fbpx
Cerita Sri Mulyani soal Upah hingga Stres Perempuan di Tengah Covid-19

Cerita Sri Mulyani soal Upah hingga Stres Perempuan di Tengah Covid-19

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati kembali cerita soal upah, perempuan yang menanggung beban lebih berat ketimbang laki-laki di masa pandemi Covid-19.
Cerita Sri Mulyani soal Upah hingga Stres Perempuan di Tengah Covid-19

Secret-financial — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati kembali cerita soal upah, perempuan yang menanggung beban lebih berat ketimbang laki-laki di masa pandemi Covid-19. Salah satunya karena pandemi ini berdampak pada sektor kesehatan dan sosial.

Menurut Sri Mulyani, 70 persen tenaga kerja di sektor ini adalah perempuan. Sehingga walaupun Covid-19 tidak memilih, perempuan lebih merasakan dampaknya ketimbang laki-laki

“Jadi dampaknya menjadi tidak sama,” kata Sri Mulyani dalam acara Khamatam Akbar Institut Ilmu Al-Quran (IIQ) Jakarta pada Jumat, 7 Mei 2021.

Walau jumlah tenaga kerja perempuan di sektor ini lebih banyak, kata Sri Mulyani, tapi ada kesenjangan upah dengan laki-laki. Pekerja perempuan ini mendapatkan upah 11 persen yang lebih rendah ketimbang laki-laki.

Baca juga:
Ekonomi Indonesia Lebih Baik dari Negara LainSanksi Bagi Pengendara yang Nekat Mudik Lebaran

Selain di sektor kesehatan dan sosial, Covid-19 juga berimbas pada sektor UMKM. Mayoritas pelaku UMKM ini, kata Sri Mulyani, merupakan perempuan. Sehingga, Covid-19 ini telah mengurangi pendapatan pertemuan hingga 82 persen, lebih tinggi dari laki-laki yang sebesar 80 persen.

Selanjutnya, yaitu dampak pada urusan domestik. Menurut Sri Mulyani, 19 persen mengalami peningkatan intensitas pekerjaan rumah tangga yang tak berbayar, sementara laki-laki hanya 11 persen.

“Biasanya kita menganggap, ya perempuan cuci piring itu biasa, beresin baju-baju biasa, bersih-bersih biasa. Padahal kalau seandainya itu dilakukan oleh pekerja rumah tangga dan harus dibayar, itu ada nilainya. Tapi selama ini sering dianggap sebagai, ya memang seharusnya begitu, inilah yang kemudian memberikan beban lebih besar,” kata Sri Mulyani.

Terakhir, kata Sri Mulyani, berbagai survei juga menyebutkan bahwa 57 persen perempuan mengalami peningkatan stres dan kecemasan di masa pandemi ini. Ini lebih tinggi dibandingkan laki-laki yang hanya 48 persen.

Sri Mulyani: Penanganan Covid-19 Masih Belum Selesai

Sri Mulyani: Penanganan Covid-19 Masih Belum Selesai

 Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani meminta kepada jajarannya tetap fokus dalam menghadapi situasi penanganan pandemi Covid-19.
Sri Mulyani: Penanganan Covid-19 Masih Belum Selesai

Secret-financial — Pemerintah menyebut upaya penanganan untuk mengendalikan pandemi belum selesai, sehingga memerlukan kerja bersama. Menteri Keuangan Sri Mulyani meminta kepada jajarannya tetap fokus dalam menghadapi situasi penanganan pandemi Covid-19. 

“Bahwa the battle is not over. Pertempuran ini belum selesai. Ini artinya kita harus terus memupuk motivasi kita, fokus kita, semangat kita, dan juga kemampuan kita di dalam terus mengikhtiarkan solusi-solusi bagi Indonesia,” ujarnya saat sambutan pelantikan secara virtual, Jumat (30/4).

Menurutnya upaya pemerintah tak hanya menekan angka penyebaran kasus Covid-19 saja, melainkan juga berupaya memulihkan ekonomi. Namun dari sisi lain, penyebaran Covid-19 tetap harus menjadi prioritas.

“Saat ini kita harus terus menjaga agar pandemi Covid-19 akan terus bisa terjaga pada tingkat yang rendah, dan pada akhirnya bisa kita atasi. Pada saat yang bersama-sama pemulihan ekonomi tanpa menyebabkan penyebaran covid meningkat,” ucapnya.

Baca juga:
Jokowi Temui Keluarga Awak KRI Nanggala-402 di JatimJokowi: Pandemi Masih Ada, Jangan MenyepelekanMendag: Belajar Online Jadi Kebangkitan buat RI, Kenapa?

