fbpx
Polri Usut 3.000 Pinjol Tak Berizin dan Meresahkan Masyarakat

Polri Usut 3.000 Pinjol Tak Berizin dan Meresahkan Masyarakat

Bareskrim Polri tengah usut 3.000 ribuan penyedia layanan pinjaman online atau pinjol ilegal yang beroperasi di Indonesia.
Polri Usut 3.000 Pinjol Tak Berizin dan Meresahkan Masyarakat

Secret-financial —  Bareskrim Polri tengah usut 3.000 ribuan penyedia layanan pinjaman online atau pinjol ilegal yang beroperasi di Indonesia. Wakil Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Komisaris Besar Whisnu Hermawan Februanto mengatakan, berdasarkan informasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), ada sekitar 3.000 penyedia layanan pinjaman daring yang tidak terdaftar.

“Masih ada 3.000 lebih ilegal atau tidak terdaftar di OJK. Inilah hal-hal yang menjadi perhatian Polri untuk bisa mengungkap perkara-perkara yang meresahkan masyarakat. Sama seperti kasus preman, ini kasus pinjol pun juga meresahkan,” ujar Whisnu melalui konferensi pers daring pada 17 Juni 2021.

Saking meresahkannya, kata Whisnu, Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Komisaris Jenderal Agus Andrianto telah mengeluarkan surat telegram internal ke seluruh jajaran untuk mengungkap perkara pinjaman daring ilegal.

Sebab, tak sedikit korban yang melapor lantaran mendapat teror dari penyedia layanan pinjol tersebut. Mulai dari meneror dengan mengirim pesan berantai hingga ke keluarga dan teman korban, hingga mengancam dengan menyebar foto vulgar maupun foto rekayasa korban di media sosial. “Bahkan sampai ada yang stres akibat pinjam yang tidak benar ini. Makanya ini supaya tidak ada lagi masyarakat yang dirundung, dilakukan kasar di media sosial ataupun di keluarga,” kata Whisnu.

Baca juga: Hati-hati Maraknya Iklan Pinjaman Online di Masa Pandemi Virus Corona
Tuntut Pencairan Klaim Bumiputera, Nasabah: Tolong, Kami Bukan Pengemis

Tuntut Pencairan Klaim Bumiputera, Nasabah: Tolong, Kami Bukan Pengemis

Sularni, 53 tahun tahun, setengah berteriak tuntut pencairan klaim asuransi PT Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912. Di balik megaphone putih,
Tuntut Pencairan Klaim Bumiputera, Nasabah: Tolong, Kami Bukan Pengemis

Secret-financial — Sularni, 53 tahun tahun, setengah berteriak tuntut pencairan klaim asuransi PT Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912. Di balik megaphone putih, pemegang polis dana pensiun ini meminta bantuan Otoritas Jasa Keuangan menyelesaikan kasus outstanding claim yang diduga tidak kelar sejak 2017.

“OJK tolong kami. Di tengah pandemi, kami butuh uang. OJK jangan cuek,” kata Sularni di depan gedung Wisma Mulia 2, Jakarta Selatan, Rabu, 23 Februari 2021.

Bersama puluhan nasabah lainnya, Sularni ikut dalam aksi demo sejak pukul 10.00 WIB. Ia adalah pemegang polis dana pensiun dengan nilai klaim Rp 70 juta. Ibu rumah tangga asal Bekasi ini mengatakan semestinya klaim asuransinya dicairkan sejak habis kontrak beberapa tahun lalu.

Baca juga: Kasus Citibank Salah Transfer Rp 7 T, Ekonom: di Indonesia Sulit Terjadi

Sularni menyebut ada nasabah yang menjadi korban banjir dan tengah membutuhkan dana. Ada pula nasabah pemegang polis pendidikan yang sedang terdesak memerlukan uang untuk membayar sekolah anak-anaknya.

Juneti, 59 tahun, merupakan satu dari sejumlah nasabah yang memegang polis pendidikan. Ia memegang total tiga polis, dua di antaranya pendidikan dan satu lainnya dana pensiun.

“Polis saya dua pendidikan, nilainya masing-masing Rp 29 juta dan Rp 51 juta. Satu lainnya polis pensiun nilainya Rp 11 juta,” kata Juneti.

Hindari Pinjaman Online yang Meminta Ijin untuk Mengakses Smartphone

Hindari Pinjaman Online yang Meminta Ijin untuk Mengakses Smartphone

Cara agar kontak tidak disadap pinjaman online ialah tidak mengklik tombol “permission”, yang artinya meminta ijin untuk mengakses smartphone anda.

Secret-financial – Pinjaman online merupakan jenis pinjaman biasanya tersedia dalam bentuk aplikasi. Namun nyatanya kemudahan ini banyak disalahgunakan, oleh para pemilik kredit online. Para pemilik pinjol mulai memborbardir segala bentuk pinjaman lewat nomor pribadi, terkadang membuat risih dan alhasil harus mengganti nomor. Namun tidak perlu khawatir sekarang ada cara agar kontak tidak disadap pinjaman online ialah tidak mengklik tombol “permission”, yang artinya meminta ijin untuk mengakses smartphone anda.

Masyarakat sering menyingkatnya dengan pinjol, kepanjangan dari pinjaman online. Sebuah aplikasi pinjaman kredit, yang dapat dicairkan dalam waktu yang relatif lebih cepat. Bahkan tidak butuh proses yang panjang, seperti pinjaman biasa. Tersedia dalam bentuk aplikasi yang bisa dipasang di perangkat ponsel. Penggunanya pun bisa mengakses kapan saja dan dimanapun, tidak perlu repot datang ke kantor peminjaman kredit. Mencerminkan kemudahan fintech masa kini.

