fbpx
2 Penyidik KPK Terbukti Langgar Kode Etik

2 Penyidik KPK Terbukti Langgar Kode Etik

Dewan Pengawas KPK menyatakan 2 penyidik kasus dugaan suap bansos bersalah melanggar kode etik. Kedua penyidik itu dinilai terbukti mengintimidasi saksi.
2 Penyidik KPK Terbukti Langgar Kode Etik

Secret-financial — Dewan Pengawas KPK menyatakan 2 penyidik kasus dugaan suap bansos bersalah melanggar kode etik. Kedua penyidik itu dinilai terbukti mengintimidasi saksi.

Keputusan itu termuat dalam sidang vonis etik yang digelar Dewas KPK pada Senin (12/7).

“Menyatakan para terperiksa, 1. Mochammad Praswad Nugraha, 2. Muhammad Nor Prayoga bersalah melakukan Pelanggaran kode dan pedoman perilaku berupa perundungan dan pelecehan terhadap pihak lain di dalam dan di luar lingkungan kerja yang diatur dalam pasal 6 ayat (2) huruf b Peraturan Dewan Pengawas Nomor 2 tahun 2020 tentang penegakan kode etik dan pedoman perilaku KPK,” ujar Ketua Majelis Etik Dewas KPK Harjono.

Keduanya yakni M. Praswad Nugraha dan dan Muhammad Nor Prayoga. Praswad kini telah berstatus sebagai pegawai nonaktif karena sebelumnya dinyatakan tak lolos dalam tes wawasan kebangsaan (TWK), sementara Yoga terhitung masih pegawai aktif.

Belum diketahui intimidasi apa yang dilakukan kedua penyidik tersebut. Sidang berjalan secara tertutup kecuali pada saat pembacaan vonis.

Baca juga:
YLKI Tolak Vaksin BerbayarKejagung Kembali Sita Aset Tersangka Kasus Korupsi Asabri

Adapun saksi yang dimaksud dalam perkara ini ialah Agustri Yogasmara alias Yogas. Mantan Senior Assistant Vice President (SAVP) Bank Muamalat Indonesia. Ia yang melaporkan kedua penyidik itu ke Dewas KPK.

Lantaran terbukti bersalah, kedua penyidik itu pun dijatuhi hukuman oleh Dewas KPK.

“Menghukum para terperiksa 1. Mochammad Praswad Nugraha dengan sanksi sedang berupa pemotongan gaji pokok sebesar 10% selama enam bulan,” kata Harjono.

“Muhammad Nor Prayoga dengan sanksi ringan berupa teguran tertulis I dengan masa berlaku hukuman selama tiga bulan,” imbuhnya.

Hukuman tersebut, menurut Harjono telah memperhatikan ketentuan tentang kode etik pedoman perilaku pasal 6 ayat (2) huruf b Peraturan Dewan Pengawas Nomor 2 tahun 2020 tentang kode etik dan pedoman perilaku KPK dan peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

Terkait nama Yogas sebagai pelapor, ia sempat disebut-sebut merupakan operator dari mantan Wakil Ketua Komisi VIII DPR dari PDIP Ihsan Yunus terkait bansos. Ia kemudian membantah hal tersebut.

Baca juga:
Pengacara Sebut 2 Polisi Jadi Tersangka Penganiayaan Jurnalis Tempo Nurhadi
Prabowo Berhasil Tertibkan Kerja Sama Pertahanan

Dalam sidang untuk terdakwa eks Mensos Juliari Batubara pada Senin (31/5), Adi Wahyono selaku eks Kepala Biro Umum Kementerian Sosial mengatakan bahwa Yogas adalah pemilik jatah 400 ribu paket untuk paket bansos ke-7 hingga ke-12 bersama-sama dengan Ihsan Yunus dan adiknya yang bernama Muhamad Rakyan Ikram alias Iman Ikram.

Yogas yang dalam pelaksanaan bansos pada periode April-November 2020 masih bekerja sebagai ‘Senior Assistant Vice President’ Bank Muamalat Indonesia itu hanya mengakui dirinya sebagai perantara vendor.

Yogas membantah pernah menerima fee sekitar Rp 7 miliar dalam pengadaan bansos COVID-19. Ia pun membantah menjadi operator Ihsan Yunus.

YLKI Tolak Vaksin Berbayar

YLKI Tolak Vaksin Berbayar

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menyoroti adanya vaksin Gotong Royong yang berbayar, yang dijual di apotek apotek tertentu.
YLKI Tolak Vaksin Berbayar

Secret-financial — Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menyoroti adanya vaksin Gotong Royong yang berbayar, yang dijual di apotek apotek tertentu. Ketua Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi menyebut, hal itu sangat tidak etis di tengah pandemi yang sedang mengganas.

“Vaksin berbayar harus ditolak,” ujarnya dalam keterangannya kepada JawaPos.com, Senin (12/7).

Menurutnya, kebijakan ini bisa jadi hanya akan makin membuat masyarakat malas untuk melakukan vaksinasi. “Yang digratiskan saja masih banyak yang nggak mau, apalagi suruh bayar,” tuturnya.

