fbpx
Kata Bos OJK Soal Pinjaman Online Tak Beri Keringanan Cicilan

Kata Bos OJK Soal Pinjaman Online Tak Beri Keringanan Cicilan

Kata Bos OJK Soal Pinjaman Online Tak Beri Keringanan Cicilan

secret-financial.com – OJK menyatakan bahwa stimulus di bidang jasa keuangan, baik bank, perusahaan pembiayaan (multifinance), asuransi, dan dana pensiun. Bisa tidak dijumpai di pinjaman online yang ada di fintech peer-to-peer lending.

Kata Bos OJK soal pinjaman online tak beri keringanan cicilan, tidak dijumpai di pinjaman online yang ada di fintech peer-to-peer lending.
Baca juga: Orang RI Pintar, Utang di Pinjaman Online Tidak di Bayar

Ketua Dewan Komisioner OJK mengatakan perusahaan fintech peer-to-peer lending merupakan platform yang mempertemukan antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman. 

Maka dari itu, perusahaan fintech lending sebagai lembaga jasa keuangan tidak bertindak sebagai pemberi pinjaman sebagaimana di industri Perbankan atau Pembiayaan dan tidak bertanggung jawab kepada peminjam.

Wimboh menegaskan OJK meminta Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) untuk mendorong anggotanya untuk memberikan perhatian yang serius dalam rangka meringankan beban penerima pinjaman yang menghadapi masalah keuangan akibat wabah Covid-19.

“Kalau OJK mau ngumpulin peminjamnya, tapi di mana peminjamnya. OJK hanya meyakinkan market conduct untuk melindungi, kalau terjadi dispute hukumnya pemberi pinjaman dan peminjam, makanya kami mau diskusi asosiasi.” katanya.

Sebelumnya AFPI dalam siaran resminya telah menegaskan anggotanya tidak bertindak sebagai pihak pemberi pinjaman sebagaimana di industri Perbankan atau Pembiayaan. Dengan begitu perusahaan fintech lending tidak memiliki kewenangan untuk melakukan restrukturisasi pinjaman tanpa persetujuan dari pihak Pemberi pinjaman.

Meski begitu, Tumbur mengimbau seluruh anggota asosiasi pinjol agar memperhatikan kepentingan, baik lender dan borrower, dalam situasi genting seperti ini.

“Namun, AFPI mendukung dan mengimbau anggota, platform fintech P2PL, untuk bisa memfasilitasi (keringanan pinjaman), dan mekanisme diserahkan kepada masing-masing platform. Platform berkewajiban melindungi kepentingan kedua belah pihak (borrower dan lender) dengan wajar dan adil,” pungkasnya.

Selain itu juga merujuk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 (covid-19).

“Panduan ini dikeluarkan terkait dengan dampak pandemi covid-19 yang telah menimbulkan ketidakpastian ekonomi global dan domestik serta secara signifikan memengaruhi pertimbangan entitas dalam menyusun laporan keuangan,” jelasnya.

Meski demikian, lanjutnya, keringanan berupa ‘libur’ bayar cicilan ini diberikan dalam bentuk perpanjangan waktu. Penundaan sebagian pembayaran dan/atau jenis restrukturisasi lainnya yang bersifat sementara.

Tinggalkan Balasan