fbpx
2 Penyidik KPK Terbukti Langgar Kode Etik

2 Penyidik KPK Terbukti Langgar Kode Etik

Dewan Pengawas KPK menyatakan 2 penyidik kasus dugaan suap bansos bersalah melanggar kode etik. Kedua penyidik itu dinilai terbukti mengintimidasi saksi.
2 Penyidik KPK Terbukti Langgar Kode Etik

Secret-financial — Dewan Pengawas KPK menyatakan 2 penyidik kasus dugaan suap bansos bersalah melanggar kode etik. Kedua penyidik itu dinilai terbukti mengintimidasi saksi.

Keputusan itu termuat dalam sidang vonis etik yang digelar Dewas KPK pada Senin (12/7).

“Menyatakan para terperiksa, 1. Mochammad Praswad Nugraha, 2. Muhammad Nor Prayoga bersalah melakukan Pelanggaran kode dan pedoman perilaku berupa perundungan dan pelecehan terhadap pihak lain di dalam dan di luar lingkungan kerja yang diatur dalam pasal 6 ayat (2) huruf b Peraturan Dewan Pengawas Nomor 2 tahun 2020 tentang penegakan kode etik dan pedoman perilaku KPK,” ujar Ketua Majelis Etik Dewas KPK Harjono.

Keduanya yakni M. Praswad Nugraha dan dan Muhammad Nor Prayoga. Praswad kini telah berstatus sebagai pegawai nonaktif karena sebelumnya dinyatakan tak lolos dalam tes wawasan kebangsaan (TWK), sementara Yoga terhitung masih pegawai aktif.

Belum diketahui intimidasi apa yang dilakukan kedua penyidik tersebut. Sidang berjalan secara tertutup kecuali pada saat pembacaan vonis.

Baca juga:
YLKI Tolak Vaksin BerbayarKejagung Kembali Sita Aset Tersangka Kasus Korupsi Asabri

Adapun saksi yang dimaksud dalam perkara ini ialah Agustri Yogasmara alias Yogas. Mantan Senior Assistant Vice President (SAVP) Bank Muamalat Indonesia. Ia yang melaporkan kedua penyidik itu ke Dewas KPK.

Lantaran terbukti bersalah, kedua penyidik itu pun dijatuhi hukuman oleh Dewas KPK.

“Menghukum para terperiksa 1. Mochammad Praswad Nugraha dengan sanksi sedang berupa pemotongan gaji pokok sebesar 10% selama enam bulan,” kata Harjono.

“Muhammad Nor Prayoga dengan sanksi ringan berupa teguran tertulis I dengan masa berlaku hukuman selama tiga bulan,” imbuhnya.

Hukuman tersebut, menurut Harjono telah memperhatikan ketentuan tentang kode etik pedoman perilaku pasal 6 ayat (2) huruf b Peraturan Dewan Pengawas Nomor 2 tahun 2020 tentang kode etik dan pedoman perilaku KPK dan peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

Terkait nama Yogas sebagai pelapor, ia sempat disebut-sebut merupakan operator dari mantan Wakil Ketua Komisi VIII DPR dari PDIP Ihsan Yunus terkait bansos. Ia kemudian membantah hal tersebut.

Baca juga:
Pengacara Sebut 2 Polisi Jadi Tersangka Penganiayaan Jurnalis Tempo Nurhadi
Prabowo Berhasil Tertibkan Kerja Sama Pertahanan

Dalam sidang untuk terdakwa eks Mensos Juliari Batubara pada Senin (31/5), Adi Wahyono selaku eks Kepala Biro Umum Kementerian Sosial mengatakan bahwa Yogas adalah pemilik jatah 400 ribu paket untuk paket bansos ke-7 hingga ke-12 bersama-sama dengan Ihsan Yunus dan adiknya yang bernama Muhamad Rakyan Ikram alias Iman Ikram.

Yogas yang dalam pelaksanaan bansos pada periode April-November 2020 masih bekerja sebagai ‘Senior Assistant Vice President’ Bank Muamalat Indonesia itu hanya mengakui dirinya sebagai perantara vendor.

Yogas membantah pernah menerima fee sekitar Rp 7 miliar dalam pengadaan bansos COVID-19. Ia pun membantah menjadi operator Ihsan Yunus.

YLKI Tolak Vaksin Berbayar

YLKI Tolak Vaksin Berbayar

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menyoroti adanya vaksin Gotong Royong yang berbayar, yang dijual di apotek apotek tertentu.
YLKI Tolak Vaksin Berbayar

Secret-financial — Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menyoroti adanya vaksin Gotong Royong yang berbayar, yang dijual di apotek apotek tertentu. Ketua Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi menyebut, hal itu sangat tidak etis di tengah pandemi yang sedang mengganas.

“Vaksin berbayar harus ditolak,” ujarnya dalam keterangannya kepada JawaPos.com, Senin (12/7).

