oleh

Mahfud: Pembangunan Papua Dilakukan Tanpa Kekerasan

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD mengungkap upaya pemerintah melakukan bijakan penanganan pembangunan Papua secara umum.
Mahfud: Pembangunan Papua Dilakukan Tanpa Kekerasan

Secret-financial — Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD mengungkap upaya pemerintah melakukan bijakan penanganan pembangunan Papua secara umum. Hal itu dilakukan dengan tetap menggunakan pendekatan kesejahteraan, pendekatan damai, tanpa kekerasan dan tanpa senjata.

“Pertama, pemerintah menerapkan Inpres Nomor 9/2020 yang berisi instruksi penanganan Papua dengan pendekatan kesejahteraan melalui pembangunan yang komprehensif dan multidimensi”. Ujar Mahfud dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta Pusat, Rabu (19/5).

Menurut Mahfud, kebijakan itu dalam tataran teknisnya merupakan afirmasi yang di antaranya berupa dana otonomi khusus (Otsus) hingga afirmasi di bidang politik dan pendidikan. Dana Otsus di Papua, kata Mahfud, diberikan sebesar 2 persen dari DAU dan tahun depan direncanakan menjadi 2,2 persen dari DAU.

“Yang itu berarti menurut perhitungan Pak Rizal Ramli dalam sebuah acara televisi, kira-kira kalau dirata-ratakan, belanja untuk setiap orang Papua itu sebesar 17 kali lebih besar dari rata-rata untuk orang di luar Papua,” katanya.

Baca juga:
Menkes Sebut 3 Orang Meninggal Usai Divaksin AstraZeneca
Pengacara Sebut 2 Polisi Jadi Tersangka Penganiayaan Jurnalis Tempo Nurhadi

Kemudian ada peluang-peluang politik khusus yang diberikan pemerintah dalam rangka afirmasi. Antara lain gubernur dan wakil gubernur di Papua dan Papua Barat harus orang asli Papua. Kebijakan ini tidak ada di daerah lain. 

“DPRD Papua juga diberi kuota, bahwa 25 persen harus orang asli Papua. Itu afirmasi,” ucap Mahfud.

Di bidang pendidikan, pemerintahan juga punya program Adik Papua atau Saudara Papua. Orang Papua yang mau masuk universitas terbaik di Indonesia itu bisa diterima dengan perlakuan khusus.

“Mau ke UI, ITB, UGM, Undip, Unhas, IPB, dan seterusnya, dengan sekadar rekomendasi dan syarat formalitas lulusan SMA formal, tanpa ikut tes yang umum karena diberi data program Saudara Papua atau kita menyebutnya Adik Papua,” jelasnya.

Dalam hal bekerja di pemerintahan, tutur Mahfud MD, presiden juga sudah menegaskan agar semua instansi pemerintah baik pusat maupun daerah, baik kementerian maupun lembaga, agar merekrut orang asli Papua untuk bekerja. Menurut dia, rekrutmen pegawai negeri di seluruh Indonesia harus memberi perlakuan khusus kepada orang Papua.

Komentar

Tinggalkan Balasan

News Feed