Selain itu, lanjutnya, kebijakan tersebut juga membingungkan masyarakat, mengapa ada vaksin berbayar, dan ada vaksin yang gratis. “Dari sisi komunikasi publik, itu sangat jelek,” imbuhnya.

Baca juga:
Thailand Kena Protes Taiwan Gara-gara Vaksin AstraZenecaMenkes Sebut 3 Orang Meninggal Usai Divaksin AstraZeneca

Tulus menuturkan, vaksin yang berbayar juga bisa menimbulkan ketidakpercayaan pada masyarakat, bahwa yang berbayar dianggap kualitasnya lebih baik, dan yang gratis lebih buruk kualitasnya.

Hal ini bertolak belakang jika dibandingkan dengan negara lain, di mana masyarakat yang mau divaksinasi Covid-19 diberikan hadiah oleh pemerintahnya. “Ini dengan maksud agar makin banyak warga negaranya yang mau divaksin. Bukan malah disuruh membayar,” ucapnya.

Dengan denikian, pihaknya mendesak agar vaksin gotong royong berbayar untuk kategori individu dibatalkan. “Kembalikan pada kebijakan semula, yang membayar adalah pihak perusahaan, bukan individual,” pungkasnya.

Polri Usut 3.000 Pinjol Tak Berizin dan Meresahkan Masyarakat

Polri Usut 3.000 Pinjol Tak Berizin dan Meresahkan Masyarakat

Bareskrim Polri tengah usut 3.000 ribuan penyedia layanan pinjaman online atau pinjol ilegal yang beroperasi di Indonesia.
Polri Usut 3.000 Pinjol Tak Berizin dan Meresahkan Masyarakat

Secret-financial —  Bareskrim Polri tengah usut 3.000 ribuan penyedia layanan pinjaman online atau pinjol ilegal yang beroperasi di Indonesia. Wakil Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Komisaris Besar Whisnu Hermawan Februanto mengatakan, berdasarkan informasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), ada sekitar 3.000 penyedia layanan pinjaman daring yang tidak terdaftar.

“Masih ada 3.000 lebih ilegal atau tidak terdaftar di OJK. Inilah hal-hal yang menjadi perhatian Polri untuk bisa mengungkap perkara-perkara yang meresahkan masyarakat. Sama seperti kasus preman, ini kasus pinjol pun juga meresahkan,” ujar Whisnu melalui konferensi pers daring pada 17 Juni 2021.

Saking meresahkannya, kata Whisnu, Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Komisaris Jenderal Agus Andrianto telah mengeluarkan surat telegram internal ke seluruh jajaran untuk mengungkap perkara pinjaman daring ilegal.

Sebab, tak sedikit korban yang melapor lantaran mendapat teror dari penyedia layanan pinjol tersebut. Mulai dari meneror dengan mengirim pesan berantai hingga ke keluarga dan teman korban, hingga mengancam dengan menyebar foto vulgar maupun foto rekayasa korban di media sosial. “Bahkan sampai ada yang stres akibat pinjam yang tidak benar ini. Makanya ini supaya tidak ada lagi masyarakat yang dirundung, dilakukan kasar di media sosial ataupun di keluarga,” kata Whisnu.

Baca juga: Hati-hati Maraknya Iklan Pinjaman Online di Masa Pandemi Virus Corona
Ini Kategori Sekolah yang Akan Dikenakan PPN

Ini Kategori Sekolah yang Akan Dikenakan PPN

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan memastikan bahwa pemerintah akan mengenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada jasa pendidikan. Namun, hanya kategori sekolah tertentu yang akan dikenakan PPN.

Secret-financial — Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan memastikan bahwa pemerintah akan mengenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada jasa pendidikan. Namun, hanya kategori sekolah tertentu yang akan dikenakan PPN.

Adapun rencana pengenaan PPN pada sekolah itu tertuang dalam revisi kelima Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Kemenkeu, Neilmaldrin Noor menjelaskan bahwa tidak semua jasa pendidikan akan dikenai tarif PPN.

Baca juga:
Sandiaga Uno Sebut Bima Destinasi Wisata Baru di Indonesia
Thailand Kena Protes Taiwan Gara-gara Vaksin AstraZeneca

“Yang namanya jasa pendidikan rentangnya luas sekali, jasa pendidikan yang mana? Jasa pendidikan yang mengutip iuran dengan batasan tertentu yang akan dikenakan PPN,” kata Neilmaldrin saat media briefing pajak, Senin (14/6).

Dia melanjutkan, pengenaan tarif PPN sektor ini akan dikecualikan untuk jasa pendidikan yang mengemban misi sosial, kemanusiaan, dan yang dinikmati masyarakat banyak pada umumnya, misalnya sekolah negeri.

“Tapi jelas jasa pendidikan yang bersifat komersial dalam batasan tertentu akan dikenai PPN,” tuturnya.

Meski demikian, ia tak menjelaskan batasan iuran tertentu pada sekolah yang akan dikenakan PPN. Menurutnya, hal ini akan dibahas lebih lanjut antara pemerintah dan DPR.

