fbpx
Airlangga Hartarto Gandeng UI dan UPH untuk Persiapan KTT G20

Airlangga Hartarto Gandeng UI dan UPH untuk Persiapan KTT G20

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto gandeng/menjalin kerja sama dengan Universitas Indonesia (UI) dan Universitas Pelita Harapan (UPH).
Airlangga Hartarto Gandeng UI dan UPH untuk Persiapan KTT G20

Secret-financial — Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto gandeng/menjalin kerja sama dengan Universitas Indonesia (UI) dan Universitas Pelita Harapan (UPH). Kerja sama ini bagian dari persiapan Indonesia menjadi tuan rumah Konferensi Tingkat Tinggi atau KTT G20 pada 2022.

Kerja sama ini untuk meningkatkan hubungan kelembagaan, khususnya dalam persiapan presidency G20,” Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono dalam acara penandatanganan kerja sama di Gedung Kemenko Perekonomian pada Senin, 7 Juni 2021.

Sebelumnya, kata Susi, Presiden Joko Widodo atau Jokowi sudah menerbitkan Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 12 Tahun 2021 tentang Panitia Nasional Penyelenggara Presidensi G20 Indonesia. Airlangga pun ditunjuk Jokowi menjadi Ketua I Sherpa Track G20.

Baca juga:
Restrukturisasi Jiwasraya Bakal Menekan Pamor Industri AsuransiKejagung Kembali Sita Aset Tersangka Kasus Korupsi Asabri

Lalu Menteri Luar Negeri Retno Marsudi sebagai Ketua II dan Wakil Menteri Luar Negeri Mahendra Siregar sebagai Wakil Ketua. Lalu dalam beleid ini, tim panitia juga bisa menjalin kerja sama dengan pihak lain untuk persiapan acara.

Sehingga, kerja sama pun dilakukan dengan UI dan UPH pada hari ini. Menurut Susiwijono, ada sejumlah ruang lingkup kerja sama yang dilakukan dengan kedua perguruan tinggi ini.

Pertama, pendirian pusat studi, riset, dan kajian. Kedua, penyediaan ahli dan pakar dalam pelaksanaan presidency G20. Ketiga, program magang bagi mahasiswa yang akan membantu pelaksanaan presidency G20.

Kerja sama keempat yang diupayakan dalam penyelenggaraan KTT G20 ini adalah mentorship, kuliah umum, sampai bantuan fasilitas untuk kegiatan penelitian. “Serta berbagai program lain dii bidang akademik, inovasi, dan pengabdian masyarakat,” kata Susiwijono.

Jokowi Temui Keluarga Awak KRI Nanggala-402 di Jatim

Jokowi Temui Keluarga Awak KRI Nanggala-402 di Jatim

Presiden RI Joko Widodo atau Jokowi dijadwalkan temui keluarga awak KRI Nanggala 402 dalam kunjungan kerjanya ke Provinsi Jawa Timur
Jokowi Temui Keluarga Awak KRI Nanggala-402 di Jatim

Secret-financial — Presiden RI Joko Widodo atau Jokowi dijadwalkan temui keluarga awak KRI Nanggala 402 dalam kunjungan kerjanya ke Provinsi Jawa Timur pada Kamis (29/4/2021) hari ini.

Menurut siaran pers pemerintah yang diterima di Jakarta, Presiden dijadwalkan berangkat menuju ke Jawa Timur menggunakan pesawat kepresidenan dari Pangkalan TNI Angkatan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, pada pukul 07.10 WIB.

Dari Pangkalan TNI AL Juanda di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, Presiden akan menuju Hanggar Pangkalan Udara TNI AL Juanda untuk bersilaturahmi dengan perwakilan keluarga awak KRI Nanggala 402.

Baca juga:
KRI Nanggala-402 Tenggelam, Asabri Serahkan Santunan ke 53 Ahli WarisMendag: Belajar Online Jadi Kebangkitan buat RI, Kenapa?
Jokowi: Pandemi Masih Ada, Jangan MenyepelekanBank Mandiri dan UniPin Tebar Promo Cashback Pembelian Voucher Game Online

Sebanyak 53 prajurit yang mengawaki KRI Nanggala 402 dinyatakan gugur dalam tugas setelah kapal selam yang mereka tumpangi mengalami kecelakaan.

