fbpx
Ekonomi Indonesia Lebih Baik dari Negara Lain

Ekonomi Indonesia Lebih Baik dari Negara Lain

Pemerintah menyebut pertumbuhan ekonomi pada kuartal satu 2021 menunjukan pemulihan ekonomi Indonesia sudah solid dan konsisten.

Secret-financial – Pemerintah menyebut pertumbuhan ekonomi pada kuartal satu 2021 menunjukan pemulihan ekonomi Indonesia sudah solid dan konsisten. Tercatat ekonomi domestik periode Januari sampai Maret 2021 kontraksi 0,74 persen.

Staf Ahli Bidang Pengeluaran Negara Kementerian Keuangan Kunta Wibawa Dasa Nugraha mengatakan beberapa indikator ekonomi pada Januari sampai Februari 2021 masih ada beberapa yang merah. Namun pada Maret 2021 sudah mulai hijau, ini menunjukkan perekonomian Indonesia sudah menunjukkan tren pemulihan yang diharapkan.

“Dibandingkan dengan negara-negara lain hampir rata-rata negara itu kuartal satunya sudah meningkat tapi Indonesia termasuk lebih baik dibandingkan negara lain,” ujarnya saat acara Diskusi Forum Merdeka Barat 9 (FMB9) bertema Kabar Penyerapan Dana PEN 2021 secara virtual, Kamis (6/5).

Baca juga:
Mendag: Belajar Online Jadi Kebangkitan buat RI, Kenapa?Sri Mulyani: Penanganan Covid-19 Masih Belum Selesai

Dia pun berharap pertumbuhan ekonomi pada kuartal II 2021 akan jauh lebih baik. Sehingga pada tahun ini pertumbuhan ekonomi Indonesia kisaran 4,5 sampai dengan 5,3 persen.

Tercatat pada kuartal II 2020 ekonomi Indonesia terjun bebas terkontraksi minus 5,3 persen. Namun perbaikan terus ditunjukan pada kuartal III dan IV 2020, ekonomi berada kisaran dua persen dan menunjukan perbaikan kembali pada kuartal satu 2021.

“Pertumbuhan ekonomi kuartal I 2021 minus 0,74 persen ini menunjukkan bahwa pemulihan ekonomi kita itu sudah solid dan konsisten,” ucapnya.

Sementara Direktur Riset CORE Indonesia Piter Abdullah menambahkan pertumbuhan ekonomi kuartal satu 2021 telah menunjukan perbaikan secara konsisten. Meski masih mengalami kontraksi, namun ekonomi domestik masih bisa tumbuh lebih baik jika dibandingkan periode sama tahun lalu.

“Tadinya saya perkirakan minus satu persen ternyata justru lebih baik kisaran 0,74 persen dan ini kita yakini output yang ke depan akan terus membaik ada percepatan,” ucapnya.

Baca juga: Jokowi Minta Pemda Buat Program Padat Karya untuk Buka Lapangan Kerja

Piter juga meyakini pertumbuhan ekonomi kuartal II 2021 perekonomian domestik akan sudah mulai kembali positif. Hal ini didorong adanya beberapa indikator yang menunjukan perbaikan dan peran pemerintah dalam memberikan stimulus dalam menggerakan roda ekonomi.

“Misal untuk PPnBM kendaraan bermotor, PPN properti dan ini disupport sekali oleh otoritas Bank Indonesia dan OJK. Bank Indonesia melonggarkan memberikan uang muka sampai nol persen. Demikian juga OJK yang support dengan kebijakan pelonggaran, sehingga apa yang terjadi adalah sudah mulai muncul daerah masyarakat agar belanja,” ucapnya.

Sri Mulyani: Penanganan Covid-19 Masih Belum Selesai

Sri Mulyani: Penanganan Covid-19 Masih Belum Selesai

 Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani meminta kepada jajarannya tetap fokus dalam menghadapi situasi penanganan pandemi Covid-19.
Sri Mulyani: Penanganan Covid-19 Masih Belum Selesai

Secret-financial — Pemerintah menyebut upaya penanganan untuk mengendalikan pandemi belum selesai, sehingga memerlukan kerja bersama. Menteri Keuangan Sri Mulyani meminta kepada jajarannya tetap fokus dalam menghadapi situasi penanganan pandemi Covid-19. 

“Bahwa the battle is not over. Pertempuran ini belum selesai. Ini artinya kita harus terus memupuk motivasi kita, fokus kita, semangat kita, dan juga kemampuan kita di dalam terus mengikhtiarkan solusi-solusi bagi Indonesia,” ujarnya saat sambutan pelantikan secara virtual, Jumat (30/4).

Menurutnya upaya pemerintah tak hanya menekan angka penyebaran kasus Covid-19 saja, melainkan juga berupaya memulihkan ekonomi. Namun dari sisi lain, penyebaran Covid-19 tetap harus menjadi prioritas.

“Saat ini kita harus terus menjaga agar pandemi Covid-19 akan terus bisa terjaga pada tingkat yang rendah, dan pada akhirnya bisa kita atasi. Pada saat yang bersama-sama pemulihan ekonomi tanpa menyebabkan penyebaran covid meningkat,” ucapnya.

Baca juga:
Jokowi Temui Keluarga Awak KRI Nanggala-402 di JatimJokowi: Pandemi Masih Ada, Jangan MenyepelekanMendag: Belajar Online Jadi Kebangkitan buat RI, Kenapa?

