dia menegaskan.

Ma’ruf Amin: Penanganan Dampak Pandemi Memberikan Hasil Cukup Baik

Ma’ruf Amin: Penanganan Dampak Pandemi Memberikan Hasil Cukup Baik

Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan pandemi Covid-19 membuat pemerintah menggunakan hampir seluruh perhatian, tenaga dan sumberdaya untuk

Secret-financial — Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengatakan pandemi Covid-19 membuat pemerintah menggunakan hampir seluruh perhatian, tenaga dan sumberdaya untuk menghadapi situasi.

Dia mengatakan dampak pandemi nyaris melumpuhkan sendi kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat.

“Bukan saja di Indonesia, tapi seluruh negara di dunia tanpa terkecuali mengalaminya,” kata Maruf dalam sambutan acara Penyampaian Hasil Evaluasi dan Penghargaan Pelayanan Publik Lingkup Polri Tahun 2020 secara daring, Selasa, 16 Februari 2021.

Baca juga: Tak Hanya Denda, Ini Sanksi Jika Tolak Vaksin Covid-19

Ma’ruf Amin mengatakan pandemi telah memaksa pemerintah mengambil langkah luar biasa dan cepat untuk mengatasi penularan, korban jiwa dan menjaga daya beli masyarakat, serta pemulihan ekonomi.

Berbagai kebijakan, langka serta upaya pemerintah, kata Maruf, memberikan hasil yang cukup baik. “Berbagai kebijakan, langkah serta upaya yang telah kita lakukan, alhamdulillah memberikan hasil yang cukup baik,” kata dia.

Maruf mengatakan secara makro tercatat capaian seperti tingkat pertumbuhan ekonomi tahun 2020 per kuartal yang terus membaik meskipun secara tahunan berkontraksi sekitar 2 persen.

Penyerapan anggaran mencapai 96 persen dari pagu APBN. Penyaluran bansos dan bantuan UMKM yang mencapai hampir 100 persen, serta penanganan pandemic yang relative mempu menekan persentase jumlah korban. “Serta penanganan pandemi yang relatif mampu menekan persentase jumlah korban tertular maupun meninggal pada level yang lebih baik dari rata-rata dunia,” kata Maruf Amin.

Tak Hanya Denda, Ini Sanksi Jika Tolak Vaksin Covid-19

Tak Hanya Denda, Ini Sanksi Jika Tolak Vaksin Covid-19

Pemerintah memperketat kebijakan vaksin Covid-19. Kini semakin banyak sanksi bagi pihak yang tolak disuntik vaksin Covid-19.
Tak Hanya Denda, Ini Sanksi Jika Tolak Vaksin Covid-19

Secret-financial — Pemerintah memperketat kebijakan vaksin Covid-19. Kini semakin banyak sanksi bagi pihak yang tolak disuntik vaksin Covid-19.

Presiden Joko Widodo telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) nomor 14 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 99 tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19.

Dalam aturan tersebut disebutkan bahwa Kementerian Kesehatan melakukan pendataan dan menetapkan sasaran penerima vaksin Covid-19, dimana orang yang ditetapkan sebagai sasaran penerima vaksin wajib mengikuti vaksinasi Covid-19.

Baca juga: Jusuf Kalla: Bertanya Cara Kritik Pemerintah Tanpa Dipanggil Polisi

Meski begitu, sasaran penerima vaksin Covid-19 yang tidak memenuhi kriteria penerima vaksin sesuai dengan indikasi vaksin Covid-19 yang tersedia akan dikecualikan dari kewajiban.

Sementara, bagi orang yang sudah ditetapkan sebagai sasaran penerima vaksin Covid-19 tetapi tidak mengikuti vaksinasi Covid-19, maka orang tersebut akan dikenai sanksi.

Hal tersebut tercantum dalam pasal 13 Ayat 4 yang berbunyi:

Setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima Vaksin Covid-19 yang tidak mengikuti Vaksinasi Covid-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenakan sanksi administratif, berupa:

a. penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial atau bantuan sosial;

b. penundaan atau penghentian layanan administrasi pemerintahan; dan/atau

c. denda.

