fbpx
2 Penyidik KPK Terbukti Langgar Kode Etik

2 Penyidik KPK Terbukti Langgar Kode Etik

Dewan Pengawas KPK menyatakan 2 penyidik kasus dugaan suap bansos bersalah melanggar kode etik. Kedua penyidik itu dinilai terbukti mengintimidasi saksi.
2 Penyidik KPK Terbukti Langgar Kode Etik

Secret-financial — Dewan Pengawas KPK menyatakan 2 penyidik kasus dugaan suap bansos bersalah melanggar kode etik. Kedua penyidik itu dinilai terbukti mengintimidasi saksi.

Keputusan itu termuat dalam sidang vonis etik yang digelar Dewas KPK pada Senin (12/7).

“Menyatakan para terperiksa, 1. Mochammad Praswad Nugraha, 2. Muhammad Nor Prayoga bersalah melakukan Pelanggaran kode dan pedoman perilaku berupa perundungan dan pelecehan terhadap pihak lain di dalam dan di luar lingkungan kerja yang diatur dalam pasal 6 ayat (2) huruf b Peraturan Dewan Pengawas Nomor 2 tahun 2020 tentang penegakan kode etik dan pedoman perilaku KPK,” ujar Ketua Majelis Etik Dewas KPK Harjono.

Keduanya yakni M. Praswad Nugraha dan dan Muhammad Nor Prayoga. Praswad kini telah berstatus sebagai pegawai nonaktif karena sebelumnya dinyatakan tak lolos dalam tes wawasan kebangsaan (TWK), sementara Yoga terhitung masih pegawai aktif.

Belum diketahui intimidasi apa yang dilakukan kedua penyidik tersebut. Sidang berjalan secara tertutup kecuali pada saat pembacaan vonis.

Baca juga:
YLKI Tolak Vaksin BerbayarKejagung Kembali Sita Aset Tersangka Kasus Korupsi Asabri

Adapun saksi yang dimaksud dalam perkara ini ialah Agustri Yogasmara alias Yogas. Mantan Senior Assistant Vice President (SAVP) Bank Muamalat Indonesia. Ia yang melaporkan kedua penyidik itu ke Dewas KPK.

Lantaran terbukti bersalah, kedua penyidik itu pun dijatuhi hukuman oleh Dewas KPK.

“Menghukum para terperiksa 1. Mochammad Praswad Nugraha dengan sanksi sedang berupa pemotongan gaji pokok sebesar 10% selama enam bulan,” kata Harjono.

“Muhammad Nor Prayoga dengan sanksi ringan berupa teguran tertulis I dengan masa berlaku hukuman selama tiga bulan,” imbuhnya.

Hukuman tersebut, menurut Harjono telah memperhatikan ketentuan tentang kode etik pedoman perilaku pasal 6 ayat (2) huruf b Peraturan Dewan Pengawas Nomor 2 tahun 2020 tentang kode etik dan pedoman perilaku KPK dan peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

Terkait nama Yogas sebagai pelapor, ia sempat disebut-sebut merupakan operator dari mantan Wakil Ketua Komisi VIII DPR dari PDIP Ihsan Yunus terkait bansos. Ia kemudian membantah hal tersebut.

Baca juga:
Pengacara Sebut 2 Polisi Jadi Tersangka Penganiayaan Jurnalis Tempo Nurhadi
Prabowo Berhasil Tertibkan Kerja Sama Pertahanan

Dalam sidang untuk terdakwa eks Mensos Juliari Batubara pada Senin (31/5), Adi Wahyono selaku eks Kepala Biro Umum Kementerian Sosial mengatakan bahwa Yogas adalah pemilik jatah 400 ribu paket untuk paket bansos ke-7 hingga ke-12 bersama-sama dengan Ihsan Yunus dan adiknya yang bernama Muhamad Rakyan Ikram alias Iman Ikram.

Yogas yang dalam pelaksanaan bansos pada periode April-November 2020 masih bekerja sebagai ‘Senior Assistant Vice President’ Bank Muamalat Indonesia itu hanya mengakui dirinya sebagai perantara vendor.