Sri Mulyani menyebut peranan Kementerian Keuangan dalam situasi dan tantangan seperti ini sangat luar biasa. Terlebih anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) merupakan instrumen strategis yang memiliki peranan luar biasa dalam menghadapi Covid-19.

“Ini adalah tugas yang mulia tugas tidak memilih waktu tugas, yang tidak memilih siapa yang mengemban jabatan, tetapi ini adalah sebuah tantangan yang hadir dan harus kita jawab,” ungkapnya.

Dari sisi lain, Sri Mulyani meminta kepada jajarannya untuk mengawal proses audit laporan keuangan 2020 yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dia ingin, laporan keuangan pada 2020 kembali mendapat predikat wajar tanpa pengecualian (WTP).

“Saya minta keseluruhan jajaran mengawal proses audit ini dengan tetap profesional dengan tetap fokus untuk menjaga predikat wajar tanpa pengecualian WTP yang selama ini sudah kita peroleh,” katanya.

Baca juga: Semifinal Piala FA Chelsea Vs Man City

Menurutnya predikat WTP bukan status yang selalu bisa dijamin. Sebab ini sangat ditentukan oleh bagaimana seluruh Kementerian Lembaga mampu menjalankan fungsi melaksanakan APBN secara bertanggung jawab, akuntabel, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

“Audit APBN kita menyangkut LKPP LKKL dan LKBUN yang semuanya memiliki peranan sangat penting. Saya harap seluruh pegawai dan pejabat di lingkungan kementerian keuangan di dalam situasi pada Covid sebagian harus bekerja dari rumah atau kerja dari kantor semuanya tetap fokus menjalankan fungsi perbendaharaan dan mengawal audit ini secara penuh dan profesional,” ungkapnya.

Mendag: Belajar Online Jadi Kebangkitan buat RI, Kenapa?

Mendag: Belajar Online Jadi Kebangkitan buat RI, Kenapa?

Mendag Muhammad Lutfi bercerita soal tiga hal yang dipelajari Indonesia sepanjang pandemi Covid-19, salah satunya mengangkut kegiatan belajar online
Mendag: Belajar Online Jadi Kebangkitan buat RI, Kenapa?

secret-financial — Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi bercerita soal tiga hal yang dipelajari Indonesia sepanjang pandemi Covid-19, salah satunya mengangkut kegiatan belajar online yang sekarang sedang dijalani banyak siswa di Tanah Air.

Satu ketika, Lutfi melihat anak usia sekolahan, 7 sampai 10 tahun, yang sedang belajar online. Menurut Lutfi, akan tersebut sudah sangat cekatan belajar dengan metode ini dan mengikuti gurunya.

“Ini adalah kebangkitan untuk Indonesia,” kata Lutfi dalam diskusi bersama ANU Indonesia Project.

Sebab, kata Lutfi, saat ini hanya setengah saja dari siswa SD yang bisa melanjutkan ke jenjang SMP. Lalu, hanya tiga perempat saja siswa siswa SMP yang bisa melanjutkan ke jenjang SMA.

Baca juga:
Bank Mandiri dan UniPin Tebar Promo Cashback Pembelian Voucher Game OnlineJokowi: Pandemi Masih Ada, Jangan Menyepelekan
SIM Online Dibuka Tiga Hari, 200 Orang MendaftarImpor Barang Konsumsi Maret 2021 Melonjak, Dipicu Kebutuhan Vaksin Covid-19

Masalah bukan terletak pada jumlah sekolah. Pasalnya, menurut dia, biaya untuk membangun sekolah cukup murah dan pemerintah bisa melakukannya.

Tapi yang jadi masalah, kata Lutfi, adalah menyediakan guru-guru yang berkualitas. Sehingga dengan metode pembelajaran online seperti ini, upaya untuk menyediakan guru yang berkualitas bagi murid bisa dimulai.

Selain pembelajaran online, pemerintah juga belajar bahwa pasar e-commerce di Indonesia saat ini sudah sangat mutakhir dengan adanya berbagai platform online. Berbagai riset pun, kata dia, juga telah menunjukkan e-commerce ini akan terus berkembang ke depanya.

Lalu yang terakhir adalah soal kesehatan salah satunya yang dijalankan melalui digital platform. Di Indonesia, sudah ada beberapa layanan ini yang digunakan oleh masyarakat. “Ini sebuah hal yang tidak terelakkan,” kata Mendag.

Jokowi: Pandemi Masih Ada, Jangan Menyepelekan

Jokowi: Pandemi Masih Ada, Jangan Menyepelekan

Presiden Jokowi hari ini meninjau vaksinasi bagi seniman dan budayawan di Galeri Nasional, Jakarta. Jokowi mengingatkan bahwa pandemi COVID-19 masih ada.

