oleh

Jaga Daya Beli Saat Pandemi, Program Padat Karya Tunai Lanjut Sampai 2021

Danis Sumadilaga mengatakan program padat karya tunai (PKT) akan dilanjutkan pada 2021 untuk jaga daya beli masyarakat saat pandemi COVID-19.

Secret-financial – Dirjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Danis Sumadilaga mengatakan program padat karya tunai (PKT) akan dilanjutkan pada 2021 untuk jaga daya beli masyarakat saat pandemi virus COVID-19.

“Untuk mempertahankan jaga daya beli masyarakat di tengah kondisi perekonomian yang tertekan akibat pandemi COVID-19, Kementerian PUPR terus melanjutkan program padat karya tunai pada 2020 dan dilanjutkan 2021,” ujar Danis dalam seminar daring di Jakarta, Senin 28 September 2020.

Menurut Danis, program PKT ini dilaksanakan melalui pembangunan infrastruktur yang melibatkan warga atau masyarakat setempat. Adapun program program Padat Karya Tumai yang dilaksanakan meliputi pengembangan infrastruktur sosial ekonomi wilayah (PISEW) dengan anggaran Rp 540 miliar di 900 kecamatan, kota tanpa kumuh (kotaku) sebesar Rp382 miliar di lokasi 364 kelurahan, tempat pengelolaan sampah reduce, reuse, frecycle (TPS 3R) di 106 lokasi dengan anggaran Rp 63 miliar.

Baca juga: Di Tengah Pandemi Covid-19, Intip Rekomendasi Saham Rumah Sakit MIKA dan HEAL

Kemudian, Padat Karya Tunai penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat (pamsimas) sebesar Rp1,12 triliun di 4.717 lokasi, lalu sanitasi berbasis masyarakat (sanimas) di 1.028 lokasi dengan anggaran Rp391 miliar, dan sejumlah program PKT lainnya. Seluruh program PKT tersebut berpotensi menyerap 92.699 tenaga kerja di seluruh wilayah Indonesia.

Sebelumnya, Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR mengungkapkan pembangunan infrastruktur selama pandemi COVID-19 berfokus pada program padat karya. Fokus program pembangunan infrastruktur PUPR pada 2021 diarahkan untuk mendukung peningkatan ketahanan pangan, pengembangan konektivitas, peningkatan kesehatan lingkungan dan masyarakat.

Baca juga: Kemenkeu: Omnibus Law Sektor Keuangan Tak Ada Hubungan dengan Independensi BI

Komentar

Tinggalkan Balasan

News Feed