Adapun RUU KUP tersebut hingga saat ini belum dibahas bersama dengan DPR. Sehingga, pemerintah belum menetapkan berapa batasan tarif iuran pendidikan yang akan dikenai PPN.

“Kita tidak mungkin membuat jasa pendidikan ini, kemudian masyarakat kebanyakan tidak bisa mengakses pendidikan, itu tidak mungkin pemerintah melakukan hal itu. Bagaimana mungkin? Sementara APBN saja sekarang bekerja, memberikan 20 persen dari budget kita kepada sektor pendidikan,” pungkasnya.

Thailand Kena Protes Taiwan Gara-gara Vaksin AstraZeneca

Thailand Kena Protes Taiwan Gara-gara Vaksin AstraZeneca

Thailand meyakinkan tidak menghalang-halangi ekspor vaksin virus corona AstraZeneca. Pernyataan itu dilontarkan setelah Taiwan menyebut Negeri Gajah Putih

Secret-financial — Thailand meyakinkan tidak menghalang-halangi ekspor vaksin virus corona AstraZeneca. Pernyataan itu dilontarkan setelah Taiwan menyebut Negeri Gajah Putih itu menyimpan sendiri vaksin virus corona yang di produksinya.

Sebelumnya pada Jumat kemarin, 11 Juni 2021, Presiden Taiwan Tsai Ing-wen mengatakan pihaknya telah memesan 10 juta dosis vaksin virus corona dari AstraZeneca. Vaksin pesanan Taiwan itu, sebagian besar diproduksi di Thailand. Namun Thailand memberikan vaksin-vaksin itu pada kelompok prioritas di negara itu.

“Thailand tidak menghalang-halangi ekspor AstraZeneca. Ini hanya persoalan produsen dalam mengaturnya,” kata Wakil Juru Bicara Pemerintah Thailand, Traisuree Taisaranakul, Sabtu, 12 Juni 2021.

Dalam keterangannya, Traisuree tidak menjelaskan detail produsen yang dimaksud, apakah AstraZeneca atau manufaktur di Thailand, yakni Siam Bioscience. Kementerian Kesehatan Thailand belum mau berkomentar mengenai hal ini. Bungkam juga dilakukan oleh AstraZeneca dan Siam Bioscience.

Baca juga:
Airlangga Hartarto Gandeng UI dan UPH untuk Persiapan KTT G20Restrukturisasi Jiwasraya Bakal Menekan Pamor Industri Asuransi

Taiwan dan Thailand sama-sama sedang menghadapi gelombang kenaikan angka positif Covid-19 dalam beberapa pekan terakhir. Padahal berbulan-bulan sebelumnya, kedua negara itu sukses menangani pandemi Covid-19.

Filipina mengatakan pada bulan ini mengalami keterlambatan penerimaan vaksin virus corona AstraZeneca yang diproduksi di Thailand. Malaysia juga mengatakan juga bakal mengalami keterlambatan.

Sekitar 200 juta dosis vaksin virus corona AstraZeneca untuk wilayah Asia Tenggara bergantung pada produksi di Siam Bioscience. Ini adalah sebuah perusahaan milik Raja Thailand, yang membuat vaksin untuk pertama kali.

Kejagung Kembali Sita Aset Tersangka Kasus Korupsi Asabri

Kejagung Kembali Sita Aset Tersangka Kasus Korupsi Asabri

Tim Jaksa Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung (Kejagung) kembali melakukan tindakan sita barang bukti dalam Perkara
Kejagung Kembali Sita Aset Tersangka Kasus Korupsi Asabri

Secret-financial — Tim Jaksa Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung (Kejagung) kembali melakukan tindakan sita barang bukti dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Keuangan dan Dana Investasi di PT. Asuransi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ASABRI) yang diduga menyebabkan kerugian keuangan negara kurang lebih Rp 23 Triliun (dua puluh tiga triliun rupiah).

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung, Leonard Eben Ezer mengungkap, kali ini penyitaan aset milik Tersangka yang berhasil disita dalam perkara tersebut yakni aset-aset milik dan atau yang terkait Tersangka BTS berupa 151 (seratus lima puluh satu) bidang tanah dengan luas sekitar 2.972.066 M2 yang terletak di Desa Sepayung, Kecamatan PlampangKabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. 

“Penyitaan 151 (seratus lima puluh satu) bidang tanah tersebut telah mendapatkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor: 194/Pen.Pid/2021/PN.Sbw tanggal 18 Mei 2021, yang pada pokoknya memberikan izin kepada Penyidik dari Kejaksaan Agung untuk melakukan penyitaan terhadap tanah dan / atau bangunan di Desa Sepayung, Kecamatan Plampang Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat,”kata dia dalam keterangan persnya, Jumat (21/5).

Terhadap aset-aset para Tersangka yang telah disita tersebut, selanjutnya akan dilakukan penaksiran atau taksasi oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) guna diperhitungkan sebagai penyelamatan kerugian keuangan negara didalam proses selanjutnya. 

