fbpx
Dadang Subur Tak Menyangka Bakal Tanding Catur 10 Menit Lawan Irene Sukandar

Dadang Subur Tak Menyangka Bakal Tanding Catur 10 Menit Lawan Irene Sukandar

Dadang Subur mengakui kekalahannya atas Irene Kharisma Sukandar atau Irene Sukandar setelah bertanding dalam tiga babak masing-masing 10 menit.

secret-financial — Dadang Subur alias Dewa Kipas mengakui kekalahannya atas Irene Kharisma Sukandar atau Irene Sukandar setelah bertanding dalam tiga babak masing-masing 10 menit. Dadang mengaku tidak terbiasa bermain dengan peraturan waktu 10 menit sehingga banyak melakukan blunder atau salah langkah. Pernyataannya itu Dadang sampaikan seusai pertandingan yang digelar secara langsung di kanal YouTube Deddy Corbuzier pada Senin, 22 Maret 2021 lalu.

Dadang mengakui kematangan Irene Sukandar dalam bermain catur, menurutnya pertahanan Irene sangat kokoh sehingga tidak ada kesempatan untuk Dadang tembus. “Mbak Irene itu pertahanannya sangat kokoh, sehingga tidak ada peluang untuk saya tembus,” ujar Dadang. Ia juga mengatakan, sebelum bertanding dengan Irene, ia membuka biodata Woman Grandmaster ini dan merasa takjub atas prestasi Irene. “Itu semua komplit, komplit sekali,” kata Dadang.

Namun Dadang mengaku sering melakukan blunder baik di babak pertama, babak kedua dan babak terakhir. Menurutnya hal tersebut dikarenakan tidak terbiasa bermain dalam waktu 10 menit. Saat bermain ia mengaku sering menggunakan aturan permainan partai atau menggunakan waktu yang lama.

Baca juga: Mabes Polri Usut Pembuat Video JPU Diduga Terima Suap Kasus Rizieq Shihab

“Main 10 menit itu gak biasa, jadikan biasa main partai, sehingga saya ada blunder,” ujar Dadang. Dadang mengira pertandingan hanya dilakukan dalam satu babak saja, sebab dirinya tidak tahan jika hanya bermain dalam waktu yang pendek. Jika durasi permainannya lama, Dadang bisa berpikir panjang, “Kalau 10 menit saya kemeng (pusing),” kata Dadang.

Hendri selaku Wasit dari pihak Percasi mengatakan sebelum pertandingan dimulai, mereka memutuskan untuk memilih waktu bermain 10 menit, karena berdasarkan informasi, Dadang biasanya bermain di waktu yang 10 menit. “Jadi kita menyesuaikan dengan kebiasaan,” ujar Hendri.

Kemampuan Dadang dalam bermain catur juga diakui oleh GM Susanto Megaranto dan WIM Chelsie Monica, menurut Susanto rating elo Dadang Subur berdasarkan pengamatannya selaku komentator dalam pertandingan berada di kisaran 2.100 atau di kelas Master Nasional.

Mabes Polri Usut Pembuat Video JPU Diduga Terima Suap Kasus Rizieq Shihab

Mabes Polri Usut Pembuat Video JPU Diduga Terima Suap Kasus Rizieq Shihab

n penyebar video Jaksa Penuntut Umum (JPU) menerima suap dalam perkara kekarantinaan kesehatan yang melibatkan kasus Rizieq Shihab.

secret-financial — Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal Argo Yuwono mengatakan sedang menelusuri pembuat dan penyebar video Jaksa Penuntut Umum (JPU) menerima suap dalam perkara kekarantinaan kesehatan yang melibatkan kasus Rizieq Shihab. “Iya kita lidik,” kata Argo, Senin 22 Maret 2021.

Ditanya kemungkinan melibatkan Kejaksaan Agung dalam pengusutan tersebut, Argo menyatakan tidak bisa mengatakan teknisnya. Argo juga mengatakan akan mengecek apakah Kejaksaan Agung telah membuat laporan polisi terkait video hoaks tersebut. “Laporannya sudah atau belum nanti dicek dulu ya,” kata Argo.

