fbpx
Polri Imbau Anggota Tak Gunakan Kekerasan Ketika Larang Masyarakat Mudik

Polri Imbau Anggota Tak Gunakan Kekerasan Ketika Larang Masyarakat Mudik

Polri imbau seluruh anggota yang bertugas selama Operasi Ketupat 2021 untuk tidak menggunakan kekerasan ketika melarang masyarakat pergi mudik.
Polri Imbau Anggota Tak Gunakan Kekerasan Ketika Larang Masyarakat Mudik

Secret-financial —  Polri imbau seluruh anggota yang bertugas selama Operasi Ketupat 2021 untuk tidak menggunakan kekerasan ketika melarang masyarakat pergi mudik. 

Hal itu diungkapkan Kepala Biro Pembinaan Operasi Sops Polri Brigadir Jenderal Roma Hutajulu dalam agenda diskusi daring bertajuk ‘Tetap Lebaran Meski Mudik Ditiadakan’. 

“Dalam pelaksanaan Operasi Ketupat 2021, ada tiga cara bertindak ‘Mudik Dilarang’ yakni seluruh tindakan bersifat represif humanis, dilarang menggunakan kekerasan dalam kegiatan penegakan kebijakan larangan mudik, dan petugas dilarang memeriksa kelengkapan surat kendaraan,” ujar Roma pada Senin, 12 April 2021.

Baca juga:
Masyarakat yang Mudik Dikarantina Lima HariKPK Diminta Usut Pengadaan Bus di Kemenhub
Mahfud Terangkan Alasan KPK tak Terlibat di Satgas BLBIOrangtua Diminta Tak Paksa Anak Puasa Jika Tak Kuat

Roma menjelaskan, pihaknya membagi keseluruhan operasi menjadi tiga fase. Yakni sebelum, selama, dan sesudah Operasi Ketupat 2021. Untuk sebelum, Polri akan melakukan imbauan masif terkait kebijakan larang mudik lebaran 2021.

Selain itu, melakukan penyekatan di 333 titik sebagai antisipasi pemudik yang mendahului, memeriksa surat kesehatan dan penyediaan rapid test di wilayah perbatasan, dan putar balik bagi kendaraan yang tidak membawa surat kesehatan.

Di selama Operasi Ketupat 2021, Polri bakal memutar balik seluruh kendaraan, melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan umum karena dikhawatirkan menyelundupkan penumpang dan menutup jalur tol dan non tol bagi kendaraan kecuali pengangkat logistik, BBM, sembako, dan yang dikecualikan.

Kemudian pada sesudah Operasi Ketupat 2021, Polri bakal menyekat wilayah perbatasan sebagai antisipasi kedatangan masyarakat di daerah yang akan ke Jakarta atau kota besar lainnya.

KPK Diminta Usut Pengadaan Bus di Kemenhub

KPK Diminta Usut Pengadaan Bus di Kemenhub

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta usut dugaan korupsi proyek pengadaan 1000 bus bantuan untuk Pemerintah Daerah di 34 Provinsi
KPK Diminta Usut Pengadaan Bus di Kemenhub

Secret-financial — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta usut dugaan korupsi proyek pengadaan 1000 bus bantuan untuk Pemerintah Daerah di 34 Provinsi yang dilakukan Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Hal itu sebagaimana dikatakan Koordinator Nasional Angkatan Muda Peduli Bangsa (AMPB) Jhosua Silalahi.

AMPB menggelar unjuk rasa di depan gedung KPK, Senin (12/4). Mereka meminta KPK segera menelusuri perkara yang diduga merugikan negara hingga triliunan rupiah berkenaan dengan pengadaan bus BRT (Bus Rapid Transit) yang kini mangkrak karena tak layak pakai.

Dalam orasinya, Jhosua mengungkapkan bahwa kasus proyek pengadaan Bus BRT di Kemenhub terjadi pada tahun 2015 silam.  Dalam catatan AMPB ada dugaan kerugian negara hingga Rp 4,2 triliun dalam pengadaan tersebut. 

Baca juga: Mahfud Terangkan Alasan KPK tak Terlibat di Satgas BLBI

Jhosua menyebut, audit internal AMPB menemukan sejumlah bukti terkait dugaan adanya pesekongkolan dalam tender pengadaan bus yang rencananya diperuntukkan untuk angkutan umum massal itu.

“Kami AMPB mempunyai data investigasi dari 2016 sampai 2020,” kataJhosua Silalahi di depan gedung KPK, Senin (12/4).

Karena itu, Jhosua meminta KPK segera melakukan bersih-bersih di lingkungan Kemenhub. Karena menurutnya, kasus ini sangat meresahkan Pemda yang merasa menjadi korban namun tidak berani bersuara.