Dari Sidoarjo, Presiden akan menuju ke Pangkalan TNI AU Abdul Rachman Saleh di Kabupaten Malang.

Presiden dijadwalkan meninjau proses tanam dan panen padi di Desa Kanigoro, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Malang, dan berdialog dengan petani.

Setelah itu, Presiden akan menuju Desa Majangtengah, Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang, untuk menengok warga yang terdampak gempa.

Baca juga: SIM Online Dibuka Tiga Hari, 200 Orang Mendaftar

Presiden dan rombongan dijadwalkan kembali ke Pangkalan TNI AU Abdul Rachman Saleh pada sore hari untuk kemudian balik ke Jakarta.

Rombongan kunjungan kerja Presiden ke Jawa Timur antara lain meliputi Ketua DPR RI Puan Maharani, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono, Sekretaris Militer Presiden Marsda TNI M. Tonny Harjono, Komandan Paspampres Mayjen TNI Agus Subiyanto, serta Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin.

Jokowi: Pandemi Masih Ada, Jangan Menyepelekan

Jokowi: Pandemi Masih Ada, Jangan Menyepelekan

Presiden Jokowi hari ini meninjau vaksinasi bagi seniman dan budayawan di Galeri Nasional, Jakarta. Jokowi mengingatkan bahwa pandemi COVID-19 masih ada.

Secret-financial — Presiden Jokowi hari ini meninjau vaksinasi bagi seniman dan budayawan di Galeri Nasional, Jakarta. Dalam kesempatan itu, Jokowi mengingatkan bahwa pandemi COVID-19 masih ada.

Sehingga, seluruh masyarakat Indonesia harus tetap waspada terhadap penyebaran corona.

“Kita harus menyampaikan apa adanya bahwa pandemi COVID masih ada dan nyata di negara kita. Oleh sebab itu kita tetap harus ingat dan waspada. Tetap,” kata Jokowi di lokasi, Senin (19/4).

Baca juga:
Impor Barang Konsumsi Maret 2021 Melonjak, Dipicu Kebutuhan Vaksin Covid-19Kasus Covid Turun, Jokowi Ingatkan Masyarakat Tetap Waspada
SIM Online Dibuka Tiga Hari, 200 Orang MendaftarJokowi Minta Pemda Buat Program Padat Karya untuk Buka Lapangan Kerja

Jokowi juga meminta masyarakat tidak meremehkan pandemi corona meski saat ini sudah ada penurunan kasus. Jangan sampai, kasus corona kembali naik karena masyarakat tak waspada.

“Tidak boleh lengah, tidak boleh menyepelekan yang namanya COVID. Jangan sampai situasi sekarang yang kurvanya sudah lebih baik, menurun ini menjadi naik lagi gara-gara kita lengah dan tak waspada,” ujar Jokowi.

Lebih lanjut, Jokowi menyambut baik vaksinasi bagi seniman dan budayawan. Ia berharap dengan vaksinasi ini para budayawan, seniman, dan artis bisa terlindungi dari corona. Sehingga mereka juga segera dapat beraktivitas dengan normal.

“Kita harapkan semakin banyak yang divaksin juga menurunkan penyebaran COVID-19,” tutup Jokowi.

Jokowi Minta Pemda Buat Program Padat Karya untuk Buka Lapangan Kerja

Jokowi Minta Pemda Buat Program Padat Karya untuk Buka Lapangan Kerja

Salah satu caranya, kata dia, ialah dengan memperbanyak program padat karya yang dapat menciptakan lapangan pekerjaan di daerah.

secret-financial — Presiden Jokowi meminta para kepala daerah untuk memanfaatkan APBD mereka dalam membantu masyarakat di lapisan bawah yang terdampak pandemi. Salah satu caranya, kata dia, ialah dengan memperbanyak program padat karya yang dapat menciptakan lapangan pekerjaan di daerah.

“Saya minta agar APBD ini bisa memberikan pekerjaan kepada masyarakat di lapis bawah dengan cara perbanyak program-program padat karya untuk penciptaan lapangan pekerjaan sambil menunggu ekonomi kembali pulih sepenuhnya,” ujar Jokowi dalam Rapat Koordinasi Kepala Daerah Tahun 2021 yang digelar secara virtual dari Istana negara, Jakarta, pada Rabu, 14 April 2021.