Sebelumnya video berdurasi 48 detik menyebar di media sosial dengan narasi “terbongkar pengakuan jaksa yang mengaku menerima suap kasus sidang Rizieq Shihab, Innalillah semakin hancur wajah hukum Indonesia”. Kejaksaan Agung telah mengklarifikasi bahwa video tersebut hoaks.

Baca juga: Juliari Batubara Diduga Punya Tim untuk Tunjuk Vendor Pengadaan Bansos Covid-19

Beredarnya videp hoaks tersebut ditanggapi Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD. Dalam cuitannya Mahfud menyatakan, sengaja memviralkan video seperti itu tentu bukan delik aduan, tetapi harus diusut.

“Tetapi kita tetap akan menelaah kemungkinan revisi UU ITE untuk menghilangkan potensi pasal karet dan membedakan delik aduan dan delik umum didalamnya,” cuitan Mahfud di akun twitternya.

Kejaksaan Agung juga menyatakan akan menelusuri pelaku pembuat dan penyebar video hoaks oknum JPU menerima suap terkait persidangam Rizieq Shihab. Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenum) Kejagung Leonard Eben Ezer Simanjuntak mengatakan video tersebut adalah hoaks.

Juliari Batubara Diduga Punya Tim untuk Tunjuk Vendor Pengadaan Bansos Covid-19

Juliari Batubara Diduga Punya Tim untuk Tunjuk Vendor Pengadaan Bansos Covid-19

Juliari Batubara diduga memiliki tim yang bertugas menentukan perusahaan yang akan menjadi rekanan pengadaan bantuan sosial atau bansos Covid-19.

secret-financial — Eks Menteri Sosial Juliari Batubara diduga memiliki tim yang bertugas menentukan perusahaan yang akan menjadi rekanan pengadaan bantuan sosial atau bansos Covid-19.

Ada enam orang di dalam timnya selain Juliari Batubara ada juga Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial, Pepen Nazaruddin; Pelaksana tugas Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial, Adi Wahyono; dan tiga staf khusus Menteri Sosial (Kemensos), Kukuh Ari Wibowo, Erwin Tobing, serta Davi.

Sumber yang mengetahui proses penyidikan kasus korupsi bansos Covid-19 ini menyebut karena kondisi darurat , maka penunjukkan vendor dapat dilakukan secara langsung, tanpa tender. “Pihak yang dapat menentukan perusahaan yang bisa memasok atau menjadi rekanan untuk bansos Covid-19 Kemensos disebut dengan tim panel,” kata sumber tadi.

Baca juga: Pembelajaran Tatap Muka Mulai Juli, Perhimpunan Guru: 2 Syarat Belum Terpenuhi

Tim ini diduga menggelar 12 kali rapat sebelum memulai tahap pengadaan. Total anggaran yang disediakan sebanyak Rp 6,4 triliun dengan 23,7 paket sembako. Tempo sudah mencoba menghubungi pengacara Juliari namun belum dibalas.

Seorang pengusaha dan sumber di Kementerian Sosial (Kemensos), menyebut tim Juliari Batubara kerap bertemu dengan calon rekanan di restoran Khas Senayan, Jalan Salemba, Jakarta Pusat. Sejak awal penunjukan Matheus dan Adi diduga sudah meminta biaya (fee) Rp 10 ribu per paket.

Duit diserahkan setelah perusahaan mereka mendapat surat perintah kerja dari Kemensos. Belakangan, Matheus dan Adi diduga meminta tambahan upeti, selain untuk Juliari Batubara, sebesar 10-12 persen dari nilai pengadaan. Penyebabnya, paket itu diduga ada pemiliknya, yaitu sejumlah politikus dan pejabat pemerintah.

Baca juga: Kominfo Ingatkan Tidak Menggunggah Sertifikat Vaksinasi di Medsos, Ini Bahayanya
Pembelajaran Tatap Muka Mulai Juli, Perhimpunan Guru: 2 Syarat Belum Terpenuhi

Pembelajaran Tatap Muka Mulai Juli, Perhimpunan Guru: 2 Syarat Belum Terpenuhi

Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) menilai ada sejumlah syarat yang belum terpenuhi jika kegiatan pembelajaran tatap muka di sekolah dimulai pada Juli.

secret-financial — Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) menilai ada sejumlah syarat yang belum terpenuhi jika kegiatan pembelajaran tatap muka di sekolah dimulai pada Juli.