Untuk diketahui, dalam aksi ini, tiga orang perwakilan massa juga diterima langsung oleh Staf Humas KPK, Ibu Hani. Selain melaporkan kasus ini, mereka juga menyerahkan berkas terkait dugaan adanya korupsi tersebut.

Mahfud Terangkan Alasan KPK tak Terlibat di Satgas BLBI

Mahfud Terangkan Alasan KPK tak Terlibat di Satgas BLBI

Mahfud MD, terangkan alasan KPK tidak dilibatkan dalam Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI)
Mahfud Terangkan Alasan KPK tak Terlibat di Satgas BLBI

Secret-financial — Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, terangkan alasan KPK tidak dilibatkan dalam Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang dibentuk Presiden Joko Widodo. Mahfud mengatakan, setidaknya ada dua alasan KPK tak terlibat di Satgas.

“Nah itu dia, kalau KPK diikutkan tidak tepat. Pertama itu karena KPK merupakan lembaga penegak hukum pidana,” kata Mahfud, dalam tayangan video dari humasKemenko Polhukam, Senin (12/4).

Kedua, lanjut dia, KPK adalah lembaga dalam rumpun eksekutif tetapi bukan bagian dari pemerintah, seperti halnya Komnas HAM. “Kalau dilibatkan di Satgas, nanti dikira disetir, dipolitisasi, dan sebagainya. Biar dia bekerjalah kalau memang ada korupsinya dari kasus ini nantikan bisa diikutkan, bisa tetap diawasi,” katanya.

Baca juga: KPK Panggil 3 Saksi di Kasus Samin Tan

Mahfud menyebutkan telah berkoordinasi dengan KPK. “Saya perlu data-data pelengkap dari KPK. Karena KPK tentu punya data-data lain di luar perdata yang bisa ditagihkan, digabungkan ke perdata karena pidananya sudah diusut. Hari Selasa besok saya akan ke KPK,” kata mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo membentuk Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 6 tahun 2021 yang ditetapkan pada 6 April 2021.

Dalam pasal 3 keppres tersebut disebutkan satgas bertujuan untuk melakukan penanganan, penyelesaian, dan pemulihan hak negara yang berasal dari dana BLBI secara efektif dan efisien, berupa upaya hukum dan/atau upaya lainnya di dalam atau di luar negeri, baik terhadap debitur, obligor, pemilik perusahaan serta ahli warisnya maupun pihak-pihak lain yang bekerja sama dengannya, serta merekomendasikan perlakuan kebijakan terhadap penanganan dana BLBI.

KPK Panggil 3 Saksi di Kasus Samin Tan

KPK Panggil 3 Saksi di Kasus Samin Tan

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) panggil 3 orang untuk diperiksa sebagai saksi atas Samin Tan. Samin merupakan tersangka kasus suap kepada mantan
KPK Panggil 3 Saksi di Kasus Samin Tan

Secret-financial — Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) panggil 3 orang untuk diperiksa sebagai saksi atas Samin Tan. Samin merupakan tersangka kasus suap kepada mantan Wakil Ketua Komisi Energi DPR Eni Maulani Saragih.

Salah satu dari ketiga saksi adalah petinggi PT Borneo Lumbung Energi dan Metal, yaitu Nenie Afwani yang menjabat sebagai direktur. “Diperiksa sebagai saksi untuk tersangka SMT,” kata Pelaksana tugas Juru Bicara KPK, Ali Fikri, Senin, 12 April 2021.

Saksi lainnya adalah Kenneth Raymond Allan yang bekerja di mining dan industri, serta seorang karyawan swasta bernama Andreay Hasudungan Aritonga.

Baca juga: Permohonan PK Advokat Lucas Dikabulkan, MA Beberkan Alasannya

Ketiganya akan menjadi saksi dalam perkara proses pengurusan terminasi kontrak perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara PT Asmin Koalindo Tuhup di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

KPK menangkap Samin Tan beberapa waktu lalu setelah menjadi buron sejak Mei 2020. Pemilik PT Borneo Lumbung Energi dan Metal itu berstatus tersangka pemberi suap kepada mantan Wakil Ketua Komisi Energi DPR Eni Maulani Saragih.

KPK mengalungkan status buron kepada Samin Tan setelah dua kali mangkir dari pemeriksaan sebagai tersangka pada 2 Maret 2020 dan 28 Februari 2020. Samin tak datang tanpa memberi alasan.