Menurutnya, kebijakan ini bisa jadi hanya akan makin membuat masyarakat malas untuk melakukan vaksinasi. “Yang digratiskan saja masih banyak yang nggak mau, apalagi suruh bayar,” tuturnya.

Selain itu, lanjutnya, kebijakan tersebut juga membingungkan masyarakat, mengapa ada vaksin berbayar, dan ada vaksin yang gratis. “Dari sisi komunikasi publik, itu sangat jelek,” imbuhnya.

Baca juga:
Thailand Kena Protes Taiwan Gara-gara Vaksin AstraZenecaMenkes Sebut 3 Orang Meninggal Usai Divaksin AstraZeneca

Tulus menuturkan, vaksin yang berbayar juga bisa menimbulkan ketidakpercayaan pada masyarakat, bahwa yang berbayar dianggap kualitasnya lebih baik, dan yang gratis lebih buruk kualitasnya.

Hal ini bertolak belakang jika dibandingkan dengan negara lain, di mana masyarakat yang mau divaksinasi Covid-19 diberikan hadiah oleh pemerintahnya. “Ini dengan maksud agar makin banyak warga negaranya yang mau divaksin. Bukan malah disuruh membayar,” ucapnya.

Dengan denikian, pihaknya mendesak agar vaksin gotong royong berbayar untuk kategori individu dibatalkan. “Kembalikan pada kebijakan semula, yang membayar adalah pihak perusahaan, bukan individual,” pungkasnya.

Polri Usut 3.000 Pinjol Tak Berizin dan Meresahkan Masyarakat

Polri Usut 3.000 Pinjol Tak Berizin dan Meresahkan Masyarakat

Bareskrim Polri tengah usut 3.000 ribuan penyedia layanan pinjaman online atau pinjol ilegal yang beroperasi di Indonesia.
Polri Usut 3.000 Pinjol Tak Berizin dan Meresahkan Masyarakat

Secret-financial —  Bareskrim Polri tengah usut 3.000 ribuan penyedia layanan pinjaman online atau pinjol ilegal yang beroperasi di Indonesia. Wakil Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Komisaris Besar Whisnu Hermawan Februanto mengatakan, berdasarkan informasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), ada sekitar 3.000 penyedia layanan pinjaman daring yang tidak terdaftar.

“Masih ada 3.000 lebih ilegal atau tidak terdaftar di OJK. Inilah hal-hal yang menjadi perhatian Polri untuk bisa mengungkap perkara-perkara yang meresahkan masyarakat. Sama seperti kasus preman, ini kasus pinjol pun juga meresahkan,” ujar Whisnu melalui konferensi pers daring pada 17 Juni 2021.

Saking meresahkannya, kata Whisnu, Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Komisaris Jenderal Agus Andrianto telah mengeluarkan surat telegram internal ke seluruh jajaran untuk mengungkap perkara pinjaman daring ilegal.

Sebab, tak sedikit korban yang melapor lantaran mendapat teror dari penyedia layanan pinjol tersebut. Mulai dari meneror dengan mengirim pesan berantai hingga ke keluarga dan teman korban, hingga mengancam dengan menyebar foto vulgar maupun foto rekayasa korban di media sosial. “Bahkan sampai ada yang stres akibat pinjam yang tidak benar ini. Makanya ini supaya tidak ada lagi masyarakat yang dirundung, dilakukan kasar di media sosial ataupun di keluarga,” kata Whisnu.

Baca juga: Hati-hati Maraknya Iklan Pinjaman Online di Masa Pandemi Virus Corona
Ini Kategori Sekolah yang Akan Dikenakan PPN

Ini Kategori Sekolah yang Akan Dikenakan PPN

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan memastikan bahwa pemerintah akan mengenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada jasa pendidikan. Namun, hanya kategori sekolah tertentu yang akan dikenakan PPN.

Secret-financial — Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan memastikan bahwa pemerintah akan mengenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada jasa pendidikan. Namun, hanya kategori sekolah tertentu yang akan dikenakan PPN.

Adapun rencana pengenaan PPN pada sekolah itu tertuang dalam revisi kelima Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Kemenkeu, Neilmaldrin Noor menjelaskan bahwa tidak semua jasa pendidikan akan dikenai tarif PPN.

Baca juga:
Sandiaga Uno Sebut Bima Destinasi Wisata Baru di Indonesia
Thailand Kena Protes Taiwan Gara-gara Vaksin AstraZeneca

“Yang namanya jasa pendidikan rentangnya luas sekali, jasa pendidikan yang mana? Jasa pendidikan yang mengutip iuran dengan batasan tertentu yang akan dikenakan PPN,” kata Neilmaldrin saat media briefing pajak, Senin (14/6).

Dia melanjutkan, pengenaan tarif PPN sektor ini akan dikecualikan untuk jasa pendidikan yang mengemban misi sosial, kemanusiaan, dan yang dinikmati masyarakat banyak pada umumnya, misalnya sekolah negeri.

“Tapi jelas jasa pendidikan yang bersifat komersial dalam batasan tertentu akan dikenai PPN,” tuturnya.