Program padat karya ini ia sebut bisa dilakukan lewat banyak hal. Mulai dari program memperbaiki jalan, membangun irigasi, hingga membangun sekolah. Program semacam ini, kata dia, akan menggerakkan ekonomi daerah dan memberikan lapangan pekerjaan bagi masyarakat.

Baca juga:
Kasus Covid Turun, Jokowi Ingatkan Masyarakat Tetap WaspadaBank Jago Resmi Luncurkan Jago App, Aplikasi Digital Berbasis Life-Centric

Pemerintah daerah, kata Jokowi, harus segera mengeksekusi bantuan sosial yang sangat dibutuhkan warganya. Pemerintah pusat sendiri ia klaim telah mengalokasikan bantuan sosial yang juga diberikan kepada masyarakat di daerah.

Namun, apabila terdapat sejumlah titik di daerah yang masih belum tersentuh bantuan tersebut, Jokowi mendorong pemerintah setempat dapat langsung bergerak cepat untuk turut memberikan bantuan sosial.

“Bantu juga usaha mikro, kecil, dan menengah baik itu permodalan, produksi, maupun pemasarannya karena ini akan menggerakkan ekonomi daerah,” kata Jokowi.

Bantuan Sosial Tunai Disetop, Hidayat Nur Wahid Minta Risma Tiru Jokowi

Bantuan Sosial Tunai Disetop, Hidayat Nur Wahid Minta Risma Tiru Jokowi

Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid meminta Menteri Sosial Tri Rismaharini mencabut keputusannya untuk menyetop penyaluran Bantuan Sosial Tunai (BST).

Secret-financial — Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid meminta Menteri Sosial Tri Rismaharini mencabut keputusannya untuk menyetop penyaluran Bantuan Sosial Tunai (BST). Hidayat pun meminta Risma meniru langkah Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang berani mencabut keputusannya sendiri saat menuai polemik.

Salah satunya, kata Hidayat, dalam kasus Peraturan Presiden (Perpres) soal Izin Investasi Miras. Setelah menuai pro kontra, Jokowi mencabut lampiran Perpres tersebut pada 2 Maret 2021.

“Saya harap bu Menteri untuk mengikuti langkah Pak Jokowi, yang berani mengkoreksi Perpres,” kata anggota Komisi Sosial DPR dari Fraksi PKS ini saat dihubungi di Jakarta, Minggu, 11 April 2021.

Baca juga: KPK Panggil 3 Saksi di Kasus Samin Tan

BST adalah salah satu program bantuan tunai yang diluncurkan Presiden Jokowi pada 4 Januari 2021. Total penerimanya mencapai 10 juta keluarga dengan besaran Rp 300 ribu per keluarga selama Januari sampai April 2021.

Total anggaran yang disediakan selama empat bulan ini mencapai Rp 12 triliun. Lalu pada 31 Maret 2021, Risma mengumumkan bahwa BST ini tidak akan diperpanjang. “Enggak ada anggaranya untuk itu,” kata Risma di Jawa Barat pada 31 Maret 2021, dikutip dari Antara.

Akan tetapi, Kementerian Keuangan justru belum menerima usulan kebutuhan anggaran untuk perpanjangan program ini dari Risma.

“Sejauh ini belum ya,” kata Direktur Anggaran Bidang Pembangunan Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Kemenkeu, Purwanto, saat dihubungi di Jakarta, Minggu, 11 April 2021.

Baca juga: Masyarakat yang Mudik Dikarantina Lima Hari

Hidayat adalah salah satu yang menyesalkan penghentian BST ini. Ia menilai Risma tidak mau blusukan ke Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati untuk membela kepentingan masyarakat terdampak Covid-19. Bila Risma memaksimalkan lobinya dengan Sri Mulyani, Hidayat yakin masih ada anggaran untuk program ini.

Staf Ahli Menteri Sosial Bidang Aksesibilitas Sosial Sonny W. Manalu memastikan sejauh ini keputusan untuk menghentikan Bantuan Sosial Tunai sudah final. “Kecuali ada kebijakan presiden, Kemensos siap menindaklanjuti,” kata dia.