Secret-financial — Presiden Jokowi hari ini meninjau vaksinasi bagi seniman dan budayawan di Galeri Nasional, Jakarta. Dalam kesempatan itu, Jokowi mengingatkan bahwa pandemi COVID-19 masih ada.

Sehingga, seluruh masyarakat Indonesia harus tetap waspada terhadap penyebaran corona.

“Kita harus menyampaikan apa adanya bahwa pandemi COVID masih ada dan nyata di negara kita. Oleh sebab itu kita tetap harus ingat dan waspada. Tetap,” kata Jokowi di lokasi, Senin (19/4).

Baca juga:
Impor Barang Konsumsi Maret 2021 Melonjak, Dipicu Kebutuhan Vaksin Covid-19Kasus Covid Turun, Jokowi Ingatkan Masyarakat Tetap Waspada
SIM Online Dibuka Tiga Hari, 200 Orang MendaftarJokowi Minta Pemda Buat Program Padat Karya untuk Buka Lapangan Kerja

Jokowi juga meminta masyarakat tidak meremehkan pandemi corona meski saat ini sudah ada penurunan kasus. Jangan sampai, kasus corona kembali naik karena masyarakat tak waspada.

“Tidak boleh lengah, tidak boleh menyepelekan yang namanya COVID. Jangan sampai situasi sekarang yang kurvanya sudah lebih baik, menurun ini menjadi naik lagi gara-gara kita lengah dan tak waspada,” ujar Jokowi.

Lebih lanjut, Jokowi menyambut baik vaksinasi bagi seniman dan budayawan. Ia berharap dengan vaksinasi ini para budayawan, seniman, dan artis bisa terlindungi dari corona. Sehingga mereka juga segera dapat beraktivitas dengan normal.

“Kita harapkan semakin banyak yang divaksin juga menurunkan penyebaran COVID-19,” tutup Jokowi.

Kasus Covid Turun, Jokowi Ingatkan Masyarakat Tetap Waspada

Kasus Covid Turun, Jokowi Ingatkan Masyarakat Tetap Waspada

Angka kasus covid baru yang semakin turun pada akhir-akhir ini pun dimintanya agar tak menjadikan masyarakat lengah. Hal ini disampaikannya saat

Secret-financial — Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta masyarakat tetap meningkatkan kewaspadaannya terhadap kemungkinan kenaikan kasus Covid-19. Angka kasus covid baru yang semakin turun pada akhir-akhir ini pun dimintanya agar tak menjadikan masyarakat lengah.

Hal ini disampaikannya saat membuka pameran otomotif Indonesia international motor show hybrid 2021 di Istana Negara, Jakarta, Kamis (15/4).

“Yang juga harus kita ingat bersama-sama, kita ini masih di dalam masa pandemi. Kita harus tetap waspada terhadap pandemi Covid-19, tapi juga kita tidak boleh berhenti dalam menggerakkan ekonomi. Tetap dengan kewaspadaan, tetap dengan kehati-hatian,” ujar Jokowi.

Baca juga:
Polri Imbau Anggota Tak Gunakan Kekerasan Ketika Larang Masyarakat MudikPenumpang KRL Boleh Buka Puasa di Kereta

Jokowi mengingatkan, kebijakan gas dan rem dalam penanganan kesehatan dan ekonomi juga harus dijaga dan dikendalikan. Ia mencontohkan, banyak negara lain mengalami lonjakan kenaikan kasus baru Covid setelah angka kasus sempat turun. Ini terjadi karena pemerintah dan masyarakat tak mampu menjaga kewaspadaan dan kehati-hatiannya.

“Kita ingat di bulan Januari kasus harian kita berada di angka 13 ribu, 14 ribu, 15 ribu bahkan saat itu. Dalam tiga minggu ini kita sudah berada di angka yang baik menurut saya, 6 ribu, 5 ribu 4 ribu. Naik turun berada di angka itu. Ini yang harus kita jaga dan terus kita tekan,” kata dia.

Sementara itu, lanjut Presiden, perkembangan angka kesembuhan nasional saat ini juga semakin meningkat yakni mencapai 90,5 persen di atas rata-rata dunia dan juga Asia.

Penumpang KRL Boleh Buka Puasa di Kereta

Penumpang KRL Boleh Buka Puasa di Kereta

PT Kereta Commuter Indonesia atau KAI Commuter mengizinkan penumpang buka puasa di dalam KRL Jabodetabek ataupun lintas Yogyakarta-Solo.

secret-financial — PT Kereta Commuter Indonesia atau KAI Commuter mengizinkan penumpang buka puasa di dalam kereta rel listrik atau KRL Jabodetabek ataupun lintas Yogyakarta-Solo. Meski begitu, waktu berbuka dibatasi.

