oleh

Kemenhub Kembalikan Rp 94,41 Miliar ke Kas Negara

Kemenhub kembalikan anggaran senilai Rp 94,41 miliar ke kas negara.Pengembalian ini sebagai tindak lanjut rekomendasi BPK di Semester I Tahun 2020.

Kemenhub Kembalikan Rp 94,41 Miliar ke Kas Negara

secret-financial.com – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) kembalikan anggaran senilai Rp 94,41 miliar atau 416 ribu dolar AS ke kas negara. Pengembalian anggaran ini sebagai tindak lanjut rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di Semester I Tahun 2020.

“Untuk progres tindak lanjut di Semester I Tahun 2020, terdapat sembilan rekomendasi yang diusulkan menuju status sesuai dengan dua kategori. Kategori pertama pengembalian ke kas negara dengan nilai Rp 94,41 Miliar dan 416 ribu dolar AS,” kata Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dalam Rapat Kerja dengan Komisi V DPR di Jakarta, Rabu (15/7).

Adapun, lanjut dia, kategori kedua yaitu koreksi pencatatan aset (administrasi) dengan nilai Rp 905 juta.

Baca juga: BPS: Ekspor Non Migas ke India Naik Paling Signifikan

“Kedua hal tersebut akan dimuthakirkan dokumen dan data dukungnya dengan BPK-RI pada minggu ketiga juli tahun 2020,” katanya.

Rinciannya, penyetoran dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut senilai Rp825,4 juta, Direktoran Jenderal  Perhubungan Udara Rp93,02 miliar dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan (BPSDMP) Rp502 juta.

Sementara itu, berdasarkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester(IHPS) II BPK tahun 2019, penyelesaian tindak lanjut di Kementerian Perhubungan adalah sebesar 76,1 persen atau lebih besar 1,8 persen di atas rata-rata Nasional sebesar 74,3 persen.

Baca juga: Penuhi Kebutuhan APBN, Kemenkeu Lelang 7 Seri Surat Utang

Budi menyebutkan terdapat kenaikan jumlah rekomendasi sebanyak 23 dari 1.026 pada Semester 1 2019 menjadi 1.049 pada semester 2, serta kenaikan nilai rekomendasi sebesar Rp 680 miliar dari Rp 2,31 triliun dan 3,52 juta dolar AS pada semester 1 menjadi sebesar Rp 2,99 triliun dan 3,52 juta dolar AS pada semester 2.

Lebih lanjut, Ia mengatakan pihaknya telah melakukan koordinasi dan langkah-langkah konkret dalam mengakselerasi tindak lanjut terhadap hasil pemeriksaan BPK-RI sebagai berikut: penerbitan surat pemberitahuan terkait hasil pemutakhiran tindak Lanjut; pemantauan tindak lanjut ke UPT di daerah; pembahasan/ intensifikasi tindak lanjut dengan entitas eselon I dan pemutakhiran tindak lanjut Bersama BPK RI pada setiap semester.

Komentar

Tinggalkan Balasan

News Feed