oleh

Keamanan Digital Menjadi Tuntutan Utama Sertifikat Tanah Elektronik

Payung hukum mengenai pergantian sertifikat tanah analog ke sertifikat tanah elektronik sudah diteken Menteri Agraria dan Tata Ruang, Sofya Djalil.

Secret-financial — Payung hukum mengenai pergantian sertifikat tanah analog ke sertifikat tanah elektronik sudah diteken Menteri Agraria dan Tata Ruang, Sofya Djalil, Januari lalu. Setelah hal tersebut mencuat muncul berbagai pertanyaan tentang isu tersebut seperti, kemanan data, setifikat analog yang akan ditarik, serta kesiapan wacana ini.

Menurut Sofyan Djalil, isu yang mencuat tersebut merupakan sebuah kekliruan, sebab BPN (Badan Pertahanan Nasional) tidak mengambil sertifikat yang sudah dimiliki dalam bentuk analog sampai dialihkan dalam bentuk elektronik. Peralihan sertifikat ini juga masih membutuhkan waktu.

Sementara itu Dwi Purnama (Direktur Pengaturan Pendaftaran Tanah dan Ruang Kementerian ATR/BPN) menjelaskan lebih mendalam mengenai wacana ini. Menurutnya pergantian surat tanah analog ke elektronik dapat dilakukan secara sukarela.

Baca juga: Gelar IPO, Modal PT Ulima Nitra Meningkat Rp 74,5 Miliar

“Jadi, saat masyarakat ingin mengganti sertifikat analog ke elektronik atau terjadi peralihan hak atau pemeliharaan data, baru sertifikat analognya ditarik oleh kepala kantor digantikan oleh sertifikat elektronik,” ujarnya.

Melalui kanal resmi BPN, atrbpn.go.id, Sofyan mengatakan, “Saya pastikan tidak ada penarikan sertipikat tanah di masyarakat, sertipikat lama tetap berlaku, pelaksanaannya dilakukan secara bertahap.” Ia juga mengimbau kepada masyarakat untuk tidak percaya kepada seseorang yang mengatasnamakan Kementerian ATR/BPN jika ingin mengambil sertipikat tanah analog.

Kontoversi peralihan sertifikat tanah elektronik ini tak hanya sampai disitu, sebab masih banyak masyarakat yang menanyakan mengenai keamanan privasi data digital.

Komentar

Tinggalkan Balasan

News Feed