KPK menetapkan Samin Tan menjadi tersangka sejak 1 Februari 2019. Komisi antikorupsi menyangka pengusaha tersebut menyuap Eni sebanyak Rp 5 miliar di pengurusan izin tambang batu bara

Kasus bermula saat Kementerian ESDM melakukan pemutusan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) PT Asmin Koalindo Tuhup di Kalimantan Tengah pada Oktober 2017. PT BLEM sebelumnya telah mengakuisisi PT AKT.

Baca juga: Masyarakat yang Mudik Dikarantina Lima Hari

Untuk menyelesaikan permasalahan itu, Samin diduga meminta bantuan kepada sejumlah pihak, termasuk Eni. KPK menduga untuk memenuhi permintaan itu, Eni selaku anggota Komisi Energi DPR berupaya mempengaruhi pihak Kementerian ESDM. Eni memanfaatkan forum Rapat Dengar Pendapat dengan Kementerian ESDM. Posisi Eni saat itu merupakan anggota Panitia Kerja Minerba Komisi VII DPR.

Penetapan tersangka terhadap Samin merupakan pengembangan perkara dari kasus suap proyek PLTU Riau-1. Dalam kasus ini, Eni terbukti menerima suap dari pemilik saham Blackgold Natural Resources Ltd Johannes Budisutrisno Kotjo sebanyak Rp 4,75 miliar untuk membantunya mendapatkan proyek PLTU Riau-1.

Eni divonis 6 tahun penjara. Belakangan, Eni Saragih diketahui juga menerima uang dari sejumlah pengusaha untuk mengurus masalah bisnisnya, salah satunya Samin Tan.

Baca juga: Gubernur Banten Kritik Pusat Soal Larangan Mudik tapi Wisata Boleh Buka
Masyarakat yang Mudik Dikarantina Lima Hari

Masyarakat yang Mudik Dikarantina Lima Hari

masyarakat yang mendapat izin melakukan perjalanan untuk kebutuhan mendesak di masa mudik harus dikarantina selama lima hari saat tiba di tujuan mudik.

Secret-financial — Juru Bicara (Jubir) Pemerintah untuk Penanganan Covid-19, Prof Wiku Adisasmito mengatakan, masyarakat yang mendapat izin melakukan perjalanan untuk kebutuhan mendesak di masa mudik harus dikarantina selama lima hari saat tiba di tempat tujuan mudik.

“Harap dicatat pula bahwa masyarakat yang mendapatkan izin untuk melakukan perjalanan pada periode ini wajib melakukan karantina mandiri selama 5×24 jam setibanya di tempat tujuan sebelum melakukan aktivitas,” kata Wiku dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat (9/4).

Menurut Wiku, karantina dilakukan di fasilitas yang disediakan pemerintah daerah dan hotel yang dapat menerapkan protokol kesehatan dengan ketat menggunakan biaya mandiri. Sedangkan unsur masyarakat di destinasi tujuan wajib mengoptimalisasi kinerja satuan tugas (satgas) daerah untuk empat fungsi posko desa atau kelurahan.

Mereka bertugas menjaga agar menindak ibadah dan tradisi selama bulan Ramadhan dan Idul Fitri yang berpotensi melanggar protokol kesehatan. “Kembali saya tekankan pengalaman libur-libur panjang sebelumnya patut dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam membuat perencanaan termasuk kebijakan. Saat momen ini terjadi seringkali tak terelakkan timbul kerumunan,” ujarnya.

Baca juga:
Permohonan PK Advokat Lucas Dikabulkan, MA Beberkan AlasannyaGubernur Banten Kritik Pusat Soal Larangan Mudik tapi Wisata Boleh Buka
Gubernur Bank Indonesia Lantik 3 Pemimpin Baru Satuan KerjaJuliari Batubara Diduga Punya Tim untuk Tunjuk Vendor Pengadaan Bansos Covid-19
Anies Baswedan Sindir Pemilihan Pemimpin yang Acap Berujung KonflikMabes Polri Usut Pembuat Video JPU Diduga Terima Suap Kasus Rizieq Shihab

Wiku menuturkan, larangan mudik adalah salah satu upaya untuk mencegah lonjakan kasus. Namun, bukan satu-satunya yang diandalkan. Untuk bisa menjamin upaya antisipasi berjalan dengan baik, kegiatan masyarakat perlu dikendalikan secara holistik, yaitu peran serta masyarakat untuk mengendalikan mobilitasnya.

Selain itu, aparat penegak hukum yang profesional dalam bertugas menegakkan aturan di lapangan, serta penyelenggara sektor sosial dan ekonomi untuk wajib menjalankan protokol kesehatan dengan penuh disiplin. Dia berharap masyarakat benar-benar memahami alasan peniadaan mudik serta teknik pelaksanaannya nanti.