Adapun, pengenaan sanksi administratif tersebut dilakukan oleh kementerian, lembaga, pemerintah daerah, atau badan sesuai dengan kewenangannya.

Lebih lanjut pasal 13B juga menyebut bahwa Setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima Vaksin Covid-19, yang tidak mengikuti vaksinasi Covid-19 sebagaimana dimaksud dalam pasal 13A ayat (2) dan menyebabkan terhalangnya pelaksanaan penanggulangan penyebaran COVID- 19, selain dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 13A ayat (a) dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan undang-undang tentang wabah penyakit menular.

Untuk diketahui, Perpres ini berlaku pada tanggal diundangkan, yakni 10 Februari 2021.

Ingat, pandemi corona belum berakhir. Patuhi protokol kesehatan dan jalani vaksin Covid-19 jika sudah mendapat giliran vaksinasi.

Jusuf Kalla: Bertanya Cara Kritik Pemerintah Tanpa Dipanggil Polisi

Jusuf Kalla: Bertanya Cara Kritik Pemerintah Tanpa Dipanggil Polisi

Mahfud MD merespons pernyataan mantan Wakil Presiden, Jusuf Kalla yang bertanya bagaimana cara kritik pemerintah tanpa dipanggil polisi.

Secret-financial — Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD merespons pernyataan mantan Wakil Presiden, Jusuf Kalla yang bertanya bagaimana cara kritik pemerintah tanpa dipanggil polisi.

Menurut Mahfud, pemerintah tidak bisa menghalangi seseorang jika ingin melapor ke kepolisian.

“Kita juga tidak bisa dong menghalangi orang mau melapor, melapor itu kan hak rakyat. Bukan pemerintah yang melaporkan kalau ada orang kritis dilaporkan ke polisi lalu polisi memanggil,” ujar Mahfud dalam rekaman video Humas Kemenko Polhukam, Minggu (14/2).

Baca juga: Habis PSBB Terbitlah PPKM, Apa Bedanya?

Mahfud mengatakan, setiap orang mempunyai hak untuk melaporkan kepada kepolisian. Begitu juga sebaliknya, menjadi kewajiban kepolisian untuk menindaklanjuti maupun mendalami laporan tersebut.

Mahfud yakin, pernyataan Kalla tersebut bukan bermaksud setiap kritik yang disampaikan masyarakat kepada pemerintah akan berujung pelaporan.

“Konteksnya pernyataan Pak Jusuf Kalla, bukan Pak Jusuf Kalla, itu ingin mengatakan sekarang ini kalau ngritik takut dipanggil polisi. Nyatanya juga tidak begitu,” ucap dia.

Mahfud memastikan bahwa kritik yang dilayangkan masyarakat justru menjadi masukan tersendiri bagi pemerintah. Bahkan, kritik tersebut menjadi pertimbangan pemerintah dalam memutuskan sebuah kebijakan.

“Pemerintah mengambil hal-hal yang sifatnya kritik saja, kritik kita masukan di dalam pertimbangan-pertimbangan kebijakan,” kata dia.

Baca juga: Penerapan Jam Malam Bukan Solusi Jika Siang Masih Ramai

Pernyataan Presiden Jokowi yang menyebut agar masyarakat menyampaikan kritik kepada pemerintahannya mendapat respons dari banyak pihak. Kalla disampaikan saat menghadiri sebuah acara yang digelar Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Mulanya, Kalla mengulas tentang kualitas demokrasi di Indonesia saat ini. Kalla menilai, masalah utama dalam demokrasi disebabkan mahalnya demokrasi itu sendiri. Alhasil, demokrasi tidak berjalan baik.

“Pertama, demokrasi kita terlalu mahal. Akhirnya, demokrasi tidak berjalan dengan baik. Untuk menjadi anggota DPR saja butuh berapa, menjadi bupati dan menjadi calon pun butuh biaya, ” kata Kalla. 

