oleh

JK: Aturan Penanganan Corona Simpang Siur Tidak Jelas

JK: Aturan Penanganan Corona Simpang Siur Tidak Jelas

secret-financial.com – Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai sejumlah aturan penanganan virus corona (Covid-19) oleh pemerintah simpang siur dan tidak jelas. JK juga menyebut pandemi virus corona berpotensi menimbulkan krisis ekonomi. Bahkan dia menyebut bisa lebih parah dari krisis 1998 silam.

Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai sejumlah aturan penanganan virus corona (Covid-19) oleh pemerintah simpang siur dan tidak jelas.
Baca juga: Dihantam Corona, Perusahaan Bus Lumpuh Dikandangkan

“Secara aturan dan perintah, aturannya juga masih simpang siur, kadang-kadang jadi tidak jelas, harus terkoordinasi lagi,” ujarnya.

“Ada tiga hal pokok. Satu, waktu terbatas, karena semakin lama dan waktu kita terbatas. Selanjutnya ada koordinasi. Walau ada satgas dan gugus tugas, tapi tidak mudah melakukannya. Kemudian yang terakhir itu logistik. Kalau labnya kurang, orang-orangnya kurang, rumah sakit tidak mencukupi, APD kurang, obat-obat kurang, jadi susah dengan mempertimbangkan waktu, logistik, koordinasi, dan orang-orang yang memiliki keahlian,” lanjut JK.

Saat ditanya apakah penanganan Covid-19 di Indonesia sudah terbilang cepat, JK justru mengambil sampel Taiwan.

“Cepat itu bisa dilihat daripada tren. Kalau kita lihat yang cepat itu Taiwan dan Korea. Dalam dua bulan mereka kontrol itu, segala aspek harus diperhitungkan. Kita harus pilih opsi-opsi yang ada walau berisiko,” ujar JK.

Jusuf Kalla menilai Indonesia mampu melawan Covid-19. Hal ini itu bisa tercapai jika pemerintah mengutamakan kepentingan bangsa dan rakyatnya.

“Pemerintah harus mampu. Indonesia bukan negara miskin amat, kita anggota G-20 tentu kita ada cadangan, dan mau minjam. Negara yang kaya seperti Timur Tengah saja mau minjam, maka kita harus pertaruhkan segala hal, segala apapun ongkosnya, dan ongkos sosial,” ucapnya.

Selain itu, Ketua Palang Merah Indonesia (PMI) ini juga meminta pemerintah lebih tegas dalam mengeluarkan kebijakan.

“Disiplin dan ketegasan. Berkali-kali saya katakan, menjalankan instruksi, bukan mengimbau. Ini kan pemerintah Republik Indonesia bukan pengimbau Republik Indonesia. Tegas dan disiplin, di samping kita harus pencegahan,” pungkasnya.

Komentar

Tinggalkan Balasan

News Feed