oleh

4 Bank Berstatus Bank Dalam Pengawasan Intensif

4 Bank Berstatus Bank Dalam Pengawasan Intensif

secret-financial.com – Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso mengindar menanggapi sinyalemen seorang anggota DPR bahwa saat ini ada 4 bank menyandang status bank dalam pengawasan intensif (BDPI).

Seperti yang diberitakan sebelumnya, kabar itu diutarakan oleh Anggota Komisi XI DPR Andreas Eddy Susetyo dalam rapat kerja dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

“Kita tahu sekarang ada empat BDPI. Apakah bank ini nantinya tidak termasuk dalam Perppu 1/2020, karena ini mungkin sudah bermasalah sebelum adanya COVID-19,” katanya.

Maklum ada sejumlah perluasan kewenangan yang didapat OJK salah satunya, OJK dapat memberi perintah konsolidasi, baik berupa penggabungan, peleburan, pengambilalihan, intergasi, dan/atau konversi kepada lembaga jasa keuangan (LJK), termasuk perbankan secara tertulis.

Wimboh Santoso mengindar menanggapi sinyalemen seorang anggota DPR bahwa saat ini ada 4 bank menyandang status bank dalam pengawasan intensif (BDPI).
Baca juga: 4 Profesi yang Harus Bekerja di Rumah Jika Diterapkan Lockdown

Sebelum beleid ini terbit, intervensi OJK terkait konsolidasi di industri perbankan terbatas pada imbauan. Status BDPI, selanjutnya bank dalam pengawasan khusus (BDPK) dapat jadi acuan bagi OJK untuk memberikan tindakan pengawasan termasuk imbauan konsolidasi.

“Kalau soal siapa bank-bank yang dimaksud saya tidak bisa bilang. Namun, kalau tidak salah Pak Heru Kristiyana sudah menyatakan karena empat BDPI tersebut ada sebelum Perppu 1/2020. Maka akan dikecualikan dalam ketentuan Perppu tersebut. Ini juga untuk menghindari adanya penumpang gelap yang memanfaatkan kebijakan ini,” sambungnya.

Asal tahu, via Perppu 1/2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk penanganan COVID-19. OJK diberi perluasan kewenangan untuk dapat memberi perintah konsolidasi, baik penggabungan, peleburan, pengambilalihan, intergasi, dan/atau konversi kepada LJK secara tertulis.

Ketentuan ini juga berlaku mutlak, sebab bank yang ditunjuk untuk melakukan konsolidasi tak bisa mengajukan upaya hukum. Baik secara perorangan, maupun lembaga, OJK tak dapat digugat secara hukum baik perdata maupun pidana. Pun kebijakan tersebut tak dapat dijadikan objek sengketa di pengadilan tata usaha negara (PTUN).

Ketentuan tersebut juga ditambah sanksi pidana, bagi perorangan yang tak mematuhinya berupa pidana penjara paling singkat empat tahun dan paling lama 12 tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp 10 miliar dan paling banyak Rp 300 miliar.

Sementara jika pelanggaran dilakukan korporasi akan dikenakan pidana denda paling sedikit Rp 1 triliun.

Komentar

Tinggalkan Balasan

News Feed