Sri Mulyani menyebut peranan Kementerian Keuangan dalam situasi dan tantangan seperti ini sangat luar biasa. Terlebih anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) merupakan instrumen strategis yang memiliki peranan luar biasa dalam menghadapi Covid-19.

“Ini adalah tugas yang mulia tugas tidak memilih waktu tugas, yang tidak memilih siapa yang mengemban jabatan, tetapi ini adalah sebuah tantangan yang hadir dan harus kita jawab,” ungkapnya.

Dari sisi lain, Sri Mulyani meminta kepada jajarannya untuk mengawal proses audit laporan keuangan 2020 yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dia ingin, laporan keuangan pada 2020 kembali mendapat predikat wajar tanpa pengecualian (WTP).

“Saya minta keseluruhan jajaran mengawal proses audit ini dengan tetap profesional dengan tetap fokus untuk menjaga predikat wajar tanpa pengecualian WTP yang selama ini sudah kita peroleh,” katanya.

Baca juga: Semifinal Piala FA Chelsea Vs Man City

Menurutnya predikat WTP bukan status yang selalu bisa dijamin. Sebab ini sangat ditentukan oleh bagaimana seluruh Kementerian Lembaga mampu menjalankan fungsi melaksanakan APBN secara bertanggung jawab, akuntabel, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

“Audit APBN kita menyangkut LKPP LKKL dan LKBUN yang semuanya memiliki peranan sangat penting. Saya harap seluruh pegawai dan pejabat di lingkungan kementerian keuangan di dalam situasi pada Covid sebagian harus bekerja dari rumah atau kerja dari kantor semuanya tetap fokus menjalankan fungsi perbendaharaan dan mengawal audit ini secara penuh dan profesional,” ungkapnya.

IHSG Potensi Menguat, Pemulihan Ekonomi Bergerak Cepat

IHSG Potensi Menguat, Pemulihan Ekonomi Bergerak Cepat

Indeks harga saham gabungan atau IHSG potensi menguat di level 6.085 pada pembukaan perdagangan Senin 12 April 2021. Posisi itu menguat 15 poin

Secret-financial — Indeks harga saham gabungan atau IHSG potensi menguat di level 6.085 pada pembukaan perdagangan Senin 12 April 2021. Posisi itu menguat 15 poin atau 0,26 persen, dibanding penutupan perdagangan Jumat 9 April 2021 di level 6.070.

Analis Reliance Sekuritas, Lanjar Nafi, memprediksi bahwa IHSG memiliki potensi untuk mencoba menguat pada perdagangan di awal pekan hari ini.

“Setelah sebelumnya saham-saham di sektor pertambangan menjadi penenkan IHSG,” kata Lanjar dalam riset hariannya, Senin 12 April 2021.

Baca juga: Tokopedia Bagikan 5 Tip UMKM Berjualan Online Selama Ramadan

Lanjar menjelaskan, investor terfokus pada bervariasinya pergerakan bursa Asia akibat pemulihan yang melesat cepat, menimbulkan kekhawatiran tentang pengetatan kembali kebijakan suku bunga sehingga menjadi alasan di akhir pekan lalu.

Di bursa AS, ekuitas memperpanjang lonjakan dari posisi terendah Maret 2020 menjadi sekitar 85 persen karena pejabat The Federal Reserve meyakinkan pasar bahwa kebijakan akan tetap mendukung.

Wakil Ketua The Fed, mengatakan bahwa pihaknya sedang mencari bukti apakah hal itu mencapai tujuan pada stabilitas harga dan ketenagakerjaan. Sebelum menyesuaikan tarif pajak untuk pengusaha.

Sementara minyak mentah West Texas Intermediate turun 0,5 persen menjadi US$59,32 per barel. Selanjutnya, investor akan terfokus pada data pinjaman baru beberapa negara di AS dan penjualan ritel di Indonesia.

Baca juga: Investasi Rp 144 T untuk SWF Usai Jokowi Telepon Pangeran Mohammed Bin Zayed

Secara Teknikal IHSG bergerak pada trend positif mencoba break out resistance 6.100, dengan indikasi momentum bullish dari indikator Stochastic dan RSI. Indikator MACD bergerak potensi cross over positif pada area undervalue.

“Sehingga secara teknikal IHSG bergerak mencoba menguat di awal pekan dengan support resistance 6.054-6.113,” ujarnya.

Lanjar juga memberikan sejumlah rekomendasi saham yang dapat dicermati secara teknikal, di antaranya yakni ADHI, AGII, BBCA, BBTN, BMRI, ICBP, MEDC, PGAS, PTPP, SMGR, WSKT, WTON.

Ekonomi Mulai Pulih, Ini Cara Menkeu…..

Ekonomi Mulai Pulih, Ini Cara Menkeu…..

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan ekonomi di kuartal IV-2020 sudah mulai pulih dibandingkan periode sebelumnya.

Secret-financial – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan ekonomi di kuartal IV-2020 sudah mulai pulih dibandingkan periode sebelumnya. Namun, untuk tetap menjaga momentum pemulihan ekonomi, pemerintah berkomitmen untuk tetap menjaga daya beli melalui belanja negara.

Salah satu indikasi pemulihan ekonomi dari sisi asumsi makro, harga komoditas mulai membaik baik batubara, crude palm oil (CPO) atau minyak sawit, maupun minyak dan gas bumi (migas). Harga minyak belakangan mulai bergerak di kisaran US$ 40-US$ 50 per barel, setalah pernah berada di kisaran harga negatif.