Wiku juga mengajak masyarakat untuk menaati aturan yang telah diterbitkan pemerintah terkait mudik sebagai upaya melindungi diri dan orang terdekat dari penularan Covid-19. “Kepatuhan kita terhadap kebijakan ini merupakan kontribusi nyata masyarakat dalam membantu upaya pemerintah untuk mengendalikan dan segera mengakhiri pandemi Covid-19 di Indonesia,” ujar Wiku.

Permohonan PK Advokat Lucas Dikabulkan, MA Beberkan Alasannya

Permohonan PK Advokat Lucas Dikabulkan, MA Beberkan Alasannya

Mahkamah Agung (MA) mengabulkan permohonan PK yang diajukan oleh advokat Lucas, terkait perkara merintangi penyidikan terhadap tersangka korupsi
Permohonan PK Advokat Lucas Dikabulkan, MA Beberkan Alasannya

Secret-financial — Mahkamah Agung (MA) mengabulkan permohonan peninjauan kembali (PK) yang diajukan oleh advokat Lucas, terkait perkara merintangi penyidikan terhadap tersangka korupsi Eddy Sindoro. 

Juru Bicara MA, Andi Samsan Nganro menjelaskan, ada dua perbuatan yang dinilai tidak terbukti yaitu melakukan obstruction of justice dalam pengertian secara fisik menghalang-halangi, mencegah dan merintangi penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan sidang di pengadilan. 

“Kedua melakukan obstruction of justice dalam pengertian memberikan pendapat, saran, usul atau pertimbangan,” jelas Andi.

Baca juga: Gubernur Banten Kritik Pusat Soal Larangan Mudik tapi Wisata Boleh BukaBaca juga: 32 Pengendara di Ngawi Terjaring Operasi Yustisi

Andi menjelaskan karena dua tindakan itu dinyatakan tidak terbukti maka MA mengabulkan putusan PK dari Lucas. Atas putusan tersebut, sambung Andi, Lucas dibebaskan dari seluruh dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU). “Atas dasar pertimbangan tersebut Pemohon PK/terpidana dibebaskan dari seluruh dakwaan Penuntut umum,” terang Andi. 

Diberitakan sebelumnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mempertanyakan putusan MA mengabulkan PK pada Lucas. 

Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK menganggap putusan tersebut melukai rasa keadilan masyarakat: “Diputus bebasnya narapidana korupsi pada tingkat PK tentu melukai rasa keadilan masyarakat,” sebut Ali. 

Baca juga:
Baca juga: Anies Baswedan Sindir Pemilihan Pemimpin yang Acap Berujung KonflikKemenhub Finalkan Aturan Turunan Penggunaan GeNose di Bandara
Baca juga: Direktur Pertamina Pastikan Fasilitas Produksi BBM Kilang Balongan Tidak TerbakarKapan Waktu Penjualan Tiket Kereta Api Lebaran? KAI: Masih Menunggu…

Sebagai informasi pada 20 Maret 2019, Lucas divonis 7 tahun penjara dan denda Rp 600 juta subsider 6 bulan kurungan oleh majelis hakim Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) karana terbukti bersalah merintangi penyidikan Eddy Sindoro. 

Namun putusan itu kemudian dikurangi oleh Pengadilan Tinggi (PT) Jakarta menjadi 5 tahun penjara pada tingkat banding.

Gubernur Banten Kritik Pusat Soal Larangan Mudik tapi Wisata Boleh Buka

Gubernur Banten Kritik Pusat Soal Larangan Mudik tapi Wisata Boleh Buka

Gubernur Banten Wahidin Halim kritik kebijakan pemerintah pusat yang melarang mudik namun tetap membolehkan tempat wisata buka.
Gubernur Banten Kritik Pusat Soal Larangan Mudik tapi Wisata Boleh Buka

Secret-financial — Gubernur Banten Wahidin Halim kritik kebijakan pemerintah pusat yang melarang mudik namun tetap membolehkan tempat wisata buka.

Menurut mantan Wali Kota Tangerang dua periode tersebut, melarang mudik namun tetap mengizinkan pariwisata buka akan berimbas pada terjadinya kerumunan di berbagai tempat wisata dan risiko penularan Covid-19 menjadi tinggi.

“Harusnya kebijakan satu saja, dilarang ya dilarang udah. Kalau satu dilarang satu dibolehkan, ini akan membuat kesulitan bagi pemerintah daerah. bagaimana nanti implementasinya,” ujar Wahidin Kamis, 8 April 2021.