Meski demikian, ia tak menjelaskan batasan iuran tertentu pada sekolah yang akan dikenakan PPN. Menurutnya, hal ini akan dibahas lebih lanjut antara pemerintah dan DPR.

Adapun RUU KUP tersebut hingga saat ini belum dibahas bersama dengan DPR. Sehingga, pemerintah belum menetapkan berapa batasan tarif iuran pendidikan yang akan dikenai PPN.

“Kita tidak mungkin membuat jasa pendidikan ini, kemudian masyarakat kebanyakan tidak bisa mengakses pendidikan, itu tidak mungkin pemerintah melakukan hal itu. Bagaimana mungkin? Sementara APBN saja sekarang bekerja, memberikan 20 persen dari budget kita kepada sektor pendidikan,” pungkasnya.

Sandiaga Uno Sebut Bima Destinasi Wisata Baru di Indonesia

Sandiaga Uno Sebut Bima Destinasi Wisata Baru di Indonesia

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno menyebutkan bahwa Bima destinasi kini akan bersaing dengan daerah tujuan wisata lainnya di Indonesia.
Sandiaga Uno Sebut Bima Destinasi Wisata Baru di Indonesia

Secret-financial — Bima, Nusa Tenggara Barat, terus berbenah agar tak tertinggal dari daerah lain dalam industri pariwisata nasional. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno menyebutkan bahwa Bima destinasi kini akan bersaing dengan daerah tujuan wisata lainnya di Indonesia.

Penegasan ini disampaikan Sandiaga Uno dalam kunjungan ke Desa Wisata Maria, Kecamatan Wawo, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat usai mengunjungi situs bersejarah yang masih lestari hingga kini yakni Uma Lengge.

Uma Lengge merupakan bangunan tradisional suku Mbojo yang mendiami wilayah yang kini masuk dalam Kecamatan Wawo, Kabupaten Bima.Uma Lengge berbentuk kerucut di bagian atap. Pada zaman dulu, Uma Lengge digunakan sebagai tempat tinggal oleh masyarakat Wawo dan sebagian digunakan juga sebagai lumbung padi.

Baca juga:
Thailand Kena Protes Taiwan Gara-gara Vaksin AstraZeneca
Airlangga Hartarto Gandeng UI dan UPH untuk Persiapan KTT G20

“Daya tarik wisata budaya Uma Lengge sangat langka. Bernilai sejarah tinggi karena ini adalah situs warisan budaya dari para leluhur suku Mbojo yang memiliki nilai sejarah dan keunikan tinggi dalam industri pariwisata. Kami akan terus memberikan pendampingan di Desa Wisata Maria agar objek wisata ini tumbuh dan menjadi destinasi wisata baru di Indonesia,” kata Sandiaga ditulis Senin (14/6/2021).

Pendampingan itu menurut Sandiaga Uno meliputi seluruh aspek yang diperlukan oleh desa wisata dengan penyusunan rencana pembangunan desa wisata dilanjutkan dengan pembangunan sumber daya manusia, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan warga desa wisata, kemudian pendampingan institusi desa wisata, serta pembangunan fisik atau infrastruktur dengan melibatkan kementerian dan lembaga-lembaga terkait.

“Bagi kami kebangkitan pariwisata ini dimulai dari desa wisata yang nantinya kita harapkan menjadi tonggak kebangkitan ekonomi. Kita ingin desa wisata hadir membuka peluang ekonomi dan membuka lapangan kerja serta lapangan usaha seluas-luasnya untuk meningkatkan ekonomi rakyat yang sangat membutuhkan pertolongan. Dalam program pembangunan nasional banyak hal yang belum tersentuh dan bagi kami inilah program yang berkeadilan dan tepat sasaran,” katanya.

Sandiaga mengungkapkan dampak langsung dari kunjungan ke desa wisata yang dilakukan Kemenparekraf telah memacu kenaikan ekonomi desa yang sangat siginfikan.

Baca juga:

“Kami mendapat laporan, Desa Wisata Pujon Kidul kabupaten Malang setelah disentuh dengan kunjungan oleh Kemenparekraf dalam program Anugerah Desa Wisata Indonesia 2021 kunjungannya meningkat. Nah, ini adalah dukungan konkret yang telah kami lakukan,” ujarnya.

Ia pun berharap desa-desa wisata yang sudah mendapat kunjungan oleh Kemenparekraf mampu tumbuh dengan baik.

“Saya juga berharap Desa Wisata Maria dengan Uma Lengge ini naik kunjungannya, sehingga akan membuka lapangan usaha bagi warga desa di sini,” tegasnya.

Thailand Kena Protes Taiwan Gara-gara Vaksin AstraZeneca

Thailand Kena Protes Taiwan Gara-gara Vaksin AstraZeneca

Thailand meyakinkan tidak menghalang-halangi ekspor vaksin virus corona AstraZeneca. Pernyataan itu dilontarkan setelah Taiwan menyebut Negeri Gajah Putih

Secret-financial — Thailand meyakinkan tidak menghalang-halangi ekspor vaksin virus corona AstraZeneca. Pernyataan itu dilontarkan setelah Taiwan menyebut Negeri Gajah Putih itu menyimpan sendiri vaksin virus corona yang di produksinya.