Salah satu keuntungan menggunakan pinjaman online ialah  pengajuannya lebih mudah. Anda tinggal mengisi data pribadi, mengunggah foto diri dan tinggal menunggu proses aplikasi. Sekilas terlihat mudah namun anda justru perlu berhati-hati, sebab tidak bertatap muka langsung dengan pegawai yang bertanggung jawab. Jadi ketika ada kesalahan dalam pinjaman, anda tidak tahu akan melakukan pertanggungjawaban melalui siapa.

Baca juga: Cara Menghapus Data Pinjaman Online

Banyak kasus sering terjadi jika data calon nasabah disalahgunakan. Seringkali pengelola pinjaman online, membuat hal-hal yang tidak nyaman. Contohnya menyadap nomor ponsel calon nasabah, untuk digunakan dalam banyak kepentingan. Kadang pula meneror dengan tawaran kredit yang tidak dibutuhkan, dan sedikit memaksa. Namun kini tidak perlu khawatir, ada cara agar kontak tidak disadap pinjaman online. Tujuannya untuk mengamankan data pribadi, supaya tidak lagi tereskpos.

Lembaga Bantuan Hukum menerima lebih dari 1000 kasus, terkait masalah fintech yang melibatkan kredit online. Laporan yang masuk rata-rata bunga yang terlalu tinggi, hingga pelanggaran dalam akses data kontak pribadi. Data pribadi calon peminjam diaskes oleh pihak kredit online, sampai mengecek log panggilan keluar dan masuk. Dengan alasan hal tersebut diperlukan, untuk prosesdur kelayakan mendapat pinjaman.

Ketika ditanya apa motivasi pengelola kredit online, mereka menjawab untuk mendapatkan informasi apakah calon peminjam adalah penggemplang. Maksudnya untuk mengetahui memang calon peminjam murni, atau pihak saingan kredit online yang lainnya. Terkadang pula mereka memastikan hubungan, calon peminjam dengan emergency kontak yang Ia cantumkan. Untuk melihat seberapa dekat jarak hubungan mereka, alasannya jelas untuk keuntungan pihak pemberi kredit online.

Padahal akses yang dilakukan oleh fintech ini sangat illegal, dan tidak ada hubungannya dengan credit scoring. Sehingga sejak kasus tersebut terkuak, baik OJK maupun Kominfo mengambil langkah tegas untuk melarang fintech mengakses kontak. Dan memberlakukan sebuah cara agar kontak tidak disadap pinjaman online. Disisi lain Memberikan sebuah peraturan yang mana pihak penyelenggara, wajib menjaga kerahasiaan dan keutuhan data calon peminjam.

Baca juga: Tips Tidak Diteror Debt Collector Pinjol

Ketika anda memutuskan untuk mengambil kredit online, pastikan dulu data yang hendak diupload ke aplikasi aman. Demi menjaga privasi kontak anda bisa gunakan HP yang tidak ada kontak, bukan berarti kosongan isi saja dengan nomor asal atau nomor pihak berwajib. Minimal mengisi kontak 100 sampai 200 nama, tapi jangan mencantumkan kontak kerabat dekat. Takutnya pihak kredit online juga memaksa untuk menghubungi kontak keluarga anda.

Hindari juga perijinan dari aplikasi saat sedang menginsatall aplikasi. Pihak kredit online akan mudah mengambil beberapa data, yang disimpan dalam smartphone. Cara agar kontak tidak disadap pinjaman online, ialah tidak mengklik tombol “permission”, yang artinya meminta ijin untuk mengakses smartphone anda. Oleh sebab itu cara agar kontak tidak disadap, ialah membaca terlebih dahulu perijinan yang diajukan. Jika tidak setuju bisa langsung di close dan lanjut step berikutnya.

Investasi Bodong Capai Rp 92 Triliun, OJK Genjot Edukasi dan Literasi Keuangan

Investasi Bodong Capai Rp 92 Triliun, OJK Genjot Edukasi dan Literasi Keuangan

Otoritas Jasa Keuangan akan terus mengedukasi masyarakat untuk menekan kasus investasi ilegal alias investasi bodong yang nilainya mencapai Rp 92 triliun

Secret-financial – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan terus mengedukasi masyarakat untuk menekan kasus investasi ilegal alias investasi bodong yang nilainya mencapai Rp 92 triliun dalam kurun waktu dari 2009 hingga 2019.

“Ini jumlah yang tidak sedikit. Apalagi kita bandingkan dengan pertumbuhan market cap kita, per tahunnya untuk mencapai angka Rp 100 triliun agak berat juga. Artinya jumlah ini jumlah yang tidak kecil. Menyadari hal tersebut, berbagai upaya perlu kita lakukan, baik dari perbaikan regulasi, penguatan kewenangan, dan upaya-upaya koordinasi lintas kementerian/lembaga dan tentu saja kegiatan edukasi dan literasi yang terus menerus harus dilakukan,” kata Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal 1A OJK Luthfy Zain Fuady dalam seminar rangkaian kegiatan Capital Market Summit & Expo 2020 di Jakarta, Kamis, 22 Oktober 2020.

Luthfy menuturkan masih terus berjatuhannya korban akibat investasi bodong di Tanah Air menjadi tantangan bagi pemerintah termasuk OJK. Sebagai regulator di bidang investasi, OJK akan hadir dan memberikan perlindungan yang optimal bagi masyarakat dari ancaman investasi ilegal tersebut.

Baca juga: Sri Mulyani: Belanja Pemulihan Ekonomi di Daerah Masih Sangat Minimal

“Karena faktanya, kerugian yang diderita masyarakat tidak hanya timbul dari investasi bodong, dalam arti investasi ilegal, tidak berizin, dan lain-lain, tetapi bahkan juga dapat terjadi pada bentuk investasi yang secara entity mereka adalah legal. Namun karena buruknya kualitas governance dan juga ada moral hazard dari pengelolanya, maka timbul kerugian dari para investor,” ujar dia.

