oleh

OTT Pejabat UNJ, MAKI Menilai KPK Tak Berkelas karena Hanya Level Kampus

Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) mengkritik operasi tangkap tangan (OTT), MAKI menilai OTT itu menunjukan KPK tak berkelas dan tidak profesional.

OTT Pejabat UNJ, MAKI Menilai KPK Tak Berkelas karena Hanya Level Kampus

secret-financial.com – Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) mengkritik operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK terhadap pejabat Universitas Negeri Jakarta (UNJ). MAKI menilai OTT itu menunjukan KPK tak berkelas dan tidak profesional.

“OTT KPK ini sungguh mempertontonkan tidak profesional, mengarah tolol dan dungu serta mempermalukan KPK sendiri. OTT ini sangat tidak berkelas dan sangat memalukan. Karena KPK saat ini OTT hanya level kampus, hanya uang THR (Rp 43 juta uang kecil),” kata Koordinator MAKI, Boyamin dalam keterangan tertulis, Jumat (22/5/2020).

Menurut dia, pelimpahan kepada kepolisian karena tidak adanya unsur penyelenggara negara juga sangat janggal karena rektor merupakan jabatan tinggi di Kemendikbud.

Baca juga: ICW Kritik KPK Lunak Terkait Penanganan Korupsi di Era New Normal

“Mestinya KPK tetap lanjut tangani sendiri dan tidak serahkan kepada polisi. Rektor adalah penyelenggara negara karena ada kewajiban laporkan hartanya. Kalau KPK bilang tidak ada penyelenggara negara, bagaimana polisi memrosesnya, apa dengan pasal pungutan liar? Ini yang akan menyulitkan polisi menerima limpahan dari KPK,” tuturnya.

Ia pun menilai kegiatan OTT di Kemendikbud tersebut terlihat jelas tidak adanya perencanaan dan pendalaman informasi yang masuk oleh KPK.

“Setiap info biasanya oleh KPK dibahas dan didalami sangat detil mulai dari penerimaan pengaduan masyarakat sampai dengan keputusan untuk OTT (baik menyangkut siapa penyelenggara negara, apa modusnya sampai apakah suap atau gratifikasi) sehingga ketika sudah OTT maka tidak ada istilah tidak ditemukan penyelenggara negaranya,” tegasnya.

Menurut Ali, aparat penegak hukum lain ketika menangani perkara korupsi tidak dibatasi adanya unsur melibatkan penyelenggara negara.

“Berbeda dengan KPK yang ada batasan Pasal 11 UU KPK. Ini perlu kami sampaikan agar Boyamin Saiman juga paham soal ini,” ucap Ali.

Baca juga: IPB Kritik Soal Kebijakan Pemerintah Impor Komoditas Pertanian

Sebelumnya, Boyamien Saiman menilai, alasan KPK menyerahkan kasus penangkapan pejabat UNJ ke instansi Polri janggal.

Laporan itu terkait penyerahan sejumlah uang yang diduga dari pihak Rektorat Universitas Negeri Jakarta kepada pejabat di Kemendikbud. “Perihal dugaan akan adanya penyerahan sejumlah uang yang diduga dari pihak Rektor UNJ kepada pejabat di Kemendikbud,” ujar Karyoto

Seperti diketahui, dalam OTT, KPK meminta keterangan dari tujuh orang, salah satunya adalah Rektor UNJ.

“Apapun rektor jabatan tinggi di Kementerian Pendidikan, mestinya KPK tetap lanjut tangani sendiri dan tidak serahkan kepada Polisi,” kata Boyamin dalam keterangan tertulisnya, Jumat (22/5/2020).

Komentar

Tinggalkan Balasan

News Feed