Sebelumnya pada Jumat kemarin, 11 Juni 2021, Presiden Taiwan Tsai Ing-wen mengatakan pihaknya telah memesan 10 juta dosis vaksin virus corona dari AstraZeneca. Vaksin pesanan Taiwan itu, sebagian besar diproduksi di Thailand. Namun Thailand memberikan vaksin-vaksin itu pada kelompok prioritas di negara itu.

“Thailand tidak menghalang-halangi ekspor AstraZeneca. Ini hanya persoalan produsen dalam mengaturnya,” kata Wakil Juru Bicara Pemerintah Thailand, Traisuree Taisaranakul, Sabtu, 12 Juni 2021.

Dalam keterangannya, Traisuree tidak menjelaskan detail produsen yang dimaksud, apakah AstraZeneca atau manufaktur di Thailand, yakni Siam Bioscience. Kementerian Kesehatan Thailand belum mau berkomentar mengenai hal ini. Bungkam juga dilakukan oleh AstraZeneca dan Siam Bioscience.

Baca juga:
Airlangga Hartarto Gandeng UI dan UPH untuk Persiapan KTT G20Restrukturisasi Jiwasraya Bakal Menekan Pamor Industri Asuransi

Taiwan dan Thailand sama-sama sedang menghadapi gelombang kenaikan angka positif Covid-19 dalam beberapa pekan terakhir. Padahal berbulan-bulan sebelumnya, kedua negara itu sukses menangani pandemi Covid-19.

Filipina mengatakan pada bulan ini mengalami keterlambatan penerimaan vaksin virus corona AstraZeneca yang diproduksi di Thailand. Malaysia juga mengatakan juga bakal mengalami keterlambatan.

Sekitar 200 juta dosis vaksin virus corona AstraZeneca untuk wilayah Asia Tenggara bergantung pada produksi di Siam Bioscience. Ini adalah sebuah perusahaan milik Raja Thailand, yang membuat vaksin untuk pertama kali.

Airlangga Hartarto Gandeng UI dan UPH untuk Persiapan KTT G20

Airlangga Hartarto Gandeng UI dan UPH untuk Persiapan KTT G20

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto gandeng/menjalin kerja sama dengan Universitas Indonesia (UI) dan Universitas Pelita Harapan (UPH).
Airlangga Hartarto Gandeng UI dan UPH untuk Persiapan KTT G20

Secret-financial — Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto gandeng/menjalin kerja sama dengan Universitas Indonesia (UI) dan Universitas Pelita Harapan (UPH). Kerja sama ini bagian dari persiapan Indonesia menjadi tuan rumah Konferensi Tingkat Tinggi atau KTT G20 pada 2022.

Kerja sama ini untuk meningkatkan hubungan kelembagaan, khususnya dalam persiapan presidency G20,” Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono dalam acara penandatanganan kerja sama di Gedung Kemenko Perekonomian pada Senin, 7 Juni 2021.

Sebelumnya, kata Susi, Presiden Joko Widodo atau Jokowi sudah menerbitkan Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 12 Tahun 2021 tentang Panitia Nasional Penyelenggara Presidensi G20 Indonesia. Airlangga pun ditunjuk Jokowi menjadi Ketua I Sherpa Track G20.

Baca juga:
Restrukturisasi Jiwasraya Bakal Menekan Pamor Industri AsuransiKejagung Kembali Sita Aset Tersangka Kasus Korupsi Asabri

Lalu Menteri Luar Negeri Retno Marsudi sebagai Ketua II dan Wakil Menteri Luar Negeri Mahendra Siregar sebagai Wakil Ketua. Lalu dalam beleid ini, tim panitia juga bisa menjalin kerja sama dengan pihak lain untuk persiapan acara.

Sehingga, kerja sama pun dilakukan dengan UI dan UPH pada hari ini. Menurut Susiwijono, ada sejumlah ruang lingkup kerja sama yang dilakukan dengan kedua perguruan tinggi ini.

Pertama, pendirian pusat studi, riset, dan kajian. Kedua, penyediaan ahli dan pakar dalam pelaksanaan presidency G20. Ketiga, program magang bagi mahasiswa yang akan membantu pelaksanaan presidency G20.

Kerja sama keempat yang diupayakan dalam penyelenggaraan KTT G20 ini adalah mentorship, kuliah umum, sampai bantuan fasilitas untuk kegiatan penelitian. “Serta berbagai program lain dii bidang akademik, inovasi, dan pengabdian masyarakat,” kata Susiwijono.

Restrukturisasi Jiwasraya Bakal Menekan Pamor Industri Asuransi

Restrukturisasi Jiwasraya Bakal Menekan Pamor Industri Asuransi

Upaya penyelamatan nasabah PT Asuransi Jiwasraya melalui restrukturisasi perlu dilanjutkan dengan tekad reformasi industri perasuransian.