Jokowi Ungkap 4 Alasan Gencar Membangun Infrastruktur

Jokowi Ungkap 4 Alasan Gencar Membangun Infrastruktur

Jokowi menjelaskan empat alasan gencar membangun infrastruktur selama masa pemerintahannya. Salah satunya, kata Jokowi, untuk membangun peradaban.

secret-financial — Presiden Joko Widodo atau Jokowi meresmikan terminal Bandara Kuabang di Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara pada Rabu, 24 Maret 2021. Dalam sambutannya, Jokowi menjelaskan empat alasan gencar membangun infrastruktur selama masa pemerintahannya. Salah satunya, kata Jokowi, untuk membangun peradaban.

“Banyak yang bertanya kepada saya, kenapa infrastruktur menjadi fokus dalam pembangunan di negara kita Indonesia sekarang ini? Perlu saya sampaikan infrastruktur bukan hanya fisik, tetapi banyak hal yang akan muncul dan berkembang karena dibangunnya infrastruktur,” ujar Jokowi seperti disiarkan lewat kanal YouTube Sekretariat Presiden, Rabu, 24 Maret 2021.

Menurut dia, membuat infrastruktur adalah membangun peradaban. “Ini yang sering tidak kita sadari,” tutur Jokowi.

Baca juga: Kapan Waktu Penjualan Tiket Kereta Api Lebaran? KAI: Masih Menunggu…

Ia mencontohkan membangun jalan, misalnya sama dengan membangun peradaban. “Bayangkan misalnya dulu sebelum ada jalan dari Halmahera Utara menuju ke Sofifi, kita harus jalan kaki. Sekarang setelah jalannya ada, berarti bisa naik bus, sepeda motor, bisa naik mobil, membangun peradaban baru,” ujarnya.

Dengan adanya bandara, lanjut Jokowi, masyarakat menjadi disiplin dan tepat waktu dalam berpergian. “Karena kalau mau terbang, waktunya sudah ditentukan, kalau tidak (tepat waktu), akan ditinggal pesawat, itu juga membangun kedisiplinan baru, membangun peradaban,” tuturnya.

Alasan lain Jokowi membangun infrastruktur adalah membangun daya saing agar bisa berkompetisi dengan negara-negara lain ini. Alasan ketiga, mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia.

Investasi Rp 144 T untuk SWF Usai Jokowi Telepon Pangeran Mohammed Bin Zayed

Investasi Rp 144 T untuk SWF Usai Jokowi Telepon Pangeran Mohammed Bin Zayed

Uni Emirat Arab (UEA) mengumumkan, Selasa 23 Maret 2021, akan menggelontorkan investasi US$ 10 miliar atau setara Rp 144 T
Investasi Rp 144 T untuk SWF Usai Jokowi Telepon Pangeran Mohammed Bin Zayed

secret-financial — Uni Emirat Arab (UEA) mengumumkan, Selasa 23 Maret 2021, akan menggelontorkan investasi US$ 10 miliar atau setara Rp 144 T yang akan ditempatkan pada dana kelolaan Indonesia Investment Authority (INA).

Dari pernyataan resmi KBRI Abu Dhabi, penempatan dana investasi ini merupakan arahan langsung dari Putra Mahkota Abu Dhabi yang juga menjabat sebagai Wakil Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata UEA His Highness Sheikh Mohammed Bin Zayed Al Nahyan (MBZ).

Pada senja menjelang Maghrib pukul 17.30 WIB hari Jumat, 19 Maret 2021, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo atau Jokowi melakukan pembicaraan lewat telepon dengan MBZ. Keduanya terlibat dalam pembicaraan akrab dan hangat serta berdiskusi mengenai perkembangan hubungan dan kerja sama antar kedua negara.

Baca juga: Juliari Batubara Diduga Punya Tim untuk Tunjuk Vendor Pengadaan Bansos Covid-19
Baca juga: Luhut Bicara Strategi RI Dekati Cina: Apa Saja yang Kita Minta, Dia Mau

Salah satu materi yang menjadi fokus pembicaraan adalah Indonesia Investment Authority (INA) yang telah terbentuk dan beroperasi di Indonesia.

Investasi Uni Emirat Arab pada INA semakin memperkokoh hubungan bilateral antar kedua negara di berbagai bidang, termasuk merefleksikan kedekatan hubungan personal antar pimpinan negara.

Terbentuknya INA juga tidak lepas dari bantuan pemikiran dan dukungan Pemerintah PEA yang cukup aktif dalam pembentukan INA.

