fbpx
Polri Usut 3.000 Pinjol Tak Berizin dan Meresahkan Masyarakat

Polri Usut 3.000 Pinjol Tak Berizin dan Meresahkan Masyarakat

Bareskrim Polri tengah usut 3.000 ribuan penyedia layanan pinjaman online atau pinjol ilegal yang beroperasi di Indonesia.
Polri Usut 3.000 Pinjol Tak Berizin dan Meresahkan Masyarakat

Secret-financial —  Bareskrim Polri tengah usut 3.000 ribuan penyedia layanan pinjaman online atau pinjol ilegal yang beroperasi di Indonesia. Wakil Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Komisaris Besar Whisnu Hermawan Februanto mengatakan, berdasarkan informasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), ada sekitar 3.000 penyedia layanan pinjaman daring yang tidak terdaftar.

“Masih ada 3.000 lebih ilegal atau tidak terdaftar di OJK. Inilah hal-hal yang menjadi perhatian Polri untuk bisa mengungkap perkara-perkara yang meresahkan masyarakat. Sama seperti kasus preman, ini kasus pinjol pun juga meresahkan,” ujar Whisnu melalui konferensi pers daring pada 17 Juni 2021.

Saking meresahkannya, kata Whisnu, Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Komisaris Jenderal Agus Andrianto telah mengeluarkan surat telegram internal ke seluruh jajaran untuk mengungkap perkara pinjaman daring ilegal.

Sebab, tak sedikit korban yang melapor lantaran mendapat teror dari penyedia layanan pinjol tersebut. Mulai dari meneror dengan mengirim pesan berantai hingga ke keluarga dan teman korban, hingga mengancam dengan menyebar foto vulgar maupun foto rekayasa korban di media sosial. “Bahkan sampai ada yang stres akibat pinjam yang tidak benar ini. Makanya ini supaya tidak ada lagi masyarakat yang dirundung, dilakukan kasar di media sosial ataupun di keluarga,” kata Whisnu.

Baca juga: Hati-hati Maraknya Iklan Pinjaman Online di Masa Pandemi Virus Corona
Tuntut Pencairan Klaim Bumiputera, Nasabah: Tolong, Kami Bukan Pengemis

Tuntut Pencairan Klaim Bumiputera, Nasabah: Tolong, Kami Bukan Pengemis

Sularni, 53 tahun tahun, setengah berteriak tuntut pencairan klaim asuransi PT Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912. Di balik megaphone putih,
Tuntut Pencairan Klaim Bumiputera, Nasabah: Tolong, Kami Bukan Pengemis

Secret-financial — Sularni, 53 tahun tahun, setengah berteriak tuntut pencairan klaim asuransi PT Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912. Di balik megaphone putih, pemegang polis dana pensiun ini meminta bantuan Otoritas Jasa Keuangan menyelesaikan kasus outstanding claim yang diduga tidak kelar sejak 2017.

“OJK tolong kami. Di tengah pandemi, kami butuh uang. OJK jangan cuek,” kata Sularni di depan gedung Wisma Mulia 2, Jakarta Selatan, Rabu, 23 Februari 2021.

Bersama puluhan nasabah lainnya, Sularni ikut dalam aksi demo sejak pukul 10.00 WIB. Ia adalah pemegang polis dana pensiun dengan nilai klaim Rp 70 juta. Ibu rumah tangga asal Bekasi ini mengatakan semestinya klaim asuransinya dicairkan sejak habis kontrak beberapa tahun lalu.

Baca juga: Kasus Citibank Salah Transfer Rp 7 T, Ekonom: di Indonesia Sulit Terjadi

Sularni menyebut ada nasabah yang menjadi korban banjir dan tengah membutuhkan dana. Ada pula nasabah pemegang polis pendidikan yang sedang terdesak memerlukan uang untuk membayar sekolah anak-anaknya.

Juneti, 59 tahun, merupakan satu dari sejumlah nasabah yang memegang polis pendidikan. Ia memegang total tiga polis, dua di antaranya pendidikan dan satu lainnya dana pensiun.

“Polis saya dua pendidikan, nilainya masing-masing Rp 29 juta dan Rp 51 juta. Satu lainnya polis pensiun nilainya Rp 11 juta,” kata Juneti.

Hindari Pinjaman Online yang Meminta Ijin untuk Mengakses Smartphone

Hindari Pinjaman Online yang Meminta Ijin untuk Mengakses Smartphone

Cara agar kontak tidak disadap pinjaman online ialah tidak mengklik tombol “permission”, yang artinya meminta ijin untuk mengakses smartphone anda.

Secret-financial – Pinjaman online merupakan jenis pinjaman biasanya tersedia dalam bentuk aplikasi. Namun nyatanya kemudahan ini banyak disalahgunakan, oleh para pemilik kredit online. Para pemilik pinjol mulai memborbardir segala bentuk pinjaman lewat nomor pribadi, terkadang membuat risih dan alhasil harus mengganti nomor. Namun tidak perlu khawatir sekarang ada cara agar kontak tidak disadap pinjaman online ialah tidak mengklik tombol “permission”, yang artinya meminta ijin untuk mengakses smartphone anda.

Masyarakat sering menyingkatnya dengan pinjol, kepanjangan dari pinjaman online. Sebuah aplikasi pinjaman kredit, yang dapat dicairkan dalam waktu yang relatif lebih cepat. Bahkan tidak butuh proses yang panjang, seperti pinjaman biasa. Tersedia dalam bentuk aplikasi yang bisa dipasang di perangkat ponsel. Penggunanya pun bisa mengakses kapan saja dan dimanapun, tidak perlu repot datang ke kantor peminjaman kredit. Mencerminkan kemudahan fintech masa kini.

Salah satu keuntungan menggunakan pinjaman online ialah  pengajuannya lebih mudah. Anda tinggal mengisi data pribadi, mengunggah foto diri dan tinggal menunggu proses aplikasi. Sekilas terlihat mudah namun anda justru perlu berhati-hati, sebab tidak bertatap muka langsung dengan pegawai yang bertanggung jawab. Jadi ketika ada kesalahan dalam pinjaman, anda tidak tahu akan melakukan pertanggungjawaban melalui siapa.