Dari sisi komponen pertumbuhan ekonomi yang mulai pulih, Sri Mulyani mengakui bahwa meski ada pemulihan, tapi belum bangkit dibandingkan kondisi saat sebelum pandemic. Baik konsumsi rumah tangga, pembentukan modal tetap bruto (PMTB) atau investasi, dan perdagangan internasional. 

Baca juga: Vaksin Sinovac Dinilai Menyesatkan, Ini Tanggapan Satgas Covid-19

Selati tiga uang, belanja negara menjadi motor penggerak di 2020 yang dikonsentrasikan mendukung konsumsi masyarakat terutama kelas miskin. Melalui anggaran belanja negara Rp 2.739,2 triliun, Menkeu yakin bisa menjadi bantalan dampak ekonomi dan sosial dari pandemi virus corona.

“Dengan bansos, bantuan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), relaksasi perpajakan kita melihat ekoniomi sudah mulai pulih,” kata Menkeu dalam seminar bertajuk Outlook Perekonomian Indonesia, Selasa (22/12).

Hasilnya, kata Menkeu melalui belanja negara dan adanya pemulihan ekonomi bebera indikator mengalami perbaikan. Seperti Purchasing Managers Index (PMI) Manufaktur Indonesia pada November 2020 sudah menyentuh level 50. Sementara, impor barang modal juga mengalami lonjakan.

Adapun di sisi belanja negara, dana sebesar Rp 432,5 triliun akan dimanfaatkan pemerintah sebagai bantalan ekonomi di pada Desember 2020. Angka tersebut berasal dari total realiasi belanja negara hingga November 2020 sebesar Rp 2.306,7 triliun atau setara 84,2% dari pagu.

Menkeu menegaskan, pada Desember 2020 ini salah satu jurus utama pemerintah yakni melalui perlindungan sosial dalam program pemulihan ekonomi nasional (PEN) 2020. Hingga 16 Desember 2020 realisasi stimulus tersebut mencapai Rp 217,28 triliun setara 94% dari pagu sejumlah Rp 230,21 triliun.

Baca juga: Sri Mulyani Indrawati: Menjadi Pemimpin Perempuan Tidak lah Mudah

Artinya dalam lima belas hari terakhir di bulan Desember, anggaran perlindungan sosial yang terseisa senilai Rp 12,93 triliun. Menkeu mengatakan sejak dibegelontorkan pada Maret 2020 lalu, program perlinsos punya dampak positif terhadap daya beli masyarakat.

Makanya, Menkeu memilih melanjutkan program yang sudah berjalan daripada mengusulkan program baru di waktu yang terbatas saat ini jelang tutup tahun. Sebab, berdasarkan riset Kemenkeu, program perlindungan sosial terbukti memberikan dukuan daya beli untuk menekan laju peningkatan kemiskinan serta mendorong ekonomi masyarakat. 

“Perlinsos menekan laju kemiskinan ke 8,99% dari seharusnya bertambah 10,96% karena pandemic covid-19. Target perlinsos di antaranya KPM pada DTKS bottom 40, para pekerja terdapak, serta peserta dan tenaga didik,” ujar Menkeu.

Joko Widodo Minta BI Bantu Pemulihan Ekonomi dari Pandemi

Joko Widodo Minta BI Bantu Pemulihan Ekonomi dari Pandemi

Presiden Joko Widodo berharap Bank Indonesia (BI) bisa turut mendukung upaya pemulihan ekonomi dari dampak pandemi covid-19.

Secret-financial – Presiden Joko Widodo berharap Bank Indonesia (BI) bisa turut mendukung upaya pemulihan ekonomi dari dampak pandemi covid-19. Apalagi pemerintah saat ini telah melakukan reformasi struktural dalam upaya mendorong ekonomi segera pulih.

Upaya reformasi struktural ini, lanjut Joko widodo, yang mendorong lahirnya Undang-Undang (UU) Cipta Kerja, Melalui UU omnibus law ini pemerintah ingin menciptakan iklim berusaha yang lebih kondusif dan berdaya saing secara global.

“Saya harap Bank Indonesia mengambil bagian yang lebih signifikan dalam reformasi fundamental yang sedang kita gulirkan,” kata dia dalam Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI) 2020 secara virtual di Jakarta, Kamis, 3 Desember 2020.

Baca juga: Menkeu: Industri Jamu Perlu Manfaatkan Momentum Pandemi

Jokowi berharap BI bisa ikut berkontribusi lebih besar untuk menggerakkan sektor riil, mendorong penciptaan lapangan kerja baru dan membantu para pelaku usaha, utamanya Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) agar bisa kembali produktif.

“Dalam situasi krisis seperti ini kita harus mampu bergerak cepat dan tepat. Buang jauh-jauh ego sektoral, egosentrisme lembaga dan jangan membangun tembok tinggi-tinggi, berlindung di balik otoritas masing-masing,” ungkapnya.

“Kita harus berbagi beban dan berbagi tanggung jawab untuk urusan bangsa dan negara ini agar negara kita mampu bertransformasi menjadi kekuatan ekonomi baru di tingkat regional dan global,” lanjut dia.  

Jokowi: Yang Paling Kita Butuhkan Konsumsi Rumah Tangga

Jokowi: Yang Paling Kita Butuhkan Konsumsi Rumah Tangga

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan fokus utama dalam strategi pemulihan ekonomi nasional pada kuartal terakhir 2020 ini.

Secret-financial – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan fokus utama dalam strategi pemulihan ekonomi nasional pada kuartal terakhir 2020 ini. Menurutnya, pendorong yang paling dibutuhkan demi menaikkan lagi kinerja pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan konsumsi rumah tangga. 