Baca juga: Harga Pangan yang Masih Tinggi Menurut Pedagang, dari Gula hingga Daging
Kominfo Ingatkan Tidak Menggunggah Sertifikat Vaksinasi di Medsos, Ini Bahayanya

Kominfo Ingatkan Tidak Menggunggah Sertifikat Vaksinasi di Medsos, Ini Bahayanya

Menteri Komunikasi dan Informatika mengingatkan masyarakat untuk tidak menyebarluaskan sertifikat digital vaksinasi yang ada di aplikasi PeduliLindungi.

Secret-financial — Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate mengingatkan kembali masyarakat untuk tidak menyebarluaskan sertifikat digital vaksinasi yang ada di aplikasi PeduliLindungi. Ini adalah upaya untuk melindungi data pribadi para penerima vaksin.

“Jangan diunggah di media sosial,” kata Johnny dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa, 16 Maret 2021.

Permintaan ini disampaikan Johnny di tengah vaksinasi massal yang telah berjalan sejak dimulai pada 13 Januari 2021. Orang yang pertama menerima vaksin adalah Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

Baca juga: Harga Pangan yang Masih Tinggi Menurut Pedagang, dari Gula hingga Daging

Sampai Selasa kemarin, 4,4 juta sudah disuntik vaksin tahap pertama dan 1,7 juta disuntik tahap kedua. Ini masih jauh dari target vaksinasi 181 juta penduduk.

Kominfo mengingatkan, sertifikat digital vaksinasi hanya digunakan secara pribadi untuk keperluan pribadi. Salah satunya untuk dokumen perjalanan.

Di dalam sertifikat vaksinasi tersebut, kata Johnny, terdapat QR Code yang wajib dilindungi. Tujuannya untuk menghindari penerima vaksin dari penyalahgunaan oleh pihak tidak bertanggung jawab.

DPR Minta Luhut Ungkap Nama Pejabat Pertamina yang Dipecat Jokowi

DPR Minta Luhut Ungkap Nama Pejabat Pertamina yang Dipecat Jokowi

Anggota Komisi VI DPR RI minta pemerintah untuk mengungkap nama pejabat PT Pertamina (Persero) yang dipecat Presiden Joko Widodo

Secret-financial — Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PPP Achmad Baidowi minta pemerintah untuk mengungkap nama pejabat PT Pertamina (Persero) yang dipecat Presiden Joko Widodo atau Jokowi terkait dengan impor pipa oleh Binsar Pandjaitan.

“Sampai sekarang nama pejabatnya tinggi Pertamina itu belum diketahui, sebaiknya diungkap saja namanya, agar terang- perseroan. Sebelumnya informasi ini disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut ujar gBaidowi benderan,” dalam keterangan tertulis.

Pejabat dipecat yang tidak benar kinerjanya, menurut Baidowi, bisa membawa pengaruh baik untuk Pertamina dan perusahaan BUMN lainnya. Dengan kejadian ini, tutur dia, perseroan agar berpikir ulang untuk mengambil keputusan-keputusan strategis yang bisa merugikan kepentingan nasional. “Apalagi di dunia migas itu high risk high capital.”

Baca juga: Keamanan Digital Menjadi Tuntutan Utama Sertifikat Tanah Elektronik

Karena itu, Baidowi pun mengapresiasi langkah Presiden Jokowi tersebut. “Kita tahu Pak Jokowi kesal karena pipa kita banyak tapi masih impor, sementara pipa kita masih ada yang bisa diekspor,” ujar dia.

Sebagai contohnya, kata Baidowi, PT Krakatau Steel (Persero) melalui anak usaha PT KHI Pipe Industries yang bergerak di bidang manufaktur pipa baja berhasil melakukan ekspor produk pipa baja ke Australia. Pengiriman perdana telah dilaksanakan dari fasilitas produk PT KHI. Untuk tahap pertama dikirim sebanyak 1.880 ton ini dari total pengiriman sebanyak 4.370 ton.

Dengan demikian, ia pun berpendapat bahwa produk industri dalam negeri tidak kalah dengan luar negeri. “Semuanya harus sadar dengan hal itu, termasuk perusahaan-perusahaan BUMN. Ini harus menjadi momentum bagi perusahaan-perusahaan BUMN untuk unjuk gigi, setidaknya bisa memenuhi kebutuhan pasar domestik. Itu benar-benar harus dimulai,” kata dia.