“Rasa-rasanya agak terlalu prematur kalau Mas Menteri (Mendikbud Nadiem Makarim) mengatakan pembelajaran sekolah siap tatap muka bulan Juli. Karena dua syarat utama belum terpenuhi,” kata Koordinator Nasional P2G Satriwan Salim.

Satriwan menerangkan syarat pertama adalah vaksinasi guru dan tenaga kependidikan yang berjalan lambat. Berdasarkan data yang dihimpun P2G per Kamis, 18 Maret 2021, mayoritas guru dan tenaga kependidikan belum menerima vaksinasi Covid-19. Misalnya di Bintan, mayoritas guru SMA sudah didata sejak lama namun belum juga mendapat vaksin.

Baca juga: Kominfo Ingatkan Tidak Menggunggah Sertifikat Vaksinasi di Medsos, Ini Bahayanya
Baca juga: Harga Pangan yang Masih Tinggi Menurut Pedagang, dari Gula hingga Daging

Kemudian di Kabupaten Garut, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Karawang, Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, dan Kabupaten Bogor belum merata vaksinasi Covid-19. “Baru sekolah negeri itu sebagian. Sedangkan sekolah swasta belum,” katanya.

DKI Jakarta, kata Satriwan, baru guru sekolah negeri yang divaksinasi. Sedangkan guru sekolah swasta mayoritas belum. Di Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, vaksinasi guru SD juga belum merata. Bahkan Kota Manokwari, Papua Barat, belum bisa mendapat vaksinasi karena menunggu tenaga kesehatan dan TNI Polri selesai vaksin.

Syarat berikutnya, Satriwan menyebutkan baru 52,42 persen dari 534.827 satuan pendidikan yang sudah mengisi daftar periksa Kemendikbud terkait kesiapan belajar tatap muka. “Yang belum mengisi kesiapan sarana prasarana, infrastruktur sekolah ini 47,58 persen, separuhnya,” kata dia.

Baca juga: Luhut Bicara Strategi RI Dekati Cina: Apa Saja yang Kita Minta, Dia Mau
Irene vs Dewa Kipas, Percasi Serukan Pakai Regulasi Internasional

Irene vs Dewa Kipas, Percasi Serukan Pakai Regulasi Internasional

Berharap pertandingan antara Grand Master Wanita (WGM) Irene Kharisma Sukandar melawan Dadang Subur, pemilik akun Dewa Kipas di Chess.com.

secret-financial — Kepala Bidang Pembinaan dan Prestasi organisasi catur Indonesia (PB Percasi), Kristianus Liem, berharap pertandingan antara Grand Master Wanita (WGM) Irene Kharisma Sukandar melawan Dadang Subur, pemilik akun Dewa Kipas di Chess.com, diadakan dengan regulasi resmi.

Ia mengatakan pertandingan itu harusnya menghadirkan wasit dan memakai aturan internasional. “Diselenggarakan secara fair dan resmi,” kata Kristianus saat dihubungi Jumat, 19 Maret 2021.

Menurut Kris, hal ini bisa menunjukkan kelayakan bagi Dadang Subur untuk disebut sebagai atlet jika pertandingannya sesuai dengan regulasi internasional.

Baca juga: Penemuan Potongan Kaki Manusia di Pondok Aren

“Apalagi ini sempat dibesarkan sebagai atlet berprestasi. Saya merasa belum layak. Dia bukan atlet, belum layak disebut atlet karena yang diikuti pertandingan iseng, tidak ada wasitnya, hanya standar aplikasi saja,” ucap dia.

Sebelumnya, Irene Kharisma Sukandar menyanggupi tantangan Deddy Corbuzier untuk bertanding melawan Dadang Subur, pemilik akun Dewa Kipas di Chess.com. Kesediaan Irene ini diungkapkan Deddy dalam video yang diunggah di akun Instagramnya.