Belanja masyarakat ini memang menyumbang porsi terbanyak dalam struktur Produk Domestik Bruto (PDB), yakni sekitar 60 persen. Demi mendorong konsumsi rumah tangga ini, ujar presiden, pemerintah mengebut pencairan sejumlah bantuan sosial seperti subsidi gaji hingga bantuan modal kerja untuk UMKM. 

Semua bantuan tersebut bertujuan mendongkrak kembali aktivitas belanja di tengah masyarakat yang berujung pada perbaikan perekonomian nasional. “Yang paling dibutuhkan saat ini adalah meningkatkan konsumsi rumah tangga dengan mendorong UMKM dan besar harus didorong untuk mulai bergerak,” kata Presiden Jokowi dalam pembukaan rapat terbatas, Senin (23/11). 

Baca juga: Pulihkan Ekonomi, Pemerintah Perluas Penyerapan Pasar UMKM

Selain itu, Jokowi secara khusus meminta jajarannya serta kepala daerah untuk memberi perhatian lebih terhadap upaya pembukaan lapangan kerja. Termasuk, dengan cara mempermudah investasi yang berorientasi pembukaan lapangan kerja. Sesuai data Badan Pusat Statistik (BPS) per Agustus 2020, pandemi Covid-19 membuat jumlah pengangguran bertambah 2,67 juta menjadi nyaris 10 juta orang.

“Yang berkaitan dengan pemulihan ekonomi, saya minta agar yang berkaitan dengan lapangan kerja itu menjadi perhatian. Berikan perhatian khusus untuk hal-hal yang berkaitan dengan pembukaan lapangan kerja,” kata Jokowi. 

Menjelang akhir tahun ini, realisasi anggaran untuk program perlindungan sosial memang dikebut. Bantuan subsidi upah (BSU) atau subsidi gaji misalnya, sudah cair hingga 82 persen. Pada gelombang I pencairan, program ini telah menyentuh 12,4 juta pekerja dengan gaji kurang Rp 5 juta per bulan. 

“Banpres produktif untuk pemberian bantuan modal kerja untuk usaha mikro sudah 79 persen. Saya kira ini terus didorong agar bisa membantu meningkatkan daya beli masyarakat,” kata presiden. 

Seluruh bantuan tersebut diharapkan mampu memperbaiki kinerja ekonomi yang masih terkontraksi di kuartal ketiga kemarin. BPS merilis, pertumbuhan ekonomi pada kuartal III 2020 masih tertahan di minus 3,49 persen. Kendati resmi resesi, namun angka tersebut membaik ketimbang pertumbuhan ekonomi pada kuartal II 2020 sebesar minus 5,32 persen. 

Baca juga: Telkomsel Investasi Rp 2,1 Triliun ke Gojek

Berkaca pada capaian kinerja ekonomi yang belum sepenuhnya pulih, Presiden Jokowi juga mengingatkan kepala daerah untuk lebih berhati-hati dalam menjaga keseimbangan penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi. Ia meminta, keseimbangan antara ‘rem dan gas’ tersebut perlu dijaga agar tidak kendur dan menyebabkan gelombang kedua penularan Covid-19.

Pulihkan Ekonomi, Pemerintah Perluas Penyerapan Pasar UMKM

Pulihkan Ekonomi, Pemerintah Perluas Penyerapan Pasar UMKM

Pemerintah berupaya membangkitkan sektor UMKM dalam rangka pemulihan ekonomi nasional pasar di tengah pandemi Covid-19. Hal ini mengingat

Secret-financial – Pemerintah berupaya membangkitkan sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dalam rangka pemulihan ekonomi nasional pasar di tengah pandemi Covid-19. Hal ini mengingat Indonesia memiliki 63 juta usaha mikro, 783 ribu usaha kecil, 60 ribuan usaha menengah dan lima ribu usaha besar.

Deputi Bidang Restrukturisasi Usaha Kementerian Koperasi dan UKM Eddy Satriya mengatakan dampak Covid-19 terhadap UMKM di antaranya, penjualan menurun dan bahan baku terganggu serta koperasi pun hampir sama situasinya.

“Sektor yang paling terdampak memang pada penyediaan akomodasi, makan dan minum, pedagang besar, eceran dan industri pengolahan,” ujarnya kepada wartawan, Selasa (17/11).

Baca juga: Kemenkeu Ungkap Nasib UMKM di Asia Tenggara Akibat Pandemi

Menurutnya saat ini Kementerian Koperasi dan UKM pun telah melakukan langkah-langkah guna membangkitkan sektor UMKM di antaranya, bantuan sosial, relaksasi dan restrukturisasi kredit, insentif pajak, digitalisasi UMKM, pembiayaan modal kerja, aktivasi dan perluasan penyerapan pasar dan konsolidasi brand.

“Untuk menjaga perekonomian di tengah pandemi, Kementerian Koperasi dan UKM sudah menyediakan langkah-langkah di antaranya bagi UMKM yang sudah bangkrut itu harus dibantu dengan bantuan langsung tunai,” ucapnya.

Sedangkan UMKM atau koperasi yang masih beroperasi akan direstrukturisasi mulai dari kreditnya, pinjaman, masa pembayaranya, serta diberikan subsidi bunga. Selain itu, disediakan juga bantuan yang diutamakan bagi sektor pertanian, peternakan, perkebunan, dan perikanan. 

“Sektor tersebut yang menjadi tulang punggung ini pada kuartal II dan III mampu tumbuh positif,” ucapnya.