Menurut Luthfy, adanya ruang-ruang kosong dalam regulasi investasi dan kewenangan antar lembaga, juga sering dimanfaatkan para pelaku investasi bodong yang dengan cerdas dan berani menciptakan produk-produk investasi yang didesain sedemikian rupa sehingga memiliki karakter no where dalam peta hukum positif investasi Indonesia.

“Segera kita menyadari bahwa yang kita hadapi bukan hanya sosok-sosok yang jahat, tapi sekaligus sosok yang paham regulasi dan paham bagaimana memanfaatkan celah regulasi tersebut,” katanya.

Sementara korban terus berjatuhan, lanjut Luthfy, produk investasi aneh terus saja bermunculan dan sangat memprihatinkan.

Oleh karena itu, selain memerangi investasi bodong, perlu upaya bersama agar tidak hanya modusnya yang berhenti dan pelakunya yang ditangkap dan dipenjarakan, tapi juga bagaimana kerugian para korban dapat dilakukan pemulihan.

Baca juga: Jokowi: Inflasi Harus Dijaga Agar Tak Terlalu Rendah

“Pendekatan restorative justice, rasanya perlu kita kaji lebih dalam dan kita terapkan dalam penanganan investasi bodong ini. Karena akan menjadi kurang bermakna, jika pelaku kejahatannya dihukum, produknya berhenti, hukuman penjara seberat-beratnya, tapi tidak terjadi pemulihan kerugian para korban. Rasanya kurang sempurna upaya penegakan hukum kita itu,” ujar Luthfy.

Ia mencontohkan kasus First Travel di mana modus investasi bodong akhirnya berhenti dan pelakunya dipenjara, tetapi tidak terjadi pemulihan kerugian dari para jamaah ataupun nasabahnya.

“Ini ke depan hal-hal seperti ini tentu lah mengusik nurani kita, bagaimana ke depan kita bisa memperbaiki hal tersebut. Sehingga penegakan hukum tidak hanya berdampak ke pelaku pelanggaran, tapi harus juga berdampak positif pada korban pelanggaran tersebut,” katanya.

OJK Optimis Permintaan Kredit Dorong Investasi Saham

OJK Optimis Permintaan Kredit Dorong Investasi Saham

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebut permintaan kredit perbankan dapat mendorong perputaran investasi saham pada bursa perdagangan nasional.

Secret-financial – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebut permintaan kredit perbankan dapat mendorong perputaran investasi saham pada bursa perdagangan nasional. Setidaknya program restrukturisasi kredit juga membantu mendorong kinerja industri pasar modal.

Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso mengatakan permintaan kredit akan kembali pulih. Sebab pemerintah telah menggulirkan stimulus melalui bantuan langsung tunai, bantuan UMKM dan restrukturisasi kredit perbankan kepada masyarakat.

“Perbankan tidak ada masalah, likuiditas, tinggal bagaimana demand kreditnya yang harus kita terapkan. Ini sangat tergantung daripada para masyarakat melalui aktivitas ekonomi dan sebagainya pemerintah sudah melakukan banyak hal yang berkaitan dengan insentif,” ujarnya saat konferensi pers virtual Opening Ceremony Capital Market Summit & Expo 2020, Senin (19/10).

Baca juga: Sri Mulyani Indrawati Ingatkan Soal Lingkungan Dari Lembaga Dunia di UU Cipta Kerja

Berdasarkan data OJK, loan deposit ratio (LDR) maupun capital adequacy ratio (CAR) masih berada dalam level yang aman dan stabil. Adapun LDR per Agustus 2020 pada level 85,1 persen jauh lebih rendah dari posisi Desember 2019 sebesar 94,4 persen dan CAR perbankan sebesar 23,1 persen per Agustus 2020 sedikit menurun tipis dari Desember 2019 sebesar 23,4 persen. 

Meskipun begitu penyaluran kredit perbankan masih seret. Bank Indonesia mencatatkan penyaluran kredit perbankan pada Agustus 2020 sebesar Rp 5.520,9 triliun. Angka tersebut tercatat hanya tumbuh 0,6 persen (yoy), lebih rendah bila dibandingkan dengan pertumbuhan bulan sebelumnya Juli 2020 tumbuh satu persen (yoy).

Selain itu, OJK menyebut kehadiran UU Cipta Kerja dapat menjadi momentum bagi para pengusaha. Setidaknya, mereka dapat mengoptimalkan agar investasi segera terealisasi dan menyerap tenaga kerja.

“Ini adalah momentum yang tepat pada saat ini bagaimana investasi bisa kami genjot lebih cepat lagi,” ucapnya.

Baca juga: Sri Mulyani: Pemulihan Ekonomi Dipengaruhi Ketersediaan Vaksin dan Gelombang II

Dia mengharapkan kehadiran UU Cipta Kerja juga dapat meningkatkan pasar keuangan di Tanah Air, sehingga tujuan utama pasar agar integritas dan juga perlindungan masyarakat investor tetap terjaga.

“Ini adalah satu rangkaian kegiatan yang harus kita dukung dan kita laksanakan bersama,” ucapnya.

APPI: Menjaga Arus Kas Jadi Tantangan Saat Pandemi

APPI: Menjaga Arus Kas Jadi Tantangan Saat Pandemi

Ketua APPI mengatakan tantangan terbesar yang dihadapi perusahaan pembiayaan saat ini adalah menjaga arus kas perusahaan selama masa pandemi.

Secret-financial – Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) Suwandi Wiratno mengatakan bahwa tantangan terbesar yang dihadapi perusahaan pembiayaan saat ini adalah menjaga arus kas perusahaan selama masa pandemi. Perusahaan harus menjaga cashflow dan collection seimbang agar perusahaan bisa terus berjalan.

“Walaupun buying power saat ini juga menurun, tapi tetap harus ada booking yang bagus agar cashflow perusahaan ini tetap baik,” ujar Suwandi dalam pernyataan di Jakarta, Jumat (25/9).