Mahfud: Pembangunan Papua Dilakukan Tanpa Kekerasan

Mahfud: Pembangunan Papua Dilakukan Tanpa Kekerasan

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD mengungkap upaya pemerintah melakukan bijakan penanganan pembangunan Papua secara umum.
Mahfud: Pembangunan Papua Dilakukan Tanpa Kekerasan

Secret-financial — Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD mengungkap upaya pemerintah melakukan bijakan penanganan pembangunan Papua secara umum. Hal itu dilakukan dengan tetap menggunakan pendekatan kesejahteraan, pendekatan damai, tanpa kekerasan dan tanpa senjata.

“Pertama, pemerintah menerapkan Inpres Nomor 9/2020 yang berisi instruksi penanganan Papua dengan pendekatan kesejahteraan melalui pembangunan yang komprehensif dan multidimensi”. Ujar Mahfud dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta Pusat, Rabu (19/5).

Menurut Mahfud, kebijakan itu dalam tataran teknisnya merupakan afirmasi yang di antaranya berupa dana otonomi khusus (Otsus) hingga afirmasi di bidang politik dan pendidikan. Dana Otsus di Papua, kata Mahfud, diberikan sebesar 2 persen dari DAU dan tahun depan direncanakan menjadi 2,2 persen dari DAU.

“Yang itu berarti menurut perhitungan Pak Rizal Ramli dalam sebuah acara televisi, kira-kira kalau dirata-ratakan, belanja untuk setiap orang Papua itu sebesar 17 kali lebih besar dari rata-rata untuk orang di luar Papua,” katanya.

Baca juga:
Menkes Sebut 3 Orang Meninggal Usai Divaksin AstraZeneca
Pengacara Sebut 2 Polisi Jadi Tersangka Penganiayaan Jurnalis Tempo Nurhadi

Kemudian ada peluang-peluang politik khusus yang diberikan pemerintah dalam rangka afirmasi. Antara lain gubernur dan wakil gubernur di Papua dan Papua Barat harus orang asli Papua. Kebijakan ini tidak ada di daerah lain. 

“DPRD Papua juga diberi kuota, bahwa 25 persen harus orang asli Papua. Itu afirmasi,” ucap Mahfud.

Di bidang pendidikan, pemerintahan juga punya program Adik Papua atau Saudara Papua. Orang Papua yang mau masuk universitas terbaik di Indonesia itu bisa diterima dengan perlakuan khusus.

“Mau ke UI, ITB, UGM, Undip, Unhas, IPB, dan seterusnya, dengan sekadar rekomendasi dan syarat formalitas lulusan SMA formal, tanpa ikut tes yang umum karena diberi data program Saudara Papua atau kita menyebutnya Adik Papua,” jelasnya.

Dalam hal bekerja di pemerintahan, tutur Mahfud MD, presiden juga sudah menegaskan agar semua instansi pemerintah baik pusat maupun daerah, baik kementerian maupun lembaga, agar merekrut orang asli Papua untuk bekerja. Menurut dia, rekrutmen pegawai negeri di seluruh Indonesia harus memberi perlakuan khusus kepada orang Papua.

Menkes Sebut 3 Orang Meninggal Usai Divaksin AstraZeneca

Menkes Sebut 3 Orang Meninggal Usai Divaksin AstraZeneca

Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menyebut ada 3 orang meninggal usai divaksin AstraZeneca. Namun belum diketahui apa penyebab meninggalnya ketiga orang tersebut.
Menkes Sebut 3 Orang Meninggal Usai Divaksin AstraZeneca

Secret-financial — Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menyebut ada 3 orang meninggal usai divaksin AstraZeneca. Namun belum diketahui apa penyebab meninggalnya ketiga orang tersebut.

“AstraZeneca juga kemarin ada 3 orang (meninggal). Tapi sedang diteliti, ada komite KIPI-nya kan di daerah sama nasional, apakah itu meninggalnya gara-gara vaksin,” ujar Budi saat meninjau vaksinasi lansia di RSUD Otto Iskandar Dinata, Soreang, Bandung, Selasa (19/5)

Budi menjelaskan, saat ini sudah ada 1,2 juta dosis vaksin AstraZeneca yang sudah didistribusikan ke Jakarta, Jawa Timur, dan Bali. Namun di Jawa Timur dan Bali tidak ada kasus yang meninggal.

Baca juga:
Pengacara Sebut 2 Polisi Jadi Tersangka Penganiayaan Jurnalis Tempo Nurhadi

Sementara itu, Budi menyebut sebetulnya pasien yang meninggal usai divaksin Sinovac jumlahnya lebih banyak. Namun setelah diteliti, mereka meninggal karena penyakit lain, bukan karena vaksin.

“Ada (meninggal karena vaksin Sinovac), malah lebih banyak. Cuma udah diconfirm itu bukan gara-gara vaksin. Komorbid ada yang sakit jantung, ada yang sakit cancer tapi kebetulan dia divaksin,” tuturnya.