Kemudian menurutnya bantuan bertahap untuk usaha bidang kesehatan misalnya, refleksi, salon dan lainnya. “Kita siapkan langkah-langkah itu. Kita juga menyiapkan keberlanjutan, salah satunya bagaimana kita branding UMKM ke depan,” jelas dia.

Baca juga: Satu Tahun Jokowi – Ma’ruf Amin, Ekonom Sebut Omnibus Dinilai Law Kebablasan

Ke depan pihaknya pun terus mendorong UMKM dapat mengoptimalkan teknologi digital agar dapat menjalankan usahanya dari rumah dan terhubung ke ekosistem digital. Sebab, saat ini hanya sekitar 14 persen UMKM di Indonesia yang terhubung dengan platform digital. 

“Jadi sekitar delapan jutaan UMKM yang terhubung ke dunia digital ini yang harus kita tingkatkan,” ucapnya.

Sri Mulyani: Krisis Covid-19 Jadi Kesempatan Perkuat Fondasi Negara

Sri Mulyani: Krisis Covid-19 Jadi Kesempatan Perkuat Fondasi Negara

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan krisis pandemi Covid-19 merupakan kesempatan untuk memperkuat fondasi negara
Sri Mulyani: Krisis Covid-19 Jadi Kesempatan Perkuat Fondasi Negara

Secret-financial – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan krisis pandemi Covid-19 merupakan kesempatan untuk memperkuat fondasi negara dengan berbagai formulasi langkah-langkah kebijakan yang tepat.

“Melihat suatu krisis sebagai kesempatan untuk mampu memformulasikan langkah-langkah yang tepat dan kemudian membangun fondasi negara menjadi lebih kuat,” katanya dalam Upacara Hari Oeang RI Ke-74 di Jakarta, Sabtu, 31 Oktober 2020.

Dia mengatakan pandemi ini bukan hanya merupakan masalah kesehatan yang telah memakan korban jiwa namun juga berimplikasi pada sosial, ekonomi, dan keuangan seluruh masyarakat.

Baca juga: Menaker Putuskan Upah Minimum Tahun 2021 Tidak Naik

“Indonesia berjuang keluar dari Covid-19 seperti yang dihadapi 200 negara lain di dunia. Kita akan terus memfokuskan seluruh tenaga dan pikiran untuk mengatasinya dan membangun fondasi Indonesia ke depan,” katanya.

Ia menuturkan saat ini pemerintah sedang berjuang membuat formulasi kebijakan dari sisi ekonomi agar pertumbuhan ekonomi kuartal III dan IV bisa tetap terjaga karena telah tertekan sangat dalam pada kuartal II mencapai 5,32 persen.

“Kita terus berjuang agar pemulihan berjalan terutama pada kuartal III ini setelah menghadapi kondisi tidak mudah pada kuartal II dengan kontraksi mencapai 5,3 persen,” ujarnya.

Sri Mulyani mengatakan pemerintah juga berupaya untuk membentuk formulasi kebijakan dalam rangka memberi perlindungan kepada masyarakat terdampak agar dapat bertahan di tengah krisis pandemi.

“Kita harus terus mewujudkan kebijakan untuk mendorong ekonomi kembali bergerak dengan angka konsumsi yang meningkat, sehingga produsen bisa memproduksi baik untuk UKM maupun usaha menengah besar,” katanya.

Baca juga: Jokowi Sebut Industri Keuangan Syariah adalah Raksasa yang Sedang Tidur

Sri Mulyani pun mengingatkan para jajaran di Kementerian Keuangan harus mampu mengambil langkah kebijakan yang antisipatif dan responsif dalam situasi sangat tidak biasa ini.

Ia berterima kasih kepada para jajarannya yang sejauh ini telah aktif dalam membentuk berbagai formulasi kebijakan dalam rangka merespons dan menangani dampak Covid-19 terhadap keuangan negara.

“Meskipun harus bekerja dari rumah tapi tidak menghalangi kemampuan Kemenkeu untuk terus merumuskan langkah-langkah dalam membantu masyarakat, mengembalikan ekonomi, serta membangun fondasi Indonesia,” katanya.

Bank Dunia Sebut Omnibus Law Bisa Dukung Pemulihan Ekonomi RI

Bank Dunia Sebut Omnibus Law Bisa Dukung Pemulihan Ekonomi RI

Bank Dunia ikut mengomentari Undang-undang Cipta Kerja alias Omnibus Law yang telah diketok Dewan Perwakilan Rakyat Senin pekan lalu.

Secret-financial – Bank Dunia ikut mengomentari Undang-undang Cipta Kerja alias Omnibus Law yang telah diketok Dewan Perwakilan Rakyat Senin pekan lalu.

Lembaga keuangan internasional itu menilai beleid sapu jagad tersebut merupakan upaya reformasi besar-besaran untuk menjadikan Indonesia lebih berdaya saing dan mendukung aspirasi jangka panjang bangsa untuk menjadi masyarakat yang sejahtera.

“Ini dapat mendukung pemulihan ekonomi yang tangguh dan pertumbuhan jangka panjang di Indonesia,” seperti dikutip dalam laman resmi Bank Dunia, worldbank.org, Jumat, 16 Oktober 2020.

Baca juga: Buruh Kembali Mogok Nasional, Minta Omnibus Law Dibatalkan

Menurut Bank Dunia, penghapusan pembatasan yang berat pada investasi menandakan bahwa Indonesia terbuka untuk bisnis. Sehingga, beleid tersebut dinilai dapat membantu menarik investor, menciptakan lapangan kerja dan membantu Indonesia memerangi kemiskinan.