Baca juga: Anies Baswedan Sindir Pemilihan Pemimpin yang Acap Berujung Konflik

Menurut Wahidin, ketika dua kebijakan tersebut diberlakukan maka dipastikan daerah akan pusing dalam melaksanakan impelementasinya di lapangan. “Kalau di pantai bagaimana ngatur protokol kesehatannya? Ini kan menimbulkan persoalan bagi kami,” katanya.

Wahidin mengaku bingung bagaimana menerapkan protokol kesehatan terhadap para wisatawan, di tengah banyaknya tempat wisata dan banyaknya pengunjung yang datang.

“Orang mandi di pantai bagaimana ngatur prokesnya. Ini menimbulkan persoalan kita di daerah dalam menata prokesnya,” katanya.

Menurut Wahidin, berkaca pada tahun pertama pandemi Covid-19, destinasi wisata dipenuhi wisatawan domestik sehingga pengaturan penerapan disiplin protokol kesehatan sangat sulit dilaksanakan. Meski sudah memperketat protokol kesehatan, tidak mungkin Satgas Covid-19 bisa mengontrol seluruh tempat wisata di wilayah banten.

Apalagi, menurutnya, pengunjung yang datang ke sejumlah wisata di Banten bukan hanya wisatawan lokal, namun juga banyak dari luar daerah banten seperti wilayah Jakarta dan Jawa Barat.

Baca juga: Kemenhub Finalkan Aturan Turunan Penggunaan GeNose di BandaraBaca juga: Irene Sukandar vs Raffi Ahmad Jadi Duel Pertama dalam Mobil Drifting

Selama pandemi Covid-19 masyarakat yang sudah bosan di rumah pasti akan pergi untuk berlibur sehingga akan membuat orang membeludak di tempat wisata. “Dari kampung-kampung dari gang-gang, masyarakat udah kegerahan lalu lari ke pantai lewat ojek, jalan kaki, bagaimana nanganinnya,” katanya.

Wahidin mengatakan, program vaksinasi terhadap masyarakat Banten baru menyentuh angka 330 ribu orang. Sementara, jumlah penduduk Banten hampir mencapai 12 juta. Apalagi hingga saat ini vaksin belum dikirim lagi oleh pemerintah pusat. “Vaksin susah juga, mau beli di mana?, siapa yang melakukan pengadaan?” katanya.

Sebelumnya, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno memperkirakan ada lonjakan kunjungan di destinasi wisata dekat perkotaan pada masa libur Lebaran 2021. Sebab, pemerintah telah melarang masyarakat untuk mudik.

Irene Sukandar vs Raffi Ahmad Jadi Duel Pertama dalam Mobil Drifting

Irene Sukandar vs Raffi Ahmad Jadi Duel Pertama dalam Mobil Drifting

Pertarungan catur antara Grand Master Putri Irene Sukandar dengan aktor dan presenter Raffi Ahmad berhasil tercatat dalam Museum Rekor Dunia Indonesia.
Irene Sukandar vs Raffi Ahmad Jadi Duel Pertama dalam Mobil Drifting

secret-financial — Pertarungan catur antara Grand Master Putri (WGM) Irene Sukandar vs dengan aktor dan presenter Raffi Ahmad berhasil tercatat dalam Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI). Permainan catur itu memecahkan rekor “Pertandingan Catur Pertama dalam Mobil Drifting”.

“Ini adalah rekor catur perama di dalam drift car,” ujar Wakil Direktur MURI, Osmar Semesta Susilo, usai pertandingan yang disiarkan di saluran YouTube RANS Entertainment. Dia menambahkan bahwa rekor tersebut belum pernah ada di dunia.

Dalam pertandingan tersebut, Irene bermain tanpa melihat papan catur atau blind chess. Ia hanya mendengar dari asisten yang menyampaikan setiap langkah buah catur sambil berada di dalam mobil yang dikemudikan oleh drifter nasional Akbar Rais.

Baca juga: Dadang Subur Tak Menyangka Bakal Tanding Catur 10 Menit Lawan Irene Sukandar

Sementara itu, Raffi Ahmad berada di bidak hitam. Irene, yang berada di posisi menyerang dengan bidak putih, mengawali permainan dengan langkah E4. Lebih dari sepuluh menit pertandingan berjalan, Irene Sukandar yang berada di dalam mobil drifting akhirnya menawarkan draw.

Penawaran diterima Raffi Ahmad. “Pusing banget, aku nahan mau muntah,” ujar Irene Sukandar saat keluar dari mobil.

Raffi Ahmad, yang di luar perkiraan dapat menahan imbang dan memaksa sang Grand Master bermain selama lebih 10 menit, mengakui kehebatan Irene Sukandar. “Aku salut sama Grand Master,” kata dia. Raffi mengakui bahwa selangkah lagi, dia akan kalah. Dia juga mengaku takut bertanding dengan Irene dalam kondisi normal alias tanpa tantangan blind chess dan berada dalam mobil drifting.