Baca juga: Cara Menghapus Data Pinjaman Online

Banyak kasus sering terjadi jika data calon nasabah disalahgunakan. Seringkali pengelola pinjaman online, membuat hal-hal yang tidak nyaman. Contohnya menyadap nomor ponsel calon nasabah, untuk digunakan dalam banyak kepentingan. Kadang pula meneror dengan tawaran kredit yang tidak dibutuhkan, dan sedikit memaksa. Namun kini tidak perlu khawatir, ada cara agar kontak tidak disadap pinjaman online. Tujuannya untuk mengamankan data pribadi, supaya tidak lagi tereskpos.

Lembaga Bantuan Hukum menerima lebih dari 1000 kasus, terkait masalah fintech yang melibatkan kredit online. Laporan yang masuk rata-rata bunga yang terlalu tinggi, hingga pelanggaran dalam akses data kontak pribadi. Data pribadi calon peminjam diaskes oleh pihak kredit online, sampai mengecek log panggilan keluar dan masuk. Dengan alasan hal tersebut diperlukan, untuk prosesdur kelayakan mendapat pinjaman.

Ketika ditanya apa motivasi pengelola kredit online, mereka menjawab untuk mendapatkan informasi apakah calon peminjam adalah penggemplang. Maksudnya untuk mengetahui memang calon peminjam murni, atau pihak saingan kredit online yang lainnya. Terkadang pula mereka memastikan hubungan, calon peminjam dengan emergency kontak yang Ia cantumkan. Untuk melihat seberapa dekat jarak hubungan mereka, alasannya jelas untuk keuntungan pihak pemberi kredit online.

Padahal akses yang dilakukan oleh fintech ini sangat illegal, dan tidak ada hubungannya dengan credit scoring. Sehingga sejak kasus tersebut terkuak, baik OJK maupun Kominfo mengambil langkah tegas untuk melarang fintech mengakses kontak. Dan memberlakukan sebuah cara agar kontak tidak disadap pinjaman online. Disisi lain Memberikan sebuah peraturan yang mana pihak penyelenggara, wajib menjaga kerahasiaan dan keutuhan data calon peminjam.

Baca juga: Tips Tidak Diteror Debt Collector Pinjol

Ketika anda memutuskan untuk mengambil kredit online, pastikan dulu data yang hendak diupload ke aplikasi aman. Demi menjaga privasi kontak anda bisa gunakan HP yang tidak ada kontak, bukan berarti kosongan isi saja dengan nomor asal atau nomor pihak berwajib. Minimal mengisi kontak 100 sampai 200 nama, tapi jangan mencantumkan kontak kerabat dekat. Takutnya pihak kredit online juga memaksa untuk menghubungi kontak keluarga anda.

Hindari juga perijinan dari aplikasi saat sedang menginsatall aplikasi. Pihak kredit online akan mudah mengambil beberapa data, yang disimpan dalam smartphone. Cara agar kontak tidak disadap pinjaman online, ialah tidak mengklik tombol “permission”, yang artinya meminta ijin untuk mengakses smartphone anda. Oleh sebab itu cara agar kontak tidak disadap, ialah membaca terlebih dahulu perijinan yang diajukan. Jika tidak setuju bisa langsung di close dan lanjut step berikutnya.

Cara Menghilangkan Izin Aplikasi Pinjaman Online Mengakses Telpon

Cara Menghilangkan Izin Aplikasi Pinjaman Online Mengakses Telpon

Aplikasi Pinjaman online alias pinjol yang biasa disebut  fintech semakin populer dan getol melakukan penawaran, demi menjaring lebih banyak nasabah.

Secret-financial – Aplikasi Pinjaman online alias pinjol yang biasa disebut  fintech alias PeerToPeerLending semakin populer dan getol melakukan penawaran, demi menjaring lebih banyak nasabah. Cara yang mereka tempuh pun beragam, mulai  dari talkshow bertopik PeerToPeerLending di televisi, podcast, media sosial.

Mereka juga gencar mengirim pesan SMS maupun chat ke nomor handphone.Meski kerap kali tidak mengetahui nomor tersebut didapatkan dari mana. 

Berkembangnya popularitas pinjol disertai pula dengan keluhan nasabahnya.  Salah satunya adalah penyalahgunaan informasi kontak untuk melakukan penagihan. Jika terpaksa menggunakan layanan tersebut, kamu perlu tahu cara menghapus data kontak dari pinjaman online

Baca juga: Orang RI Pintar, Utang di Pinjaman Online Tidak di Bayar

Namun, ada beberapa pinjaman online yang tidak terdaftar OJK dan masuk dalam kategori yang ilegal sehingga anda harus mewaspadainya. Bagi peminjam yang sudah terjebak dengan fintech ini, maka tidak sedikit dari mereka yang harus melakukan pembayaran secara terus menerus hingga tidak ada habisnya. Hutang yang awalnya hanya Rp 600 ribu bisa jadi berjuta juta. Tentunya hal ini menyebabkan anda mencari tahu bagaimana cara menghapus data dari pinjaman online.

Bahkan setelah dilakukan pembayaran, mereka masih saja tetap menagih hingga anda diteror terus menerus. Tentunya hal ini sangat membuat anda terganggu dan tidak bisa melakukan aktivitas dengan baik. Anda pun juga tidak bisa fokus bekerja akibatan ancaman yang diberikan oleh pihak pinjaman online. Jika sudah begini anda harus melakukan tindakan untuk menghentikan penagihan yang dilakukan tanpa henti.

Tak sampai di sini, ada beberapa aplikasi pinjaman online yang masuk kategori ilegal memberikan peringatan tidak hanya kepada anda saja, melainkan kepada teman teman kantor dan saudara anda. Tidak hanya anda saja yang terganggu maka mereka pun juga akan semakin terganggu dan tentunya anda akan merasa malu. Maka dari itu anda harus mengetahui bagaimana  cara menghapus data dari pinjaman online, agar hidup anda lebih tenang.