Yogas membantah pernah menerima fee sekitar Rp 7 miliar dalam pengadaan bansos COVID-19. Ia pun membantah menjadi operator Ihsan Yunus.

Restrukturisasi Jiwasraya Bakal Menekan Pamor Industri Asuransi

Restrukturisasi Jiwasraya Bakal Menekan Pamor Industri Asuransi

Upaya penyelamatan nasabah PT Asuransi Jiwasraya melalui restrukturisasi perlu dilanjutkan dengan tekad reformasi industri perasuransian.

Secret-financial — Upaya penyelamatan nasabah PT Asuransi Jiwasraya melalui restrukturisasi perlu dilanjutkan dengan tekad reformasi industri perasuransian. Analis Senior bidang Perasuransian Irvan Rahadjo menilai restrukturisasi akan menekan pamor dan kepercayaan masyarakat terhadap industri di jangka pendek.

“Perlu ada tekad melakukan reformasi perasuransian seperti yang pernah dicanangkan Presiden awal 2020 dan dilanjutkan oleh Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK),” kata Irvan.

Tata kelola asuransi dinilai Irvan sebagai kunci untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap industri asuransi. Untuk itu, ke depan diharapkan bisa lebih baik dan tidak berhenti sebagai retorika saja. Menurut dia, perlu ada eksekusi dan program aksi nyata untuk melakukan reformasi perasuransian.

Dia mencontohkan, periode 1998-1999 industri perbankan sempat mengalami hal serupa dengan yang dialami industri asuransi saat ini. Pemicunya, saat krisis moneter lembaga keuangan dunia IMF merekomendasikan Indonesia untuk menutup 10 bank. Namun dengan reformasi total, kinerja industri perbankan bisa kembali.

Baca juga:
Kejagung Kembali Sita Aset Tersangka Kasus Korupsi AsabriMahfud: Pembangunan Papua Dilakukan Tanpa Kekerasan

Untuk itu, Irvan memandang pentingnya reformasi total dengan perbaikan tata kelola. Salah satunya mengacu pada risiko manajemen dan kepatuhan secara prudent (hati-hati). Apalagi, langkah restrukturisasi menurut dia merupakan tindakan terstruktur, sistematis, masif dan dilakukan secara ilegal.

Adapun terstruktur, karena restrukturisasi Jiwasraya melibatkan Kementerian dan Lembaga. Sistematis lantaran melalui proses lama dan panjang, apalagi melibatkan jutaan nasabah. Upaya tersebut juga dianggap ilegal karena dipandang mengabaikan hukum privat dan keperdataan dan sepenuhnya menempatkan proses pada hukum publik.

Masa penawaran restrukturisasi pemegang polis PT Asuransi Jiwasraya (Persero) telah berakhir. Data per 31 Mei 2021 menunjukkan, sekitar 98% pemegang polis setuju ikut restrukturisasi dan pindah ke IFG Life.

“Saya rasa sudah ada persetujuan hampir 98% yang sudah menyetujui restrukturisasi,” kata Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir selaku perwakilan pemegang saham Jiwasraya dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta, Rabu (2/6).

Baca juga: Menkes Sebut 3 Orang Meninggal Usai Divaksin AstraZeneca

Data progres restrukturisasi berdasarkan jumlah pemegang polis menunjukkan, polis korporasi yang setuju ikut restrukturisasi mencapai 2.088 atau 98% dari total polis. Lalu, polis ritel yang mengikuti restrukturisasi mencapai 156.075 atau 94%. Sementara itu, polis bancassurance sebanyak 16.748 atau 96% ikut restrukturisasi.

Erick mengatakan, pemerintah, direksi, dan Komisaris Jiwasraya sudah berbuat yang terbaik untuk mencari solusi atas gagal bayar polis Jiwasraya. Persoalan yang terjadi di perusahaan asuransi jiwa tertua di Indonesia ini, sebenarnya sudah terjadi jauh sebelum Erick Thohir dan pengurus Jiwasraya saat ini menjabat.

“Kami bukan bagian dari yang korupsi. Justru kami memperbaiki penipuan ini dan kami tidak membiarkan adanya yang namanya perampokan,” ujar Erick.