“Irene baru saja mengontak manajemen saya, kaget tiba-tiba berita besar. Jadi menurut beliau, pada saat ditolak itu dari manajernya karena manajernya lagi berkomunikasi dari perwakilan Kemenpora dan Percasi, belum dapat izin bertanding pada saat tadi ketika menolak, karena sudah ada tantangan terbuka ke Dewa Kipas dari perwakilan Kemenpora yang lain, jadi harus menunggu,” katanya.

Penemuan Potongan Kaki Manusia di Pondok Aren

Penemuan Potongan Kaki Manusia di Pondok Aren

Kapolsek Pondok Aren Komisaris Riza Sativa mengungkapkan  penemuan potongan kaki manusia di perumahan Japos Graha Lestari, kelurahan Jurang Mangu Barat

secret-financial — Kapolsek Pondok Aren Komisaris Riza Sativa mengungkapkan  penemuan potongan kaki manusia di perumahan Japos Graha Lestari, kelurahan Jurang Mangu Barat, Pondok Aren.

“Kita sudah datang ke TKP (tempat kejadian perkara), jadi diketahui bungkusan potongan kaki itu sudah tiga hari lalu. Nah hari ini ada bau yang menyengat, begitu dicek oleh warga ternyata potongan kaki,” katanya saat dihubungi wartawan, Jumat, 19 Maret 2021.

Menurut Riza, setelah penemuan kaki manusia di dalam plastik itu, warga setempat melaporkannya ke kepolisian tentang dugaan penemuan mayat korban mutilasi itu.

Baca juga: Kominfo Ingatkan Tidak Menggunggah Sertifikat Vaksinasi di Medsos, Ini Bahayanya

“Kita harus berdasarkan fakta di lapangan, kita belum sampai menyimpulkan seperti itu tunggu saja perkembangannya. Kita sudah mengumpulkan barang bukti, cek TKP langsung dan membawa barang buktinya ke rumah sakit,” ujarnya.

Pada saat ini polisi sudah memeriksa dan meminta keterangan dari tiga orang saksi serta memeriksa CCTV di sekitar lokasi penemuan. “Yang jelas saat ini kita masih melakukan penyelidikan lebih lanjut,” ungkapnya.

Penemuan potongan kaki manusia yang terbungkus plastik itu membuat geger warga perumahan Japos Graha Lestari, kelurahan Jurang Mangu Barat, Pondok Aren. “Jadi tadi saya itu sedang jogging lewat di depan masjid. Pengurus masjid sedang bersih-bersih karena akan salat Jumat minta tolong ada plastik mencurigakan, tolong dibukain,” kata Soni Ajharudin (45) warga perumahan itu.

Kominfo Ingatkan Tidak Menggunggah Sertifikat Vaksinasi di Medsos, Ini Bahayanya

Kominfo Ingatkan Tidak Menggunggah Sertifikat Vaksinasi di Medsos, Ini Bahayanya

Menteri Komunikasi dan Informatika mengingatkan masyarakat untuk tidak menyebarluaskan sertifikat digital vaksinasi yang ada di aplikasi PeduliLindungi.

Secret-financial — Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate mengingatkan kembali masyarakat untuk tidak menyebarluaskan sertifikat digital vaksinasi yang ada di aplikasi PeduliLindungi. Ini adalah upaya untuk melindungi data pribadi para penerima vaksin.

“Jangan diunggah di media sosial,” kata Johnny dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa, 16 Maret 2021.

Permintaan ini disampaikan Johnny di tengah vaksinasi massal yang telah berjalan sejak dimulai pada 13 Januari 2021. Orang yang pertama menerima vaksin adalah Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

Baca juga: Harga Pangan yang Masih Tinggi Menurut Pedagang, dari Gula hingga Daging

Sampai Selasa kemarin, 4,4 juta sudah disuntik vaksin tahap pertama dan 1,7 juta disuntik tahap kedua. Ini masih jauh dari target vaksinasi 181 juta penduduk.

