oleh

Revisi UU Bank Indonesia Untuk Kuatkan Tugas Makroprudensial

Masuknya revisi UU Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) DPR menimbulkan tanda tanya banyak pihak.

Revisi UU Bank Indonesia Untuk Kuatkan Tugas Makroprudensial

secret-financial.com – Masuknya revisi UU Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) DPR menimbulkan tanda tanya banyak pihak.

Apalagi, hadirnya revisi UU BI ini bersamaan dengan beredarnya kabar Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mempertimbangkan untuk mengembalikan pengawasan perbankan kepada bank sentral tersebut yang saat ini masih dipegang Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Kamrussamad mengatakan, ada tiga poin utama yang mesti diperhatikan dalam revisi UU Bank Indonesia ini.

Baca juga: Bank-bank Ini Mulai Tagih Biaya Pemulihan Ekonomi Nasional ke Pemerintah

Pertama, BI bisa menambah pasal mengenai skema pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

“Khususnya, pelaku usaha pemula, kecil atau mikro yang selama ini tidak terakomodasi di dalam sistem perbankan nasional, karena mereka tidak memiliki kolateral dan neraca keuangan tapi memiliki prospek pasar yang baik,” ujar Kamrussamad

Kedua, menyangkut penguatan independensi BI dan penguatan tugas pengendalian operasi moneter agar semakin lebih efektif. 

Baca juga: BPS: Ada Pergeseran Puncak Inflasi di Tahun 2020 Gara-gara Covid-19

Ketiga, BI dapat memperkuat tugas dalam menjaga inflasi dan kemungkinan mengkaji pengalihan kembali fungsi pengawasan perbankan.

Dia menilai memang sejauh ini cukup banyak permasalahan pada industri keuangan di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Namun demikian, fungsi OJK sebenarnya masih bisa tertolong apabila dilakukan evaluasi lebih jauh serta adanya transparansi, khususnya kepada DPR.

Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Piter Abdullah menuturkan, banyak hal yang mendesak untuk direvisi dalam UU BI, terutama setelah keluarnya UU Nomor 9 tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Krisis Sistem Keuangan.

Baca juga: Defisit Anggaran Membengkak, Begini Strategi Pembiyaan Pemerintah

“Banyak isu yang sebenarnya perlu ditinjau ulang dan jadi bahan revisi,” jelas dia.

­

Komentar

Tinggalkan Balasan

News Feed