Pengacara Sebut 2 Polisi Jadi Tersangka Penganiayaan Jurnalis Tempo Nurhadi

Pengacara Sebut 2 Polisi Jadi Tersangka Penganiayaan Jurnalis Tempo Nurhadi

Pengacara jurnalis Tempo Nurhadi, Fatkhul Khoir, mengatakan dua orang polisi telah menjadi tersangka dalam kasus penganiayaan yang menimpa kliennya.
Pengacara Sebut 2 Polisi Jadi Tersangka Penganiayaan Jurnalis Tempo Nurhadi

Secret-financial — Pengacara jurnalis Tempo Nurhadi, Fatkhul Khoir, mengatakan dua orang polisi telah menjadi tersangka dalam kasus penganiayaan yang menimpa kliennya. Mereka adalah Purwanto dan Firman Subkhi. Nurhadi merupakan wartawan Tempo Surabaya yang menjadi korban kekerasan anggota polisi saat sedang liputan.

“Yang bersangkutan ditetapkan sebagai tersangka sejak Jumat, 7 Mei 2021, sesuai hasil gelar perkara,” kata Fatkhul, Ahad, 9 Mei 2021.

Fatkhul mengapresiasi penyidik Kepolisian Daerah Jawa Timur yang akhirnya menetapkan tersangka. Ia berharap penyidik tidak berhenti pada kedua orang ini saja. Sebab, pelaku penganiayaan terhadap Nurhadi berjumlah belasan orang. “Mudah-mudahan peran pelaku lainnya terungkap dari hasil rekonstruksi,” tutur dia.

Ia mengatakan Purwanto dan Firman diduga merupakan anggota polisi yang turut menganiaya Nurhadi lalu membawanya ke Hotel Arcadia, kawasan Jembatan Merah, Surabaya.

Baca juga:
Prabowo Berhasil Tertibkan Kerja Sama PertahananTravel Gelap Nekat Berangkat saat Larangan Mudik

Menurut Fatkhul, rencana penyidik selanjutnya ialah melaksanakan pemanggilan pada tersangka untuk diperiksa pada Senin, 10 Mei 2021. Selanjutnya pada Selasa, 11 Mei, penyidik akan melakukan rekonstruksi di Gedung Graha Samudera Bumimoro serta Hotel Arcadia dengan melibatkan Nurhadi dan saksi-saksi lain.

Namun Nurhadi mengajukan penundaan jadwal reka ulang pada penyidik. Sebab, pemerintah sedang menerapkan pembatasan arus keluar masuk daerah. Selain itu, tim kuasa hukumnya sedang berada di luar Surabaya sehingga tidak dapat mendampingi proses reka ulang. “Saat ini saya juga sedang berada di luar Surabaya,” kata Nurhadi dalam surat permohonannya.

Nurhadi dianiaya oleh belasan orang saat mendatangi resepsi pernikahan anak bekas pejabat Direktorat Jenderal Pajak Angin Prayitno Aji yang berbesanan dengan perwira menengah polisi, Komisaris Besar Ahmad Yani. Kedatangan Nurhadi dalam upaya Tempo untuk meminta konfirmasi pada Angin atas kasus skandal korupsi pajak yang melibatkannya.

Prabowo Berhasil Tertibkan Kerja Sama Pertahanan

Prabowo Berhasil Tertibkan Kerja Sama Pertahanan

Pengamat militer Binus University Curie Maharani menilai lawatan yang dilakukan Menhan Prabowo Subianto sebagai upaya tertibkan kerja sama pertahanan
Prabowo Berhasil Tertibkan Kerja Sama Pertahanan

Secret-financial Lawatan Prabowo Subianto ke sejumlah negara sejak menjabat sebagai Menteri Pertahanan disebut layak diapresiasi. Pengamat militer Binus University Curie Maharani menilai lawatan yang dilakukan Menteri Pertahanan (Prabowo Subianto) sebagai upaya tertibkan kerja sama pertahanan kepada satu pintu melalui Kementerian Pertahanan.

Curie menuturkan, Prabowo yang menjabat sebagai Menhan periode 2019-2024 mendapati banyak pekerjaan rumah terkait rencana belanja dan kerja sama pertahanan yang belum tuntas dari periode sebelum-sebelumya. Ia mengatakan, lawatan Prabowo ke sejumlah negara seperti Inggris, Rusia, Jepang, hingga Korsel menjadi diplomasi pertahanan untuk memperkuat modernisasi ALUTSISTA.

“Menhan berhasil menertibkan komunikasi dan prosesnya di bawah Kemhan. Dan untuk memperlancar hubungan kita dengan industri luar memang perlu ada intervensi pemerintah lewat diplomasi pertahanan. Perkenalan ini bisa buka potensi kerja sama yang lebih luas lagi,” kata Curie dalam keterangan, Sabtu (8/5).

Ia menambahkan, lawatan Prabowo memungkinkan Indonesia melakukan penjajakan pengadaan alutsista dengan negara produsen. Terutama yang tidak bisa dipenuhi industri pertahanan dalam negeri. Selain itu, Menhan Prabowo juga bisa menawarkan alutsista yang telah diproduksi Indonesia kepada negara sahabat.

