oleh

Data Pribadi Dicuri Bikin Hidup Terancam

Data Pribadi Dicuri Bikin Hidup Terancam.

SECRET-FINANCIAL.COM – Seringkali kita mendengar kasus pencurian data pribadi, namun tak pernah tahu risiko dari dicurinya data tersebut. Analis keamanan siber menyebut bahwa data pribadi curian itu kini bisa digunakan untuk mengajukan permintaan pinjaman dengan identitas orang lain.

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) mengatakan korban pencurian data pribadi bisa melaporkan kasus tersebut ke pihak kepolisian. Sebab, menurut Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara kasus tersebut termasuk kategori tindakan kriminal pencurian. Oleh karena itu berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pelaku pencurian bisa disangkakan dengan KUHP.

Kemkominfo mengatakan korban pencurian data pribadi bisa melaporkan kasus tersebut ke pihak kepolisian. Data Pribadi Dicuri Bikin Hidup Terancam
Baca juga: Lagi-lagi, OJK Bekukan Izin Usaha 2 Multifinance

“Nanti akan ada pertemuan lagi menyangkut pidana. Ini (pidana) ternyata dievaluasi dan lagi dibahas ulang dalam waktu dekat. Yang lain sudah beres, terkait pidananya saja,” tuturnya.

Oleh karena itu, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara mengaku bahwa saat ini dirinya sudah menandatangani draft RUU PDP yang saat ini draftnya sudah sampai di Kementerian Sekretariat Negara (Setneg).

Maraknya kasus Pencurian Data Pribadi di Indonesia pada tahun 2019 dikarenakan hukum yang mengatur tentang pencurian data pribadi belum ada. Pada 24 Januari 2020, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP).

Sebab, setiap detil data pribadi seseorang dijual bebas di pasar gelap dark web. Bahkan mereka menyediakan panduan soal bagaimana pinjaman ini bisa diajukan di berbagai belahan dunia.

Selain digunakan untuk melakukan pinjaman online, data tersebut bisa disalah gunakan oleh peretas untuk melakukan penipuan online menggunakan identitas yang dicuri ini.

“Jadi bisa pakai pasal pencurian, saya bukan ahli hukum. Ya tapi kalau polisi penyidik, itu pencurian. Pencurian itu ada di KUHP dan pencurian bisa dipakai itu mungkin. Atau di undang-undang perbankan yang harus menjaga data nasabah perbankan,” kata Rudiantara.

Draf RUU itu telah diserahkan ke Komisi I DPR RI pada 4 Februari lalu untuk dibahas bersama. Dalam RUU PDP juga mengatur sanksi bagi yang melanggar berupa denda terbesar Rp70 miliar serta pidana penjara paling lama 7 tahun.

Komentar

Tinggalkan Balasan

News Feed