fbpx
2 Penyidik KPK Terbukti Langgar Kode Etik

2 Penyidik KPK Terbukti Langgar Kode Etik

Dewan Pengawas KPK menyatakan 2 penyidik kasus dugaan suap bansos bersalah melanggar kode etik. Kedua penyidik itu dinilai terbukti mengintimidasi saksi.
2 Penyidik KPK Terbukti Langgar Kode Etik

Secret-financial — Dewan Pengawas KPK menyatakan 2 penyidik kasus dugaan suap bansos bersalah melanggar kode etik. Kedua penyidik itu dinilai terbukti mengintimidasi saksi.

Keputusan itu termuat dalam sidang vonis etik yang digelar Dewas KPK pada Senin (12/7).

“Menyatakan para terperiksa, 1. Mochammad Praswad Nugraha, 2. Muhammad Nor Prayoga bersalah melakukan Pelanggaran kode dan pedoman perilaku berupa perundungan dan pelecehan terhadap pihak lain di dalam dan di luar lingkungan kerja yang diatur dalam pasal 6 ayat (2) huruf b Peraturan Dewan Pengawas Nomor 2 tahun 2020 tentang penegakan kode etik dan pedoman perilaku KPK,” ujar Ketua Majelis Etik Dewas KPK Harjono.

Keduanya yakni M. Praswad Nugraha dan dan Muhammad Nor Prayoga. Praswad kini telah berstatus sebagai pegawai nonaktif karena sebelumnya dinyatakan tak lolos dalam tes wawasan kebangsaan (TWK), sementara Yoga terhitung masih pegawai aktif.

Belum diketahui intimidasi apa yang dilakukan kedua penyidik tersebut. Sidang berjalan secara tertutup kecuali pada saat pembacaan vonis.

Baca juga:
YLKI Tolak Vaksin BerbayarKejagung Kembali Sita Aset Tersangka Kasus Korupsi Asabri

Adapun saksi yang dimaksud dalam perkara ini ialah Agustri Yogasmara alias Yogas. Mantan Senior Assistant Vice President (SAVP) Bank Muamalat Indonesia. Ia yang melaporkan kedua penyidik itu ke Dewas KPK.

Lantaran terbukti bersalah, kedua penyidik itu pun dijatuhi hukuman oleh Dewas KPK.

“Menghukum para terperiksa 1. Mochammad Praswad Nugraha dengan sanksi sedang berupa pemotongan gaji pokok sebesar 10% selama enam bulan,” kata Harjono.

“Muhammad Nor Prayoga dengan sanksi ringan berupa teguran tertulis I dengan masa berlaku hukuman selama tiga bulan,” imbuhnya.

Hukuman tersebut, menurut Harjono telah memperhatikan ketentuan tentang kode etik pedoman perilaku pasal 6 ayat (2) huruf b Peraturan Dewan Pengawas Nomor 2 tahun 2020 tentang kode etik dan pedoman perilaku KPK dan peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

Terkait nama Yogas sebagai pelapor, ia sempat disebut-sebut merupakan operator dari mantan Wakil Ketua Komisi VIII DPR dari PDIP Ihsan Yunus terkait bansos. Ia kemudian membantah hal tersebut.

Baca juga:
Pengacara Sebut 2 Polisi Jadi Tersangka Penganiayaan Jurnalis Tempo Nurhadi
Prabowo Berhasil Tertibkan Kerja Sama Pertahanan

Dalam sidang untuk terdakwa eks Mensos Juliari Batubara pada Senin (31/5), Adi Wahyono selaku eks Kepala Biro Umum Kementerian Sosial mengatakan bahwa Yogas adalah pemilik jatah 400 ribu paket untuk paket bansos ke-7 hingga ke-12 bersama-sama dengan Ihsan Yunus dan adiknya yang bernama Muhamad Rakyan Ikram alias Iman Ikram.

Yogas yang dalam pelaksanaan bansos pada periode April-November 2020 masih bekerja sebagai ‘Senior Assistant Vice President’ Bank Muamalat Indonesia itu hanya mengakui dirinya sebagai perantara vendor.

Yogas membantah pernah menerima fee sekitar Rp 7 miliar dalam pengadaan bansos COVID-19. Ia pun membantah menjadi operator Ihsan Yunus.

YLKI Tolak Vaksin Berbayar

YLKI Tolak Vaksin Berbayar

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menyoroti adanya vaksin Gotong Royong yang berbayar, yang dijual di apotek apotek tertentu.
YLKI Tolak Vaksin Berbayar

Secret-financial — Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menyoroti adanya vaksin Gotong Royong yang berbayar, yang dijual di apotek apotek tertentu. Ketua Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi menyebut, hal itu sangat tidak etis di tengah pandemi yang sedang mengganas.

“Vaksin berbayar harus ditolak,” ujarnya dalam keterangannya kepada JawaPos.com, Senin (12/7).

Menurutnya, kebijakan ini bisa jadi hanya akan makin membuat masyarakat malas untuk melakukan vaksinasi. “Yang digratiskan saja masih banyak yang nggak mau, apalagi suruh bayar,” tuturnya.

Selain itu, lanjutnya, kebijakan tersebut juga membingungkan masyarakat, mengapa ada vaksin berbayar, dan ada vaksin yang gratis. “Dari sisi komunikasi publik, itu sangat jelek,” imbuhnya.

Baca juga:
Thailand Kena Protes Taiwan Gara-gara Vaksin AstraZenecaMenkes Sebut 3 Orang Meninggal Usai Divaksin AstraZeneca

Tulus menuturkan, vaksin yang berbayar juga bisa menimbulkan ketidakpercayaan pada masyarakat, bahwa yang berbayar dianggap kualitasnya lebih baik, dan yang gratis lebih buruk kualitasnya.

Hal ini bertolak belakang jika dibandingkan dengan negara lain, di mana masyarakat yang mau divaksinasi Covid-19 diberikan hadiah oleh pemerintahnya. “Ini dengan maksud agar makin banyak warga negaranya yang mau divaksin. Bukan malah disuruh membayar,” ucapnya.

Dengan denikian, pihaknya mendesak agar vaksin gotong royong berbayar untuk kategori individu dibatalkan. “Kembalikan pada kebijakan semula, yang membayar adalah pihak perusahaan, bukan individual,” pungkasnya.