“KAI Commuter memperbolehkan para penumpang untuk makan dan minum di dalam KRL khusus pada waktu buka puasa hingga satu jam setelahnya,” kata Vice President Corporate Secretary KAI Commuter Anne Purba dalam keterangan tertulisnya, Selasa, 13 April 2021.

Anne mengingatkan penumpang yang makan dan minum di kereta untuk menjaga kebersihan dengan tidak membuang sampah sembarangan. Dia juga mengimbau penumpang berbuka puasa dengan makan dan minum secukupnya.

Baca juga: Pengembangan Pesawat N219, Kemenperin Fasilitasi Kerja Sama Perusahaan RI-Jerman

Penumpang tetap harus menerapkan protokol kesehatan pencegahan Covid-19. KAI Commuter masih memberlakukan penyekatan di stasiun, pengecekan suhu tubuh, menjaga jarak, dan wajib pakai masker.

Dari pengalaman tahun lalu, puncak mobilitas pengguna KRL saat bulan puasa adalah pukul 06.00-07.00 WIB dan 16.00-17.00 WIB. “Untuk itu KAI Commuter mengajak kepada para pengguna KRL untuk merencanakan kembali perjalanannya pada Ramadan ini agar terhindar dari kepadatan di dalam KRL,” ujar Anne.

Jam operasional kereta selama bulan puasa tak berubah. KRL Jabodetabek tetap melayani penumpang pukul 04.00-22.00 WIB dengan total 983 perjalanan per hari. Lalu 22 perjalanan KRL Yogyakarta-Solo pukul 05.05-19.10 WIB.

Masyarakat yang Mudik Dikarantina Lima Hari

Masyarakat yang Mudik Dikarantina Lima Hari

masyarakat yang mendapat izin melakukan perjalanan untuk kebutuhan mendesak di masa mudik harus dikarantina selama lima hari saat tiba di tujuan mudik.

Secret-financial — Juru Bicara (Jubir) Pemerintah untuk Penanganan Covid-19, Prof Wiku Adisasmito mengatakan, masyarakat yang mendapat izin melakukan perjalanan untuk kebutuhan mendesak di masa mudik harus dikarantina selama lima hari saat tiba di tempat tujuan mudik.

“Harap dicatat pula bahwa masyarakat yang mendapatkan izin untuk melakukan perjalanan pada periode ini wajib melakukan karantina mandiri selama 5×24 jam setibanya di tempat tujuan sebelum melakukan aktivitas,” kata Wiku dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat (9/4).

Menurut Wiku, karantina dilakukan di fasilitas yang disediakan pemerintah daerah dan hotel yang dapat menerapkan protokol kesehatan dengan ketat menggunakan biaya mandiri. Sedangkan unsur masyarakat di destinasi tujuan wajib mengoptimalisasi kinerja satuan tugas (satgas) daerah untuk empat fungsi posko desa atau kelurahan.

Mereka bertugas menjaga agar menindak ibadah dan tradisi selama bulan Ramadhan dan Idul Fitri yang berpotensi melanggar protokol kesehatan. “Kembali saya tekankan pengalaman libur-libur panjang sebelumnya patut dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam membuat perencanaan termasuk kebijakan. Saat momen ini terjadi seringkali tak terelakkan timbul kerumunan,” ujarnya.

Baca juga:
Permohonan PK Advokat Lucas Dikabulkan, MA Beberkan AlasannyaGubernur Banten Kritik Pusat Soal Larangan Mudik tapi Wisata Boleh Buka
Gubernur Bank Indonesia Lantik 3 Pemimpin Baru Satuan KerjaJuliari Batubara Diduga Punya Tim untuk Tunjuk Vendor Pengadaan Bansos Covid-19
Anies Baswedan Sindir Pemilihan Pemimpin yang Acap Berujung KonflikMabes Polri Usut Pembuat Video JPU Diduga Terima Suap Kasus Rizieq Shihab

Wiku menuturkan, larangan mudik adalah salah satu upaya untuk mencegah lonjakan kasus. Namun, bukan satu-satunya yang diandalkan. Untuk bisa menjamin upaya antisipasi berjalan dengan baik, kegiatan masyarakat perlu dikendalikan secara holistik, yaitu peran serta masyarakat untuk mengendalikan mobilitasnya.