Untuk menjawab tantangan tersebut, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sudah mengeluarkan kebijakan restrukturisasi kredit bagi perbankan dan perusahaan pembiayaan. Kendati demikian, lanjut Suwandi, perusahaan juga diharapkan membuat langkah inovatif pembiayaan dengan mengembangkan kapasitas finansial dan juga peningkatan parameter manajemen risiko.

Baca juga: BKF Kemenkeu: Indonesia Sudah Resesi

Sejalan dengan arahan tersebut, Presiden Direktur Akulaku Finance Indonesia Efrinal Sinaga menuturkan perusahaan telah secara aktif menjalankan persiapan lengkap untuk menjawab tantangan pada masa pandemi. Persiapan pertama adalah dengan melaksanakan arahan OJK dalam melaksanakan kebijakan restrukturisasi.

Sesuai dengan arahan OJK, hingga Juli 2020, Akulaku Finance telah merestrukturisasi 13.876 debitur dengan total pinjaman mencapai Rp 47,3 miliar, dari keseluruhan nasabah yang mengajukan keringanan mencapai 36.478 nasabah.

“Persiapan selanjutnya adalah dengan meningkatkan risk management melalui peningkatan parameter mitigasi manajemen risiko dan yang ketiga adalah dengan cara memperkuat kompetensi karyawan Akulaku Finance terkait peraturan industri pembiayaan dan perlindungan konsumen,” ujar Efrinal.

Untuk menjamin kualitas materi dan tenaga pengajar yang berpengalaman di industri pembiayaan, Akulaku Finance menggandeng APPI untuk memberikan pelatihan mendalam terkait regulasi, good practice, bad practice, serta kasus-kasus yang terjadi di industri pembiayaan kepada puluhan pegawai level manajerial ke atas.

Baca juga: Sri Mulyani Sebut Sistem Logistik Nasional Seperti Benang Ruwet

Dalam hal peningkatan parameter manajemen risiko, Akulaku Finance menggandeng APPI terus meningkatkan kualitas pembiayaan dengan meningkatkan akurasi data melalui verifikasi data, scoring calon debitur, asuransi atas objek pembiayaan, dan asuransi jiwa bagi nasabah.

Selain itu, peningkatan kompetensi karyawan dilakukan melalui pelatihan tentang berbagai peraturan terkait industri pembiayaan serta peraturan perlindungan konsumen.

“Dua peraturan ini sangat penting untuk dijadikan patokan supaya Akulaku Finance bisa lebih meningkatkan pelayanan untuk menjaga loyalitas konsumen,” kata Efrinal.

Adapun prinsip perlindungan konsumen yang dimaksud adalah transparansi informasi yang disampaikan ke konsumen secara jelas, perlakuan adil kepada konsumen untuk mendapatkan akses yang setara pada produk keuangan sesuai klasifikasi yang ditentukan, pelayanan yang andal dan akurat dimana sistem prosedur dan infrastruktur serta sumber daya manusia harus mumpuni dan profesional, menjamin kerahasiaan data pribadi konsumen, dan juga penanganan pengaduan serta penyelesaian sengketa konsumen secara cepat.

Semua hal tersebut tentunya, lanjut Efrinal, akan terus ditingkatkan oleh Akulaku Finance selaku penyedia jasa pembiayaan berbasis digital yang terus mengedepankan aspek excellence dalam berbagai aspek operasionalnya. Dengan melakukan berbagai penguatan sistem internal, sumber daya manusia, serta mengikuti arahan regulator, Akulaku Finance optimistis dapat memitigasi dampak pandemi ini.

Baca juga: Waspada Tawaran Pinjaman Online Via SMS, Mengapa?

Menanggapi langkah yang dilakukan oleh Akulaku Finance, Suwandi menilai memang sudah semestinya seluruh perusahaan pembiayaan memiliki strategi mitigasi yang baik untuk dapat bertahan era pandemi ini.

Dengan situasi dan strategi yang telah dilakukan oleh perusahaan pembiayaan saat ini, Suwandi optimistis bahwa industri multifinance dapat kembali stabil di tahun depan jika strategi yang dilakukan berjalan dengan efektif.

OJK: Restrukturisasi Kredit Sudah Capai 11,52 Juta Debitur

OJK: Restrukturisasi Kredit Sudah Capai 11,52 Juta Debitur

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaporkan realisasi restrukturisasi kredit telah menjangkau 11,52 juta nasabah/debitur hingga 10 Agustus 2020.

secret-financial.com – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaporkan realisasi restrukturisasi kredit telah menjangkau 11,52 juta nasabah/debitur hingga 10 Agustus 2020.

Ketua Dewan Komisioner OJK, Wimboh Santoso mengatakan, restrukturisasi didistribusi melalui jalur perbankan maupun perusahaan pembiayaan. Di perbankan, realisasi telah mencapai 7,18 juta debitur dengan baki debet Rp 837,6 triliun.

“Angka tersebut terdiri dari UMKM sebesar Rp 353,17 triliun dengan 5,73 debitur. Sedangkan non-UMKM sebesar Rp 484,47 triliun dengan debitur 1,44 juta,” kata Wimboh dalam konferensi virtual kinerja industri jasa keuangan, Kamis (27/8/2020).

Baca juga: Covid-19 Hantam Ekonomi, Sri Mulyani: Kita Harus Punya Imajinasi

Sementara di perusahaan pembiayaan, restrukturisasi kredit telah menjangkau 4,34 juta kontrak dengan total Rp 162,34 triliun.

“Sementara untuk lembaga keuangan mikro, sudah semua kita restrukturisasi. (Restrukturisasi) di bank wakaf mikro angkanya cukup lumayan. Angka nominalnya jangan dibandingkan dengan kredit, ini memang kecil,” papar Wimboh.