Kejagung Kembali Sita Aset Tersangka Kasus Korupsi Asabri

Kejagung Kembali Sita Aset Tersangka Kasus Korupsi Asabri

Tim Jaksa Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung (Kejagung) kembali melakukan tindakan sita barang bukti dalam Perkara
Kejagung Kembali Sita Aset Tersangka Kasus Korupsi Asabri

Secret-financial — Tim Jaksa Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung (Kejagung) kembali melakukan tindakan sita barang bukti dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Keuangan dan Dana Investasi di PT. Asuransi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ASABRI) yang diduga menyebabkan kerugian keuangan negara kurang lebih Rp 23 Triliun (dua puluh tiga triliun rupiah).

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung, Leonard Eben Ezer mengungkap, kali ini penyitaan aset milik Tersangka yang berhasil disita dalam perkara tersebut yakni aset-aset milik dan atau yang terkait Tersangka BTS berupa 151 (seratus lima puluh satu) bidang tanah dengan luas sekitar 2.972.066 M2 yang terletak di Desa Sepayung, Kecamatan PlampangKabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. 

“Penyitaan 151 (seratus lima puluh satu) bidang tanah tersebut telah mendapatkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor: 194/Pen.Pid/2021/PN.Sbw tanggal 18 Mei 2021, yang pada pokoknya memberikan izin kepada Penyidik dari Kejaksaan Agung untuk melakukan penyitaan terhadap tanah dan / atau bangunan di Desa Sepayung, Kecamatan Plampang Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat,”kata dia dalam keterangan persnya, Jumat (21/5).

Terhadap aset-aset para Tersangka yang telah disita tersebut, selanjutnya akan dilakukan penaksiran atau taksasi oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) guna diperhitungkan sebagai penyelamatan kerugian keuangan negara didalam proses selanjutnya. 

KPK Diminta Usut Pengadaan Bus di Kemenhub

KPK Diminta Usut Pengadaan Bus di Kemenhub

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta usut dugaan korupsi proyek pengadaan 1000 bus bantuan untuk Pemerintah Daerah di 34 Provinsi
KPK Diminta Usut Pengadaan Bus di Kemenhub

Secret-financial — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta usut dugaan korupsi proyek pengadaan 1000 bus bantuan untuk Pemerintah Daerah di 34 Provinsi yang dilakukan Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Hal itu sebagaimana dikatakan Koordinator Nasional Angkatan Muda Peduli Bangsa (AMPB) Jhosua Silalahi.

AMPB menggelar unjuk rasa di depan gedung KPK, Senin (12/4). Mereka meminta KPK segera menelusuri perkara yang diduga merugikan negara hingga triliunan rupiah berkenaan dengan pengadaan bus BRT (Bus Rapid Transit) yang kini mangkrak karena tak layak pakai.

Dalam orasinya, Jhosua mengungkapkan bahwa kasus proyek pengadaan Bus BRT di Kemenhub terjadi pada tahun 2015 silam.  Dalam catatan AMPB ada dugaan kerugian negara hingga Rp 4,2 triliun dalam pengadaan tersebut. 

Baca juga: Mahfud Terangkan Alasan KPK tak Terlibat di Satgas BLBI

Jhosua menyebut, audit internal AMPB menemukan sejumlah bukti terkait dugaan adanya pesekongkolan dalam tender pengadaan bus yang rencananya diperuntukkan untuk angkutan umum massal itu.

“Kami AMPB mempunyai data investigasi dari 2016 sampai 2020,” kataJhosua Silalahi di depan gedung KPK, Senin (12/4).

Karena itu, Jhosua meminta KPK segera melakukan bersih-bersih di lingkungan Kemenhub. Karena menurutnya, kasus ini sangat meresahkan Pemda yang merasa menjadi korban namun tidak berani bersuara.

Untuk diketahui, dalam aksi ini, tiga orang perwakilan massa juga diterima langsung oleh Staf Humas KPK, Ibu Hani. Selain melaporkan kasus ini, mereka juga menyerahkan berkas terkait dugaan adanya korupsi tersebut.