Baca juga: Anies Baswedan Sindir Pemilihan Pemimpin yang Acap Berujung KonflikBaca juga: Jokowi Ungkap 4 Alasan Gencar Membangun Infrastruktur
Anies Baswedan Sindir Pemilihan Pemimpin yang Acap Berujung Konflik

Anies Baswedan Sindir Pemilihan Pemimpin yang Acap Berujung Konflik

Anies Baswedan mengatakan pemilihan kepemimpinan di Indonesia acapkali mengundang konflik di tengah masyarakat, bukannya menjadi persatuan.

secret-financial — Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan pemilihan kepemimpinan di Indonesia acapkali mengundang konflik di tengah masyarakat, bukannya menjadi persatuan.

“Akhir-akhir ini kita sering menyaksikan ketika ada sebuah proses penentuan kepemimpinan, ujungnya bukan soliditas tapi ujungnya malah polarisasi, friksi, konflik,” kata Anies dalam Konferensi Wilayah XX Nahdlatul Ulama Pengurus Wilayah NU DKI Jakarta di Hotel Sultan, Jakarta Pusat.

Dia berharap pemilihan kepemimpinan di Indonesia bisa mencontoh apa yang dilakukan Nahdlatul Ulama. Meskipun banyak calon yang diajukan, akan tetap saat diputuskan terpilih, semua calon menjadi kawan lagi.

Baca juga: Kemenhub Finalkan Aturan Turunan Penggunaan GeNose di Bandara

“Siapa pun yang terpilih, Insya Allah bisa memajukan, bisa membesarkan dan menjaga keutuhan persatuan di dalam PWNU,” kata Anies.

Dia berharap persatuan dan kesatuan yang ada di dalam PWNU DKI Jakarta bisa memberikan rasa perdamaian di Jakarta sehingga bisa meneruskan keterlibatan dalam membangun peradaban di Kota Jakarta menjadi lebih baik.

“Dan semoga kerja bersama yang selama ini kita jalankan kita bisa jaga,” kata Anies.

Baca juga: Jokowi Ungkap 4 Alasan Gencar Membangun Infrastruktur
Baca juga: Gubernur Bank Indonesia Lantik 3 Pemimpin Baru Satuan Kerja

Ia juga berharap NU menjadi penjaga dan pengayom persatuan Indonesia termasuk di Ibu Kota.

“Persatuan adalah hasil ikhtiar, keberagaman adalah kenyataan, kita ditampilkan lahir dengan berbagai identitas, itu adalah ciptaan Allah, tapi persatuan adalah ikhtiar manusia, maka NU teruslah menjadi penjaga dan pengayom persatuan di Indonesia,” ujar Anies Baswedan.

Kemenhub Finalkan Aturan Turunan Penggunaan GeNose di Bandara

Kemenhub Finalkan Aturan Turunan Penggunaan GeNose di Bandara

Kementerian Perhubungan tengah menyiapkan aturan turunan penggunaan GeNose sebagai alat penyaringan Covid-19 di bandara. Aturan itu merujuk pada
Kemenhub Finalkan Aturan Turunan Penggunaan GeNose di Bandara

secret-financial — Kementerian Perhubungan tengah menyiapkan aturan turunan penggunaan GeNose sebagai alat penyaringan Covid-19 di bandara. Aturan itu merujuk pada Surat Edaran Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Nomor 12 Tahun 2021 tentang Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019.

“Satgas sudah mengeluarkan SE Nomor 12 yang menetapkan GeNose sebagai salah satu alat skrining Covid di transportasi umum. Paralel kami tengah menyiapkan SE turunannya untuk semua moda transportasi,” tutur Juru Bicara Kemenhub, Adita Irawati, saat dihubungi pada Senin, 29 Maret 2021.

Pemerintah akan mengizinkan penggunaan alat tes kesehatan GeNose di bandara per 1 April 2021. Penerapan alat yang dikembangkan oleh Universitas Gadjah Mada ini bakal menjadi alternatif tes Covid-19 bagi penumpang dengan harga lebih murah.

Baca juga: Direktur Pertamina Pastikan Fasilitas Produksi BBM Kilang Balongan Tidak Terbakar

Saat ini, ada dua alternatif tes kesehatan untuk Covid-19 yang berlaku di bandara, yakni tes usap dengan metode PCR dan rapid test antigen.