Secret-financial — Upaya penyelamatan nasabah PT Asuransi Jiwasraya melalui restrukturisasi perlu dilanjutkan dengan tekad reformasi industri perasuransian. Analis Senior bidang Perasuransian Irvan Rahadjo menilai restrukturisasi akan menekan pamor dan kepercayaan masyarakat terhadap industri di jangka pendek.

“Perlu ada tekad melakukan reformasi perasuransian seperti yang pernah dicanangkan Presiden awal 2020 dan dilanjutkan oleh Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK),” kata Irvan.

Tata kelola asuransi dinilai Irvan sebagai kunci untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap industri asuransi. Untuk itu, ke depan diharapkan bisa lebih baik dan tidak berhenti sebagai retorika saja. Menurut dia, perlu ada eksekusi dan program aksi nyata untuk melakukan reformasi perasuransian.

Dia mencontohkan, periode 1998-1999 industri perbankan sempat mengalami hal serupa dengan yang dialami industri asuransi saat ini. Pemicunya, saat krisis moneter lembaga keuangan dunia IMF merekomendasikan Indonesia untuk menutup 10 bank. Namun dengan reformasi total, kinerja industri perbankan bisa kembali.

Baca juga:
Kejagung Kembali Sita Aset Tersangka Kasus Korupsi AsabriMahfud: Pembangunan Papua Dilakukan Tanpa Kekerasan

Untuk itu, Irvan memandang pentingnya reformasi total dengan perbaikan tata kelola. Salah satunya mengacu pada risiko manajemen dan kepatuhan secara prudent (hati-hati). Apalagi, langkah restrukturisasi menurut dia merupakan tindakan terstruktur, sistematis, masif dan dilakukan secara ilegal.

Adapun terstruktur, karena restrukturisasi Jiwasraya melibatkan Kementerian dan Lembaga. Sistematis lantaran melalui proses lama dan panjang, apalagi melibatkan jutaan nasabah. Upaya tersebut juga dianggap ilegal karena dipandang mengabaikan hukum privat dan keperdataan dan sepenuhnya menempatkan proses pada hukum publik.

Masa penawaran restrukturisasi pemegang polis PT Asuransi Jiwasraya (Persero) telah berakhir. Data per 31 Mei 2021 menunjukkan, sekitar 98% pemegang polis setuju ikut restrukturisasi dan pindah ke IFG Life.

“Saya rasa sudah ada persetujuan hampir 98% yang sudah menyetujui restrukturisasi,” kata Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir selaku perwakilan pemegang saham Jiwasraya dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta, Rabu (2/6).

Baca juga: Menkes Sebut 3 Orang Meninggal Usai Divaksin AstraZeneca

Data progres restrukturisasi berdasarkan jumlah pemegang polis menunjukkan, polis korporasi yang setuju ikut restrukturisasi mencapai 2.088 atau 98% dari total polis. Lalu, polis ritel yang mengikuti restrukturisasi mencapai 156.075 atau 94%. Sementara itu, polis bancassurance sebanyak 16.748 atau 96% ikut restrukturisasi.

Erick mengatakan, pemerintah, direksi, dan Komisaris Jiwasraya sudah berbuat yang terbaik untuk mencari solusi atas gagal bayar polis Jiwasraya. Persoalan yang terjadi di perusahaan asuransi jiwa tertua di Indonesia ini, sebenarnya sudah terjadi jauh sebelum Erick Thohir dan pengurus Jiwasraya saat ini menjabat.

“Kami bukan bagian dari yang korupsi. Justru kami memperbaiki penipuan ini dan kami tidak membiarkan adanya yang namanya perampokan,” ujar Erick.

Kejagung Kembali Sita Aset Tersangka Kasus Korupsi Asabri

Kejagung Kembali Sita Aset Tersangka Kasus Korupsi Asabri

Tim Jaksa Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung (Kejagung) kembali melakukan tindakan sita barang bukti dalam Perkara
Kejagung Kembali Sita Aset Tersangka Kasus Korupsi Asabri

Secret-financial — Tim Jaksa Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung (Kejagung) kembali melakukan tindakan sita barang bukti dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Keuangan dan Dana Investasi di PT. Asuransi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ASABRI) yang diduga menyebabkan kerugian keuangan negara kurang lebih Rp 23 Triliun (dua puluh tiga triliun rupiah).

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung, Leonard Eben Ezer mengungkap, kali ini penyitaan aset milik Tersangka yang berhasil disita dalam perkara tersebut yakni aset-aset milik dan atau yang terkait Tersangka BTS berupa 151 (seratus lima puluh satu) bidang tanah dengan luas sekitar 2.972.066 M2 yang terletak di Desa Sepayung, Kecamatan PlampangKabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. 