“Karena demokrasi mahal, maka kemudian menimbulkan kebutuhan untuk pengembalian investasi. Maka disitulah terjadinya menurutnya demokrasi. Kalau demokrasi menurun, maka korupsi juga naik. Itulah yang terjadi,” ucap dia.

 Kedua, Kalla menegaskan pentingnya check and balance dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Karena itu, menurut dia, perlu ada kritik dalam pelaksanaan sebuah demokrasi.

Baca juga: Sanksi Denda dan Masker Bukan Solusi Atasi Pandemi

“Harus ada check and balance, ada kritik dalam pelaksanaanya. Walaupun mendapat berbagai kritik beberapa hari lalu, Presiden mengumumkan ‘silakan kritik pemerintah.’ Tentu banyak pertanyaan, bagaimana caranya mengkritik pemerintah tanpa dipanggil polisi. Ini tentu menjadi bagian dari upaya kita,” ujar dia. 

Selain itu, Kalla menekankan pentingnya profesionalisme dalam pelaksanaan pemerintah demi terwujudnya manfaat demokrasi. Dalam hal tersebut, keberadaan partai oposisi penting untuk menjaga keberlangsungan demokrasi.

Habis PSBB Terbitlah PPKM, Apa Bedanya?

Habis PSBB Terbitlah PPKM, Apa Bedanya?

PPKM di wilayah Jawa-Bali sejak 11-25 Januari 2021 mendatang untuk menekan angka penularan virus Corona (Covid-19). Habis PSBB terbitlah PPKM, apa perbedaannya?.
Habis PSBB terbitlah PPKM, apa perbedaannya?

Secret-financial — Pemerintah secara resmi menetapkan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di wilayah Jawa-Bali sejak 11-25 Januari 2021 mendatang untuk menekan angka penularan virus Corona (Covid-19). Habis PSBB terbitlah PPKM, apa perbedaannya?.

PPKM sengaja digunakan pemerintah dalam pemaparan kebijakan tersebut ketimbang menggunakan istilah yang sudah familier sebelumnya dalam memutus rantai penyebaran Covid-19, Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN) Airlangga Hartarto menegaskan kebijakan PPKM bukanlah karantina wilayah atau lockdown. Melainkan hanya pembatasan mobilitas warga yang diperketat.

Baca juga: Jokowi: Ekonomi Turun Akibat PPKM Tak Masalah, Asal Covid Turun

“Kita tidak melakukan lockdown, kita hanya pembatasan bukan pelarangan dan tentu ini sudah dipertimbangkan dan dibahas secara mendalam berdasarkan data-data yang ada dan mengantisipasi lonjakan akibat liburan,” kata pria yang juga Menko Perekonomian itu dalam konferensi pers daring via akun YouTube BNPB, Kamis (7/1).

Terkesan sama, namun nyatanya PPKM dan PSBB memiliki sejumlah perbedaan.

Dari sisi regulasi, PPKM tertuang dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2021 kepada seluruh kepala daerah di Jawa dan Bali. PPKM menyasar pada pembatasan kegiatan masyarakat secara terbatas berbasis pada kota dan kabupaten. Bukan secara keseluruhan provinsi, kabupaten/kota di Pulau Jawa dan Bali.

Kebijakan PPKM, inisiatif ada tangan pemerintah pusat. Pemerintah pusat telah menetapkan kriteria-kriteria tertentu terhadap daerah-daerah untuk melakukan penerapan PPKM.

Kriteria itu antara lain, tingkat kematian di atas rata-rata tingkat kematian nasional sebesar 3 persen. Kemudian tingkat kesembuhan di bawah nasional sebesar 82 persen.

Baca juga: Penerapan Jam Malam Bukan Solusi Jika Siang Masih Ramai

Selanjutnya, kasus aktif harus di bawah kasus aktif nasional sebesar 14 persen, dan keterisian RS untuk tempat tidur isolasi dan ICU di atas 70 persen. Daerah yang masuk dalam kriteria itu harus menerapkan kebijakan PPKM.