Kominfo mengingatkan, sertifikat digital vaksinasi hanya digunakan secara pribadi untuk keperluan pribadi. Salah satunya untuk dokumen perjalanan.

Di dalam sertifikat vaksinasi tersebut, kata Johnny, terdapat QR Code yang wajib dilindungi. Tujuannya untuk menghindari penerima vaksin dari penyalahgunaan oleh pihak tidak bertanggung jawab.

Luhut Bicara Strategi RI Dekati Cina: Apa Saja yang Kita Minta, Dia Mau

Luhut Bicara Strategi RI Dekati Cina: Apa Saja yang Kita Minta, Dia Mau

Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan Indonesia memiliki hubungan kemitraan yang baik dengan banyak negara, termasuk dekati Cina.
Luhut Bicara Strategi RI Dekati Cina: Apa Saja yang Kita Minta, Dia Mau

Secret-financial — Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan Indonesia memiliki hubungan kemitraan yang baik dengan banyak negara, termasuk dekati Cina. Menurut dia, Cina berpeluang memberikan berbagai keuntungan, seperti alih teknologi.

Ia menyebut kerja sama kedua negara dibangun dari nol. Dalam menggencarkan strateginya, Luhut menyebut Indonesia meletakkan posisi sebagai negara penting, kaya, dan hebat.

Namun, kepada mitranya, Indonesia mengakui punya kekurangan di banyak hal. “Kita harus bisa leap frog, tapi untuk leap frog kita nempel dulu biar bisa loncat. Itulah kenapa saya dekat dengan Tiongkok. Dia sangat generous memberikan teknologinya. Apa saja kita minta, dia mau,” ujar Luhut dalam rapat kerja BPPT.

Baca juga: Keamanan Digital Menjadi Tuntutan Utama Sertifikat Tanah Elektronik
Baca juga: Gelar IPO, Modal PT Ulima Nitra Meningkat Rp 74,5 Miliar

Dia pun menampik anggapan banyak pihak yang menyebut bahwa ia adalah orang yang diperalat Cina alias antek. Sebab, selama ini ia memang akan mendekati pihak-pihak yang memang memberikan keuntungan bagi negara.

“Orang bilang saya dulu antek Cina. Dalam hati saya, nenek kau antek Cina. Emang lu bisa beli gue? Tapi saya hitungannya, mana yang bisa beri keuntungan pada Republik akan saya dekati dengan baik,” tutur Luhut.

Tak hanya dengan Cina, ia mengaku mengambil keuntungan dari terjalinnya hubungan yang baik dengan pelbagai negara seperti Amerika Serikat dan Uni Emirat Arab (UEA). Bahkan dengan UEA, Indonesia baru saja memperoleh komitmen kerja sama senilai US$ 3,8 miliar.

DPR Minta Luhut Ungkap Nama Pejabat Pertamina yang Dipecat Jokowi

DPR Minta Luhut Ungkap Nama Pejabat Pertamina yang Dipecat Jokowi

Anggota Komisi VI DPR RI minta pemerintah untuk mengungkap nama pejabat PT Pertamina (Persero) yang dipecat Presiden Joko Widodo

Secret-financial — Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PPP Achmad Baidowi minta pemerintah untuk mengungkap nama pejabat PT Pertamina (Persero) yang dipecat Presiden Joko Widodo atau Jokowi terkait dengan impor pipa oleh Binsar Pandjaitan.

“Sampai sekarang nama pejabatnya tinggi Pertamina itu belum diketahui, sebaiknya diungkap saja namanya, agar terang- perseroan. Sebelumnya informasi ini disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut ujar gBaidowi benderan,” dalam keterangan tertulis.

Pejabat dipecat yang tidak benar kinerjanya, menurut Baidowi, bisa membawa pengaruh baik untuk Pertamina dan perusahaan BUMN lainnya. Dengan kejadian ini, tutur dia, perseroan agar berpikir ulang untuk mengambil keputusan-keputusan strategis yang bisa merugikan kepentingan nasional. “Apalagi di dunia migas itu high risk high capital.”