Jokowi: Ekonomi Turun Akibat PPKM Tak Masalah, Asal Covid Turun

Jokowi: Ekonomi Turun Akibat PPKM Tak Masalah, Asal Covid Turun

tidak masalah jika ekonomi turun akibat adanya kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Jawa-Bali, asalkan kasus Covid-19 juga turun.
Jokowi: Ekonomi Turun Akibat PPKM Tak Masalah, Asal Covid Turun

Secret-financial — Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengatakan pemerintah selalu konsisten mengutamakan kesehatan di atas kepentingan ekonomi. Menurut Presiden, tidak masalah jika ekonomi turun akibat adanya kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Jawa-Bali, asalkan kasus Covid-19 juga turun.

“Hati-hati, ada PPKM ekonomi turun. Sebetulnya enggak apa-apa, asal Covid-nya juga turun. Tapi ini ndak,” ujar Jokowi dalam rapat internal di Istana Kepresidenan Bogor, Jumat lalu. Pernyataan Presiden diunggah di kanal YouTube Sekretariat Presiden, Ahad, 31 Januari 2021.

Presiden Joko Widodo menuturkan, faktanya, Pemberlakuan Pembatasan jilid I yang berlangsung 11-25 Januari lalu tidak berjalan efektif. Ia mengatakan mobilitas masyarakat masih tinggi dan kasus Covid-19 di beberapa provinsi tetap naik.

Baca juga: Bareskrim Polri Meringkus 5 Pengedar Narkortika Jaringan Internasional

Untuk itu, Jokowi meminta jajarannya mengkalkulasi dengan cermat risiko yang akan ditimbulkan dari setiap kebijakan dan mencari formula kebijakan yang tepat untuk memutus mata rantai penularan Covid-19 di Indonesia.

Sebelumnya, Bank Indonesia menyebut kebijakan PPKM di sejumlah kabupaten/kota di wilayah Jawa-Bali pada 11-25 Januari 2021 memang berdampak pada kegiatan ekonomi, meskipun tidak signifikan. Pemberlakuan Pembatasan jilid II dinilai berpotensi mempengaruhi konsumsi masyarakat.

Baca juga: DPR Minta Pemerintah Mencabut Ancaman Denda kepada Masyarakat yang Menolak Vaksin
Jokowi: Alhamdulillah Kita tidak Sampai Lockdown

Jokowi: Alhamdulillah Kita tidak Sampai Lockdown

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut bahwa masyarakat Indonesia masih cukup beruntung karena tidak sampai menjalani penutupan wilayah atau lockdown

Secret-financial – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut bahwa masyarakat Indonesia masih cukup beruntung karena tidak sampai menjalani penutupan wilayah atau lockdown dalam penanganan Covid-19. Pemerintah memang sejak awal memilih melakukan pembatasan aktivitas masyarakat ketimbang menutup wilayah. Padahal negara-negara lain, menjalankan kebijakan lockdown demi memutus rantai penularan Covid-19. 

“Kita ini kalau saya lihat Alhamdulillah masih beruntung tidak sampai lockdown. Kalau di negara lain seperti Eropa sampai 3 bulan. Bahkan London Inggris baru saja lockdown lagi. Bangkok juga lockdown, Tokyo juga statusnya darurat,” kata presiden dalam acara penyerahan bantuan modal kerja (BMK) kepada pelaku usaha mikro kecil di Istana Bogor, Jumat (8/1). 

Kendati tidak menjalankan penutupan wilayah, Presiden Jokowi mewanti-wanti masyarakat agar tetap menaati protokol kesehatan. Protokol kesehatan dianggap menjadi jurus terampuh untuk menekan laju penularan Covid-19, bahkan saat vaksinasi nanti sudah dijalankan. 

Baca juga: Susilo Bambang Yudhoyono: Jangan Berpikir Vaksin Ada Pandemi Hilang

Dengan kombinasi antara vaksinasi Covid-19 yang mulai berjalan pekan depan dan kepatuhan masyarakat menjalankan protokol kesehatan, diharapkan kekebalan komunal atau herd immunity bisa segera terbentuk.  “Kalau itu terbentuk, Insya Allah Covid-nya setop,” ucap Jokowi.