Selain restrukturisasi, kata Wimboh, OJK mengeluarkan berbagai ketentuan dan kebijakan untuk membangkitkan kembali nasabah yang mendapat restrukturisasi.

Berbagai kebijakan yang dikeluarkan pemerintah, seperti penjaminan modal kerja dan subsidi bunga, juga menjadi pendongkrak pemulihan.

“Ke depan, kita juga terus melakukan sosialisasi, bicara dengan para pelaku (usaha), dengan pusat dan daerah, bagaimana kredit bisa cepat tersalurkan dan pengusaha bisa bangkit,” pungkasnya.

Baca juga: Luhut Akui Ekonomi Melambat: Tapi Nasib Lebih Baik dari Negara Lain

Sebelumnya diberitakan, OJK memberikan kelonggaran pembayaran kredit, yang duatur dalam POJK 11/2020 dengan masa restrukturisasi selama 1 tahun hingga 2021 mendatang. POJK ini berlaku mulai 16 Maret 2020.

Relaksasi kredit bisa bermacam-macam bentuknya, mulai dari penurunan suku bunga, perpanjangan waktu, hingga pengurangan tunggakan pokok, dan lain-lain.

Pemberian jangka waktu bisa bervariasi, sesuai dengan kesepakatan antara debitur dengan bank maupun leasing. Bisa 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan, sampai maksimal 1 tahun.

Baca juga: Sri Mulyani: Pemulihan Ekonomi Nasional hingga Juli 2020 Masih Sangat Rapuh

Belum lama ini, OJK berencana memperpanjang program restrukturisasi dalam POJK 11/2020. Keputusan bakal diumumkan pada akhir tahun, atau paling tidak pada Oktober 2020.
Perpanjangan restrukturisasi dipertimbangkan karena OJK melihat sektor riil masih membutuhkan waktu untuk bangkit dan memulihkan diri.

Sebelum membuat keputusan, pihaknya akan melihat kinerja dari insentif yang digulirkan pemerintah, seperti subsidi bunga dan program penjaminan modal kerja untuk UMKM dan korporasi.

Ini Tantangan Besar Pengembangan Ekonomi Digital di Tanah Air

Ini Tantangan Besar Pengembangan Ekonomi Digital di Tanah Air

Satu di antara 4 tantangan itu adalah rendahnya inklusi keuangan di Indonesia. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Ini Tantangan Besar Pengembangan Ekonomi Digital di Tanah Air

secret-financial.com – Teknologi finansial (fintech) menjadi primadona di tengah pandemi Covid-19. Diyakini, fintech menjadi salah satu kunci penting dalam pemulihan ekonomi setelah pandemi Covid-19.

Kendati demikian, Deputi Komisioner Institute dan Keuangan Digital OJK Sukarela Batunanggar mengatakan, ini ada 4 tantangan besar yang menghambat perkembangan finansial digital di Indonesia.

Satu di antara 4 tantangan itu adalah rendahnya inklusi keuangan di Indonesia. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), 54 juta masyarakat Indonesia masih belum terjangkau bank sehingga tidak memiliki akun bank.

Baca juga: Ke Pegawai Kementerian Keuangan, Sri Mulyani: Kita Dalam Pertempuran

OJK menargetkan 75 persen masyarakat bisa terinklusi pada 2020.

“Kemudian ada gap (pembatas) yang besar dalam pendanaan kredit UMKM, rendahnya literasi financial digital, dan rendahnya sumber daya untuk fintech dan startup,” kata Sukarela dalam OJK Virtual Innovation Day, Senin (24/8/2020).

Dia menuturkan, rendahnya literasi finansial digital menjadi sorotan. Sebab pengguna internet di Indonesia mencapai 52,8 persen dan 34 persen memahami channel digital. Namun, hanya 8,3 persen pengguna channel digital.

Begitu pun tantangan terkait rendahnya sumber saya manusia untuk fintech dan startup. Berdasarkan data Bank Dunia, 60 persen responden setuju adanya kekurangan sumber daya dalam fintech, dan 58 persen menemukan adanya sumber daya yang tidak cukup memenuhi kriteria mereka.

Baca juga: Kemenkeu Ungkap Alasan Sri Mulyani Singgung Pengalaman Para Menteri di Kabinet

Untuk itu, kata Sukarela, pihaknya merespons tantangan tersebut dengan 3 cara, yakni menerbitkan regulasi yang sesuai dengan kebutuhan, mengembangkan kapasitas finansial, dan mengembangkan industri finansial.

Regulasi yang seimbang berfungsi untuk stabilitas finansial, perlindungan konsumen, pertumbuhan yang terakselerasi, dan pengembangan inovasi finansial.

“Pengembangan dalam industri keuangan meliputi inovasi finansial, perlindungan konsumen, market conduct dan people empowerment. Membangun kapasitas finansial meliputi akses finansial untuk masyarakat, literasi finansial, dan membangun jiwa entreprenuership,” pungkasnya.

Ini Sektor yang Bikin Kredit Macet Bank RI Naik

Ini Sektor yang Bikin Kredit Macet Bank RI Naik

Ini Sektor yang Bikin Kredit Macet Bank RI Naik

secret-financial.com – Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) menyebutkan kendati penyaluran kredit perbankan hingga kuartal I-2020 masih tumbuh, beberapa sektor justru mengalami penurunan permintaan kredit dan mulai macet. Hal ini disebabkan karena sektor tersebut secara ekonomi paling terdampak pandemi Covid-19.

Sektor yang mulai bikin kredit macet dan penyaluran mengalami penurunan kredit, yakni perhotelan, transportasi dan restoran.
Baca juga: Mulai Susah Bayar Cicilan Utang Usaha? Ini Cara Menghindar Dari Gagal Bayar

Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yang merupakan bagian dari KSSK, mencatat  tiga sektor yang mulai bikin kredit macet dan penyaluran mengalami penurunan kredit, yakni perhotelan, transportasi dan restoran. Ketiganya terdampak karena tak ada lagi hunian atau kunjungan ke gerai akibat Covid-19.

