oleh

Lagi-lagi, OJK Bekukan Izin Usaha 2 Multifinance

Lagi-lagi, OJK Bekukan Izin Usaha 2 Multifinance

secret-financial.com – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membekukan kegiatan usaha emiten dua perusahaan pembiayaan atau multifinance. Lantaran kedua perusahaan tersebut tidak memenuhi ketentuan dalam Peraturan OJK atau POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan.

PT Wannamas Multifinance yang fokus pada pembiayaan, sewa guna usaha dan anjak piutang. Dan tanpa menunggu lama OJK bekukan izin usaha 2 multifinance.
Baca juga: Corona, Ketua OJK Minta Leasing Tarik Kredit Macet Tak Pakai Debt Collector

Keduanya yakni PT First Indo American Leasing Tbk (FINN) yang juga merupakan perusahaan publik yang tercatat di Bursa Efek Indonesia dan bergerak di pembiayaan kendaraan roda empat bekas, sementara satu lagi yakni PT Wannamas Multifinance yang fokus pada pembiayaan (investasi, modal kerja dan multiguna), sewa guna usaha dan anjak piutang. Dan tanpa menunggu lama OJK bekukan izin usaha 2 multifinance tersebut.

OJK menegaskan First Indo American Leasing atau First Finance tidak memenuhi ketentuan di bidang perusahaan pembiayaan. Keputusan tersebut dituangkan dalam Surat Nomor S-89/NB.2/2020 tanggal 27 Februari 2020.

“Berakhirnya sanksi administratif berupa peringatan ketiga, maka perusahaan dikenakan sanksi administratif berupa pembekuan kegiatan usaha,” kata Ihsanuddin.

Sanksi pembekuan kegiatan ini diberikan untuk jangka waktu enam bulan dan mulai berlaku sejak surat pembekuan tersebut ditetapkan. Dengan penetapan sanksi ini, maka kedua perusahaan pembiayaan tersebut dilarang melakukan kegiatan usaha.

“Mereka dilarang menyalurkan pembiayaan baru, pengajuan pinjaman baru, pencairan pinjaman baru, pengalihan portofolio atau aset pembiayaan serta pembayaran kepada pihak ketiga kecuali untuk angsuran bank, utilitas kantor, sewa gedung operasional kantor dan gaji pegawai sesuai persetujuan OJK,” pungkasnya.

Pada tahun lalu Wannamas Multifinance juga mendapatkan pembekuan izin usaha oleh OJK.

Sesuai dengan surat Nomor S-104/NB.2 /2019 tanggal 19 Februari 2019, izin usaha perseroan dibekukan akibat melanggar Pasal 10 ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan.

Pasal tersebut berbunyi perusahaan pembiayaan dilarang melakukan transaksi anjak piutang dengan pemberian jaminan dari penjual piutang dengan perusahaan pembiayaan lainnya sebagai debitur.

Kedua, Pasal 82 ayat e Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan. Pasal tersebut berbunyi perusahaan pembiayaan dilarang melakukan tindakan yang menyebabkan atau memaksa lembaga keuangan lainnya yang berada di bawah pengawasan OJK melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

Komentar

Tinggalkan Balasan

News Feed