“Penyitaan 151 (seratus lima puluh satu) bidang tanah tersebut telah mendapatkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor: 194/Pen.Pid/2021/PN.Sbw tanggal 18 Mei 2021, yang pada pokoknya memberikan izin kepada Penyidik dari Kejaksaan Agung untuk melakukan penyitaan terhadap tanah dan / atau bangunan di Desa Sepayung, Kecamatan Plampang Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat,”kata dia dalam keterangan persnya, Jumat (21/5).

Terhadap aset-aset para Tersangka yang telah disita tersebut, selanjutnya akan dilakukan penaksiran atau taksasi oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) guna diperhitungkan sebagai penyelamatan kerugian keuangan negara didalam proses selanjutnya. 

Mahfud: Pembangunan Papua Dilakukan Tanpa Kekerasan

Mahfud: Pembangunan Papua Dilakukan Tanpa Kekerasan

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD mengungkap upaya pemerintah melakukan bijakan penanganan pembangunan Papua secara umum.
Mahfud: Pembangunan Papua Dilakukan Tanpa Kekerasan

Secret-financial — Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD mengungkap upaya pemerintah melakukan bijakan penanganan pembangunan Papua secara umum. Hal itu dilakukan dengan tetap menggunakan pendekatan kesejahteraan, pendekatan damai, tanpa kekerasan dan tanpa senjata.

“Pertama, pemerintah menerapkan Inpres Nomor 9/2020 yang berisi instruksi penanganan Papua dengan pendekatan kesejahteraan melalui pembangunan yang komprehensif dan multidimensi”. Ujar Mahfud dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta Pusat, Rabu (19/5).

Menurut Mahfud, kebijakan itu dalam tataran teknisnya merupakan afirmasi yang di antaranya berupa dana otonomi khusus (Otsus) hingga afirmasi di bidang politik dan pendidikan. Dana Otsus di Papua, kata Mahfud, diberikan sebesar 2 persen dari DAU dan tahun depan direncanakan menjadi 2,2 persen dari DAU.

“Yang itu berarti menurut perhitungan Pak Rizal Ramli dalam sebuah acara televisi, kira-kira kalau dirata-ratakan, belanja untuk setiap orang Papua itu sebesar 17 kali lebih besar dari rata-rata untuk orang di luar Papua,” katanya.

Baca juga:
Menkes Sebut 3 Orang Meninggal Usai Divaksin AstraZeneca
Pengacara Sebut 2 Polisi Jadi Tersangka Penganiayaan Jurnalis Tempo Nurhadi

Kemudian ada peluang-peluang politik khusus yang diberikan pemerintah dalam rangka afirmasi. Antara lain gubernur dan wakil gubernur di Papua dan Papua Barat harus orang asli Papua. Kebijakan ini tidak ada di daerah lain. 

“DPRD Papua juga diberi kuota, bahwa 25 persen harus orang asli Papua. Itu afirmasi,” ucap Mahfud.

Di bidang pendidikan, pemerintahan juga punya program Adik Papua atau Saudara Papua. Orang Papua yang mau masuk universitas terbaik di Indonesia itu bisa diterima dengan perlakuan khusus.

“Mau ke UI, ITB, UGM, Undip, Unhas, IPB, dan seterusnya, dengan sekadar rekomendasi dan syarat formalitas lulusan SMA formal, tanpa ikut tes yang umum karena diberi data program Saudara Papua atau kita menyebutnya Adik Papua,” jelasnya.

Dalam hal bekerja di pemerintahan, tutur Mahfud MD, presiden juga sudah menegaskan agar semua instansi pemerintah baik pusat maupun daerah, baik kementerian maupun lembaga, agar merekrut orang asli Papua untuk bekerja. Menurut dia, rekrutmen pegawai negeri di seluruh Indonesia harus memberi perlakuan khusus kepada orang Papua.

Menkes Sebut 3 Orang Meninggal Usai Divaksin AstraZeneca

Menkes Sebut 3 Orang Meninggal Usai Divaksin AstraZeneca

Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menyebut ada 3 orang meninggal usai divaksin AstraZeneca. Namun belum diketahui apa penyebab meninggalnya ketiga orang tersebut.
Menkes Sebut 3 Orang Meninggal Usai Divaksin AstraZeneca

Secret-financial — Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menyebut ada 3 orang meninggal usai divaksin AstraZeneca. Namun belum diketahui apa penyebab meninggalnya ketiga orang tersebut.

“AstraZeneca juga kemarin ada 3 orang (meninggal). Tapi sedang diteliti, ada komite KIPI-nya kan di daerah sama nasional, apakah itu meninggalnya gara-gara vaksin,” ujar Budi saat meninjau vaksinasi lansia di RSUD Otto Iskandar Dinata, Soreang, Bandung, Selasa (19/5)

Budi menjelaskan, saat ini sudah ada 1,2 juta dosis vaksin AstraZeneca yang sudah didistribusikan ke Jakarta, Jawa Timur, dan Bali. Namun di Jawa Timur dan Bali tidak ada kasus yang meninggal.