Baca juga: Pinjaman Online, Utang Yang Mencekik Masyarakat

Kamu cukup  mematikan izin akses data bagi aplikasi pinjol tersebut. Bahkan, ada beberapa aplikasi yang bahkan meminta untuk bisa mengakse  internet banking dan e-commerce milik pengguna! .Tentu saja langkah ini akan sangat membahayakan data-data pribadimu.  Izin ini akan membuat aplikasi untuk mengambil semua bentuk data yang tersimpan di smartphone.

Berikut ini step by step cara menghilangkan izin bagi aplikasi untuk mengakses data di smartphone.

  1. Klik “setting” atau “pengaturan” di smartphone.
  2.  Lalu Cari ‘Aplikasi’.
  3. Klik aplikasi pinjol yang ingin kamu rubah izinnya.
  4. Scroll ke bawah, sampai terlihat izin seperti yang dimaksud.
  5. Matikan izin yang tidak kamu kehendaki.
BRI Salurkan Kredit Rp 935,35 T pada Kuartal III 2020, Tumbuh 4,89 Persen

BRI Salurkan Kredit Rp 935,35 T pada Kuartal III 2020, Tumbuh 4,89 Persen

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI telah menyalurkan kredit sebesar Rp 935,35 triliun hingga akhir kuartal III 2020. Direktur Utama BRI Sunarso

Secret-financial – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI telah menyalurkan kredit sebesar Rp 935,35 triliun hingga akhir kuartal III 2020. Direktur Utama BRI Sunarso mengatakan jumlah itu tumbuh sebesar 4,86 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp 891,97 triliun.

“Ini lebih tinggi daripada pertumbuhan kredit industri sebesar 0,12 persen dari data OJK September 2020,” kata Sunarso dalam konferensi pers paparan kinerja kuartal III secara virtual, Rabu, 11 November 2020.

Menurutnya, komposisi kredit UMKM BRI dibanding total kredit BRI tumbuh secara signifikan dari 78,10 persen di kuartal III 2019 menjadi 80,65 persen pada kuartal III 2020.

Baca juga: Bank Indonesia Buka Kembali Layanan Penukaran Uang Rupiah Rusak

Dia mengatakan hal itu merupakan milestone dari perseroan, di mana untuk pertama kalinya BRI mampu mencapai porsi kredit UMKM sebesar 80 persen.

“Pencapaian ini kita targetkan tercapai di tahun 2022 dan Bank Rakyat Indonesia mampu menjawab tantangan tersebut lebih cepat,” ujarnya.

Bank Rakyat Indonesia pun secara masif telah melakukan restrukturisasi pinjaman, dengan tujuan untuk membantu agar UMKM tetap survive. Hingga 30 September 2020 BRI telah melakukan restrukturisasi pinjaman senilai Rp 193,7 triliun kepada 2,95 juta debitur.

Dia mengatakan gencarnya restrukturisasi yang dibarengi dengan penyaluran kredit yang sehat dan selektif mampu membuat rasio kredit macet atau non performing loan (NPL) BRI terjaga di angka 3,12 persen dengan NPL Coverage 203,47 persen pada akhir September 2020.

Baca juga: Pengusaha Ungkap Masalah Hortikultura: Kami Tak Punya Data Lahan

“NPL Bank Rakyat Indonesiatercatat di bawah NPL industri perbankan pada September 2020 sebesar 3,15 persen,” ujar Sunarso.

Investasi Bodong Capai Rp 92 Triliun, OJK Genjot Edukasi dan Literasi Keuangan

Investasi Bodong Capai Rp 92 Triliun, OJK Genjot Edukasi dan Literasi Keuangan

Otoritas Jasa Keuangan akan terus mengedukasi masyarakat untuk menekan kasus investasi ilegal alias investasi bodong yang nilainya mencapai Rp 92 triliun

Secret-financial – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan terus mengedukasi masyarakat untuk menekan kasus investasi ilegal alias investasi bodong yang nilainya mencapai Rp 92 triliun dalam kurun waktu dari 2009 hingga 2019.

“Ini jumlah yang tidak sedikit. Apalagi kita bandingkan dengan pertumbuhan market cap kita, per tahunnya untuk mencapai angka Rp 100 triliun agak berat juga. Artinya jumlah ini jumlah yang tidak kecil. Menyadari hal tersebut, berbagai upaya perlu kita lakukan, baik dari perbaikan regulasi, penguatan kewenangan, dan upaya-upaya koordinasi lintas kementerian/lembaga dan tentu saja kegiatan edukasi dan literasi yang terus menerus harus dilakukan,” kata Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal 1A OJK Luthfy Zain Fuady dalam seminar rangkaian kegiatan Capital Market Summit & Expo 2020 di Jakarta, Kamis, 22 Oktober 2020.

Luthfy menuturkan masih terus berjatuhannya korban akibat investasi bodong di Tanah Air menjadi tantangan bagi pemerintah termasuk OJK. Sebagai regulator di bidang investasi, OJK akan hadir dan memberikan perlindungan yang optimal bagi masyarakat dari ancaman investasi ilegal tersebut.

Baca juga: Sri Mulyani: Belanja Pemulihan Ekonomi di Daerah Masih Sangat Minimal

“Karena faktanya, kerugian yang diderita masyarakat tidak hanya timbul dari investasi bodong, dalam arti investasi ilegal, tidak berizin, dan lain-lain, tetapi bahkan juga dapat terjadi pada bentuk investasi yang secara entity mereka adalah legal. Namun karena buruknya kualitas governance dan juga ada moral hazard dari pengelolanya, maka timbul kerugian dari para investor,” ujar dia.