Baca juga: Keamanan Digital Menjadi Tuntutan Utama Sertifikat Tanah Elektronik

Karena itu, Baidowi pun mengapresiasi langkah Presiden Jokowi tersebut. “Kita tahu Pak Jokowi kesal karena pipa kita banyak tapi masih impor, sementara pipa kita masih ada yang bisa diekspor,” ujar dia.

Sebagai contohnya, kata Baidowi, PT Krakatau Steel (Persero) melalui anak usaha PT KHI Pipe Industries yang bergerak di bidang manufaktur pipa baja berhasil melakukan ekspor produk pipa baja ke Australia. Pengiriman perdana telah dilaksanakan dari fasilitas produk PT KHI. Untuk tahap pertama dikirim sebanyak 1.880 ton ini dari total pengiriman sebanyak 4.370 ton.

Dengan demikian, ia pun berpendapat bahwa produk industri dalam negeri tidak kalah dengan luar negeri. “Semuanya harus sadar dengan hal itu, termasuk perusahaan-perusahaan BUMN. Ini harus menjadi momentum bagi perusahaan-perusahaan BUMN untuk unjuk gigi, setidaknya bisa memenuhi kebutuhan pasar domestik. Itu benar-benar harus dimulai,” kata dia.

Keamanan Digital Menjadi Tuntutan Utama Sertifikat Tanah Elektronik

Keamanan Digital Menjadi Tuntutan Utama Sertifikat Tanah Elektronik

Payung hukum mengenai pergantian sertifikat tanah analog ke sertifikat tanah elektronik sudah diteken Menteri Agraria dan Tata Ruang, Sofya Djalil.

Secret-financial — Payung hukum mengenai pergantian sertifikat tanah analog ke sertifikat tanah elektronik sudah diteken Menteri Agraria dan Tata Ruang, Sofya Djalil, Januari lalu. Setelah hal tersebut mencuat muncul berbagai pertanyaan tentang isu tersebut seperti, kemanan data, setifikat analog yang akan ditarik, serta kesiapan wacana ini.

Menurut Sofyan Djalil, isu yang mencuat tersebut merupakan sebuah kekliruan, sebab BPN (Badan Pertahanan Nasional) tidak mengambil sertifikat yang sudah dimiliki dalam bentuk analog sampai dialihkan dalam bentuk elektronik. Peralihan sertifikat ini juga masih membutuhkan waktu.

Sementara itu Dwi Purnama (Direktur Pengaturan Pendaftaran Tanah dan Ruang Kementerian ATR/BPN) menjelaskan lebih mendalam mengenai wacana ini. Menurutnya pergantian surat tanah analog ke elektronik dapat dilakukan secara sukarela.

Baca juga: Gelar IPO, Modal PT Ulima Nitra Meningkat Rp 74,5 Miliar

“Jadi, saat masyarakat ingin mengganti sertifikat analog ke elektronik atau terjadi peralihan hak atau pemeliharaan data, baru sertifikat analognya ditarik oleh kepala kantor digantikan oleh sertifikat elektronik,” ujarnya.

Melalui kanal resmi BPN, atrbpn.go.id, Sofyan mengatakan, “Saya pastikan tidak ada penarikan sertipikat tanah di masyarakat, sertipikat lama tetap berlaku, pelaksanaannya dilakukan secara bertahap.” Ia juga mengimbau kepada masyarakat untuk tidak percaya kepada seseorang yang mengatasnamakan Kementerian ATR/BPN jika ingin mengambil sertipikat tanah analog.

Kontoversi peralihan sertifikat tanah elektronik ini tak hanya sampai disitu, sebab masih banyak masyarakat yang menanyakan mengenai keamanan privasi data digital.

Derita Korban Investasi Jabon: Terjerat Utang hingga Gagal Naik Haji

Derita Korban Investasi Jabon: Terjerat Utang hingga Gagal Naik Haji

Korban investasi pohon jati kebon (jabon) tidak pernah menyangka jadi bulan-bulanan dugaan penipuan yang dilakukan PT Global Media Nusantara (GMN).

Secret-financial — Korban investasi pohon jati kebon (jabon) tidak pernah menyangka jadi bulan-bulanan dugaan penipuan yang dilakukan PT Global Media Nusantara (GMN). Bukannya untung yang didapat, malah buntung.