Baca juga:
Pengacara Sebut 2 Polisi Jadi Tersangka Penganiayaan Jurnalis Tempo Nurhadi

Sementara itu, Budi menyebut sebetulnya pasien yang meninggal usai divaksin Sinovac jumlahnya lebih banyak. Namun setelah diteliti, mereka meninggal karena penyakit lain, bukan karena vaksin.

“Ada (meninggal karena vaksin Sinovac), malah lebih banyak. Cuma udah diconfirm itu bukan gara-gara vaksin. Komorbid ada yang sakit jantung, ada yang sakit cancer tapi kebetulan dia divaksin,” tuturnya.

Pengacara Sebut 2 Polisi Jadi Tersangka Penganiayaan Jurnalis Tempo Nurhadi

Pengacara Sebut 2 Polisi Jadi Tersangka Penganiayaan Jurnalis Tempo Nurhadi

Pengacara jurnalis Tempo Nurhadi, Fatkhul Khoir, mengatakan dua orang polisi telah menjadi tersangka dalam kasus penganiayaan yang menimpa kliennya.
Pengacara Sebut 2 Polisi Jadi Tersangka Penganiayaan Jurnalis Tempo Nurhadi

Secret-financial — Pengacara jurnalis Tempo Nurhadi, Fatkhul Khoir, mengatakan dua orang polisi telah menjadi tersangka dalam kasus penganiayaan yang menimpa kliennya. Mereka adalah Purwanto dan Firman Subkhi. Nurhadi merupakan wartawan Tempo Surabaya yang menjadi korban kekerasan anggota polisi saat sedang liputan.

“Yang bersangkutan ditetapkan sebagai tersangka sejak Jumat, 7 Mei 2021, sesuai hasil gelar perkara,” kata Fatkhul, Ahad, 9 Mei 2021.

Fatkhul mengapresiasi penyidik Kepolisian Daerah Jawa Timur yang akhirnya menetapkan tersangka. Ia berharap penyidik tidak berhenti pada kedua orang ini saja. Sebab, pelaku penganiayaan terhadap Nurhadi berjumlah belasan orang. “Mudah-mudahan peran pelaku lainnya terungkap dari hasil rekonstruksi,” tutur dia.

Ia mengatakan Purwanto dan Firman diduga merupakan anggota polisi yang turut menganiaya Nurhadi lalu membawanya ke Hotel Arcadia, kawasan Jembatan Merah, Surabaya.

Baca juga:
Prabowo Berhasil Tertibkan Kerja Sama PertahananTravel Gelap Nekat Berangkat saat Larangan Mudik

Menurut Fatkhul, rencana penyidik selanjutnya ialah melaksanakan pemanggilan pada tersangka untuk diperiksa pada Senin, 10 Mei 2021. Selanjutnya pada Selasa, 11 Mei, penyidik akan melakukan rekonstruksi di Gedung Graha Samudera Bumimoro serta Hotel Arcadia dengan melibatkan Nurhadi dan saksi-saksi lain.

Namun Nurhadi mengajukan penundaan jadwal reka ulang pada penyidik. Sebab, pemerintah sedang menerapkan pembatasan arus keluar masuk daerah. Selain itu, tim kuasa hukumnya sedang berada di luar Surabaya sehingga tidak dapat mendampingi proses reka ulang. “Saat ini saya juga sedang berada di luar Surabaya,” kata Nurhadi dalam surat permohonannya.

Nurhadi dianiaya oleh belasan orang saat mendatangi resepsi pernikahan anak bekas pejabat Direktorat Jenderal Pajak Angin Prayitno Aji yang berbesanan dengan perwira menengah polisi, Komisaris Besar Ahmad Yani. Kedatangan Nurhadi dalam upaya Tempo untuk meminta konfirmasi pada Angin atas kasus skandal korupsi pajak yang melibatkannya.

Prabowo Berhasil Tertibkan Kerja Sama Pertahanan

Prabowo Berhasil Tertibkan Kerja Sama Pertahanan

Pengamat militer Binus University Curie Maharani menilai lawatan yang dilakukan Menhan Prabowo Subianto sebagai upaya tertibkan kerja sama pertahanan
Prabowo Berhasil Tertibkan Kerja Sama Pertahanan

Secret-financial Lawatan Prabowo Subianto ke sejumlah negara sejak menjabat sebagai Menteri Pertahanan disebut layak diapresiasi. Pengamat militer Binus University Curie Maharani menilai lawatan yang dilakukan Menteri Pertahanan (Prabowo Subianto) sebagai upaya tertibkan kerja sama pertahanan kepada satu pintu melalui Kementerian Pertahanan.

Curie menuturkan, Prabowo yang menjabat sebagai Menhan periode 2019-2024 mendapati banyak pekerjaan rumah terkait rencana belanja dan kerja sama pertahanan yang belum tuntas dari periode sebelum-sebelumya. Ia mengatakan, lawatan Prabowo ke sejumlah negara seperti Inggris, Rusia, Jepang, hingga Korsel menjadi diplomasi pertahanan untuk memperkuat modernisasi ALUTSISTA.