Awal pekan ini, pemerintah telah menetapkan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di berbagai daerah Jawa-Bali yang efektif mulai 11 Januari hingga 25 Januari 2021. PPKM tidak diterapkan terhadap seluruh provinsi di Jawa dan Bali, melainkan hanya berlaku untuk kota dan kabupaten yang memenuhi kriteria. 

Baca juga:
Jokowi: Menanti Vaksin Covid-19? Sabar, Saya Juga

Jokowi: Menanti Vaksin Covid-19? Sabar, Saya Juga

Presiden Jokowi dan meminta seluruh masyarakat sabar menanti disuntik vaksin Covid-19 sembari tetap disiplin menjalankan protokol kesehatan.

Secret-financial – Presiden Joko Widodo atau Jokowi dan meminta seluruh masyarakat sabar menanti disuntik vaksin Covid-19 sembari tetap disiplin menjalankan protokol kesehatan.

“Apakah Anda tengah menanti vaksin Covid-19? Sabar. Saya juga,” ujar Jokowi di akun Instagram-nya @jokowi, Kamis, 7 Januari 2021.

Jokowi menyebut, vaksin sudah tersedia dan mulai didistribusikan ke daerah-daerah, tapi untuk vaksinasi masih harus menunggu izin penggunaan darurat dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan proses kajian halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Baca juga: Tolak Vaksin dijatuhi Sanksi Pidana? Simak Berikut Ini

Presiden Jokowi akan menjadi orang pertama yang menanti dan menerima vaksin Covid-19. Pemerintah menjadwalkan Presiden akan disuntik vaksin pada 13 Januari 2021.

“Dan saya sekali lagi akan menjadi orang pertama yang menerima vaksin Covid-19 tersebut. Mengapa Presiden jadi yang pertama? Bukan hendak mendahulukan diri sendiri, tapi agar semua yakin

bahwa vaksin ini aman dan halal. Jadi, siap-siap saja,” ujar Jokowi.

Putra Presiden Jokowi Ikut Main Saham

Putra Presiden Jokowi Ikut Main Saham

Industri pasar modal kini mulai merambah ke kalangan anak muda, yang terbaru putra Presiden Jokowi Kaesang Pangarep Juga ikut andil dalam dalam pasar saham.

Secret-financial – Industri pasar modal kini mulai merambah ke kalangan anak muda, yang terbaru putra Presiden Jokowi Kaesang Pangarep Juga ikut andil dalam dalam pasar saham., sebelumnya sudah mendahului dari kalangan ustadz dan artis.

Berdasarkan postingannya di akun twitter @kaesangp mengunggah berbagai komentar mengenai harga saham terbaru.

Putra Presiden Jokowi tersebut juga sempat mention @SahamRakyat sebuah akun terkait investasi yang memiliki tagline #DariRakyatJadiKonglomerat.

Cuitan Twitternya tanggal 14 Desember 2020, Kaesang meretweet cuitan @aMrazing terkait IHSG yang menyentuh 6000. “Widih. Ihsg 6000. Beli apa, gaes?,”.

Kaesang meretweet dan menuliskan kode emiten PGAS. Kemudian dia mencuit ‘Ayoo tembusin atap 1700 $PGAS’.

Selain itu Kaesang juga percaya jika saham PGAS bisa tembus 2100. “Kalo besok $PGAS bisa tembusin 1750, kayaknya bakalan mulus perjalanannya ke 2100. Gimana cuanmin @SahamRakyat ? #SangMology,” cuitnya.
Hari ini Kaesang juga mencuit soal PGAS. Dia menyebut saham PGAS sudah tembus 1740. “$PGAS NGEGAS,” tambahnya.

Kaesang juga mengunggah hasil tangkapan layar saham PGAS yang naik 6,41% menjadi 1825.

Jokowi dan Sri Mulyani Pernah Beri Peringatan Jangan Korupsi Dana COVID-19

Jokowi dan Sri Mulyani Pernah Beri Peringatan Jangan Korupsi Dana COVID-19

Komisi Pemberatasan Korupsi menangkap Menteri Sosial Juliari Batubara, tersangkut kasus dugaan suap dana bantuan sosial (bansos) penanganan COVID-19.

