oleh

Mata Elang Bakal Pensiun, Karena Leasing Dilarang Tarik Sepihak

SECRET-FINANCIAL.COMMata Elang Bakal Pensiun, Karena Leasing Dilarang Tarik Sepihak. Pembelian produk dengan sistem kredit kini sering kali menjadi pilihan utama para pekerja dalam membeli kebutuhan mereka. Beberapa barang yang paling sering dibeli dengan menggunakan sistem pembayaran kredit adalah mobil, motor dan juga berbagai macam alat-alat elektronik. Dengan pembelian dengan menggunakan sistem kredit tersebut, konsumen bisa membayarnya secara berkala atau menyicil dengan biaya yang lumayan murah setiap bulannya.

Sekarang perusahaan pembiayaan maupun konsumen sudah terlindungi dengan UU No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Leasing dilarang tarik sepihak.
Baca juga : Perusahaan Leasing Tak Boleh Tarik Sepihak, Harus Lewat Pengadilan

Cicilan yang menunggak membuat leasing menarik kendaraan yang dikredit konsumen. Kendati dibayarkan dengan cara menyicil, potensi kredit macet masih terjadi tapi leasing dilarang tarik sepihak.

Walau begitu, sistem kredit tidak selalu berjalan mulus. Ada saja berbagai masalah yang dapat menyebabkan kredit macet, baik dari pihak nasabah maupun pihak pemberi kredit. Berbagai masalah seperti kurangnya kemampuan memanajemen finansial maupun masalah yang ditimbulkan dari luar rencana seperti bencana alam dan sebagainya dapat membuat nasabah kesulitan melunasi cicilan kreditnya.

Mahkamah Konstitusi telah mengeluarkan putusan terkait penarikan aset. Asosiasi perusahaan pembiayaan Indonesia (APPI) menghormati keputusan MK dan menilai putusan ini memperjelas proses eksekusi penarikan.

Mahkamah Konstitusi (MK) telah mengeluarkan Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 tanggal 6 Januari 2020 disebutkan penerima hak fidusia atau kreditur tidak boleh melakukan eksekusi sendiri melainkan harus mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi kepada pengadilan negeri.

Saat ini baik perusahaan pembiayaan maupun konsumen sudah terlindungi dengan Undang-Undang No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Apabila konsumen melakukan kesulitan dalam pembayaran cicilan, sebaiknya segera menghubungi perusahaan pembiayaan.

Biasanya ada ‘mata elang’ atau jasa pihak ketiga untuk melakukan pendataan dan penarikan aset. Lalu bagaimana nantinya?

Ketua Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) Suwandi Wiratno mengungkapkan mata elang dalam praktik penarikan aset merupakan salah satu alternatif.

Suwandi mengungkapkan prinsipnya jika ada eksekusi maka mata elang harus memiliki surat tugas dan sertifikasi dari SPPI, dan sertifikat Fidusia serta kerja sama dengan perusahaan pembiayaan.

‘Mata elang’ ini juga harus merupakan pegawai dari perusahaan outsourcing tempat mereka bekerja. Jadi bukan freelance atau pekerja lepas.

Kalaupun konsumen tidak sanggup (melanjutkan kredit-Red) diarahkan untuk over alih resmi. Kalaupun tidak cocok, kendaraan dilelang dan hasilnya jika ada uang lebih dikembalikan oleh konsumen.

“Penagih outsourcing (mata elang) yang mengeksekusi (menarik aset) tanpa surat kuasa itu salah,” kata Suwandi, Selasa (14/1/2020).

Komentar

Tinggalkan Balasan

1 komentar

News Feed