“… Kita lihat hotel penghuni kurang banyak, transportasi berhenti, restoran tidak ada pengunjungnya. Ini akan bersifat sementara dan kita lihat kalau ada tanda perbaikan dan otomatis kembali seperti semula …,” kata Wimboh Santoso, Ketua Dewan Komisioner OJK dalam konferensi pers KSSK, Senin (11/5/2020).

Hanya, Wimboh tak menjelaskan secara rinci subsektor apa saja di sektor transportasi yang menjadi salah satu penyebab naiknya rasio NPL itu. Apakah otomotif untuk transportasi daratm laut, atau lainnya.

Direktur Utama Bank Mandiri Royke Tumilar mengatakan, penanganan kasus Corona sangat berdampak pada ekonomi. Semakin cepat wabah tersebut bisa diatasi, maka dampaknya terhadap ekonomi akan lebih kecil.

Sementara pertumbuhan kredit Semester I 2020 diperkirakan akan mengalami perlambatan.

“Pasti ada dampaknya pada pertumbuhan kredit semester I. Tapi seberapa besar dampaknya, masih dikaji,” tuturnya.

“Kredit masih tumbuh karena perusahaan yang punya fasilitas masih menarik, karena mereka butuhkan tambahan kredit dimana fasilitas sudah ada dan sebenarnya sudah direncanakan sebelumnya dan proyek tetap dieksekusi,” terangnya.

Kenaikan kredit bermasalah ini dikontribusikan dari sektor transportasi, pengolahan, perdagangan dan rumah tangga.

OJK: Laporkan! Jika Leasing Ada yang Menagih Pakai Debt Collector

OJK: Laporkan! Jika Leasing Ada yang Menagih Pakai Debt Collector

OJK: Laporkan! Jika Leasing Ada yang Menagih Pakai Debt Collector

secret-financial.com­ – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebutkan konsumen bisa melaporkan jika masih ada perusahaan pembiayaan (multifinance) yang melakukan penagihan nasabah menggunakan debt collector (penagih utang) di tengah pandemi Covid-19 saat ini. Hal itu mengingat OJK sudah memberikan keringanan kepada debitur untuk bisa melakukan restrukturisasi kredit.

Jika ada perbankan atau pihak leasing yang menagih pakai debt collector, diharapkan masyarakat dapat melapor ke OJK, kalau mau nagih pakai telpon saja.
Baca juga: Corona, Ketua OJK Minta Leasing Tarik Kredit Macet Tak Pakai Debt Collector

Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso mengatakan OJK sudah memberikan ruang bagi lembaga jasa keuangan untuk bisa merestrukturisasi kredit bagi nasabahnya yang terdampak Covid-19 dan tidak melakukan penagihan menggunakan debt collector.

“Kalau ada orang yang pendapatannya terganggu, [lalu] di-pites-pites [diinjak, ditekan], yang nagih laporkan ke OJK, siapa debt collector-nya, siapa perusahaanya nanti kita list. Tolong catat dan laporkan karena sudah kita kasih tahu sebaiknya jangan pakai debt collector, kalau mau nagih pakai telpon saja,” kata Wimboh.

Jika ada perbankan atau pihak leasing yang menagih pakai debt collector, diharapkan masyarakat dapat melapor ke OJK.  “Kita imbau jasa keuangan ini tidak menagih memakai jasa debt collector. Kita lihat nanti, kalau ada yang ditagih pakai debt collector, silakan lapor ke OJK,”

“Jadi, masyarakat atau pengusaha yang terdampak Covid-19, jika ingin mendapatkan penundaan tagihan dan restrukturisasi silahkan melakukan pengajuan secara online, bisa melalui WA, atau pun email. Untuk ketentuannya, akan diserahkan ke masing-masing bank atau leasing,” ucapnya.

Mengadukan debt collector ‘nakal’ juga bisa langsung datang ke kantor polisi terdekat.

Membuat laporan, sehingga dapat segera ditindaklanjuti oleh pihak berwenang.

Etika Debt Collector Dalam Menagih Utang

Menagih utang cicilan kartu kredit, Kredit Tanda Agunan, Kredit Multiguna, kredit kendaraan, sampai pinjaman online tidak boleh ada unsur ‘premanisme.’

Debt collector harus tahu etika dalam menagih utang yang benar kepada nasabah.

Debt colektor bekerja atas perintah bank, leasing, ataupun perusahaan pemberi layanan jasa keuangan. Dalam praktiknya, debt collector harus menjalankan tugasnya menagih utang sesuai prosedur berlaku.

Namun tak jarang pula, debt collector justru menagih utang seenaknya. Ada yang mengancam sampai melakukan tindak kekerasan. Perbuatan ini jelas melanggar atau melawan hukum.

Cara Nasabah Ajukan Keringanan Cicilan Kredit Imbas Virus Corona

Cara Nasabah Ajukan Keringanan Cicilan Kredit Imbas Virus Corona

Cara Nasabah Ajukan Keringanan Cicilan Kredit Imbas Virus Corona

secret-financial.com – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan nasabah kredit pemilikan rumah (KPR) dapat mengajukan permohonan keringanan membayar cicilan kepada perbankan. Hal ini khususnya bagi nasabah yang terdampak pandemi virus corona, baik langsung maupun tidak.

Ini khusus bagi nasabah yang terdampak pandemi virus corona. Berikut cara nasabah ajukan keringanan cicilan kredit imbas virus corona di beberapa perbankan
Baca juga: Kredit KPR Macet ? Ini Solusi Yang Harus Anda Pahami

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Heru Kristiyana menjelaskan keringanan yang akan diberikan tidak sama antar bank. Semua akan bergantung kesepakatan antara kreditur dan debitur.

Lantas, bagaimana cara nasabah yang terdampak virus corona untuk mendapatkan keringanan pembayaran KPR?