Berikutnya, Bank Dunia mengatakan penerapan Undang-undang secara konsisten menjadi penting dan akan membutuhkan peraturan pelaksanaan yang kuat untuk memastikan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

“Bank Dunia berkomitmen untuk bekerja sama dengan Pemerintah Indonesia dalam reformasi ini, menuju pemulihan ekonomi dan masa depan yang lebih cerah bagi seluruh rakyat Indonesia,” tulis Bank Dunia.

Di dalam negeri, Undang-undang atau UU Cipta Kerja masih sarat penolakan. Penolakan tersebut salah satunya muncul dari kalangan buruh. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menegaskan tidak akan terlibat dalam pembahasan aturan turunan UU Cipta Kerja.

Dia menyampaikan ke depan aksi penolakan omnibus law oleh buruh akan semakin membesar dan bergelombang. “Buruh menolak omnibus law UU Cipta Kerja. Dengan demikian tidak mungkin buruh menerima peraturan turunannya. Apalagi terlibat membahasnya,” kata Said Iqbal dalam keterangan tertulis, Kamis, 15 Oktober 2020.

Baca juga: Jumat Pagi IHSG Dibuka Menguat, Menyentuh Level 5.113

Ke depannya, ada empat langkah yang akan dilakukan buruh dalam menolak UU Cipta Kerja. Pertama, akan mempersiapkan aksi lanjutan secara terukur terarah dan konstitusional, baik di daerah maupun aksi secara nasional.

Kedua, mempersiapkan ke Mahkamah Konstitusi untuk uji formil dan uji materiil. Ketiga, meminta legislatif review ke DPR dan eksekutif review ke Pemerintah. Keempat, melakukan sosialisasi atau kampanye tentang isi dan alasan penolakan omnibus law Cipta Kerja khususnya klaster ketenagakerjaan oleh buruh.

Sri Mulyani: Belanja Pemulihan Ekonomi di Daerah Masih Sangat Minimal

Sri Mulyani: Belanja Pemulihan Ekonomi di Daerah Masih Sangat Minimal

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemerintah daerah perlu meningkatkan penyerapan anggaran pemulihan ekonomi di wilayahnya.

Secret-financial – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemerintah daerah perlu meningkatkan penyerapan anggaran pemulihan ekonomi di wilayahnya masing-masing.

“Beberapa belanja pemerintah daerah yang berhubungan dengan pemulihan ekonomi masih sangat minimal,” ujar dia dalam Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi 2020, Kamis, 22 Oktober 2020.

Misalnya saja pada kelompok anggaran kesehatan. Sri Mulyani mengatakan dari anggaran Rp 30,4 triliun, belanja kesehatan di tingkat daerah hingga akhir September baru Rp 13,3 triliun. “Belanja kesehatan di tingkat daerah seharusnya bisa membantu masyarakat,” ujar dia.

Baca juga: Saatnya Pemerintah Fokus ke Ekonomi Berkelanjutan

Selanjutnya, untuk program jaring pengaman sosial di daerah, dari anggaran Rp 22,8 triliun baru terserap Rp 11,7 triliun atau sekitar 51 persen. Sri Mulyani mengatakan sejak akhir September ada tiga bulan hingga akhir tahun nanti. Ia berharap 49 persen anggaran yang belum dibelanjakan bisa segera terserap agar membantu masyarakat di daerah.

Sementara itu, untuk dukungan ekonomi masyarakat, dari angka Rp 19,24 triliun, daerah baru membelanjakan Rp 2,6 triliun sampai dengan akhir September 2020. “Jadi masih sangat kecil, hanya 13,7 persen,” kata dia.

Rendahnya serapan anggaran di daerah, menurut dia, menandakan banyaknya halangan atau kendala dari sisi non anggaran yang mesti diatasi bersama. Dengan demikian, masyarakat dan dunia usaha dapat segera mendapat manfaat dari desain APBN dan APBD yang juga mengalami kejutan besar akibat Covid-19.

“Namun sudah kami masukkan di dalam struktur yang baru dan seharusnya bisa segera di akselerasi untuk pelaksanaannya,” kata dia.

Baca juga: Jokowi: Inflasi Harus Dijaga Agar Tak Terlalu Rendah

Untuk menopang para pelaku UMKM, Sri Mulyani berujar program PEN sudah mengalokasikan Rp 123,46 triliun. Anggaran tersebut dikeluarkan dalam bentuk berbagai aktivitas seperti subsidi bunga, penempatan dana untuk restrukturisasi kredit, penempatan dana untuk mendorong kredit, program penjaminan modal kerja, serta insentif perpajakan maupun pembiayaan investasi.

Penyaluran Anggaran Program Pemulihan Ekonomi Nasional Hampir 50 persen

Penyaluran Anggaran Program Pemulihan Ekonomi Nasional Hampir 50 persen

Ketua Satgas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional Budi Gunadi Sadikin mengatakan penyaluran anggaran untuk program pemulihan ekonomi

Secret-financial – Ketua Satgas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional Budi Gunadi Sadikin mengatakan penyaluran anggaran untuk program pemulihan ekonomi nasional (PEN) hingga pekan kedua Oktober 2020, sudah hampir menyentuh 50 persen.