Menurut Luthfy, adanya ruang-ruang kosong dalam regulasi investasi dan kewenangan antar lembaga, juga sering dimanfaatkan para pelaku investasi bodong yang dengan cerdas dan berani menciptakan produk-produk investasi yang didesain sedemikian rupa sehingga memiliki karakter no where dalam peta hukum positif investasi Indonesia.

“Segera kita menyadari bahwa yang kita hadapi bukan hanya sosok-sosok yang jahat, tapi sekaligus sosok yang paham regulasi dan paham bagaimana memanfaatkan celah regulasi tersebut,” katanya.

Sementara korban terus berjatuhan, lanjut Luthfy, produk investasi aneh terus saja bermunculan dan sangat memprihatinkan.

Oleh karena itu, selain memerangi investasi bodong, perlu upaya bersama agar tidak hanya modusnya yang berhenti dan pelakunya yang ditangkap dan dipenjarakan, tapi juga bagaimana kerugian para korban dapat dilakukan pemulihan.

Baca juga: Jokowi: Inflasi Harus Dijaga Agar Tak Terlalu Rendah

“Pendekatan restorative justice, rasanya perlu kita kaji lebih dalam dan kita terapkan dalam penanganan investasi bodong ini. Karena akan menjadi kurang bermakna, jika pelaku kejahatannya dihukum, produknya berhenti, hukuman penjara seberat-beratnya, tapi tidak terjadi pemulihan kerugian para korban. Rasanya kurang sempurna upaya penegakan hukum kita itu,” ujar Luthfy.

Ia mencontohkan kasus First Travel di mana modus investasi bodong akhirnya berhenti dan pelakunya dipenjara, tetapi tidak terjadi pemulihan kerugian dari para jamaah ataupun nasabahnya.

“Ini ke depan hal-hal seperti ini tentu lah mengusik nurani kita, bagaimana ke depan kita bisa memperbaiki hal tersebut. Sehingga penegakan hukum tidak hanya berdampak ke pelaku pelanggaran, tapi harus juga berdampak positif pada korban pelanggaran tersebut,” katanya.

OJK Optimis Permintaan Kredit Dorong Investasi Saham

OJK Optimis Permintaan Kredit Dorong Investasi Saham

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebut permintaan kredit perbankan dapat mendorong perputaran investasi saham pada bursa perdagangan nasional.

Secret-financial – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebut permintaan kredit perbankan dapat mendorong perputaran investasi saham pada bursa perdagangan nasional. Setidaknya program restrukturisasi kredit juga membantu mendorong kinerja industri pasar modal.

Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso mengatakan permintaan kredit akan kembali pulih. Sebab pemerintah telah menggulirkan stimulus melalui bantuan langsung tunai, bantuan UMKM dan restrukturisasi kredit perbankan kepada masyarakat.

“Perbankan tidak ada masalah, likuiditas, tinggal bagaimana demand kreditnya yang harus kita terapkan. Ini sangat tergantung daripada para masyarakat melalui aktivitas ekonomi dan sebagainya pemerintah sudah melakukan banyak hal yang berkaitan dengan insentif,” ujarnya saat konferensi pers virtual Opening Ceremony Capital Market Summit & Expo 2020, Senin (19/10).

Baca juga: Sri Mulyani Indrawati Ingatkan Soal Lingkungan Dari Lembaga Dunia di UU Cipta Kerja

Berdasarkan data OJK, loan deposit ratio (LDR) maupun capital adequacy ratio (CAR) masih berada dalam level yang aman dan stabil. Adapun LDR per Agustus 2020 pada level 85,1 persen jauh lebih rendah dari posisi Desember 2019 sebesar 94,4 persen dan CAR perbankan sebesar 23,1 persen per Agustus 2020 sedikit menurun tipis dari Desember 2019 sebesar 23,4 persen. 

Meskipun begitu penyaluran kredit perbankan masih seret. Bank Indonesia mencatatkan penyaluran kredit perbankan pada Agustus 2020 sebesar Rp 5.520,9 triliun. Angka tersebut tercatat hanya tumbuh 0,6 persen (yoy), lebih rendah bila dibandingkan dengan pertumbuhan bulan sebelumnya Juli 2020 tumbuh satu persen (yoy).

Selain itu, OJK menyebut kehadiran UU Cipta Kerja dapat menjadi momentum bagi para pengusaha. Setidaknya, mereka dapat mengoptimalkan agar investasi segera terealisasi dan menyerap tenaga kerja.

“Ini adalah momentum yang tepat pada saat ini bagaimana investasi bisa kami genjot lebih cepat lagi,” ucapnya.

Baca juga: Sri Mulyani: Pemulihan Ekonomi Dipengaruhi Ketersediaan Vaksin dan Gelombang II

Dia mengharapkan kehadiran UU Cipta Kerja juga dapat meningkatkan pasar keuangan di Tanah Air, sehingga tujuan utama pasar agar integritas dan juga perlindungan masyarakat investor tetap terjaga.

“Ini adalah satu rangkaian kegiatan yang harus kita dukung dan kita laksanakan bersama,” ucapnya.

APPI: Menjaga Arus Kas Jadi Tantangan Saat Pandemi

APPI: Menjaga Arus Kas Jadi Tantangan Saat Pandemi

Ketua APPI mengatakan tantangan terbesar yang dihadapi perusahaan pembiayaan saat ini adalah menjaga arus kas perusahaan selama masa pandemi.

Secret-financial – Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) Suwandi Wiratno mengatakan bahwa tantangan terbesar yang dihadapi perusahaan pembiayaan saat ini adalah menjaga arus kas perusahaan selama masa pandemi. Perusahaan harus menjaga cashflow dan collection seimbang agar perusahaan bisa terus berjalan.

“Walaupun buying power saat ini juga menurun, tapi tetap harus ada booking yang bagus agar cashflow perusahaan ini tetap baik,” ujar Suwandi dalam pernyataan di Jakarta, Jumat (25/9).