Direktur Finance, Planning, & Treasury Bank PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Nixon LP Napitupulu menyatakan nasabah dapat mengajukan restrukturisasi kredit melalui layanan daring (online) yang sudah disiapkan manajemen melalui www.rumahmurahbtn.co.id.

Dalam laman resmi itu dituliskan sejumlah langkah-langkah yang harus dilakukan nasabah, yakni debitur harus mengunduh terlebih dahulu formulir permohonan restrukturisasi, formulir penghasilan, dan penyataan terdampak virus corona.

Kemudian, nasabah mengisi dan menandatangani formulir yang telah diundur tersebut. Lalu, debitur mengirimkan hasil scan kartu tanda penduduk (KTP), formulir permohonan restrukturisasi, formulir penghasilan, formulir pernyataan terdampak virus corona.

Berikut cara-cara nasabah ajukan keringanan cicilan kredit imbas virus corona di beberapa perbankan:

Bank BTN

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BBTN) memberikan kelonggaran kepada nasabah terdampak corona berupa keringanan Kredit Perumahan Rakyat (KPR), baik subsidi maupun komersial. Kebijakan tersebut berupa penundaan cicilan KPR atas pertimbangan kondisi ekonomi akibat merebaknya virus corona.

“Bagi Anda debitur Bank BTN, yang saat ini sedang tertimpa permasalahan dan kesulitan dalam melakukan pembayaran angsuran, dapat mengajukan permohonan restrukturisasi kepada kami,” bunyi penjelasan dalam keterangan tertulis BTN.

Adapun skema restrukturisasi KPR yang diberikan perseroan mulai dari penurunan suku bunga, perpanjangan angka waktu, dan pengurangan tunggakan pokok atau bunga.

Setelah itu, nasabah juga diminta mengumpulkan swafoto (selfie) tampak depan dengan memegang KTP, formulir permohonan restrukturisasi, formulir penghasilan, dan formulir pernyataan terdampak virus corona.

Jika disetujui, manajemen BTN akan menghubungi nasabah itu lewat telepon, whatsapp, atau e-mail. Nantinya, nasabah akan diberikan dokumen persetujuan restrukturisasi dan addendum perjanjian kredit (PK) terkait restrukturisasi dari petugas BTN.

Jika nasabah menyetujui, maka ia dapat menandatangani addendum PK dan mengirimkan kembali kepada petugas BTN.

Lagi-lagi, OJK Bekukan Izin Usaha 2 Multifinance

Lagi-lagi, OJK Bekukan Izin Usaha 2 Multifinance

Lagi-lagi, OJK Bekukan Izin Usaha 2 Multifinance

secret-financial.com – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membekukan kegiatan usaha emiten dua perusahaan pembiayaan atau multifinance. Lantaran kedua perusahaan tersebut tidak memenuhi ketentuan dalam Peraturan OJK atau POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan.

PT Wannamas Multifinance yang fokus pada pembiayaan, sewa guna usaha dan anjak piutang. Dan tanpa menunggu lama OJK bekukan izin usaha 2 multifinance.
Baca juga: Corona, Ketua OJK Minta Leasing Tarik Kredit Macet Tak Pakai Debt Collector

Keduanya yakni PT First Indo American Leasing Tbk (FINN) yang juga merupakan perusahaan publik yang tercatat di Bursa Efek Indonesia dan bergerak di pembiayaan kendaraan roda empat bekas, sementara satu lagi yakni PT Wannamas Multifinance yang fokus pada pembiayaan (investasi, modal kerja dan multiguna), sewa guna usaha dan anjak piutang. Dan tanpa menunggu lama OJK bekukan izin usaha 2 multifinance tersebut.

OJK menegaskan First Indo American Leasing atau First Finance tidak memenuhi ketentuan di bidang perusahaan pembiayaan. Keputusan tersebut dituangkan dalam Surat Nomor S-89/NB.2/2020 tanggal 27 Februari 2020.

“Berakhirnya sanksi administratif berupa peringatan ketiga, maka perusahaan dikenakan sanksi administratif berupa pembekuan kegiatan usaha,” kata Ihsanuddin.

Sanksi pembekuan kegiatan ini diberikan untuk jangka waktu enam bulan dan mulai berlaku sejak surat pembekuan tersebut ditetapkan. Dengan penetapan sanksi ini, maka kedua perusahaan pembiayaan tersebut dilarang melakukan kegiatan usaha.

“Mereka dilarang menyalurkan pembiayaan baru, pengajuan pinjaman baru, pencairan pinjaman baru, pengalihan portofolio atau aset pembiayaan serta pembayaran kepada pihak ketiga kecuali untuk angsuran bank, utilitas kantor, sewa gedung operasional kantor dan gaji pegawai sesuai persetujuan OJK,” pungkasnya.

Pada tahun lalu Wannamas Multifinance juga mendapatkan pembekuan izin usaha oleh OJK.

Sesuai dengan surat Nomor S-104/NB.2 /2019 tanggal 19 Februari 2019, izin usaha perseroan dibekukan akibat melanggar Pasal 10 ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan.

Pasal tersebut berbunyi perusahaan pembiayaan dilarang melakukan transaksi anjak piutang dengan pemberian jaminan dari penjual piutang dengan perusahaan pembiayaan lainnya sebagai debitur.

Kedua, Pasal 82 ayat e Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan. Pasal tersebut berbunyi perusahaan pembiayaan dilarang melakukan tindakan yang menyebabkan atau memaksa lembaga keuangan lainnya yang berada di bawah pengawasan OJK melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

Corona, Ketua OJK Minta Leasing Tarik Kredit Macet Tak Pakai Debt Collector

Corona, Ketua OJK Minta Leasing Tarik Kredit Macet Tak Pakai Debt Collector

Corona, Ketua OJK Minta Leasing Tarik Kredit Macet Tak Pakai Debt Collector

Kemudian, OJK juga minta para perusahaan leasing pembiayaan agar menghentikan sistem penagihan pengembalian pembiayaan dengan tak pakai debt collector.

