oleh

Pinjaman Online Lagi Disorot, Soal Perlindungan Data

Pinjaman Online Lagi Disorot, Soal Perlindungan Data

SECRET-FINANCIAL.COM – Pinjaman online peer to peer lending (P to P) kini sedang disorot masyarakat lantaran suku bunga harian yang dikenakan terbilang tinggi. Selain itu metode penagihan terhadap nasabah yang terlambat membayar cicilan juga dianggap tidak etis.

Kolektor dari pihak pemberi pinjaman suka mengintimidasi lewat telepon, whatsapp dan SMS bahkan mendatangi kediaman nasabah dengan cara kasar.

Temuan lainnya, nama baik nasabah dijatuhkan dengan cara menyebarkan pesan tertentu ke nomor kontak yang ada di ponsel nasabah.

Polisi sempat memutar rekaman penagihan debt collector financial technology (fintech). Rekaman percakapan debt collector kepada penagih membuat geram lantaran berisi caci maki dengan bahasa ‘kebun binatang’.

Perlindungan data ini pun, menjadi salah satu konsen pemerintah dan Otoritas Jasa Keuangan. Namun sekarang pinjaman online disorot soal perlindungan data.
Baca juga :

“Mengacu pada ketentuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), metode penagihan yang benar oleh fintech peer to peer harus dilakukan melalui desk collector.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Menteri Keuangan pun, sepakat harus ada aturan khusus untuk meningkatkan perlindungan data yang saat ini menjadi akar masalah. Pemerintah diyakini perlu membuat kebijakan berupa Undang-Undang (UU) ataupun Peraturan Menteri (Permen) terkait perlindungan data walaupun sudah ada UU ITE. 

Yang dilakukan oleh collector kita adalah memotivasi customer. Sudah bukan zamannya menagih secara kasar pakai orang berbadan gede datang ke rumah, karena langkah seperti itu tidak memberikan solusi. Kita lebih memilih menggunakan strategi win win solution kepada customer.

Pinjaman online ini memang tidak dikenai bunga dan agunan. Namun, ketika debitur mendapatkan kredit, maka akan dipotong untuk biaya administrasi. Sekarang pinjaman online disorot soal perlindungan data.

“Jadi misalnya minjam Rp 1,5 juta, maka kita yang meminjam hanya akan dapat Rp 1,2 juta. Yang Rp 300 (ribu) dianggap sebagai biaya administrasi. Kemudian, bila terlambat, ada denda. Dendanya Rp 50 ribu per hari,” ungkapnya.

Di tengah perkembangan Fintech di Indonesia yang mulai menggeliat terhadap kontribusi ekonomi Indonesia, perusahaan layanan data digital ini, terus disorotan terutama terkait perlindungan data nasabah atau pelanggannya.

Perlindungan data ini pun, menjadi salah satu konsen pemerintah dan Otoritas Jasa Keuangan dan berjanji segera menghadirkan undang-undang sebagai payung hukumnya. 

Komentar

Tinggalkan Balasan

News Feed