Salah satu korban asal Bekasi, Mariana (29) rela berutang Rp 90 juta lewat koperasi karena kepincut investasi jabon. Total seluruh kerugian yang ditanggungnya mencapai Rp 350 juta atau 700 pohon sejak bergabung 2017.

“Kerugiannya Rp 350 juta. Ada uang tabungan pensiun bapak, terus mama, adik-adik sama pinjaman koperasi,” cerita Mariana di Mabes Polri, Jakarta Selatan.

Baca juga: Khofifah Sindir Daerah yang Belum Terbitkan Perbup Soal Dana Desa

Sampai saat ini pihaknya masih terus mencoba melunasi dengan cara dicicil. Padahal dalam uang itu tersimpan banyak harapan salah satunya untuk pergi haji orang tua.

“Duit haji orang tua disimpan di situ. Haji nggak jadi malah habis uangnya,” bebernya dengan raut wajah menyesal.

Mariana menceritakan awalnya mulai investasi jabon. Saat itu dia dikenalkan dengan orang terdekat, sampai saat ini sendiri dia belum pernah melihat lahan tempat pohon miliknya ditanam.

“Aku punya guru ngaji itu suaminya ikut duluan di bisnis jabon ini jadi aku dikenalin. (Belum pernah lihat pohonnya) karena aku percaya sama guru ngajiku yaudah gitu aja. Jadi uangnya dikasih ke guru ngajiku, dia kasih lagi ke leadernya (pihak GMN),” jelasnya.

Kisah serupa juga dialami investor asal Aceh, Syaifullah dengan kerugian Rp 62 juta sejak gabung 2011. Dia harus menerima kenyataan bahwa keinginannya untuk naik haji dan memiliki rumah gagal terwujud dalam waktu dekat.

Baca juga: Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah Jalani Pemeriksaan di Gedung KPK

“Kalau saya rencananya mau pergi haji sama buat rumah, karena nggak bisa panen otomatis nggak bisa buat rumah, mau gimana lagi,” tutur Syaifullah.

Dia berharap kasus ini dapat diusut tuntas sampai pemeran utama yakni pemilik GMN, Wira Pradana dapat membayar ganti rugi. Pasalnya, dia salah satu agent yang mempromosikan investasi jabon, banyak korban yang sudah berstatus sebagai janda, hingga yatim piatu jadi korban berkat ajakannya.

“Kalau punya saya nggak apa deh, tapi ketika kita kampanyekan ke orang lain otomatis orang lain beli juga kan. Saya presentasi ke kawan-kawan ada yang janda, fakir miskin, anak yatim, ada yang mulai 1 pohon lho cuma Rp 350 ribu, ada pensiunan juga, kan merek berharap buat anaknya sekolah, pergi haji atau umroh, buat rumah,” jelasnya.

“Ketika masuk panen dia bilang perusahaannya gagal kubikasi (gagal besar pohon) sehingga enak sekali kalau caranya begitu,” tambahnya.

Khofifah Sindir Daerah yang Belum Terbitkan Perbup Soal Dana Desa

Khofifah Sindir Daerah yang Belum Terbitkan Perbup Soal Dana Desa

Gubernur Jatim Khofifah meminta perbup soal dana desa segera diterbitkan. Karena dana desa merupakan bagian percepatan pelayanan kesejahteraan masyarakat.

Secret-financial — Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa meminta perbup soal dana desa segera diterbitkan. Karena dana desa merupakan bagian percepatan pelayanan kesejahteraan masyarakat.

“Jikalau ada daerah yang belum mengeluarkan perbup, kebetulan di rombongan yang sekarang baru dilantik ini ada yang belum mengeluarkan perbup terkait soal dana desa, maka saya mohon dengan sangat bisa disegerakan, bisa diterbitkan,” ujar Gubernur Khofifah dalam sambutannya usai melantik kepala daerah sesi dua di Gedung Grahadi.

Khofifah mengatakan di dalam dana desa terdapat salah satunya dana untuk BLT dan PPKM mikro. Khofifah juga meminta agar penggunaan dana desa dikawal dan dikontrol.