Baca juga:
Cara Menambang Bitcoin yang Perlu Kamu PerhatikanCara Daftar Bitcoin untuk Pemula, Cek 3 Situs IniTravel Gelap Nekat Berangkat saat Larangan Mudik

Curie mengatakan, masyarakat Indonesia sangat berharap Prabowo bisa mencapai tahap itu dalam kebijakan alutsista nasional. “Kita harap Prabowo bisa mendobrak kesulitan pengadaan yang dialami pendahulunya,” ujar dia.

Pengamat militer Universitas Paramadina Anton Aliabbas mengatakan, insiden tenggelamnya KRI Nanggala-402 beberapa waktu lalu perlu menjadi pertimbangan Kemenhan dalam pengadaan alutsista. Ia berharap Kemenhan meninjau rencana pembelian alutsista sehingga tidak hanya meprioritaskan kuantitas, tetapi juga kualitas dari alutsista itu sendiri.

“Tidak perlu glorifikasi kita negara pertama beli alutsista apa, tapi standing kita beli alutsista yang battle proven untuk menghindari kejadian yang dialami kapal selam kita,” kata dia.

Sementara, pengamat militer Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi mengatakan, langkah Prabowo ibarat sekali mendayung dua tiga pulau terlampaui. Ia mengatakan, lawatan Prabowo ke negara produsen alutsista layak diapresiasi. Sebab, tujuan lawatan itu untuk kepentingan pertahanan dan keamanan nasional.

“Peranannya sangat strategis dalam menghadapi permasalahan yang ada, terutama agar eskalasi tidak meningkatke arah konflik serta dapat saling memperkuat confidence building measures (CBM), keamanan hingga stabilitas kawasan,” ujar dia.

Travel Gelap Nekat Berangkat saat Larangan Mudik

Travel Gelap Nekat Berangkat saat Larangan Mudik

Masih banyak masyarakat yang tetap nekat ingin berangkat mudik meskipun pemerintah sudah dengan tegas melarang mudik menggunakan travel gelap
Travel Gelap Nekat Berangkat saat Larangan Mudik

Secret-financial — Masih banyak masyarakat yang tetap nekat ingin berangkat mudik meskipun pemerintah sudah dengan tegas melarang mudik menggunakan travel gelap mulai 6 hingga 17 Mei mendatang. Banyak masyarakat yang bahkan menggunakan jasa angkutan travel gelap sebagai moda transportasi menuju kampung halamannya.

Juru bicara Kemenkes Siti Nadia Tarmizi berpendapat sanksi sanksi putar balik bagi pemudik yang nekat sudah cukup. Tetapi jika yang terjaring adalah travel gelap, maka putar balik bukan solusinya.

“Yang pasti putar balik itu salah satu sanksi, sudah jelas orang enggak boleh mudik, kok, masih mau mudik. Apalagi kalau ada travel gelap yang masih nekat, ya, mungkin memang harus ada sanksi yang terkait pidana. Termasuk misalnya mungkin seperti penahanan mobil dan sebagainya,” tegas Nadia.

Ia meminta kepada petugas keamanan di lapangan untuk terus menegakkan aturan-aturan sebagaimana yang telah ditetapkan oleh pemerintah, termasuk pemberian sanksi tepat kepada mereka yang melanggar.

Baca juga:
Sanksi Bagi Pengendara yang Nekat Mudik LebaranCara Menambang Bitcoin yang Perlu Kamu Perhatikan

“Saya rasa TNI/Polri sudah memiliki aturan-aturan terkait. Kita menyesuaikan saja dan tegakkan aturan tersebut. Selain sanksi sosial, ada sanksi pidana yang memang sudah ada ketentuannya,” imbuhnya.

Sanksi pidana untuk penyedia jasa travel gelap memang sudah diatur dalam Pasal 308 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Dalam pasal tersebut, orang yang mengemudikan kendaraan bermotor umum yang tidak memiliki izin penyelenggaraan angkutan orang akan dipidana dengan hukuman penjara selama 2 (dua) bulan, atau denda maksimal Rp 500 ribu.

Selama masa pengetatan hingga larangan mudik, petugas kepolisian di lapangan telah mengamankan banyak travel gelap yang membawa hingga ratusan pemudik.

Sanksi Bagi Pengendara yang Nekat Mudik Lebaran

Sanksi Bagi Pengendara yang Nekat Mudik Lebaran

Periode pelarangan sanksi aktivitas mudik Lebaran, Surat Edaran (SE) Ketua Satgas Covid-19 Nomor 13 Tahun 2021 tentang Peniadaan Mudik Hari Raya Idul Fitri

Secret-financial – Periode pelarangan sanksi aktivitas mudik Lebaran dimulai dari Kamis (6/5/2021) hingga Minggu (17/5/2021). 

Hal ini sesuai dengan Surat Edaran (SE) Ketua Satgas Covid-19 Nomor 13 Tahun 2021 tentang Peniadaan Mudik Hari Raya Idul Fitri dan Upaya Pengendalian Penyebaran Covid-19 Selama Bulan Ramadhan 1442 H. 