Permohonan PK Advokat Lucas Dikabulkan, MA Beberkan Alasannya

Permohonan PK Advokat Lucas Dikabulkan, MA Beberkan Alasannya

Mahkamah Agung (MA) mengabulkan permohonan PK yang diajukan oleh advokat Lucas, terkait perkara merintangi penyidikan terhadap tersangka korupsi
Permohonan PK Advokat Lucas Dikabulkan, MA Beberkan Alasannya

Secret-financial — Mahkamah Agung (MA) mengabulkan permohonan peninjauan kembali (PK) yang diajukan oleh advokat Lucas, terkait perkara merintangi penyidikan terhadap tersangka korupsi Eddy Sindoro. 

Juru Bicara MA, Andi Samsan Nganro menjelaskan, ada dua perbuatan yang dinilai tidak terbukti yaitu melakukan obstruction of justice dalam pengertian secara fisik menghalang-halangi, mencegah dan merintangi penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan sidang di pengadilan. 

“Kedua melakukan obstruction of justice dalam pengertian memberikan pendapat, saran, usul atau pertimbangan,” jelas Andi.

Baca juga: Gubernur Banten Kritik Pusat Soal Larangan Mudik tapi Wisata Boleh BukaBaca juga: 32 Pengendara di Ngawi Terjaring Operasi Yustisi

Andi menjelaskan karena dua tindakan itu dinyatakan tidak terbukti maka MA mengabulkan putusan PK dari Lucas. Atas putusan tersebut, sambung Andi, Lucas dibebaskan dari seluruh dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU). “Atas dasar pertimbangan tersebut Pemohon PK/terpidana dibebaskan dari seluruh dakwaan Penuntut umum,” terang Andi. 

Diberitakan sebelumnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mempertanyakan putusan MA mengabulkan PK pada Lucas. 

Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK menganggap putusan tersebut melukai rasa keadilan masyarakat: “Diputus bebasnya narapidana korupsi pada tingkat PK tentu melukai rasa keadilan masyarakat,” sebut Ali. 

Baca juga:
Baca juga: Anies Baswedan Sindir Pemilihan Pemimpin yang Acap Berujung KonflikKemenhub Finalkan Aturan Turunan Penggunaan GeNose di Bandara
Baca juga: Direktur Pertamina Pastikan Fasilitas Produksi BBM Kilang Balongan Tidak TerbakarKapan Waktu Penjualan Tiket Kereta Api Lebaran? KAI: Masih Menunggu…

Sebagai informasi pada 20 Maret 2019, Lucas divonis 7 tahun penjara dan denda Rp 600 juta subsider 6 bulan kurungan oleh majelis hakim Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) karana terbukti bersalah merintangi penyidikan Eddy Sindoro. 

Namun putusan itu kemudian dikurangi oleh Pengadilan Tinggi (PT) Jakarta menjadi 5 tahun penjara pada tingkat banding.

Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah Jalani Pemeriksaan di Gedung KPK

Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah Jalani Pemeriksaan di Gedung KPK

Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Nurdin Abdullah yang baru ditangkap tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Jumat malam

Secret-financial — Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Nurdin Abdullah yang baru ditangkap tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Jumat malam, 26 Februari 2021 malam dibawa ke Gedung KPK, Jakarta. Ia dijadwalkan akan menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

“Tim KPK dan para pihak yang tadi ditangkap sudah dalam penerbangan dari Makassar,” kata Ketua KPK Firli Bahuri dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu, 27 Februari 2021.

Sebelumnya, KPK telah menangkap Nurdin dalam operasi tangkap tangan soal dugaan kasus tindak pidana korupsi. “Benar, Jumat (26/2) tengah malam, KPK melakukan tangkap tangan terhadap kepala daerah di Sulawesi Selatan terkait dugaan tindak pidana korupsi,” kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri.

Baca juga: Jika Vaksinasi Covid-19 Gagal, Pemerintah tak Beri Kompensasi?