Selain itu, aparat penegak hukum yang profesional dalam bertugas menegakkan aturan di lapangan, serta penyelenggara sektor sosial dan ekonomi untuk wajib menjalankan protokol kesehatan dengan penuh disiplin. Dia berharap masyarakat benar-benar memahami alasan peniadaan mudik serta teknik pelaksanaannya nanti.

Wiku juga mengajak masyarakat untuk menaati aturan yang telah diterbitkan pemerintah terkait mudik sebagai upaya melindungi diri dan orang terdekat dari penularan Covid-19. “Kepatuhan kita terhadap kebijakan ini merupakan kontribusi nyata masyarakat dalam membantu upaya pemerintah untuk mengendalikan dan segera mengakhiri pandemi Covid-19 di Indonesia,” ujar Wiku.

Gubernur Banten Kritik Pusat Soal Larangan Mudik tapi Wisata Boleh Buka

Gubernur Banten Kritik Pusat Soal Larangan Mudik tapi Wisata Boleh Buka

Gubernur Banten Wahidin Halim kritik kebijakan pemerintah pusat yang melarang mudik namun tetap membolehkan tempat wisata buka.
Gubernur Banten Kritik Pusat Soal Larangan Mudik tapi Wisata Boleh Buka

Secret-financial — Gubernur Banten Wahidin Halim kritik kebijakan pemerintah pusat yang melarang mudik namun tetap membolehkan tempat wisata buka.

Menurut mantan Wali Kota Tangerang dua periode tersebut, melarang mudik namun tetap mengizinkan pariwisata buka akan berimbas pada terjadinya kerumunan di berbagai tempat wisata dan risiko penularan Covid-19 menjadi tinggi.

“Harusnya kebijakan satu saja, dilarang ya dilarang udah. Kalau satu dilarang satu dibolehkan, ini akan membuat kesulitan bagi pemerintah daerah. bagaimana nanti implementasinya,” ujar Wahidin Kamis, 8 April 2021.

Baca juga: Anies Baswedan Sindir Pemilihan Pemimpin yang Acap Berujung Konflik

Menurut Wahidin, ketika dua kebijakan tersebut diberlakukan maka dipastikan daerah akan pusing dalam melaksanakan impelementasinya di lapangan. “Kalau di pantai bagaimana ngatur protokol kesehatannya? Ini kan menimbulkan persoalan bagi kami,” katanya.

Wahidin mengaku bingung bagaimana menerapkan protokol kesehatan terhadap para wisatawan, di tengah banyaknya tempat wisata dan banyaknya pengunjung yang datang.

“Orang mandi di pantai bagaimana ngatur prokesnya. Ini menimbulkan persoalan kita di daerah dalam menata prokesnya,” katanya.

Menurut Wahidin, berkaca pada tahun pertama pandemi Covid-19, destinasi wisata dipenuhi wisatawan domestik sehingga pengaturan penerapan disiplin protokol kesehatan sangat sulit dilaksanakan. Meski sudah memperketat protokol kesehatan, tidak mungkin Satgas Covid-19 bisa mengontrol seluruh tempat wisata di wilayah banten.

Apalagi, menurutnya, pengunjung yang datang ke sejumlah wisata di Banten bukan hanya wisatawan lokal, namun juga banyak dari luar daerah banten seperti wilayah Jakarta dan Jawa Barat.

Baca juga: Kemenhub Finalkan Aturan Turunan Penggunaan GeNose di BandaraBaca juga: Irene Sukandar vs Raffi Ahmad Jadi Duel Pertama dalam Mobil Drifting

Selama pandemi Covid-19 masyarakat yang sudah bosan di rumah pasti akan pergi untuk berlibur sehingga akan membuat orang membeludak di tempat wisata. “Dari kampung-kampung dari gang-gang, masyarakat udah kegerahan lalu lari ke pantai lewat ojek, jalan kaki, bagaimana nanganinnya,” katanya.

Wahidin mengatakan, program vaksinasi terhadap masyarakat Banten baru menyentuh angka 330 ribu orang. Sementara, jumlah penduduk Banten hampir mencapai 12 juta. Apalagi hingga saat ini vaksin belum dikirim lagi oleh pemerintah pusat. “Vaksin susah juga, mau beli di mana?, siapa yang melakukan pengadaan?” katanya.

Sebelumnya, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno memperkirakan ada lonjakan kunjungan di destinasi wisata dekat perkotaan pada masa libur Lebaran 2021. Sebab, pemerintah telah melarang masyarakat untuk mudik.