Dalam upaya menyukseskannya, sebanyak 381 titik penyekatan yang ada di Sumatera Selatan hingga Bali pun akan beroperasi, sejalan dengan Operasi Ketupat 2021 Korlantas Polri.

“Pada wilayah hukum Polda Metro Jaya sendiri, kami sudah menyiapkan 31 titik pos pengamanan dan penyekatan, sehingga tidak akan ada yang bisa lolos untuk mudik,” kata Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Sambodo Purnomo Yogo saat dihubungi, Rabu (5/4/2021). 

Pengendara atau masyarakat yang masih nekat melakukan mudik akan diberikan sanksi berupa putar balik, denda, ataupun pidana, terkhusus untuk mobil pribadi yang jadi travel gelap. 

Baca juga:
Mahasiswi UBSI Pontianak Raih Prestasi Saat PandemiEkonomi Indonesia Lebih Baik dari Negara LainSri Mulyani: Penanganan Covid-19 Masih Belum Selesai

“Kita tetap kedepankan sisi humanis (saat melakukan tindakan hukum). Secara umum, putar balik masih jadi hukuman atau sanksi bagi yang masih nekat,” kata dia. 

“Tapi, pada suatu kasus tertentu, bisa dikenakan pidana atau tilang. Ini biasanya kalau pengendara ngotot atau menjadi travel gelap,” kata Sambodo.

Lebih rinci, berikut sanksi bagi masyarakat atau pengendara yang nekat melakukan aktivitas mudik selama periode larangan mudik Lebaran 2021: 

1. Mobil pribadi. Sanksi yang dikenakan ialah putar balik, sebagaimana tercantum dalam SE Nomor 13 Tahun 2021. 

2. Mobil pribadi yang angkut penumpang (dipungut biaya alias travel gelap). Dikenakan Pasal 308 UU Nomor 22 Tahun 2009 yaitu pidana kurungan dua bulan atau denda Rp 500.000. 

3. Mobil angkutan barang yang mengangkut penumpang. Pelaku bakal dikenakan pidana kurungan paling lama satu bulan atau denda Rp 250.000. Kecuali, dengan alasan seperti dimaksud dalam Pasal 137 ayat (4) huruf a, huruf b, dan huruf c. 

Sementara itu, travel gelap yang bukan dari mobil pribadi tetap akan dikenakan hukuman sebagaimana nomor dua (2). Berikut kategori travel gelap: 

– Kendaraan tidak memiliki izin trayek 

– Tidak memiliki izin tidak dalam trayek 

– Tidak memiliki izin angkutan barang khusus dan alat berat 

– Menyimpang dari izin yang ditentukan

Mahasiswi UBSI Pontianak Raih Prestasi Saat Pandemi

Mahasiswi UBSI Pontianak Raih Prestasi Saat Pandemi

Dua mahasiswi semester 4 dan 6 kampus UBSI (Universitas Bina Sarana Informatika) Kampus Pontianak, Marinja dan Juniarti mendapatkan prestasi di bidang entertain.
Mahasiswi UBSI Pontianak Raih Prestasi Saat Pandemi

Secret-financial — Penerapan pembatasan kegiatan di kampus tentunya membawa berbagai macam dampak di sisi mahasiswa. Apalagi mahasiswa yang terbiasa aktif dan gemar mengikuti lomba-lomba untuk mendapatkan prestasi. Sebagian besar perlombaan batal dan tidak digelar. Hal itu menyebabkan mahasiswa sulit untuk mendapatkan prestasi. 

Namun, dari hal tersebut merubah pelaksanaan perlombaan terselenggara secara online yang menjadi peluang tersendiri bagi mahasiswa untuk mendapatkan prestasi. 

Dua mahasiswi semester 4 dan 6 kampus UBSI (Universitas Bina Sarana Informatika) Kampus Pontianak, Marinja dan Juniarti mendapatkan prestasi di bidang entertain.

Mereka membuktikan, bahwa pandemi Covid-19 bukan menjadi penghalang untuk meraiah prestasi. Terbukti, keduanya di tahun 2021 ini berhasil menyabet prestasi dari kejuaraan model bergengsi. 

Bahkan Juniarti berhasil meraih prestasi di dua kategori sekaligus, yakni Juara 1 kategori TOP Model dan Juara II Kategori Umum dari ajang Pemilihan TOP Model Indonesia yang diselenggarakan salah satu EO di Banten.

Baca juga:
Ekonomi Indonesia Lebih Baik dari Negara LainSri Mulyani: Penanganan Covid-19 Masih Belum Selesai

Marinja juga yang merupakan mahasiswa Prodi Sistem Informasi semester empat Universitas BSI Kampus Pontianak berhasil meraih Juara I di ajang Pinlok Idol 2021 pada tanggal 30 April 2021.

Sebagai informasi, Pinlok Idol ini merupakan ajang bergengsi pencarian bakat menyanyi di Kota Pontianak. Marinja berhasil menyingkirkan 16 peserta lain dan keluar sebagai juara satu. Tentunya, ini merupakan prestasi yang membanggakan untuk Marinja. 