Kendati demikian, Ali belum bisa menjelaskan lebih detil kasus apa yang menjerat Nurdin dan juga siapa saja pihak lain yang turut ditangkap. Sesuai KUHAP, KPK mempunyai waktu 1×24 jam untuk menentukan status dari pihak yang ditangkap tersebut.

Juru bicara Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Veronica Moniaga mengatakan masih mencari informasi terkait penangkapan. “Kami masih mencari tahu,” ucap dia.

Pada Sabtu 27 Februari 2021, pukul 01.00 WITA, tim KPK melakukan operasi tangkap tangan kepada Nurdin Abdullah di rumah dinas Gubernur Sulawesi Selatan.

Selain Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah, tim KPK juga membawa beberapa orang. Mereka adalah AS, N, SB, ER, dan I. Adapun barang buktinya yang diduga ada di lokasi ialah koper berisi uang yang diamankan di Rumah Makan Nelayan Jl. Ali Malaka, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar.

Jokowi dan Sri Mulyani Pernah Beri Peringatan Jangan Korupsi Dana COVID-19

Jokowi dan Sri Mulyani Pernah Beri Peringatan Jangan Korupsi Dana COVID-19

Komisi Pemberatasan Korupsi menangkap Menteri Sosial Juliari Batubara, tersangkut kasus dugaan suap dana bantuan sosial (bansos) penanganan COVID-19.

Secret-financial – Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK) menangkap Menteri Sosial Juliari Batubara, diamankan KPK karena tersangkut kasus dugaan suap dana bantuan sosial (bansos) penanganan COVID-19.

Jualiari diduga mengantongi Rp 17 miliar. Menteri Sosial itu, disebut KPK, meminta jatah Rp 10 ribu untuk setiap paket bansos yang bernilai Rp 300 ribu.

Menilik ke belakang, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebenarnya sudah memberi peringatan agar para pejabatnya jangan sampai terlibat korupsi anggaran dana penanganan COVID-19. Jokowi sendiri pernah memberi instruksi kepada lembaga pengawas dan aparat penegak hukum agar anggaran penanganan dan pemulihan dampak COVID-19 diawasi secara ketat.

Baca juga: Masih Keok dari Negara Lain, Jokowi Beberkan Data Ekspor RI

“Angka ini Rp 677,2 triliun adalah jumlah yang sangat besar. Oleh sebab itu tata kelolanya harus baik, sasarannya harus tepat, prosedur harus sederhana dan tidak berbelit-belit. Output dan outcome-nya harus maksimal bagi kehidupan seluruh rakyat Indonesia,” kata Jokowi saat membuka Rakornas Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2020 secara virtual, Senin (15/6/2020).

Dalam acara itu, Jokowi pun mengajak lembaga pengawasan seperti BPKP, BPK hingga penegak hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan Agung hingga penyidik PNS untuk mengawasi anggaran jumbo tersebut. Dengan begitu diharapkan dana tersebut tersalurkan dengan baik kepada masyarakat dan pelaku usaha yang terdampak COVID-19.

Jokowi pun mempersilakan para lembaga pengawas dan aparat penegak hukum untuk menindak tegas atau ‘menggigit’ jika ada oknum yang menyelewengkan dana tersebut. Dia mengingatkan, pemerintah tidak main-main dengan hal tersebut.

“Saya ingin tegaskan bahwa pemerintah tidak main-main dalam hal akuntabilitas. Pencegahan harus diutamakan, tata kelola yang baik harus didahulukan. Tapi kalau ada yang masih bandel, kalau ada niat untuk korupsi, maka silakan bapak ibu digigit dengan keras. Uang negara harus diselamatkan. Kepercayaan rakyat harus terus kita jaga,” tegasnya.

Baca juga: NET TV Dibayangi Gugatan Pailit Lagi, Utang ke Banyak Vendor

Namun Jokowi juga mengingatkan kepada para lembaga pengawas dan aparat penegak hukum agar tidak ‘menggigit’ orang yang tidak salah. Dia juga berharap mereka yang bekerja agar tidak ditebar ketakutan.

