oleh

Pilkada Tetap Jalan, Ibadah dan Sekolah di Tutup, Ada Apa Dengan Negara Ini

Keputusan pemerintah dan DPR tetap menggelar pilkada tetap jalan di tengah lonjakan kasus Corona, masih jadi perbincangan hangat

Secret-financial – Keputusan pemerintah dan DPR tetap menggelar pilkada tetap jalan di tengah lonjakan kasus Corona, masih jadi perbincangan hangat, baik di dunia nyata maupun dunia maya. Diomongkan orang-orang hebat, juga orang-orang biasa. yang pro pilkada menilai ini bagian dari penyelamatan demokrasi dan jalannya pemerintahan. Bagi yang kontra, keputusan ini aneh tapi nyata.Ibadah ke masjid dan sekolah tatap muka bisa ditunda, tapi kenapa pilkada kok jalan terus.

Protes terhadap pelaksanaan Pilkada semakin ramai setelah Ketum Nahdlatul Ulama, Ketum Muhammadiyah dan mantan Wapres Jusuf Kalla menyuarakan agar Pilkada ditunda. Beragam kalangan masih mencuitkan protes terkait Pilkada itu, di twitter. Mulai dari kalangan ulama, dokter, aktivis hingga masyarakat biasa.

Misalnya, Ustaz Hilmi Firdausi. Dia mencuitkan begini. “Ibadah haji yang wajib saja bisa ditunda. Sholat Jum’at yang wajib pun bisa ditiadakan jika sangat berisiko. Lalu, dalil apalagi yang bisa digunakan untuk meneruskan Pilkada di tengah situasi seperti ini?!,” kicau @Hilmi28.

Baca juga: Jokowi dan Sri Mulyani Pernah Beri Peringatan Jangan Korupsi Dana COVID-19

Aktivis ’98 Haris Rusli Moti ikut geram dengan sikap pemerintah yang ngotot melaksanakan Pilkada. Padahal banyak pihak termasuk 2 Ormas besar seperti NU dan Muhammadiyah sudah meminta Pilkada serentak. Pada hal kedua Ormas itu merupakan representasi umat Islam di Indonesia, tapi tetap tidak didengar.

Lantas dia pun membandingkan aturan yang salama ini sangat berbeda antara Pil kada dan kegiatan agama. “Sobat, pergi haji dan umroh masih dilarang, shalat berjamaah di Masjid masih diatur jaga jarak yang ketat, pergi ke gereja juga diatur jaga jarak, anak-anak kita jadi korban belum bisa masuk sekolah. Tapi, demi anak & menantu jadi Wali kota, Pilkada langsung digelaarrr bleeeeh…” kata Haris, dalam akun Tiwtter miliknya @motizenchannel .

Ketua Tim Protokol Tim Mitigasi Pengurus Besar IDI, DR Dr Eka Ginanja lewat akun Twitternya juga mengungkapkan pertanyaan yang sama. “Karena Covid-19 kantor tutup, sekolah tutup, Haji dan Umroh tutup, masjid tutup dan sholat jumat tidak diadakan. Tp kenapa PILKADA tetap jalan?” cuitnya dalam akun @Dr_EkG.

“Covid-19 bisa menghentikan orang ke masjid, Covid-19 bisa menghentikan orang ke gereja dan tempat ibadah lainnya, Covid19 bisa menghentikan akti vitas di sekolah. Tapi Covid-19 tidak bisa menghentikan PILKADA Hebat, Lobby-nya kuat !” kata akun @heySetya. “Hmmm, PILKADA lebih aman dari pada sholat di masjid (dan dajjal pun tersenyum)..” timpal akun @ekorpecah.

Baca juga: Masih Keok dari Negara Lain, Jokowi Beberkan Data Ekspor RI

Akun @shitlicious yang mengaku sebagai pedagang, ikut kecewa. Dia sebenarnya mencoba menerima keputusan PSBB yang kembali diperpanjang. Coba tegar meski berdarah-darah. “Lalu pemerintah ngebolehin Pilkada. Gue jadi merasa bego,” ujarnya.

Pemilik akun @hudzmuhammad ikutan menyindir. Dia bilang, pemerintah keren abis dah. Gegara Corona, masjid ditutup, belajar daring, masyarakat diimbau di rumah aja. “Tapi, pilkada tetap jalan. kece badai. Buat pemerintah, ikan hiu makan tomat. Semangat!,” kicaunya.

Namun, tak semua yang protes, ada juga yang membela pemerintah seperti akun @wahyuajisb. Dia meluruskan tudingan soal sikap pemerintah yang dianggap mementingkan Pilkada. “Bukannya itu Maret dan akhirnya terhenti karena ditunda dan skrg semua aktivitas masjid dan lain sudah mulai jalan kembali,” jelasnya.

Ahli Epidemiologi dari Universitas Indonesia, Pandu Riono tak habis pikir dengan keputusan pemerintah tetap melanjutkan Pilkada. Dia bilang, hari pertama sampai hari ke 70 masa kampanye Pilkada, adalah periode yg sangat mengkhawatirkan. Tahapan kampanye potensial berisiko tinggi. Soalnya, paslon sama-sama ingin mendapat dukungan maksimal. Sementara kepatuhan menjaga protokol kesehatan sulit dijaga. “Ingat pandemi belum terkendali,” kicau Pandu di akun @drpriono1.

Baca juga: NET TV Dibayangi Gugatan Pailit Lagi, Utang ke Banyak Vendor

Pandu mengingatkan saat ini kenaikan kasus Covid-19 melaju pesat dan tidak terkendali. Sementara respons belum terkoordinasi dan masih menggunakan sistem tambal sulam. kalau tak ada perbaikan, Pilkada akan memicu lonjakan kasus yang akibatnya pertambahan kasus akan terus melaju ke tahun 2021.“Negara harus merespons, dengan kepemimpinan yang tegas, mengajak masyarakat sebagai garda terdepan dg memperkuat sistem kesehatan publik,” katanya.

Ia khawatir, jika pilkada tetap berlanjut, bisa alami kegagalan dalam atasi masalah kesehatan publik, masalah sosial, dan keterpurukan ekonominya. “Dampak tidak berhasil atasi Pandemi Covid-19 yang seharusnya mudah, jadi sulit dan ruwet karena kurang kepemimpinan nasional dan peran serta masyarakat yang ditinggalkan,” tutupnya.

Komentar

Tinggalkan Balasan

News Feed