Untuk menjawab tantangan tersebut, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sudah mengeluarkan kebijakan restrukturisasi kredit bagi perbankan dan perusahaan pembiayaan. Kendati demikian, lanjut Suwandi, perusahaan juga diharapkan membuat langkah inovatif pembiayaan dengan mengembangkan kapasitas finansial dan juga peningkatan parameter manajemen risiko.

Baca juga: BKF Kemenkeu: Indonesia Sudah Resesi

Sejalan dengan arahan tersebut, Presiden Direktur Akulaku Finance Indonesia Efrinal Sinaga menuturkan perusahaan telah secara aktif menjalankan persiapan lengkap untuk menjawab tantangan pada masa pandemi. Persiapan pertama adalah dengan melaksanakan arahan OJK dalam melaksanakan kebijakan restrukturisasi.

Sesuai dengan arahan OJK, hingga Juli 2020, Akulaku Finance telah merestrukturisasi 13.876 debitur dengan total pinjaman mencapai Rp 47,3 miliar, dari keseluruhan nasabah yang mengajukan keringanan mencapai 36.478 nasabah.

“Persiapan selanjutnya adalah dengan meningkatkan risk management melalui peningkatan parameter mitigasi manajemen risiko dan yang ketiga adalah dengan cara memperkuat kompetensi karyawan Akulaku Finance terkait peraturan industri pembiayaan dan perlindungan konsumen,” ujar Efrinal.

Untuk menjamin kualitas materi dan tenaga pengajar yang berpengalaman di industri pembiayaan, Akulaku Finance menggandeng APPI untuk memberikan pelatihan mendalam terkait regulasi, good practice, bad practice, serta kasus-kasus yang terjadi di industri pembiayaan kepada puluhan pegawai level manajerial ke atas.

Baca juga: Sri Mulyani Sebut Sistem Logistik Nasional Seperti Benang Ruwet

Dalam hal peningkatan parameter manajemen risiko, Akulaku Finance menggandeng APPI terus meningkatkan kualitas pembiayaan dengan meningkatkan akurasi data melalui verifikasi data, scoring calon debitur, asuransi atas objek pembiayaan, dan asuransi jiwa bagi nasabah.

Selain itu, peningkatan kompetensi karyawan dilakukan melalui pelatihan tentang berbagai peraturan terkait industri pembiayaan serta peraturan perlindungan konsumen.

“Dua peraturan ini sangat penting untuk dijadikan patokan supaya Akulaku Finance bisa lebih meningkatkan pelayanan untuk menjaga loyalitas konsumen,” kata Efrinal.

Adapun prinsip perlindungan konsumen yang dimaksud adalah transparansi informasi yang disampaikan ke konsumen secara jelas, perlakuan adil kepada konsumen untuk mendapatkan akses yang setara pada produk keuangan sesuai klasifikasi yang ditentukan, pelayanan yang andal dan akurat dimana sistem prosedur dan infrastruktur serta sumber daya manusia harus mumpuni dan profesional, menjamin kerahasiaan data pribadi konsumen, dan juga penanganan pengaduan serta penyelesaian sengketa konsumen secara cepat.

Semua hal tersebut tentunya, lanjut Efrinal, akan terus ditingkatkan oleh Akulaku Finance selaku penyedia jasa pembiayaan berbasis digital yang terus mengedepankan aspek excellence dalam berbagai aspek operasionalnya. Dengan melakukan berbagai penguatan sistem internal, sumber daya manusia, serta mengikuti arahan regulator, Akulaku Finance optimistis dapat memitigasi dampak pandemi ini.

Baca juga: Waspada Tawaran Pinjaman Online Via SMS, Mengapa?

Menanggapi langkah yang dilakukan oleh Akulaku Finance, Suwandi menilai memang sudah semestinya seluruh perusahaan pembiayaan memiliki strategi mitigasi yang baik untuk dapat bertahan era pandemi ini.

Dengan situasi dan strategi yang telah dilakukan oleh perusahaan pembiayaan saat ini, Suwandi optimistis bahwa industri multifinance dapat kembali stabil di tahun depan jika strategi yang dilakukan berjalan dengan efektif.

Rupiah Sepekan ini Terancam Tertekan

Rupiah Sepekan ini Terancam Tertekan

Pergerakan rupiah sepekan ke depan diyakini bakal melanjutkan pelemahan. Di mana, baik sentimen eksternal maupun domestik diyakini bakal mengarahkan mata uang Garuda ke area lesu.

Rupiah Sepekan ini Terancam Tertekan

Secret-financial.com – Pergerakan rupiah sepekan ke depan diyakini bakal melanjutkan pelemahan. Di mana, baik sentimen eksternal maupun domestik diyakini bakal mengarahkan mata uang Garuda ke area lesu.

Berdasarkan catatan Bloomberg pada perdagangan Jumat (4/9), rupiah tercatat koreksi 0,19% ke level Rp 14.750 per dollar AS dari penutupan sebelumnya.

Dalam sepekan, pelemahannya mencapai 1,28% dari perdagangan Senin (31/8). Sedangkan berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia (BI) atau JISDOR, rupiah tercatat melemah 238 poin atau 1,63% dari perdagangan Senin (31/8) yang bertengger di level Rp 14.554 per dollar AS.

Baca juga: Indonesia di Ambang Resesi Ekonomi, KSP: Bukan Berarti Kiamat

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira Adhinegara memprediksi, pergerakan rupiah yang melemah di pekan depan. Salah satu faktornya adalah bursa saham dibayangi aksi jual oleh investor asing secara berkelanjutan.

“Selama seminggu terakhir net sell asing tercatat Rp 5,12 triliun. Sentimen masih dipengaruhi oleh kekhawatiran revisi undang-undang (UU) BI mendegradasi independensi otoritas moneter,” kata Bhima.

Bhima menambahkan, rencana tersebut juga berkaitan dengan upaya pemerintah memaksa BI untuk membeli surat utang di pasar primer sebagai langkah menutup defisit anggaran. Pasar sangat mencermati arah revisi UU BI terhadap keberlanjutan fiskal dan moneter.