Beleid turunan yang tengah dirancang Kementerian Perhubungan akan mengatur secara teknis penggunaan GeNose di simpul-simpul transportasi agar tidak menimbulkan risiko. Sebelum diterapkan di bandara, GeNose sudah berlaku efektif di stasiun kereta api jarak jauh.

Pada akhir Februari lalu, Universitas Gadjah Mada atau UGM berjanji akan meningkatkan akurasi GeNose sebelum alat itu digunakan di bandara. Saat ini, UGM mengklaim GeNose memiliki tingkat akurasi hingga 90 persen.

Direktur Pertamina Pastikan Fasilitas Produksi BBM Kilang Balongan Tidak Terbakar

Direktur Pertamina Pastikan Fasilitas Produksi BBM Kilang Balongan Tidak Terbakar

Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati memastikan kebakaran tidak terjadi pada peralatan produksi kilang Balongan, melainkan pada tangki BBM di area tersebut.
Direktur Pertamina Pastikan Fasilitas Produksi BBM Kilang Balongan Tidak Terbakar

secret-financial — Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati memastikan kebakaran tidak terjadi pada peralatan produksi kilang Balongan, melainkan pada tangki BBM di area tersebut.

“Ini yang terbakar bukan kilang, tapi tangki BBM untuk menyimpan produk yang berada di area kilang. Jadi peralatan utama untuk produksi kilang yaitu processing plant dan juga utility berikut fasilitas untuk jetty itu semua aman,” ujar Nicke dalam konferensi video, Senin, 29 Maret 2021.

Karena itu, ia mengatakan setelah api berhasil dipadamkan, kilang Balongan bisa dioperasikan kembali. Saat ini, perseroan masih berfokus memadamkan api di sekitar tangki yang terbakar pada dinihari tadi. Selama pemadaman itu, perseroan melakukan normal shutdown untuk mengendalikan arus minyak dan memastikan api tidak menyebar.

Baca juga: Jokowi Ungkap 4 Alasan Gencar Membangun Infrastruktur

“Fokus kami adalah penanganan insidennya. Kita harus bisa memadamkan api. kalau api kita pastikan sekarang tidak menjalar ke area lain, tinggal langkah kedua adalah memadamkan api,” ujar Nicke.

Nantinya, setelah kilang beroperasi kembali, Nicke mengatakan pasokan BBM akan disimpan di tangki-tangki lain dengan kapasitas yang sama dengan tangki yang terbakar.

“Tangki yang dulu kita pakai dan bisa kita gunakan lagi. Tidak ada kendala yang signifikan untuk suplai BBM yang diproduksi di kilang balongan,” ujar Nicke.

Baca juga: Terminal Penumpang Bandara Kuabang diresmikan Presiden
Jokowi Ungkap 4 Alasan Gencar Membangun Infrastruktur

Jokowi Ungkap 4 Alasan Gencar Membangun Infrastruktur

Jokowi menjelaskan empat alasan gencar membangun infrastruktur selama masa pemerintahannya. Salah satunya, kata Jokowi, untuk membangun peradaban.

secret-financial — Presiden Joko Widodo atau Jokowi meresmikan terminal Bandara Kuabang di Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara pada Rabu, 24 Maret 2021. Dalam sambutannya, Jokowi menjelaskan empat alasan gencar membangun infrastruktur selama masa pemerintahannya. Salah satunya, kata Jokowi, untuk membangun peradaban.

“Banyak yang bertanya kepada saya, kenapa infrastruktur menjadi fokus dalam pembangunan di negara kita Indonesia sekarang ini? Perlu saya sampaikan infrastruktur bukan hanya fisik, tetapi banyak hal yang akan muncul dan berkembang karena dibangunnya infrastruktur,” ujar Jokowi seperti disiarkan lewat kanal YouTube Sekretariat Presiden, Rabu, 24 Maret 2021.

Menurut dia, membuat infrastruktur adalah membangun peradaban. “Ini yang sering tidak kita sadari,” tutur Jokowi.

Baca juga: Kapan Waktu Penjualan Tiket Kereta Api Lebaran? KAI: Masih Menunggu…

Ia mencontohkan membangun jalan, misalnya sama dengan membangun peradaban. “Bayangkan misalnya dulu sebelum ada jalan dari Halmahera Utara menuju ke Sofifi, kita harus jalan kaki. Sekarang setelah jalannya ada, berarti bisa naik bus, sepeda motor, bisa naik mobil, membangun peradaban baru,” ujarnya.

Dengan adanya bandara, lanjut Jokowi, masyarakat menjadi disiplin dan tepat waktu dalam berpergian. “Karena kalau mau terbang, waktunya sudah ditentukan, kalau tidak (tepat waktu), akan ditinggal pesawat, itu juga membangun kedisiplinan baru, membangun peradaban,” tuturnya.