“Perlu kami sampaikan, alhamdulillah sampai akhir September di kuartal ketiga kami sudah berhasil menyalurkan Rp 150 triliun dan sampai minggu kedua Oktober sudah berhasil menyalurkan Rp 344,43 triliun atau hampir 50 persen dari total anggaran,” ujar Budi dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu, 21 Oktober 2020.

Total penyaluran anggaran program PEN adalah Rp 695,2 triliun. Budi berharap sisa waktu yang ada hingga akhir tahun dapat dimaksimalkan untuk menyalurkan sisa anggaran yang ada.

Baca juga: Chatib Basri: Ekonomi RI Baru Kembali ke Kondisi Normal pada 2022

Dia menyampaikan total anggaran itu didistribusikan untuk empat sektor atau program yang menjadi tanggungjawab Satgas PEN yakni, perlindungan sosial, UMKM, sektoral kementerian/lembaga dan pemda, serta pembiayaan korporasi.

Dari keempat program tersebut, penyaluran untuk program sektoral kementerian/lembaga dan pemda merupakan sektor yang penyerapannya relatif rendah.

Dia berharap dengan adanya inisiatif baik dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk memberikan dana hibah pariwisata bagi pemda, maka akan dapat membantu serapan anggaran untuk mata program sektoral kementerian/lembaga dan pemda.

Sri Mulyani: Pemulihan Ekonomi Dipengaruhi Ketersediaan Vaksin dan Gelombang II

Sri Mulyani: Pemulihan Ekonomi Dipengaruhi Ketersediaan Vaksin dan Gelombang II

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan pemerintah harus menjaga keseimbangan antara kesehatan dan ekonomi di masa pandemi

Secret-financial – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan pemerintah harus menjaga keseimbangan antara kesehatan dan ekonomi di masa pandemi karena keduanya berimplikasi terhadap kesejahteraan masyarakat.

“Ini merupakan sesuatu yang harus kita jaga keseimbangan antara kesehatan dengan menjaga ekonomi dan mengembalikan kesejahteraan rakyat,” katanya dalam Raker bersama DPR RI di Jakarta, Senin, 5 Oktober 2020.

Sri Mulyani menyatakan menyeimbangkan aspek ekonomi dan kesehatan memang merupakan tugas yang sangat sulit namun dapat dicapai jika seluruh elemen bangsa memiliki kepedulian untuk bekerja sama.

Baca juga: Wamenkeu: Internasional Mengakui Indonesia Disiplin Mengelola Defisit Anggaran

“Masalah Covid-19 tidak merupakan masalah keuangan tapi masalah kesehatan. Ini adalah masalah yang berhubungan dengan kepedulian kepada kita semua,” ujarnya.

Ia menuturkan keseimbangan harus dilakukan karena upaya pemerintah dalam memulihkan ekonomi yang berhubungan dengan kesejahteraan masyarakat akan sangat bergantung pada penanganan pandemi Covid-19.

Ia menjelaskan terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pemulihan ekonomi seperti potensi terjadinya second wave, ketersediaan vaksin, dan kegiatan vaksinasi sehingga penanganan di sektor kesehatan juga harus menjadi yang utama.

Sementara itu, menurutnya, untuk sektor ekonomi sudah mulai terlihat adanya tren pembalikan pada kuartal III setelah pada kuartal-kuartal sebelumnya terjadi tekanan cukup dalam.

Baca juga: Gubernur BI Ungkap Peluang Besar Bisnis Digital Saat Pandemi

Ia memprediksikan kuartal III masih akan berada di zona negatif namun lebih baik jika dibandingkan dengan pertumbuhan kuartal II yang terkontraksi hingga 5,32 persen.

“Pertumbuhan kuartal I di 3 persen, kuartal II minus 5,3 persen, dan kuartal III kita prediksi mungkin masih akan negatif meskipun jauh lebih baik dari pada kuartal II,” katanya.

Sri Mulyani menjelaskan pemulihan baik di bidang ekonomi maupun kesehatan membutuhkan stimulus fiskal yang sangat besar hingga menyebabkan defisit APBN tahun ini diperkirakan sebesar 6,34 persen.

Baca juga: Bank Indonesia Minta Belanja APBN dan APBD Sasar Produk UMKM

Stimulus fiskal tersebut juga dilakukan oleh berbagai negara termasuk Inggris, Spanyol, Perancis, dan Jerman yang mencapai 10 persen dari PDB sehingga membuat kontraksi ekonomi mencapai dua digit.

“Dalam konteks ini kita akan mengatakan bahwa seluruh dunia yang mengalami shock yang luar biasa kemudian mereka menggunakan fiskal sebagai countercyclical dan itu menyebabkan defisit yang cukup besar,” katanya.

RI Terancam Resesi, Sri Mulyani Proyeksikan Ekonomi Kuartal 3 Minus 2%

RI Terancam Resesi, Sri Mulyani Proyeksikan Ekonomi Kuartal 3 Minus 2%

Sri Mulyani memperkirakan pertumbuhan ekonomi kuartal ketiga tahun ini kemungkinan minus 2%. RI berpotensi masuk ke jurang resesi ekonomi.

secret-financial.com – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memperkirakan pertumbuhan ekonomi kuartal ketiga tahun ini kemungkinan minus 2%. Bila itu terjadi, RI berpotensi masuk ke jurang resesi ekonomi.

Outlook (kuartal ketiga) adalah antara 0% hingga negatif 2%,” kata Sri Mulyani dalam konferensi video, Selasa (25/8).

Sri Mulyani mengatakan meski terdapat beberapa indikator ekonomi yang sudah positif,  masih sulit melihat adanya perbaikan data ekonomi.