Dua prestasi di atas membuktikan bahwa pandemi bukanlah halangan bagi mahasiswa Universitas BSI Kampus Pontianak untuk mendulang prestasi.“Saat ini prestasi bisa didapat dimana saja dan kapan saja. Pandemi Covid-19 membawa berkah sendiri untuk mahasiswa yang senang ikut kompetisi dan perlombaan. Karena banyak EO (Event Organizer) yang mengadakan kompetisi secara daring baik skala lokal hingga nasional,” ungkap Juniarti dalam rilis yang diterima, Selasa (4/5). 

Hal senada disampaikan Marinja. Ia mengatakan pandemi bukanlah alasan untuk berdiam diri dan bermalas-malasan. “Sebagai mahasiswa kita harus kreatif dan inovatif untuk terus beraktivitas. Tidak boleh menyerah dengab keadaan karena kita tidak tahu kapan ini akan berakhir,” tuturnya.

Yoki Firmansyah selaku staf Warek II Bidang Non Akademik Universitas BSI Kampus Pontianak mengatakan, pihaknya sangat mengapresiasi atas raihan kedua mahasiswanya. Hal ini membuktikan bahwa pandemi bukan sebuah hambatan, hanya memang membutuhkan usaha ekstra untuk meraih prestasi disaat seperti ini. 

“Aktifnya Juniarti dan Marinja ini dapat memberikan pengaruh positif kepada mahasiswa lain agar berlomba-lomba untuk meraih prestasi walaupun dimasa sulit seperti ini,” kata Yoki. 

Ekonomi Indonesia Lebih Baik dari Negara Lain

Ekonomi Indonesia Lebih Baik dari Negara Lain

Pemerintah menyebut pertumbuhan ekonomi pada kuartal satu 2021 menunjukan pemulihan ekonomi Indonesia sudah solid dan konsisten.

Secret-financial – Pemerintah menyebut pertumbuhan ekonomi pada kuartal satu 2021 menunjukan pemulihan ekonomi Indonesia sudah solid dan konsisten. Tercatat ekonomi domestik periode Januari sampai Maret 2021 kontraksi 0,74 persen.

Staf Ahli Bidang Pengeluaran Negara Kementerian Keuangan Kunta Wibawa Dasa Nugraha mengatakan beberapa indikator ekonomi pada Januari sampai Februari 2021 masih ada beberapa yang merah. Namun pada Maret 2021 sudah mulai hijau, ini menunjukkan perekonomian Indonesia sudah menunjukkan tren pemulihan yang diharapkan.

“Dibandingkan dengan negara-negara lain hampir rata-rata negara itu kuartal satunya sudah meningkat tapi Indonesia termasuk lebih baik dibandingkan negara lain,” ujarnya saat acara Diskusi Forum Merdeka Barat 9 (FMB9) bertema Kabar Penyerapan Dana PEN 2021 secara virtual, Kamis (6/5).

Baca juga:
Mendag: Belajar Online Jadi Kebangkitan buat RI, Kenapa?Sri Mulyani: Penanganan Covid-19 Masih Belum Selesai

Dia pun berharap pertumbuhan ekonomi pada kuartal II 2021 akan jauh lebih baik. Sehingga pada tahun ini pertumbuhan ekonomi Indonesia kisaran 4,5 sampai dengan 5,3 persen.

Tercatat pada kuartal II 2020 ekonomi Indonesia terjun bebas terkontraksi minus 5,3 persen. Namun perbaikan terus ditunjukan pada kuartal III dan IV 2020, ekonomi berada kisaran dua persen dan menunjukan perbaikan kembali pada kuartal satu 2021.

“Pertumbuhan ekonomi kuartal I 2021 minus 0,74 persen ini menunjukkan bahwa pemulihan ekonomi kita itu sudah solid dan konsisten,” ucapnya.

Sementara Direktur Riset CORE Indonesia Piter Abdullah menambahkan pertumbuhan ekonomi kuartal satu 2021 telah menunjukan perbaikan secara konsisten. Meski masih mengalami kontraksi, namun ekonomi domestik masih bisa tumbuh lebih baik jika dibandingkan periode sama tahun lalu.

“Tadinya saya perkirakan minus satu persen ternyata justru lebih baik kisaran 0,74 persen dan ini kita yakini output yang ke depan akan terus membaik ada percepatan,” ucapnya.

Baca juga: Jokowi Minta Pemda Buat Program Padat Karya untuk Buka Lapangan Kerja

Piter juga meyakini pertumbuhan ekonomi kuartal II 2021 perekonomian domestik akan sudah mulai kembali positif. Hal ini didorong adanya beberapa indikator yang menunjukan perbaikan dan peran pemerintah dalam memberikan stimulus dalam menggerakan roda ekonomi.

“Misal untuk PPnBM kendaraan bermotor, PPN properti dan ini disupport sekali oleh otoritas Bank Indonesia dan OJK. Bank Indonesia melonggarkan memberikan uang muka sampai nol persen. Demikian juga OJK yang support dengan kebijakan pelonggaran, sehingga apa yang terjadi adalah sudah mulai muncul daerah masyarakat agar belanja,” ucapnya.