Kemenhub Finalkan Aturan Turunan Penggunaan GeNose di Bandara

Kemenhub Finalkan Aturan Turunan Penggunaan GeNose di Bandara

Kementerian Perhubungan tengah menyiapkan aturan turunan penggunaan GeNose sebagai alat penyaringan Covid-19 di bandara. Aturan itu merujuk pada
Kemenhub Finalkan Aturan Turunan Penggunaan GeNose di Bandara

secret-financial — Kementerian Perhubungan tengah menyiapkan aturan turunan penggunaan GeNose sebagai alat penyaringan Covid-19 di bandara. Aturan itu merujuk pada Surat Edaran Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Nomor 12 Tahun 2021 tentang Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019.

“Satgas sudah mengeluarkan SE Nomor 12 yang menetapkan GeNose sebagai salah satu alat skrining Covid di transportasi umum. Paralel kami tengah menyiapkan SE turunannya untuk semua moda transportasi,” tutur Juru Bicara Kemenhub, Adita Irawati, saat dihubungi pada Senin, 29 Maret 2021.

Pemerintah akan mengizinkan penggunaan alat tes kesehatan GeNose di bandara per 1 April 2021. Penerapan alat yang dikembangkan oleh Universitas Gadjah Mada ini bakal menjadi alternatif tes Covid-19 bagi penumpang dengan harga lebih murah.

Baca juga: Direktur Pertamina Pastikan Fasilitas Produksi BBM Kilang Balongan Tidak Terbakar

Saat ini, ada dua alternatif tes kesehatan untuk Covid-19 yang berlaku di bandara, yakni tes usap dengan metode PCR dan rapid test antigen.

Beleid turunan yang tengah dirancang Kementerian Perhubungan akan mengatur secara teknis penggunaan GeNose di simpul-simpul transportasi agar tidak menimbulkan risiko. Sebelum diterapkan di bandara, GeNose sudah berlaku efektif di stasiun kereta api jarak jauh.

Pada akhir Februari lalu, Universitas Gadjah Mada atau UGM berjanji akan meningkatkan akurasi GeNose sebelum alat itu digunakan di bandara. Saat ini, UGM mengklaim GeNose memiliki tingkat akurasi hingga 90 persen.

Kapan Waktu Penjualan Tiket Kereta Api Lebaran? KAI: Masih Menunggu…

Kapan Waktu Penjualan Tiket Kereta Api Lebaran? KAI: Masih Menunggu…

PT Kereta Api Indonesia atau PT KAI belum mengeluarkan informasi penjualan tiket kereta api untuk keberangkatan menjelang lebaran.
Kapan Waktu Penjualan Tiket Kereta Api Lebaran? KAI: Masih Menunggu…

secret-financial — PT Kereta Api Indonesia atau PT KAI belum mengeluarkan informasi penjualan tiket kereta api untuk keberangkatan menjelang lebaran. Terakhir, penjualan tiket dibuka pada 22 Februari 2021, untuk batas keberangkatannya hingga 30 April 2021.

Ramadan 2021 tinggal menghitung hari. Tradisi mudik, pulang kampung jelang lebaran pun biasa marak di Indonesia. Ada banyak pilihan angkutan umum untuk mudik. Mulai dari pesawat, bus, kapal laut, dan kereta api. Biasanya kereta api jadi salah satu moda transportasi favorit banyak orang.

PT KAI masih menunggu imbauan dari pemerintah. Mengingat kondisi pandemi yang perlu diwaspadai berkumpulnya banyak orang. Hingga kini pun belum pasti, apakah mudik diperbolehkan.

Baca juga: Investasi Rp 144 T untuk SWF Usai Jokowi Telepon Pangeran Mohammed Bin Zayed

Vice President Public Relations KAI Joni Martinus mengatakan, pihaknya masih menunggu kebijakan pemerintah. Seandainya pemerintah memperbolehkan mudik, KAI akan siapkan teknis angkutan sesuai mekanismenya. Guna memenuhi permintaan tiket kereta api keberangkatan para pemudik.

Hingga kini Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan pihaknya tengah berkoordinasi dengan Gugus Tugas Covid-19 untuk membahas mekanisme khusus pelaksanaan mudik lebaran 2021.

Para pemudik, masih menunggu kepastian tiket kereta api mulai dijual. Mekanisme yang dibahas berupa pengetatan pelaksanaan mudik menjelang lebaran. Selain itu membahas masifnya upaya tracing pemudik nantinya. Pun sistem penerapan protokol kesehatannya.

Insiden All England 2021, Pengurus BWF Dapat Pesan Ancaman

Insiden All England 2021, Pengurus BWF Dapat Pesan Ancaman

Pengurus Federasi Buli Tangkis Dunia (BWF) mendapatkan ancaman pembunuhan terkait dengan insiden mundurnya kontingen Indonesia dari All England 2021.
Insiden All England 2021, Pengurus BWF Dapat Pesan Ancaman

secret-financial — Pengurus Federasi Buli Tangkis Dunia (BWF) mendapatkan ancaman pembunuhan terkait dengan insiden mundurnya kontingen Indonesia dari All England 2021. Ancaman itu diunggah melalui fitur instastory akun BWF. 