“Saya mohon dikawal, dikontrol, karena akan menjadi bagian sangat penting untuk menyiapkan pondasi dan diharapkan April bisa take off. Artinya pertumbuhan triwulan tidak terkontraksi,” kata Khofifah.

Baca juga: Marzuki Alie: SBY Harus Tahu, Fitnah Itu Kejam
Marzuki Alie: SBY Harus Tahu, Fitnah Itu Kejam

Marzuki Alie: SBY Harus Tahu, Fitnah Itu Kejam

Partai Demokrat memecat Mantan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrat Marzuki Alie. Marzuki pun mengomentari pemecatan tersebut.

Secret-financial — Partai Demokrat memecat tujuh kadernya terkait upaya gerakan pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat, termasuk salah satunya Mantan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrat Marzuki Alie. Marzuki pun mengomentari pemecatan tersebut.

“Tingkah laku buruk agar diterjemahkan, dibanding dengan fitnah. SBY harus tahu, fitnah itu kejam, lebih kejam dari pembunuhan,” kata Marzuki Alie.

Mengutip sabda nabi, Marzuki mengatakan bahwa tukang fitnah tidak akan masuk surga, jika yang difitnah tidak memaafkan. Ia pun mengingatkan  bahwa tukang fitnah bukan hanya buruk, tapi juga penjahat dan dzolim.

“Dan itu dibiarkan oleh SBY,” ujarnya.

Baca juga: Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah Jalani Pemeriksaan di Gedung KPK

Pemecatan juga dinilai dilakukan secara sepihak. Dirinya mengaku tidak pernah dipanggil untuk dimintai keterangan oleh DPP Partai Demokrat terkait upaya yang dilakukan gerakan itu.

“Mereka menganggap tidak perlu memanggil karena pasti akan menghadapi tuntutan saya terhadap tukang fitnah,” ucapnya.

Dirinya enggan menyebutkan apa langkah selanjutnya usai pemecatan tersebut. “Besok kita tindaklanjuti,” ungkapnya.

Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah Jalani Pemeriksaan di Gedung KPK

Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah Jalani Pemeriksaan di Gedung KPK

Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Nurdin Abdullah yang baru ditangkap tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Jumat malam

Secret-financial — Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Nurdin Abdullah yang baru ditangkap tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Jumat malam, 26 Februari 2021 malam dibawa ke Gedung KPK, Jakarta. Ia dijadwalkan akan menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

“Tim KPK dan para pihak yang tadi ditangkap sudah dalam penerbangan dari Makassar,” kata Ketua KPK Firli Bahuri dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu, 27 Februari 2021.

Sebelumnya, KPK telah menangkap Nurdin dalam operasi tangkap tangan soal dugaan kasus tindak pidana korupsi. “Benar, Jumat (26/2) tengah malam, KPK melakukan tangkap tangan terhadap kepala daerah di Sulawesi Selatan terkait dugaan tindak pidana korupsi,” kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri.

Baca juga: Jika Vaksinasi Covid-19 Gagal, Pemerintah tak Beri Kompensasi?

Kendati demikian, Ali belum bisa menjelaskan lebih detil kasus apa yang menjerat Nurdin dan juga siapa saja pihak lain yang turut ditangkap. Sesuai KUHAP, KPK mempunyai waktu 1×24 jam untuk menentukan status dari pihak yang ditangkap tersebut.

Juru bicara Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Veronica Moniaga mengatakan masih mencari informasi terkait penangkapan. “Kami masih mencari tahu,” ucap dia.

Pada Sabtu 27 Februari 2021, pukul 01.00 WITA, tim KPK melakukan operasi tangkap tangan kepada Nurdin Abdullah di rumah dinas Gubernur Sulawesi Selatan.

Selain Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah, tim KPK juga membawa beberapa orang. Mereka adalah AS, N, SB, ER, dan I. Adapun barang buktinya yang diduga ada di lokasi ialah koper berisi uang yang diamankan di Rumah Makan Nelayan Jl. Ali Malaka, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar.