oleh

Firli Bahuri: Saya Titip, Jangan Ada Lagi ‘Suap Ketok Palu’

Tolong saya titip sekali lagi jangan ada lagi 'suap ketok palu' dalam rangka pengesahan APBD provinsi, kabupaten dan kota

Firli Bahuri: Saya Titip, Jangan Ada Lagi ‘Suap Ketok Palu’

secret-financial.com – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) Firli Bahuri meminta agar praktik suap terkait pengesahan Rancangan Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah (R- APBD) tidak terulang.

Hal itu disampaikan Firli di dalam acara Diksusi Interaktif dengan Gubernur se-Indonesia yang digelar secara daring, Rabu (24/6/2020).

“Tolong saya titip sekali lagi jangan ada lagi ‘suap ketok palu’ dalam rangka pengesahan APBD provinsi, kabupaten dan kota,” kata Firli, Rabu.

Firli mengatakan, suap ketok palu tersebut merupakan salah satu area yang dinilai rawan korupsi.

Baca juga: Menlu: Ketahanan Kesehatan Penting, Bisa Pengaruhi Keamanan-Stabilitas

Dirinya dan pimpinan KPK mengunjungi suatu daerah mengingatkan jangan ada lagi tidak pidana korupsi yang bersumber dari ketok palu. Namun usai dirinya melakukan kegiatan pencegahan tersebut, rupanya imbauan tersebut dihiraukan.

“Setelah tiga hari kemudian, yang punya palu menyampaikan kepada badan-badan eksekutif ini, mengatakan jangan ini enggak boleh, kemarin KPK datang ke sini. Apa jawabannya? Dia bilang itu kan kemarin pak, sekarang orang KPK sudah pulang,” kata Firli.

Firli juga membeberkan potensi terjadinya korupsi pada sejumlah hal lainnya, seperti pemberian izin usaha tambang, fee hingga mark-up proyek. Kemudian rasuah di lahan reformasi birokrasi, khususnya mutasi atau rotasi rekrutmen pegawai.

“Ingat korupsi itu karena bisa saja orang telah menerima hadiah atau janji untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan jabatan dan kewenangan,” kata Firli.

“Jangan bertambah lagi, karena mohon maaf Pak, kami tidak bangga Pak dengan menangkap gubernur dan bupati, itu sedih kita Pak. ” kata Firli.

Baca juga: Mentan: Makan Rakyat Tidak Boleh Terganggu

Salah satu kasus suap terkait ‘ketok palu’ yang sedang ditangani KPK adalah kasus dugaan suap terkait pengesahan RAPBD Provinsi Jambi tahun 2017 dan 2018.

Dalam kasus tersebut, KPK telah menjerat mantan Gubernur Jambi Zumi Zola serta sejumlah pimpinan dan anggota DPRD Jambi periode 2014-2019.

“Para unsur Pimpinan DPRD Jambi diduga meminta ‘uang ketok palu’, menagih kesiapan uang ketok palu, melakukan pertemuan untuk membicarakan tersebut. Meminta jatah proyek dan/atau menerima uang dalam kisaran Rp 100 juta atau Rp 600 juta per orang,” kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata, Selasa (23/6/2020).

Komentar

Tinggalkan Balasan

News Feed