oleh

Perusahaan Leasing Tak Boleh Tarik Sepihak, Harus Lewat Pengadilan

SECRET-FINANCIAL.COM Perusahaan Leasing Tak Boleh Tarik Sepihak, Harus Lewat Pengadilan. Mahkamah Konstitusi memutuskan perusahaan kreditur (leasing) tidak bisa menarik atau mengeksekusi obyek jaminan fidusia seperti kendaraan atau rumah secara sepihak.

MK menyatakan, perusahaan kreditur harus meminta permohonan eksekusi kepada pengadilan negeri terlebih dahulu.

Mahkamah Konstitusi memutuskan perusahaan leasing tak boleh tarik sepihak, harus lewat pengadilan. Seperti kendaraan atau rumah secara sepihak.

Selain bisa menjadi sebuah kebanggaan tersendiri, memiliki kendaraan tentunya akan lebih memudahkan Anda dalam menjalankan berbagai urusan. Ketika Anda membeli kendaraan secara kredit melalui perantara perusahaan leasing, tentu Anda harus sudah siap dengan segala konsekuensinya. Membeli secara kredit melalui leasing memang mengharuskan Anda membayar angsuran dan cicilan setiap bulannya. Dalam melakukan pembayaran angsuran ini tidak sedikit kasus dari para kreditur yang melakukan keterlambatan dalam pembayaran. Saat kreditur ini terlambat melakukan pembayaran maka mereka harus menanggung risikonya. Dari resiko denda hingga penarikan kembali kendaraan yang Anda kredit bisa menjadi ancaman bagi Anda ketika terlambat membayar angsuran.

“Penerima hak fidusia (kreditur) tidak boleh melakukan eksekusi sendiri melainkan harus mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi kepada pengadilan negeri,” demikian bunyi Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 tertanggal 6 Januari 2020.

Baca juga: Mata Elang Bakal Pensiun, Karena Leasing Dilarang Tarik Sepihak

Kendati demikian, perusahaan leasing tetap boleh melakukan eksekusi tanpa lewat pengadilan dengan syarat pihak debitur mengakui adanya wanpretasi. Perusahaan leasing tak boleh tarik sepihak, harus lewat pengadilan.

“Sepanjang pemberi hak fidusia (debitur) telah mengakui adanya “cidera janji” (wanprestasi) dan secara sukarela menyerahkan benda yang menjadi obyek dalam perjanjian fidusia, maka menjadi kewenangan sepenuhnya bagi penerima fidusia (kreditur) untuk dapat melakukan eksekusi sendiri (parate eksekusi),” lanjut MK.

Adapun mengenai wanpretasi tersebut, MK menyatakan pihak debitur maupun kreditur harus bersepakat terlebih dahulu untuk menentukan kondisi seperti apa yang membuat wanpretasi terjadi.

Putusan ini dikeluarkan MK atas gugatan yang diajukan oleh pasangan suami istri asal Bekasi, Suri Agung Prabowo dan Apriliani Dewi.

Suri dan Dewi mengajukan gugatan karena menilai kendaraan yang masih dicicilnya diambil-alih secara sepihak oleh perusahaan leasing tanpa melalui prosedur hukum yang benar. Perusahaan tersebut juga melibatkan debt collector.

Komentar

Tinggalkan Balasan

1 komentar

News Feed