Dalam unggahan tersebut memperlihatkan seseorang yang mengaku dari Indonesia mengirimkan dua pesan kepada BWF di hari yang sama. Pada pesan pertama, sang pengirim menyatakan bakal membunuh orang-orang BWF.

Sang pengirim juga meminta BWF mengirimkan video permintaan maaf terkait kejadian (All England) dengan kembali melontarkan ancaman pembunuhan. Dalam pesan kedua, si pengirim pesan mengancam bakal mengirimkan teroris.

Baca juga: Indonesia Dipaksa Harus Mundur dari All England

“Tidak bagus, hal seperti ini tidak bagus,” tulis akun Instagram BWF dalam unggahannya.

Dua pesan tersebut diduga berkaitan dengan insiden dipaksa mundurnya kontingen Indonesia dari ajang All England. Mereka diminta mundur karena dalam perjalanan menuju Inggris dinyatakan satu pesawat dengan orang yang kemudian dinyatakan positif Covid-19.

Aturan di Inggris mengharuskan semua orang yang satu pesawat dengan pasien positif Covid-19 melakukan isolasi mandiri selama 10 hari. Tim badminton Indonesia tidak punya kesempatan untuk pengajuan tes ulang sebagai pembuktian kondisi kesehatan mereka. BWF juga tak bisa banyak membantu.

Baca juga: Barcelona Pesta Gol di Markas Real Sociedad 6-1 Jadi Kado Ulang Tahun Koeman

Sejumlah pebulutangkis Indonesia yang telah bermain pada babak pertama dan menang pun akhirnya dinyatakan kalah.

Juliari Batubara Diduga Punya Tim untuk Tunjuk Vendor Pengadaan Bansos Covid-19

Juliari Batubara Diduga Punya Tim untuk Tunjuk Vendor Pengadaan Bansos Covid-19

Juliari Batubara diduga memiliki tim yang bertugas menentukan perusahaan yang akan menjadi rekanan pengadaan bantuan sosial atau bansos Covid-19.

secret-financial — Eks Menteri Sosial Juliari Batubara diduga memiliki tim yang bertugas menentukan perusahaan yang akan menjadi rekanan pengadaan bantuan sosial atau bansos Covid-19.

Ada enam orang di dalam timnya selain Juliari Batubara ada juga Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial, Pepen Nazaruddin; Pelaksana tugas Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial, Adi Wahyono; dan tiga staf khusus Menteri Sosial (Kemensos), Kukuh Ari Wibowo, Erwin Tobing, serta Davi.

Sumber yang mengetahui proses penyidikan kasus korupsi bansos Covid-19 ini menyebut karena kondisi darurat , maka penunjukkan vendor dapat dilakukan secara langsung, tanpa tender. “Pihak yang dapat menentukan perusahaan yang bisa memasok atau menjadi rekanan untuk bansos Covid-19 Kemensos disebut dengan tim panel,” kata sumber tadi.

Baca juga: Pembelajaran Tatap Muka Mulai Juli, Perhimpunan Guru: 2 Syarat Belum Terpenuhi

Tim ini diduga menggelar 12 kali rapat sebelum memulai tahap pengadaan. Total anggaran yang disediakan sebanyak Rp 6,4 triliun dengan 23,7 paket sembako. Tempo sudah mencoba menghubungi pengacara Juliari namun belum dibalas.

Seorang pengusaha dan sumber di Kementerian Sosial (Kemensos), menyebut tim Juliari Batubara kerap bertemu dengan calon rekanan di restoran Khas Senayan, Jalan Salemba, Jakarta Pusat. Sejak awal penunjukan Matheus dan Adi diduga sudah meminta biaya (fee) Rp 10 ribu per paket.

Duit diserahkan setelah perusahaan mereka mendapat surat perintah kerja dari Kemensos. Belakangan, Matheus dan Adi diduga meminta tambahan upeti, selain untuk Juliari Batubara, sebesar 10-12 persen dari nilai pengadaan. Penyebabnya, paket itu diduga ada pemiliknya, yaitu sejumlah politikus dan pejabat pemerintah.

