oleh

ICW Pernah Minta Informasi soal Kartu Prakerja, Tapi Tak Digubris

Lembaga Indonesian Corruption Watch ( ICW) sempat mengajukan/minta permohonan Kemenko Perekonomian untuk memperoleh informasi soal program Kartu Prakerja

ICW Pernah Minta Informasi soal Kartu Prakerja, Tapi Tak Digubris

secret-financial.com – Lembaga Indonesian Corruption Watch ( ICW) sempat mengajukan/minta permohonan Kemenko Perekonomian untuk memperoleh informasi soal program Kartu Prakerja pada 12 Mei lalu.

Namun, permohonan informasi publik itu tidak pernah direspons pemerintah.

“Kami melakukan permintaan informasi tanggal 12 Mei 2020, tetapi sampai sekarang belum ada respons apa pun dari Kemenko Perekonomian,” kata peneliti ICW Egi Primayogha dalam konferensi pers “Catatan Kritis Lembaga Pelatihan Program Kartu Prakerja”, Senin (1/6/2020).

“Tidak diresponsnya permintaan kami sangat disayangkan, karena semestinya Kemenko Perekonomian sigap membuka informasi mengenai masalah yang jadi polemik publik secara luas,” lanjut dia.

Baca juga: New Normal Segera Berlaku, Kabar Baik atau Buruk Bagi Ekonomi RI?

Egi menjelaskan, ICW meminta informasi mengenai dokumen perjanjian kerja sama dengan delapan mitra Kartu Prakerja.

Sebab, menurut Egi, penunjukkan mitra Kartu Prakerja tidak memiliki alasan atau standar yang jelas.

“Kenapa kami melakukan permintaan informasi? Karena didasarkan alasan proses penunjukkan mitra Prakerja mengundang tanda tanya. Misal, kenapa tidak melalui mekanisme lelang,” tutur dia.

Namun, Egi mengatakan, hingga hari ini tidak ada respons dari Kemenko Perekonomian.

Padahal, apabila merujuk pada UU Keterbukaan Informasi Publik, badan publik yang memiliki informasi yang diminta wajib memberikan tanggapan paling lambat 10 hari sejak diterimanya permintaan.

Baca juga: Soal New Normal, Sri Mulyani Pilih Ekonomi atau Kesehatan?

Perpanjangan waktu untuk mengirimkan tanggapan paling lambat tujuh hari kerja berikutnya dengan memberikan alasan secara tertulis.

“Kami telah melakukan permintaan informasi, menggunakan mekanisme yang diatur dalam UU Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14/2008,” ucap Egi.

Berdasarkan kajian ICW, kata Egi, ditemukan setidaknya tiga lembaga mitra Kartu Prakerja yang berafiliasi secara politik dengan pemerintah.

Ia menyebutkan, ketiga lembaga itu adalah Skill Academy yang digagas Ruang Guru, Vokraf atau PT Kolaborasi Edukasi Nusantara dan Amithya Institute.

Ia menyebutkan, ketiga lembaga itu adalah Skill Academy yang digagas Ruang Guru, Vokraf atau PT Kolaborasi Edukasi Nusantara dan Amithya Institute.

“Ada tiga lembaga yang kami temukan terafiliasi secara politik, yaitu Skill Academy, Vokraf, dan Amithya Institute,” sebut dia.

Dalam kesempatan itu, peneliti ICW Lalola Ester juga menyampaikan lima kesimpulan dari penelusuran dan analisis data terhadap mitra Kartu Prakerja.

Baca juga: OTT Pejabat UNJ, MAKI Menilai KPK Tak Berkelas karena Hanya Level Kampus

Pertama, tidak ada standar jelas yang mengatur batasan mitra platform digital yang merangkap sebagai lembaga pelatihan.

Kedua, potensi kuat terjadinya konflik kepentingan dalam proses kurasi dan pengawasan penyelenggaraan pelatihan daring dalam program Kartu Prakerja.

Ketiga, sejumlah lembaga pelatihan diragukan kredibilitasnya dalam penyelenggaraan pelatihan secara daring.

“Berikutnya, tidak adanya standar jelas mengenai lembaga pelatihan yang dinilai pantas dan bisa bermitra dalam program Kartu Prakerja,” ujar Lola.

“Ditemukan adanya dugaan afiliasi politik dalam sejumlah lembaga pelatihan dengan para pihak dalam platform digital,” imbuh dia.

Terkait surat permintaan yang tak direspons pemerintah, Lola menyatakan ICW akan kembali bersurat ke Kemenko Perekonomian.

Ia menyebutkan ICW bakal mengajukan keberatan karena permintaan informasi publik tidak ditanggapi.

“Akan ditindaklanjuti oleh ICW dengan mengirimkan surat keberatan informasi,” kata Lola.

Komentar

Tinggalkan Balasan

News Feed