fbpx
Kejagung Kembali Sita Aset Tersangka Kasus Korupsi Asabri

Kejagung Kembali Sita Aset Tersangka Kasus Korupsi Asabri

Tim Jaksa Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung (Kejagung) kembali melakukan tindakan sita barang bukti dalam Perkara
Kejagung Kembali Sita Aset Tersangka Kasus Korupsi Asabri

Secret-financial — Tim Jaksa Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung (Kejagung) kembali melakukan tindakan sita barang bukti dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Keuangan dan Dana Investasi di PT. Asuransi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ASABRI) yang diduga menyebabkan kerugian keuangan negara kurang lebih Rp 23 Triliun (dua puluh tiga triliun rupiah).

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung, Leonard Eben Ezer mengungkap, kali ini penyitaan aset milik Tersangka yang berhasil disita dalam perkara tersebut yakni aset-aset milik dan atau yang terkait Tersangka BTS berupa 151 (seratus lima puluh satu) bidang tanah dengan luas sekitar 2.972.066 M2 yang terletak di Desa Sepayung, Kecamatan PlampangKabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. 

“Penyitaan 151 (seratus lima puluh satu) bidang tanah tersebut telah mendapatkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor: 194/Pen.Pid/2021/PN.Sbw tanggal 18 Mei 2021, yang pada pokoknya memberikan izin kepada Penyidik dari Kejaksaan Agung untuk melakukan penyitaan terhadap tanah dan / atau bangunan di Desa Sepayung, Kecamatan Plampang Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat,”kata dia dalam keterangan persnya, Jumat (21/5).

Terhadap aset-aset para Tersangka yang telah disita tersebut, selanjutnya akan dilakukan penaksiran atau taksasi oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) guna diperhitungkan sebagai penyelamatan kerugian keuangan negara didalam proses selanjutnya. 

Kemenkeu: Renovasi Kantor Kejagung Diperkirakan Butuh Rp 161 Miliar

Kemenkeu: Renovasi Kantor Kejagung Diperkirakan Butuh Rp 161 Miliar

(Kemenkeu)  memerkirakan, untuk membangun kembali gedung Kejaksaan Agung (Kejagung) bakal membutuhkan anggaran Rp 161 miliar.

secret-financial.com­ – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memerkirakan, untuk membangun kembali gedung Kejaksaan Agung (Kejagung) bakal membutuhkan anggaran Rp 161 miliar.

Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kemenkeu Isa Rachmatarwata menjelaskan saat ini pihak Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR) bersama dengan tim dari Universitas Indonesia (UI) tengah dalam proses meneliti kebutuhan pembangunan kembali gedung Kejaksaan Agung.

“Berdasarkan revaluasi terakhir, (nilai gedung Kejaksaan Agung) Rp 150 miliar, dengan beberapa tambahan renovasi, nilai buku terakhir Rp 165 miliar,” jelas Isa ketika memberikan paparan dalam konferensi pers virtual, Selasa (25/8/2020).

Baca juga: RI Terancam Resesi, Sri Mulyani Proyeksikan Ekonomi Kuartal 3 Minus 2%

“Itu untuk memberi tambahan berapa kebutuhan anggaran untuk membangun kembali,” jelas dia.

Isa menjelaskan, penelitian oleh tim dari Kementerian PUPR dan UI dilakukan untuk mengetahui kekuatan struktur bangunan yang terbakar pada Sabtu (22/8/2020).

Dengan demikian, bisa diperkirakan apakah proses revitalisasi gedung bisa dilakukan hanya dengan renovasi atau pembangunan ulang gedung sedari semula.

Menurut Isa, gedung Kejagung dibangun pada tahun 1970. Awalnya, gedung tersebut bernilai Rp 7 juta saja. Namun kini, nilai gedung tersebut telah berkali lipat hingga di kisaran Rp 161 miliar.

Baca juga: Sri Mulyani: Pemulihan Ekonomi Nasional hingga Juli 2020 Masih Sangat Rapuh

Selain itu, gedung tersebut juga belum diasuransikan. Oleh karena itu, biaya perbaikan gedung tersebut harus menunggu alokasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Dalam catatan kami ini (gedung Kejagung) belum diasuransikan. Jadi ini nanti kalau direnovasi atau dibangun kembali tentunya membutuhkan penganggaran baru dari APBN,” kata dia.

Sayangnya, Isa menyebut, tidak ada alokasi anggaran untuk perbaikan gedung pemerintah yang dilanda bencana pada tahun ini. Sehingga paling cepat, biaya renovasi gedung Kejagung dialokasikan pada RAPBN 2021 yang saat ini tengah dibahas pemerintah bersama dengan DPR RI.

Baca juga: Ke Pegawai Kementerian Keuangan, Sri Mulyani: Kita Dalam Pertempuran

Adapun dari semua barang milik negara (BMN) yang ada, saat ini hanya gedung-gedung milik Kemenkeu yang sudah diasuransikan. Tahun ini ditargetkan ada 10 kementerian/lembaga (K/L) yang akan mengasuransikan gedung perkantorannya.

“Sedang berproses karena mengasuransikan bangunan ini juga, termasuk membangun budaya baru untuk menjaga ketertiban, pemeliharaan, kemudian pencegahan untuk kebakaran dan sebagainya. Jadi bukan sekadar kita mengeluarkan anggaran dan membayar premi, tapi juga membangun budaya baru untuk tertib, rapi, dan pencegahan diutamakan daripada penanganan dampak dari musibah,” pungkasnya.