Selain itu, wacana bahwa Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dikembalikan ke BI tahun 2023 pun menambah ketidakpastian di sektor keuangan.

Baca juga: Ini Kunci agar UMKM Indonesia Bisa Naik Kelas

Di sisi lain, dari faktor eksternal terdapat kecenderungan pemain saham mengambil profit setelah rally panjang penguatan di bursa saham. Aksi jual menimpa saham saham perusahaan teknologi. “Tapi yang lebih perlu diwaspadai adalah pemilu AS yang semakin dekat,” jelasnya.

Bahkan, kondisi tersebut juga berdampak pada confidence investor bermain di aset yang berisiko tinggi. Bhiman menilai, mendekati November 2020 tensi makin tinggi.

Untuk itu, Bhima memperkirakan rupiah bakal bergerak melemah dikisaran Rp 14.790 per dollar AS hingga Rp 14.860 per dollar AS.

OJK: Restrukturisasi Kredit Sudah Capai 11,52 Juta Debitur

OJK: Restrukturisasi Kredit Sudah Capai 11,52 Juta Debitur

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaporkan realisasi restrukturisasi kredit telah menjangkau 11,52 juta nasabah/debitur hingga 10 Agustus 2020.

secret-financial.com – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaporkan realisasi restrukturisasi kredit telah menjangkau 11,52 juta nasabah/debitur hingga 10 Agustus 2020.

Ketua Dewan Komisioner OJK, Wimboh Santoso mengatakan, restrukturisasi didistribusi melalui jalur perbankan maupun perusahaan pembiayaan. Di perbankan, realisasi telah mencapai 7,18 juta debitur dengan baki debet Rp 837,6 triliun.

“Angka tersebut terdiri dari UMKM sebesar Rp 353,17 triliun dengan 5,73 debitur. Sedangkan non-UMKM sebesar Rp 484,47 triliun dengan debitur 1,44 juta,” kata Wimboh dalam konferensi virtual kinerja industri jasa keuangan, Kamis (27/8/2020).

Baca juga: Covid-19 Hantam Ekonomi, Sri Mulyani: Kita Harus Punya Imajinasi

Sementara di perusahaan pembiayaan, restrukturisasi kredit telah menjangkau 4,34 juta kontrak dengan total Rp 162,34 triliun.

“Sementara untuk lembaga keuangan mikro, sudah semua kita restrukturisasi. (Restrukturisasi) di bank wakaf mikro angkanya cukup lumayan. Angka nominalnya jangan dibandingkan dengan kredit, ini memang kecil,” papar Wimboh.

Selain restrukturisasi, kata Wimboh, OJK mengeluarkan berbagai ketentuan dan kebijakan untuk membangkitkan kembali nasabah yang mendapat restrukturisasi.

Berbagai kebijakan yang dikeluarkan pemerintah, seperti penjaminan modal kerja dan subsidi bunga, juga menjadi pendongkrak pemulihan.

“Ke depan, kita juga terus melakukan sosialisasi, bicara dengan para pelaku (usaha), dengan pusat dan daerah, bagaimana kredit bisa cepat tersalurkan dan pengusaha bisa bangkit,” pungkasnya.

Baca juga: Luhut Akui Ekonomi Melambat: Tapi Nasib Lebih Baik dari Negara Lain

Sebelumnya diberitakan, OJK memberikan kelonggaran pembayaran kredit, yang duatur dalam POJK 11/2020 dengan masa restrukturisasi selama 1 tahun hingga 2021 mendatang. POJK ini berlaku mulai 16 Maret 2020.

Relaksasi kredit bisa bermacam-macam bentuknya, mulai dari penurunan suku bunga, perpanjangan waktu, hingga pengurangan tunggakan pokok, dan lain-lain.

Pemberian jangka waktu bisa bervariasi, sesuai dengan kesepakatan antara debitur dengan bank maupun leasing. Bisa 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan, sampai maksimal 1 tahun.

Baca juga: Sri Mulyani: Pemulihan Ekonomi Nasional hingga Juli 2020 Masih Sangat Rapuh

Belum lama ini, OJK berencana memperpanjang program restrukturisasi dalam POJK 11/2020. Keputusan bakal diumumkan pada akhir tahun, atau paling tidak pada Oktober 2020.
Perpanjangan restrukturisasi dipertimbangkan karena OJK melihat sektor riil masih membutuhkan waktu untuk bangkit dan memulihkan diri.

Sebelum membuat keputusan, pihaknya akan melihat kinerja dari insentif yang digulirkan pemerintah, seperti subsidi bunga dan program penjaminan modal kerja untuk UMKM dan korporasi.

Ini Tantangan Besar Pengembangan Ekonomi Digital di Tanah Air

Ini Tantangan Besar Pengembangan Ekonomi Digital di Tanah Air

Satu di antara 4 tantangan itu adalah rendahnya inklusi keuangan di Indonesia. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Ini Tantangan Besar Pengembangan Ekonomi Digital di Tanah Air

secret-financial.com – Teknologi finansial (fintech) menjadi primadona di tengah pandemi Covid-19. Diyakini, fintech menjadi salah satu kunci penting dalam pemulihan ekonomi setelah pandemi Covid-19.

Kendati demikian, Deputi Komisioner Institute dan Keuangan Digital OJK Sukarela Batunanggar mengatakan, ini ada 4 tantangan besar yang menghambat perkembangan finansial digital di Indonesia.

Satu di antara 4 tantangan itu adalah rendahnya inklusi keuangan di Indonesia. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), 54 juta masyarakat Indonesia masih belum terjangkau bank sehingga tidak memiliki akun bank.

Baca juga: Ke Pegawai Kementerian Keuangan, Sri Mulyani: Kita Dalam Pertempuran

OJK menargetkan 75 persen masyarakat bisa terinklusi pada 2020.

“Kemudian ada gap (pembatas) yang besar dalam pendanaan kredit UMKM, rendahnya literasi financial digital, dan rendahnya sumber daya untuk fintech dan startup,” kata Sukarela dalam OJK Virtual Innovation Day, Senin (24/8/2020).