Baca juga: Kominfo Ingatkan Tidak Menggunggah Sertifikat Vaksinasi di Medsos, Ini Bahayanya
Pembelajaran Tatap Muka Mulai Juli, Perhimpunan Guru: 2 Syarat Belum Terpenuhi

Pembelajaran Tatap Muka Mulai Juli, Perhimpunan Guru: 2 Syarat Belum Terpenuhi

Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) menilai ada sejumlah syarat yang belum terpenuhi jika kegiatan pembelajaran tatap muka di sekolah dimulai pada Juli.

secret-financial — Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) menilai ada sejumlah syarat yang belum terpenuhi jika kegiatan pembelajaran tatap muka di sekolah dimulai pada Juli.

“Rasa-rasanya agak terlalu prematur kalau Mas Menteri (Mendikbud Nadiem Makarim) mengatakan pembelajaran sekolah siap tatap muka bulan Juli. Karena dua syarat utama belum terpenuhi,” kata Koordinator Nasional P2G Satriwan Salim.

Satriwan menerangkan syarat pertama adalah vaksinasi guru dan tenaga kependidikan yang berjalan lambat. Berdasarkan data yang dihimpun P2G per Kamis, 18 Maret 2021, mayoritas guru dan tenaga kependidikan belum menerima vaksinasi Covid-19. Misalnya di Bintan, mayoritas guru SMA sudah didata sejak lama namun belum juga mendapat vaksin.

Baca juga: Kominfo Ingatkan Tidak Menggunggah Sertifikat Vaksinasi di Medsos, Ini Bahayanya
Baca juga: Harga Pangan yang Masih Tinggi Menurut Pedagang, dari Gula hingga Daging

Kemudian di Kabupaten Garut, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Karawang, Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, dan Kabupaten Bogor belum merata vaksinasi Covid-19. “Baru sekolah negeri itu sebagian. Sedangkan sekolah swasta belum,” katanya.

DKI Jakarta, kata Satriwan, baru guru sekolah negeri yang divaksinasi. Sedangkan guru sekolah swasta mayoritas belum. Di Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, vaksinasi guru SD juga belum merata. Bahkan Kota Manokwari, Papua Barat, belum bisa mendapat vaksinasi karena menunggu tenaga kesehatan dan TNI Polri selesai vaksin.

Syarat berikutnya, Satriwan menyebutkan baru 52,42 persen dari 534.827 satuan pendidikan yang sudah mengisi daftar periksa Kemendikbud terkait kesiapan belajar tatap muka. “Yang belum mengisi kesiapan sarana prasarana, infrastruktur sekolah ini 47,58 persen, separuhnya,” kata dia.

Baca juga: Luhut Bicara Strategi RI Dekati Cina: Apa Saja yang Kita Minta, Dia Mau
Indonesia Dipaksa Harus Mundur dari All England

Indonesia Dipaksa Harus Mundur dari All England

Desra Percaya, menyampaikan komitmen KBRI London untuk memperjuangkan nasib tim bulu tangkis Indonesia yang terpaksa mundur dari ajang All England 2021.

secret-financial — Duta Besar Indonesia untuk Inggris, Desra Percaya, menyampaikan komitmen KBRI London untuk memperjuangkan nasib tim bulu tangkis Indonesia yang terpaksa mundur dari ajang All England 2021.

“Sesuai dengan arahan Bu Menlu, saya dan tim KBRI akan terus berjuang dan harus terus berjuang secara maksimal, memastikan tidak ada diskriminasi, perlakuan yang fair, dan ada keperluan untuk transparansi dan memastikan bahwa segala kebutuhan teman-teman, para pejuang di Birmingham tetap terus dipenuhi dan didukung,” ujar Dubes Desra Percaya dalam konferensi pers virtual, Kamis, 18 Maret 2021.

Sebelumnya, Tim nasional bulu tangkis Indonesia dipaksa mundur dari ajang All England tersebut lantaran disebutkan telah berada dalam satu pesawat yang sama dengan orang positif COVID-19. Hal ini sejalan dengan aturan yang sudah ditetapkan oleh National Health Services (NHS) yang mewajibkan karantina selama 10 hari atas temuan kasus tersebut.

Baca juga: Tuchel: Chelsea Memang Pantas Lolos ke Perempat Final

Dubes Desra menambahkan bahwa seluruh tim atlet dan pendukung Indonesia telah menjalani tes PCR dan hasilnya telah dinyatakan negatif. Selain itu, seluruh tim yang berangkat juga telah menerima vaksin di Indonesia.

Menurut dia, ketika Kevin Sanjaya dan kawan-kawan tiba di Birmingham, seluruh tim telah kembali menjalani tes PCR dan hasilnya juga negatif.

Berdasarkan koordinasi dengan Menteri Luar Negeri Retno dan manajer timnas Ricky Soebagdja, pihak KBRI London telah menghubungi Duta Besar Inggris Owen Jenkins di Jakarta.