Sementara itu, pelaksanaan PPKM terdiri dari beberapa poin, seperti membatasi perkantoran dengan menerapkan kerja dari rumah (work from home/WFH) sebesar 75 persen dan kerja di kantor (work from office/WFO) sebesar 25 persen.

Kemudian, melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara dalam jaringan. Untuk sektor esensial yang berkaitan dengan kebutuhan pokok, tetap dapat beroperasi 100 persen, namun dengan pengaturan jam operasional, kapasitas, dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat.

Kegiatan restoran makan atau minum di tempat hanya diperbolehkan sebesar 25 persen. Pembatasan jam operasional untuk pusat perbelanjaan atau mal sampai dengan pukul 19.00 WIB.

Baca juga: Sanksi Denda dan Masker Bukan Solusi Atasi Pandemi

Selain itu, pembatasan kapasitas tempat ibadah sebesar 50 persen dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat. Sementara kegiatan konstruksi tetap diizinkan beroperasi 100 persen dengan penerapan protokol kesehatan ketat.

Pemerintah telah menetapkan daerah yang dibatasi selama PSBB Jawa Bali yakni DKI Jakarta; Kota/Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan (Banten).

Kemudian Kota Bandung, Kota Cimahi, dan Kabupaten Bandung Barat, Kota Depok, Kota/Kabupaten Bogor, dan Kota/Kabupaten Bekasi (Jawa Barat); Banyumas Raya, Semarang Raya, dan Solo Raya (Jawa Tengah); Kabupaten Gunung Kidul, Kabupaten Sleman, dan Kabupaten Kulon Progo (DI Yogyakarta).

Selanjutnya Surabaya Raya dan Malang Raya di Jawa Timur. Kemudian, Kota Denpasar dan Kabupaten Badung di Bali.

Baca juga: Sebab Asap Rokok dan Merokok Bikin Orang Mudah Terinfeksi Covid-19

Langkah lanjut dari penetapan itu, Pemerintah Pusat pun menginstruksikan masing-masing kepala daerah untuk membuat peraturan pelaksanaannya di wilayah masing-masing.

“Kepala daerah diharapkan sudah menyiapkan peraturan daerah, baik itu Pergub atau Perkada, sejalan dengan instruksi Menteri Dalam negeri yang sudah mengeluarkan. Dan satu daerah yang sudah mengeluarkan peraturan yaitu Gubernur Bali,” kata Airlangga kemarin.

Sandiaga Janji Percepat Pemulihan Pariwisata

Sandiaga Janji Percepat Pemulihan Pariwisata

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Salahuddin Uno, menyatakan akan percepat upaya pemulihan sektor parekraf dan meminta jajarannya
Sandiaga Janji Percepat Pemulihan Pariwisata

Secret-financial — Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Salahuddin Uno, menyatakan akan percepat upaya pemulihan sektor parekraf dan meminta jajarannya agar seluruh program dijalankan dengan penuh tanggung jawab melalui tata kelola yang baik.

“Saya ingin semua projek yang kita lakukan on time, on budget, on schedule, dan on specification serta berjalan dengan penuh tanggung jawab dan tata kelola yang baik,” kata Menparekraf Sandiaga dalam pernyataan resminya, Selasa (2/2).

Hal tersebut sebagai tindak lanjut agenda kerja yang dilakukan sebelumnya ke Bali. Ia menyebut banyak pelaku industri di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif yang terdampak pandemi Covid-19. Oleh karena itu, diperlukan gerak cepat namun on time, dan gerak bersama dalam menjalankan program dan kebijakan Kemenparekraf.

Baca juga: Jokowi: Ekonomi Turun Akibat PPKM Tak Masalah, Asal Covid Turun

Sandiaga juga memberikan arahan di antaranya untuk dapat meningkatkan kemampuan beradaptasi pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif dalam memanfaatkan platform digital.