“Menhan berhasil menertibkan komunikasi dan prosesnya di bawah Kemhan. Dan untuk memperlancar hubungan kita dengan industri luar memang perlu ada intervensi pemerintah lewat diplomasi pertahanan. Perkenalan ini bisa buka potensi kerja sama yang lebih luas lagi,” kata Curie dalam keterangan, Sabtu (8/5).

Ia menambahkan, lawatan Prabowo memungkinkan Indonesia melakukan penjajakan pengadaan alutsista dengan negara produsen. Terutama yang tidak bisa dipenuhi industri pertahanan dalam negeri. Selain itu, Menhan Prabowo juga bisa menawarkan alutsista yang telah diproduksi Indonesia kepada negara sahabat.

Baca juga:
Cara Menambang Bitcoin yang Perlu Kamu PerhatikanCara Daftar Bitcoin untuk Pemula, Cek 3 Situs IniTravel Gelap Nekat Berangkat saat Larangan Mudik

Curie mengatakan, masyarakat Indonesia sangat berharap Prabowo bisa mencapai tahap itu dalam kebijakan alutsista nasional. “Kita harap Prabowo bisa mendobrak kesulitan pengadaan yang dialami pendahulunya,” ujar dia.

Pengamat militer Universitas Paramadina Anton Aliabbas mengatakan, insiden tenggelamnya KRI Nanggala-402 beberapa waktu lalu perlu menjadi pertimbangan Kemenhan dalam pengadaan alutsista. Ia berharap Kemenhan meninjau rencana pembelian alutsista sehingga tidak hanya meprioritaskan kuantitas, tetapi juga kualitas dari alutsista itu sendiri.

“Tidak perlu glorifikasi kita negara pertama beli alutsista apa, tapi standing kita beli alutsista yang battle proven untuk menghindari kejadian yang dialami kapal selam kita,” kata dia.

Sementara, pengamat militer Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi mengatakan, langkah Prabowo ibarat sekali mendayung dua tiga pulau terlampaui. Ia mengatakan, lawatan Prabowo ke negara produsen alutsista layak diapresiasi. Sebab, tujuan lawatan itu untuk kepentingan pertahanan dan keamanan nasional.

“Peranannya sangat strategis dalam menghadapi permasalahan yang ada, terutama agar eskalasi tidak meningkatke arah konflik serta dapat saling memperkuat confidence building measures (CBM), keamanan hingga stabilitas kawasan,” ujar dia.

Travel Gelap Nekat Berangkat saat Larangan Mudik

Travel Gelap Nekat Berangkat saat Larangan Mudik

Masih banyak masyarakat yang tetap nekat ingin berangkat mudik meskipun pemerintah sudah dengan tegas melarang mudik menggunakan travel gelap
Travel Gelap Nekat Berangkat saat Larangan Mudik

Secret-financial — Masih banyak masyarakat yang tetap nekat ingin berangkat mudik meskipun pemerintah sudah dengan tegas melarang mudik menggunakan travel gelap mulai 6 hingga 17 Mei mendatang. Banyak masyarakat yang bahkan menggunakan jasa angkutan travel gelap sebagai moda transportasi menuju kampung halamannya.

Juru bicara Kemenkes Siti Nadia Tarmizi berpendapat sanksi sanksi putar balik bagi pemudik yang nekat sudah cukup. Tetapi jika yang terjaring adalah travel gelap, maka putar balik bukan solusinya.

“Yang pasti putar balik itu salah satu sanksi, sudah jelas orang enggak boleh mudik, kok, masih mau mudik. Apalagi kalau ada travel gelap yang masih nekat, ya, mungkin memang harus ada sanksi yang terkait pidana. Termasuk misalnya mungkin seperti penahanan mobil dan sebagainya,” tegas Nadia.

Ia meminta kepada petugas keamanan di lapangan untuk terus menegakkan aturan-aturan sebagaimana yang telah ditetapkan oleh pemerintah, termasuk pemberian sanksi tepat kepada mereka yang melanggar.

Baca juga:
Sanksi Bagi Pengendara yang Nekat Mudik LebaranCara Menambang Bitcoin yang Perlu Kamu Perhatikan

“Saya rasa TNI/Polri sudah memiliki aturan-aturan terkait. Kita menyesuaikan saja dan tegakkan aturan tersebut. Selain sanksi sosial, ada sanksi pidana yang memang sudah ada ketentuannya,” imbuhnya.

Sanksi pidana untuk penyedia jasa travel gelap memang sudah diatur dalam Pasal 308 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Dalam pasal tersebut, orang yang mengemudikan kendaraan bermotor umum yang tidak memiliki izin penyelenggaraan angkutan orang akan dipidana dengan hukuman penjara selama 2 (dua) bulan, atau denda maksimal Rp 500 ribu.

Selama masa pengetatan hingga larangan mudik, petugas kepolisian di lapangan telah mengamankan banyak travel gelap yang membawa hingga ratusan pemudik.