“Tetapi juga saya ingatkan jangan menggigit orang yang tidak salah. Jangan menggigit yang tidak ada mens rea (itikad jahat). Juga jangan menyebarkan ketakutan kepada para pelaksana dalam menjalankan tugasnya. BPKP, inspektorat dan juga LKPP adalah aparat internal pemerintah, harus fokus ke pencegahan dan perbaikan tata kelola. Selain itu kerja sama sinergi dengan lembaga-lembaga pemeriksa eksternal BPK harus terus dilakukan. Demikian juga sinergi antar aparat penegak hukum, kepolisian, Kejaksaan, KPK juga harus kita lanjutkan,” papar Jokowi kala itu.

Tak hanya Jokowi, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati juga pernah mewanti-wanti agar anggaran yang digunakan untuk penanganan pandemi COVID-19 tidak dikorupsi. Total dana yang digelontorkan sendiri pun mencapai Rp 695 triliun.

Baca juga: Joko Widodo Minta BI Bantu Pemulihan Ekonomi dari Pandemi

Ia juga menuturkan, setidaknya instansi pemerintah yang diberi amanah menyalurkan anggaran tersebut dapat merealisasikan pencairannya sebesar 95-98%.

“Semoga mereka benar-benar mengikuti seperti yang saya sebutkan tadi, semoga tidak dikorupsi ya, supaya memberi manfaat kepada orang-orang. Saya pikir itu akan menjadi sesuatu yang baik bagi kita semua, tapi bisa jadi ada kendala,” kata dia dalam diskusi yang tayang di saluran YouTube The Jakarta Post, Rabu (19/8/2020).

Firli Bahuri: Saya Titip, Jangan Ada Lagi ‘Suap Ketok Palu’

Firli Bahuri: Saya Titip, Jangan Ada Lagi ‘Suap Ketok Palu’

Tolong saya titip sekali lagi jangan ada lagi 'suap ketok palu' dalam rangka pengesahan APBD provinsi, kabupaten dan kota

Firli Bahuri: Saya Titip, Jangan Ada Lagi ‘Suap Ketok Palu’

secret-financial.com – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) Firli Bahuri meminta agar praktik suap terkait pengesahan Rancangan Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah (R- APBD) tidak terulang.

Hal itu disampaikan Firli di dalam acara Diksusi Interaktif dengan Gubernur se-Indonesia yang digelar secara daring, Rabu (24/6/2020).

“Tolong saya titip sekali lagi jangan ada lagi ‘suap ketok palu’ dalam rangka pengesahan APBD provinsi, kabupaten dan kota,” kata Firli, Rabu.

Firli mengatakan, suap ketok palu tersebut merupakan salah satu area yang dinilai rawan korupsi.

Baca juga: Menlu: Ketahanan Kesehatan Penting, Bisa Pengaruhi Keamanan-Stabilitas

Dirinya dan pimpinan KPK mengunjungi suatu daerah mengingatkan jangan ada lagi tidak pidana korupsi yang bersumber dari ketok palu. Namun usai dirinya melakukan kegiatan pencegahan tersebut, rupanya imbauan tersebut dihiraukan.

“Setelah tiga hari kemudian, yang punya palu menyampaikan kepada badan-badan eksekutif ini, mengatakan jangan ini enggak boleh, kemarin KPK datang ke sini. Apa jawabannya? Dia bilang itu kan kemarin pak, sekarang orang KPK sudah pulang,” kata Firli.

Firli juga membeberkan potensi terjadinya korupsi pada sejumlah hal lainnya, seperti pemberian izin usaha tambang, fee hingga mark-up proyek. Kemudian rasuah di lahan reformasi birokrasi, khususnya mutasi atau rotasi rekrutmen pegawai.

“Ingat korupsi itu karena bisa saja orang telah menerima hadiah atau janji untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan jabatan dan kewenangan,” kata Firli.

“Jangan bertambah lagi, karena mohon maaf Pak, kami tidak bangga Pak dengan menangkap gubernur dan bupati, itu sedih kita Pak. ” kata Firli.

Baca juga: Mentan: Makan Rakyat Tidak Boleh Terganggu

Salah satu kasus suap terkait ‘ketok palu’ yang sedang ditangani KPK adalah kasus dugaan suap terkait pengesahan RAPBD Provinsi Jambi tahun 2017 dan 2018.

