oleh

Kemenkeu: Omnibus Law Sektor Keuangan Tak Ada Hubungan dengan Independensi BI

 Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tengah menyiapkan aturan sapu jagad atau Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Sektor Keuangan.

Secret-financial – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tengah menyiapkan aturan sapu jagad atau Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Sektor Keuangan. Tujuannya untuk pengembangan dan penguatan sektor keuangan di Tanah Air.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Febrio Kacaribu mengatakan, RUU tersebut tak ada hubungannya dengan independensi Bank Indonesia (BI). Adapun RUU BI saat ini juga tengah dibahas oleh Badan Legislasi DPR RI.

“Ini enggak ada hubungannya dengan yang diomongkan selama ini dengan RUU BI, tentang independensi, ini completely different,” ujar Febrio dalam webinar BKF, Jumat (25/9).

Baca juga: Sri Mulyani Sebut Sistem Logistik Nasional Seperti Benang Ruwet

Menurut dia, RUU Omnibus Law Sektor Keuangan ini sudah disiapkan beberapa tahun lalu, bahkan sebelum adanya COVID-19. Menurutnya, beleid ini disiapkan karena sektor keuangan memiliki andil yang masih kecil terhadap sektor keuangan.

Dia mencontohkan, sektor perbankan saat ini menyumbang 60 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Menurutnya, ini masih kecil dibandingkan negara-negara lain.

Begitu juga dengan dana pensiun di Indonesia yang hanya menyumbang 5,5 persen terhadap PDB Indonesia. Sementara di Malaysia, andil dana pensiun mencapai 60 persen dari PDB.

“Jadi omnibus sektor uang, terutama adalah bagaimana sektor keuangan kita ini makin besar. Kalau dalam istilah teknis, itu pendalaman pasar. Kita luar biasa ketinggalannya,” jelasnya.

Baca juga: BKF Kemenkeu: Indonesia Sudah Resesi

“Jadi kita harus benerin yang harus dibenerin. Perundang-undangannya, aturan-aturan mainnya harus kita benerin,” lanjutnya.

Febrio juga menjelaskan, RUU Omnibus Law juga akan memberikan pilihan instrumen lainnya bagi masyarakat untuk menabung. Saat ini, instrumen yang ada di industri keuangan hanya berupa tabungan, deposito, obligasi, hingga saham.

“Masih banyak sekali instrumen yang kita belum punya. Malaysia, sektor keuangan syariahnya berkembang besar sekali, kita enggak. Itulah makanya Omnibus Sektor Keuangan ini, sudah banyak aturan yang zaman baheula,” kata dia.

Dalam materi bahan paparan BKF soal RUU Omnibus Law Sektor Keuangan, disebutkan ada tiga urgensi beleid itu disiapkan. Pertama, Omnibus Law dipertimbangkan sebagai solusi dan terobosan untuk menyelesaikan hambatan regulasi yang tersebar di banyak UU sektor jasa keuangan (UU organik).

Baca juga: APPI: Menjaga Arus Kas Jadi Tantangan Saat Pandemi

Kedua,RUU pengembangan dan penguatan sektor keuangan masuk dalam program legislasi nasional. Ketiga, untuk dapat mempersiapkan penyusunan RUU diperlukan Naskah Akademis yang tersusun untuk dapat segera diselesaikan.

Lebih lanjut, dalam draf itu menyebutkan, untuk mempersiapkan Omnibus Law Sektor Keuangan perlu pendalaman sektor keuangan agar dapat sejalan dengan perkembangan global dan domestik, khususnya perkembangan teknologi dan inovasi bisnis. Selain itu juga struktur konglomerasi pada industri jasa keuangan yang membutuhkan penguatan pengawasan gang terintegrasi.

Komentar

Tinggalkan Balasan

News Feed