Dia menuturkan, rendahnya literasi finansial digital menjadi sorotan. Sebab pengguna internet di Indonesia mencapai 52,8 persen dan 34 persen memahami channel digital. Namun, hanya 8,3 persen pengguna channel digital.

Begitu pun tantangan terkait rendahnya sumber saya manusia untuk fintech dan startup. Berdasarkan data Bank Dunia, 60 persen responden setuju adanya kekurangan sumber daya dalam fintech, dan 58 persen menemukan adanya sumber daya yang tidak cukup memenuhi kriteria mereka.

Baca juga: Kemenkeu Ungkap Alasan Sri Mulyani Singgung Pengalaman Para Menteri di Kabinet

Untuk itu, kata Sukarela, pihaknya merespons tantangan tersebut dengan 3 cara, yakni menerbitkan regulasi yang sesuai dengan kebutuhan, mengembangkan kapasitas finansial, dan mengembangkan industri finansial.

Regulasi yang seimbang berfungsi untuk stabilitas finansial, perlindungan konsumen, pertumbuhan yang terakselerasi, dan pengembangan inovasi finansial.

“Pengembangan dalam industri keuangan meliputi inovasi finansial, perlindungan konsumen, market conduct dan people empowerment. Membangun kapasitas finansial meliputi akses finansial untuk masyarakat, literasi finansial, dan membangun jiwa entreprenuership,” pungkasnya.

OJK: Tanpa Insentif Pemerintah, Pengusaha Kurang Greget

OJK: Tanpa Insentif Pemerintah, Pengusaha Kurang Greget

Karena tanpa berbagai insentif dari pemerintah ini para pengusaha juga kurang greget," ujar Wimboh dalam siaran langsung, Rabu, 29 Juli 2020.

OJK: Tanpa Insentif Pemerintah, Pengusaha Kurang Greget

secret-financial.com – Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan atau OJK Wimboh Santoso mendukung dilaksanakannya program penjaminan kredit modal kerja untuk korporasi. Ia mengatakan program tersebut bukan hanya sebagai insentif mendorong perusahaan untuk menyokong pemulihan ekonomi, namun juga memberikan ruang bagi perbankan untuk bisa beroperasi ke arah yang lebih normal ke depan.

“Karena tanpa berbagai insentif dari pemerintah ini para pengusaha juga kurang greget,” ujar Wimboh dalam siaran langsung, Rabu, 29 Juli 2020. Berdasarkan catatan OJK, sejak awal tahun total kredit yang sudah direstrukturisasi perbankan mencapai Rp 776 triliun dari 6,7 juta debitur.

Dari total kredit yang sudah direstrukturisasi, sebanyak Rp 327 triliun adalah dari sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Sementara, sisanya adalah kredit dari korporasi. “Karena itu terima kasih Bu Menteri sudah ada beberapa stimulus untuk UMKN termasuk subsidi bunga dan penjaminan juga, serta sekarang ini untuk korporasi.”

Baca juga: Pemulihan Ekonomi, Sri Mulyani: Gak Mungkin Tanpa Swasta Bangkit Kembali

Di samping itu, Wimboh menilai pemberian penjaminan kredit modal kerja untuk korporasi ini juga tepat waktu. Sebab, modal kerja tersebut dapat mempercepat dan meningkatkan minat bagi para pengusaha untuk kembali bangkit lagi.

OJK, kata Wimboh, juga masih harus melihat beberapa hal, misalnya bisa sampai kapan pengusaha ini bisa bangkit. “Ini tugas kita bersama termasuk perbankan nanti sama-sama kita monitor, terutama kita bekerja sama dengan Kadin agar betul-betul bisa bangkit kembali dan bisa berusaha kembali.”

Pemerintah resmi meluncurkan program program penjaminan pemerintah kepada korporasi padat karya dalam rangka pemulihan ekonomi nasional. Penjaminan Pemerintah kepada Korporasi Padat Karya dilakukan melalui penyediaan fasilitas penjaminan sehingga perbankan dapat menambah eksposur kredit modal kerja kepada pelaku usaha. 

“Perbankan telah menandatangani perjanjian penjaminan terutama untuk sektor padat karya yang merupakan sektor yang banyak memperkerjakan pekerja.,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

Baca juga: PHRI Optimistis, Ekonomi Indonesia Bisa Cepat Pulih

Berdasarkan data Kementerian Keuangan, ada 15 perbankan yang akan memanfaatkan fasilitas Penjaminan Pemerintah ini, antara lain PT Bank Central Asia, Tbk; PT Bank Danamon Indonesia, Tbk; PT Bank DBS Indonesia; PT Bank HSBC Indonesia; PT Bank ICBC Indonesia; PT Bank Maybank Indonesia; serta PT Bank Resona Perdania, Tbk.

Berikutnya, Standard Chartered Bank; PT Bank UOB Indonesia; PT Bank Mandiri (Persero), Tbk; PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk; PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk; PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk; Bank DKI; dan Bank MUFG, Ltd.

Sesuai dengan PP 43/2019 dan/atau padat karya sesuai PMK 16/2020, fasilitas penjaminan kredit modal kerja korporasi ditujukan kepada pelaku usaha korporasi yang memiliki usaha berorientasi ekspor dan/atau padat karya yang memiliki minimal 300 karyawan.

Pelaku usaha korporasi yang dijamin tidak termasuk kategori BUMN dan UMKM, dan tidak termasuk dalam daftar kasus hukum dan/atau tuntutan kepailitan serta memiliki nonperforming loan lancar sebelum terjadinya pandemi Covid-19. Besaran tambahan kredit modal kerja yang dijamin bernilai antara Rp 10 miliar sampai dengan Rp 1 triliun.

Baca juga: Harga Minyak Tergelincir Panasnya Hubungan AS dan China Serta Lonjakan Virus Corona

Dalam skema penjaminan kredit modal kerja korporasi, porsi penjaminan sebesar 60 persen dari kredit, namun untuk sektor-sektor prioritas porsi yang dijamin sampai dengan 80 persen dari kredit.