“Hal ini berdasarkan pada saat saya berdiskusi dengan pelaku ekonomi kreatif di Ubud dan di beberapa tempat lainnya. Bahwa program reskilling dan upskilling serta permodalan dan pendampingan untuk produk ekonomi kreatif perlu dilakukan. Saya minta Deputi terkait untuk menyiapkan program tersebut, agar berjalan sesuai dengan timeline,” katanya.

Ia mengatakan, perlu adanya kajian kembali mengenai syarat pemberian pinjaman bagi pelaku usaha pariwisata dan ekonomi kreatif yang dirasa masih memberatkan. Selain itu perlu disesuaikan ulang program strategis yang dilaksanakan sesuai hasil evaluasi. “Ini dilakukan agar kita mampu mengakomodasi kebutuhan pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif,” ujarnya.

Barcelona Dapat Untung Besar Walau Bayar Mahal Kontrak Messi

Barcelona Dapat Untung Besar Walau Bayar Mahal Kontrak Messi

El Mundo, merilis nilai kontrak terakhir Lionel Messi. Dalam laporannya tersebut, El Mundo menyebut, nilai kontrak peraih enam gelar Ballon d'Or

Secret-financial — Surat kabar asal Spanyol, El Mundo, merilis nilai kontrak terakhir Lionel Messi. Dalam laporannya tersebut, El Mundo menyebut, nilai kontrak peraih enam gelar Ballon d’Or itu mencapai lebih dari 555 juta euro.

Dari segi ekonomi, Messi dianggap lebih banyak memberikan kerugian dan membebani keuangan klub asal Katalunya tersebut. Namun, anggapan ini dibantah lewat sebuah riset yang dilakukan oleh ahli ekonomi, Josep Fabra, ahli finansial, Ivan Cabeza, dan CEO sebuah lembaga investasi dan penilai aset asal Spanyol, Diagonal Inversiones, Marc Ciria. 

Tim tersebut menemukan, Messi justru memiliki kontribusi lebih besar buat Barcelona dalam aspek ekonomi. Terutama sejak terakhir kali menandatangani perpanjangan kontrak pada 2017. 

Baca juga: Solskjaer Minta Pemain MU Belajar dari Edinson Cavani

Tim tersebut menemukan angka pengeluaran Barcelona untuk mengontrak Messi dari 2017 sampai sekarang mencapai lebih dari 383 juta euro. Namun itu dibayar La Pulga dengan memberikan keuntungan terhadap Barca jauh lebih besar. Messi tercatat justru menghasilkan pemasukan buat keuangan Barca mencapai 619 juta euro, atau lebih besar 235 juta euro dibanding nilai kontraknya. 

“Dengan kontribusi terhadap keuangan Barcelona tersebut, Messi memberikan 30 persen terhadap keseluruhan pemasukan Blaugrana selama periode tersebut. Kontribusi terbesar Messi terhadap keuangan klub berasal dari sponsorship kontrak dengan pihak ketiga. Juga dengan pemasukan via tiket pertandingan dan penjualan replika jersey Messi,” tulis laporan Diario Sports, Selasa (2/2). 

Secara khusus, tim yang…

Secara khusus, tim yang dipimpin Marcia itu menyebut, delapan dari 10 replika jersey Barcelona yang terjual selama periode tersebut adalah replika jersey milik Messi. 

Baca juga: Selain Messi, Ini Bintang yang Bisa Gabung PSG

Tim itu pun membandingkan kontribusi yang diberikan Neymar terhadap PSG dengan yang diberikan Messi terhadap Barcelona. Menurut Marcia, baik dari segi finansial ataupun penampilan di atas lapangan, Neymar memiliki kontribusi jauh lebih kecil terhadap PSG, dibanding Messi terhadap Barcelona. 

“PSG lebih banyak menghabiskan uang saat mendatangkan Neymar, ketimbang Barcelona terhadap Messi. Dengan nilai transfer mencapai 222 juta euro dan gaji mencapai 90 juta euro, kontribusi Neymar dalam urusan mencetak gol bahkan jauh lebih buruk. Neymar adalah beban untuk keuangan, sedangkan Messi adalah investasi,” kata Marcia seperti dilansir Diario Sports.