SECRET-FINANCIAL.COM – Menghadapi wabah virus Corona, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan stimulus khusus bikin debt collector tidak boleh narik motor.

Stimulus ini dilakukan untuk mendukung pemerintah dalam upaya penyelamatan dunia usaha.

Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso mengatakan kebijakan stimulus perekonomian di sektor industri keuangan non bank dengan melonggarkan ketentuan kewajiban pembayaran di perusahaan pembiayaan.

“Tolong ini dilakukan hal sama. Jangan gunakan penagihan menggunakan debt collector. Setop dulu. Dan ini tentunya selama lanjutkan pembayaran pokok plus bunga ini gimana sektor ini bisa tetap bertahan. Itu garis besar bagaimana mendukung upaya pemerintah agar sektor usaha bertahan sambil menunggu bagaimana COVID-19 ini bisa selesai dampaknya dan diminimalisir,” jelas Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, Wimboh Santoso.

Baca juga : Wakapolri Perintahkan Berantas Habis Debt Collector Perampas Motor

Menurutnya, pada intinya banyak sekali sektor yang berdampak secara langsung dari wabah corona, terutama sektor pariwisata, transportasi, dan sektor lainnya seperti hotel.

“Ini sudah ada beberapa sektor langsung tapi juga sektor yang tidak langsung. Kebijakan kita di sektor keuangan untuk pengusaha ini bisa bertahan. Jangan sampai ambruk dan menimbulkan layoff (PHK),” lanjutnya.

“Kami juga perbolehkan di bawah Rp10 miliar termasuk UMKM dan KUR itu boleh restructuring dengan permintaan untuk membayar bunga atau pokok atau bunga plus pokok sampai paling lama satu tahun. Kalau nasabah bisa kurang dari satu tahun silahkan. Kalau memang perlu satu tahun silahkan,” tambahnya.

Kemudian, OJK juga minta para perusahaan leasing pembiayaan agar menghentikan sistem penagihan pengembalian pembiayaan dengan tak pakai debt collector.

“Terutama untuk kredit motor, ojek, jangan lakukan penagihan menggunakan debt collector, selama kami tangguhkan pembayaran pokok dan bunganya, seharusnya ada pemikiran lain agar sektor ini bisa bertahan,” ucapnya.

Dia juga meminta lembaga pembiayaan dan perusahaan leasing agar tidak melakukan penagihan kredit macet setahun ke depan.

“Kami dan customer pasti akan berkomunikasi untuk memberikan stimulus yang diberikan oleh OJK,” pungkasnya.

Pihak MTF berharap kondisi wabah virus Corona saat ini segera teratasi dan keadaan ekonomi kembali membaik.

Cara Lapor Polisi Dalam Penagihan Pinjaman Online

Cara Lapor Polisi Dalam Penagihan Pinjaman Online

Cara Lapor Polisi Dalam Penagihan Pinjaman Online.

SECRET-FINANCIAL.COM – Namanya juga perusahaan pinjaman online (Fintech) abal-abal alias ilegal, tak ada jaminan segala bentuk operasional usahanya, termasuk cara menagih utang itu sesuai standar dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Karena keberadaannya tak diakui pihak otoritas, artinya semua kegiatan usaha perusahaan pinjaman online ilegal ini tidak diawasi. Tak heran bila sering terjadi perlakuan semena-mena pada nasabah yang pinjam uang tunai dari aplikasi tinggal klik dan unduh di smartphone ini.

Menagih cicilan yang belum dibayarkan alias utang sah-sah aja dilakukan. Namun, kalau menagihnya disertai dengan ancaman hingga pelecehan, itu sih udah kelewat batas, bahkan kurang ajar. Contohnya ya seperti penagihan utang online oleh perusahaan financial technology (fintech) yang belakangan ini marak terjadi.

Kebanyakan pinjaman ilegal ini adalah pinjaman online. Kemudahan mengunduh aplikasi dan kecepatan memperoleh uang tunai adalah beberapa faktor mengapa banyak orang terlilit pinjaman ilegal. Ada banyak sekali kasus tentang pinjaman ilegal ini terutama di Indonesia. Cara mereka menagih hutang juga terbilang menakutkan. Jika kamu telat membayar atau bahkan tidak mampu lagi membayar bunga dan denda maka sudah jelas kamu akan diteror selama hidup.

Ada banyak sekali kasus tentang pinjaman ilegal ini terutama di Indonesia. Cara lapor polisi dalam penagihan Pinjaman Online.
Baca juga :

Bila lalai, telat bayar tagihan atau tidak melunasi utang, siap-siap hadapi teror dan ancaman pinjaman online ilegal ini. Berikut berbagai cara penagihan utang pinjaman online ilegal seperti berikut.

  1. Teror bertubi-tubi melalui panggilan telepon setiap hari
  2. Membuat grup WhatsApp yang berisi keluarga, kerabat, teman, hingga atasan kerja nasabah
  3. Diancam harus menjual ginjal hingga pelecehan seksual untuk melunasi utang
  4. Intimidasi dengan mengirim pesan singkat (SMS) ke seluruh nomor kontak yang ada ponsel
  5. Menghubungi keluarga, kerabat, teman, hingga atasan tempat kerja yang ada di dalam data kontak ponsel

Cara Lapor Polisi Dalam Penagihan Pinjaman Online.

  1. Segera datangi kantor polisi setempat
  2. Hal pertama yang kamu lakukan  adalah tidak boleh panik. Jika kamu sudah menerima ancaman dan teror segera kumpulkan bukti-bukti ancaman, teror, intimidasi atau bahkan pelecehan
  3. Sampaikan bahwa kamu akan membuat laporan tentang ancaman penagih hutang