Pemerintah juga menanggung pembayaran imbal jasa penjaminan sebesar 100 persen atas kredit modal kerja sampai dengan Rp 300 miliar dan 50 persen untuk pinjaman dengan plafon Rp 300 miliar sampai Rp 1 triliun. Skema penjaminan direncanakan berlangsung hingga akhir 2021 dan diharapkan dapat menjamin total kredit modal kerja yang disalurkan perbankan hingga Rp 100 triliun.

Ini Sektor yang Bikin Kredit Macet Bank RI Naik

Ini Sektor yang Bikin Kredit Macet Bank RI Naik

Ini Sektor yang Bikin Kredit Macet Bank RI Naik

secret-financial.com – Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) menyebutkan kendati penyaluran kredit perbankan hingga kuartal I-2020 masih tumbuh, beberapa sektor justru mengalami penurunan permintaan kredit dan mulai macet. Hal ini disebabkan karena sektor tersebut secara ekonomi paling terdampak pandemi Covid-19.

Sektor yang mulai bikin kredit macet dan penyaluran mengalami penurunan kredit, yakni perhotelan, transportasi dan restoran.
Baca juga: Mulai Susah Bayar Cicilan Utang Usaha? Ini Cara Menghindar Dari Gagal Bayar

Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yang merupakan bagian dari KSSK, mencatat  tiga sektor yang mulai bikin kredit macet dan penyaluran mengalami penurunan kredit, yakni perhotelan, transportasi dan restoran. Ketiganya terdampak karena tak ada lagi hunian atau kunjungan ke gerai akibat Covid-19.

“… Kita lihat hotel penghuni kurang banyak, transportasi berhenti, restoran tidak ada pengunjungnya. Ini akan bersifat sementara dan kita lihat kalau ada tanda perbaikan dan otomatis kembali seperti semula …,” kata Wimboh Santoso, Ketua Dewan Komisioner OJK dalam konferensi pers KSSK, Senin (11/5/2020).

Hanya, Wimboh tak menjelaskan secara rinci subsektor apa saja di sektor transportasi yang menjadi salah satu penyebab naiknya rasio NPL itu. Apakah otomotif untuk transportasi daratm laut, atau lainnya.

Direktur Utama Bank Mandiri Royke Tumilar mengatakan, penanganan kasus Corona sangat berdampak pada ekonomi. Semakin cepat wabah tersebut bisa diatasi, maka dampaknya terhadap ekonomi akan lebih kecil.

Sementara pertumbuhan kredit Semester I 2020 diperkirakan akan mengalami perlambatan.

“Pasti ada dampaknya pada pertumbuhan kredit semester I. Tapi seberapa besar dampaknya, masih dikaji,” tuturnya.

“Kredit masih tumbuh karena perusahaan yang punya fasilitas masih menarik, karena mereka butuhkan tambahan kredit dimana fasilitas sudah ada dan sebenarnya sudah direncanakan sebelumnya dan proyek tetap dieksekusi,” terangnya.

Kenaikan kredit bermasalah ini dikontribusikan dari sektor transportasi, pengolahan, perdagangan dan rumah tangga.

Atasi Kekeringan Likuiditas, OJK Bentuk Bank Perantara Untuk Channeling Pinjaman

Atasi Kekeringan Likuiditas, OJK Bentuk Bank Perantara Untuk Channeling Pinjaman

Atasi Kekeringan Likuiditas, OJK Bentuk Bank Perantara Untuk Channeling Pinjaman

secret-financial.com – Restrukturisasi kredit yang dilakukan terhadap debitur yang terdampak pandemi Covid-19 akan berdampak pada pengetatan likuiditas perbankan yang meningkatkan risiko likuiditas. Untuk mengatasinya, Kementerian Keuangan dan BI, OJK akan bentuk bank perantara guna menyalurkan pinjaman ke perbankan untuk menjaga likuiditasnya.

Sejatinya, untuk bank-bank besar yang punya banyak dana di surat berharga dan punya klaster likuiditas yang kuat. Persoalan likuiditas memang tidak jadi masalah. Mereka bisa melakukan transaksi Repurchase Agreement (Repo) dengan Bank Indonesia (BI) untuk cari tambahan likuiditas.

Namun, tidak semua bank kuat, Bank yang tidak punya SUN untuk melakukan mekanisme penambahan likuiditas ke BI. Dan BPR yang saat ini memiliki kredit sekitar Rp 20 triliun memiliki risiko besar dari sisi likuiditas.

Bank yang punya SUN juga tidak bisa menggadaikan surat berharganya sampai habis. Mereka juga perlu buffer untuk menjaga jika suatu saat nasabah melakukan penarikan dana mendadak.

Untuk mengatasinya, Kementerian Keuangan dan BI, OJK akan bentuk bank perantara guna menyalurkan pinjaman ke perbankan untuk menjaga likuiditasnya.
Baca juga: Perbankan Menunggu Ketentuan Subsidi Bunga

Bank-bank demikian, hanya bisa mencari bantuan likuiditas dari bank, untuk mengatasi itu. Otoritas Jasa Keuangan, BI, dan Kementerian Keuangan telah sepakat untuk membentuk Bank Perantara atau sebelumnya dikenal dengan nama Bank Jangkar.

Wimboh Santoso menjelaskan, Bank Perantara ini nantinya akan jadi perpanjangan tangan Kementerian Keuangan dalam memberikan pinjaman likuiditas ke bank-bank yang tidak punya akses ke BI.

“Kemenkeu cukup menempatkan deposit di beberapa Bank Perantara itu. Bank yang butuh pinjaman likuiditas bisa datang ke Bank Perantara dengan menggunakan underlying kredit yang direstrukturisasi akibat dampak Covid-19″. Jelasnya dalam rapat live streaming bersama Komisi XI DPR, Rabu (6/5).