Dalam kasus tersebut, KPK telah menjerat mantan Gubernur Jambi Zumi Zola serta sejumlah pimpinan dan anggota DPRD Jambi periode 2014-2019.

“Para unsur Pimpinan DPRD Jambi diduga meminta ‘uang ketok palu’, menagih kesiapan uang ketok palu, melakukan pertemuan untuk membicarakan tersebut. Meminta jatah proyek dan/atau menerima uang dalam kisaran Rp 100 juta atau Rp 600 juta per orang,” kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata, Selasa (23/6/2020).

ICW Kritik KPK Lunak Terkait Penanganan Korupsi di Era New Normal

ICW Kritik KPK Lunak Terkait Penanganan Korupsi di Era New Normal

Indonesia Corruption Watch ( ICW) kritik sikap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dianggap melunak terkait penanganan kasus korupsi.

ICW Kritik KPK Lunak Terkait Penanganan Korupsi di Era New Normal

secret-financial.com – Indonesia Corruption Watch ( ICW) kritik sikap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dianggap melunak terkait penanganan kasus korupsi.

Peneliti ICW Kurnia Ramadhana menilai, masyarakat saat ini seperti dipaksa berdamai dengan kinerja pimpinan KPK yang dinilai tak ideal.

“Situasi KPK saat ini memang sedang memasuki era new normal. Ini disebabkan oleh struktur Pimpinan KPK yang kerap menghasilkan kontroversi sampai pada perubahan regulasi yang merusak sistem kelembagaan KPK itu sendiri,” kata Kurnia melalui keterangan tertulisnya, Kamis (28/5/2020).

Baca juga: IPB Kritik Soal Kebijakan Pemerintah Impor Komoditas Pertanian

Istilah new normal atau era kenormalan baru digunakan pemerintah untuk merujuk perubahan pola hidup masyarakat di tengah pandemi Covid-19.

Menurut Kurnia, perubahan juga terjadi di sektor pemberantasan korupsi. Ia menyoroti soal buron KPK, eks caleg PDI-P Harun Masiku, yang hingga kini belum ditangkap.

Harun diduga menyuap mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan terkait pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR.

“Maka dari itu, keberadaan Harun Masiku yang sampai hari ini terlihat enggan untuk ditangkap oleh KPK sebenarnya bukan hal yang baru lagi,” ujarnya.

“Sebab, memang sedari awal Pimpinan KPK takut untuk meringkus yang bersangkutan,” sambungnya.

Baca juga: OJK: Laporkan! Jika Leasing Ada yang Menagih Pakai Debt Collector

Padahal, menurut Kurnia, Harun ada tokoh kunci yang bisa membuka perkara suap PAW anggota DPR.

Harun juga dianggap menjadi kunci dalam mengungkap struktur petinggi partai politik yang terlibat dan dari mana asal uang yang diberikan untuk menyuap Wahyu.

“Apakah uang yang diberikan ke Komisioner KPU murni uang pribadi atau ada sponsor berasal dari organisasi tertentu?” ucap Kurnia.

Diketahui, Harun Masiku berstatus buron setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait PAW anggota DPR yang menyeret eks Komisioner KPU Wahyu Setiawan.

KPK menetapkan empat orang tersangka dalam kasus suap tersebut, yaitu Wahyu Setiawan, eks caleg PDI-P Harun Masiku, eks anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina dan seorang pihak swasta bernama Saeful.

Berbeda dengan tiga tersangka lainnya, Harun tidak terjaring dalam operasi tangkap tangan pada Rabu (8/1/2020).

Dalam kasus ini, Wahyu diduga menerima suap setelah berjanji untuk menetapkan Harun Masiku sebagai anggota DPR terpilih melalui mekanisme PAW.

KPK menyebut Wahyu telah menerima uang senilai Rp 600 juta dari Harun dan sumber dana lainnya yang belum diketahui identitasnya.

Sedangkan, Wahyu disebut meminta uang operasional sebesar Rp 900 juta untuk memuluskan niat Harun.