Alasan lain Jokowi membangun infrastruktur adalah membangun daya saing agar bisa berkompetisi dengan negara-negara lain ini. Alasan ketiga, mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia.

Kapan Waktu Penjualan Tiket Kereta Api Lebaran? KAI: Masih Menunggu…

Kapan Waktu Penjualan Tiket Kereta Api Lebaran? KAI: Masih Menunggu…

PT Kereta Api Indonesia atau PT KAI belum mengeluarkan informasi penjualan tiket kereta api untuk keberangkatan menjelang lebaran.
Kapan Waktu Penjualan Tiket Kereta Api Lebaran? KAI: Masih Menunggu…

secret-financial — PT Kereta Api Indonesia atau PT KAI belum mengeluarkan informasi penjualan tiket kereta api untuk keberangkatan menjelang lebaran. Terakhir, penjualan tiket dibuka pada 22 Februari 2021, untuk batas keberangkatannya hingga 30 April 2021.

Ramadan 2021 tinggal menghitung hari. Tradisi mudik, pulang kampung jelang lebaran pun biasa marak di Indonesia. Ada banyak pilihan angkutan umum untuk mudik. Mulai dari pesawat, bus, kapal laut, dan kereta api. Biasanya kereta api jadi salah satu moda transportasi favorit banyak orang.

PT KAI masih menunggu imbauan dari pemerintah. Mengingat kondisi pandemi yang perlu diwaspadai berkumpulnya banyak orang. Hingga kini pun belum pasti, apakah mudik diperbolehkan.

Baca juga: Investasi Rp 144 T untuk SWF Usai Jokowi Telepon Pangeran Mohammed Bin Zayed

Vice President Public Relations KAI Joni Martinus mengatakan, pihaknya masih menunggu kebijakan pemerintah. Seandainya pemerintah memperbolehkan mudik, KAI akan siapkan teknis angkutan sesuai mekanismenya. Guna memenuhi permintaan tiket kereta api keberangkatan para pemudik.

Hingga kini Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan pihaknya tengah berkoordinasi dengan Gugus Tugas Covid-19 untuk membahas mekanisme khusus pelaksanaan mudik lebaran 2021.

Para pemudik, masih menunggu kepastian tiket kereta api mulai dijual. Mekanisme yang dibahas berupa pengetatan pelaksanaan mudik menjelang lebaran. Selain itu membahas masifnya upaya tracing pemudik nantinya. Pun sistem penerapan protokol kesehatannya.

Terminal Penumpang Bandara Kuabang diresmikan Presiden

Terminal Penumpang Bandara Kuabang diresmikan Presiden

Presiden Joko Widodo atau Jokowi akan meresmikan gedung terminal penumpang Bandara Kuabang di Halmahera Utara hari ini, Rabu, 24 Maret 2021.

secret-financial — Presiden Joko Widodo atau Jokowi akan meresmikan gedung terminal penumpang Bandara Kuabang di Halmahera Utara hari ini, Rabu, 24 Maret 2021. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan bandara ini akan mulai melayani penerbangan reguler tujuan Manado pada pekan depan.

“Saya telah meminta Dirjen Perhubungan Udara untuk berkoordinasi dengan maskapai mengadakan penerbangan reguler dari Manado ke sini satu kali seminggu,” tutur Budi Karya dalam keterangan tertulis, Selasa petang, 23 Maret 2021.

Saat ini, Bandara Kuabang masih melayani penerbangan carter. Setelah penerbangan komersial dibuka, Budi Karya berharap frekuensi penerbangan bisa meningkat dua kali sepekan pada April nanti.

Baca juga: Dadang Subur Tak Menyangka Bakal Tanding Catur 10 Menit Lawan Irene Sukandar

Adapun terminal penumpang Bandara Kuabang dibangun melalui anggaran APBN senilai Rp 50,82 miliar. Terminal ini memiliki luas 3.500 meter persegi yang dapat menampung hingga 160 ribu penumpang per tahun.

Bandara Kuabang difungsikan sebagai alternatif Bandara Sultan Babullah di Ternate. Bandara Sultan Babullah Ternate yang lokasinya dekat dengan Gunung Gamalama dan Gunung Dukono kerap mengalami gangguan operasional akibat letusan kedua gunung tersebut.

Dari Sofifi, Bandara Kuabang berjarak 85 kilometer. Bandara ini dianggap strategis lantatan tidak berpotensi terdampak letusan gunung api. Kementerian Perhubungan menilai keberadaan bandara ini penting untuk membuka aksesibilitas dan konektivitas pariwisata Kabupaten Halmahera Utara.