Secret-financial – Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK) menangkap Menteri Sosial Juliari Batubara, diamankan KPK karena tersangkut kasus dugaan suap dana bantuan sosial (bansos) penanganan COVID-19.

Jualiari diduga mengantongi Rp 17 miliar. Menteri Sosial itu, disebut KPK, meminta jatah Rp 10 ribu untuk setiap paket bansos yang bernilai Rp 300 ribu.

Menilik ke belakang, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebenarnya sudah memberi peringatan agar para pejabatnya jangan sampai terlibat korupsi anggaran dana penanganan COVID-19. Jokowi sendiri pernah memberi instruksi kepada lembaga pengawas dan aparat penegak hukum agar anggaran penanganan dan pemulihan dampak COVID-19 diawasi secara ketat.

Baca juga: Masih Keok dari Negara Lain, Jokowi Beberkan Data Ekspor RI

“Angka ini Rp 677,2 triliun adalah jumlah yang sangat besar. Oleh sebab itu tata kelolanya harus baik, sasarannya harus tepat, prosedur harus sederhana dan tidak berbelit-belit. Output dan outcome-nya harus maksimal bagi kehidupan seluruh rakyat Indonesia,” kata Jokowi saat membuka Rakornas Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2020 secara virtual, Senin (15/6/2020).

Dalam acara itu, Jokowi pun mengajak lembaga pengawasan seperti BPKP, BPK hingga penegak hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan Agung hingga penyidik PNS untuk mengawasi anggaran jumbo tersebut. Dengan begitu diharapkan dana tersebut tersalurkan dengan baik kepada masyarakat dan pelaku usaha yang terdampak COVID-19.

Jokowi pun mempersilakan para lembaga pengawas dan aparat penegak hukum untuk menindak tegas atau ‘menggigit’ jika ada oknum yang menyelewengkan dana tersebut. Dia mengingatkan, pemerintah tidak main-main dengan hal tersebut.

“Saya ingin tegaskan bahwa pemerintah tidak main-main dalam hal akuntabilitas. Pencegahan harus diutamakan, tata kelola yang baik harus didahulukan. Tapi kalau ada yang masih bandel, kalau ada niat untuk korupsi, maka silakan bapak ibu digigit dengan keras. Uang negara harus diselamatkan. Kepercayaan rakyat harus terus kita jaga,” tegasnya.

Baca juga: NET TV Dibayangi Gugatan Pailit Lagi, Utang ke Banyak Vendor

Namun Jokowi juga mengingatkan kepada para lembaga pengawas dan aparat penegak hukum agar tidak ‘menggigit’ orang yang tidak salah. Dia juga berharap mereka yang bekerja agar tidak ditebar ketakutan.

“Tetapi juga saya ingatkan jangan menggigit orang yang tidak salah. Jangan menggigit yang tidak ada mens rea (itikad jahat). Juga jangan menyebarkan ketakutan kepada para pelaksana dalam menjalankan tugasnya. BPKP, inspektorat dan juga LKPP adalah aparat internal pemerintah, harus fokus ke pencegahan dan perbaikan tata kelola. Selain itu kerja sama sinergi dengan lembaga-lembaga pemeriksa eksternal BPK harus terus dilakukan. Demikian juga sinergi antar aparat penegak hukum, kepolisian, Kejaksaan, KPK juga harus kita lanjutkan,” papar Jokowi kala itu.

Tak hanya Jokowi, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati juga pernah mewanti-wanti agar anggaran yang digunakan untuk penanganan pandemi COVID-19 tidak dikorupsi. Total dana yang digelontorkan sendiri pun mencapai Rp 695 triliun.

Baca juga: Joko Widodo Minta BI Bantu Pemulihan Ekonomi dari Pandemi

Ia juga menuturkan, setidaknya instansi pemerintah yang diberi amanah menyalurkan anggaran tersebut dapat merealisasikan pencairannya sebesar 95-98%.

“Semoga mereka benar-benar mengikuti seperti yang saya sebutkan tadi, semoga tidak dikorupsi ya, supaya memberi manfaat kepada orang-orang. Saya pikir itu akan menjadi sesuatu yang baik bagi kita semua, tapi bisa jadi ada kendala,” kata dia dalam diskusi yang tayang di saluran YouTube The Jakarta Post, Rabu (19/8/2020).