Baca juga: Sri Mulyani: Pemulihan Ekonomi Nasional hingga Juli 2020 Masih Sangat Rapuh

Dia menilai aktivitas ekonomi RI di bulan Juli masih terpuruk. “Ternyata tetap masih ada suatu risiko yang nyata,” ujarnya.

Dengan demikian, proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia secara keseluruhan tahun 2020 akan berada di antara minus 1,1% hingga 0,2%. Ia berharap, konsumsi dan investasi yang merupakan kunci utama perekonomian bisa terus meningkat.

Jika keduanya masih dalam zona negatif, mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini merasa akan percuma jika pemerintah terus menggenjot belanja. “Akan sangat sulit tahun ini masuk zona netral 0%,” kata dia.

Maka dari itu, dia akan melihat peningkatan konsumsi terutama di kuartal ketiga dan keempat tahun ini. Sehingga, pihaknya akan terus menggunakan instrumen untuk dapat mengembalikan kepercayaan masyarakat agar bisa melakukan konsumsi dan investasi.

Sebelumnya, Sri Mulyani Indrawati pernah mengatakan pertumbuhan ekonomi di kuartal III dan IV diharapkan di atas 0% agar Indonesia terhindar dari resesi.

Technically kita bisa resesi kalau (pertumbuhan ekonomi) kuartal II dan kuartal III minus. Jadi kita coba kuartal III di atas 0 persen,” katanya dalam rapat bersama Komisi XI di Kompleks Parlemen, Senayan, Senin, 22 Juni 2020.

Baca juga: Ke Pegawai Kementerian Keuangan, Sri Mulyani: Kita Dalam Pertempuran

Sebelumnya, Badan Pusat Statistik mencatat perekonomian Indonesia pada kuartal II 2020 terkontraksi atau negatif hingga mencapai 5,32% dibandingkan periode yang sama tahun lalu, lebih buruk dari proyeksi pemerintah negatif sebesar 4,32%. Ekonomi juga tercatat negatif 4,19% dibandingkan kuartal I 2020 dan minus 1,62% pada sepanjang semester pertama tahun ini dibandingkan semester I 2019.

Kinerja perekonomian yang buruk terutama disebabkan oleh anjloknya konsumsi rumah tangga terutama akibat pembatasan sosial berskala besar untuk mencegah penyebaran pandemi corona. Konsumsi rumah tangga yang berkontribusi hampir setengah perekonomian Indonesia pada kuartal II 2020 tercatat negatif 6,51% dibandingkan kuartal sebelumnya atau minus 5,51% dibandingkan kuartal I 2020.

Pertumbuhan ekonomi yang negatif pada kuartal II 2020, belum membuat RI masuk ke dalam resesi teknikal. Ekonom PT Bank Permata Tbk Josua Pardede menjelaskan resesi teknis secara umum didefinisikan dengan perekonomian yang terkontraksi secara kuartalan dalam dua kuartal berturut-turut. Namun, definisi tersebut berlaku pada perekonomian suatu negara yang sudah menghilangkan faktor musiman.

“Mengingat data PDB Indonesia masih belum menghilangkan faktor musiman, maka teknikal resesi didefinisikan sebagai pertumbuhan tahunan yang mengalami pertumbuhan negatif pada 2 kuartal berturut-turut. Jadi Indonesia belum teknikal resesi,” jelasnya.

Baca juga: Kemenkeu Ungkap Alasan Sri Mulyani Singgung Pengalaman Para Menteri di Kabinet

Sementara sektor lainnya terkontraksi, dengan kontraksi paling dalam pada sektor transportasi dan pergudangan sebesar 29,22%, serta akomodasi dan pergudangan sebesar 22,31%. Secara tahunan, pertumbuhan hanya dicatatkan oleh tujuh sektor dengan pertumbuhan tertinggi pada sektor informasi dan telekomunikasi mencapai 10,88%.

Enam sektor lainnya tumbuh lebih lambat dan sepuluh sektor lainnya terkontraksi dengan kontraksi paling dalam pada sketor transportasi dan pergudangan sebesar 30,84%.

Menurut komponen pengeluaran, kontraksi terjadi pada seluruh komponen kecuali pada konsumsi pemerintah. Konsumsi rumah tangga yang selama ini menjadi andalan pertumbuhan ekonomi Indonesia terpukul cukup dalam dan negatif 6,51% dibandingkan kuartal I 2020 atau 5,51% dibandingkan kuartal II 2019.

Sri Mulyani: Pemulihan Ekonomi Nasional hingga Juli 2020 Masih Sangat Rapuh

Sri Mulyani: Pemulihan Ekonomi Nasional hingga Juli 2020 Masih Sangat Rapuh

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemulihan ekonomi nasional pada Juli masih sangat rapuh. Bahkan bisa pembalikan kembali.

secret-financial.com – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemulihan ekonomi nasional pada Juli masih sangat rapuh.

“Bahkan bisa terjadi pembalikan kembali. Ini yang membuat kami sangat hati-hati bahwa kuartal III untuk bisa masuk ke zona nol itu butuh perjuangan yang luar biasa berat,” ujar dia dalam konferensi video, Selasa, 25 Agustus 2020.

Pemulihan ekonomi ke zona nol tersebut, menurut Sri Mulyani, akan butuh perjuangan lantaran beberapa kegiatan masyarakat dan ekonomi ternyata tidak mengalami akselerasi pada Juli 2020. Pemerintah bakal melihat kembali tren pemulihan pada Agustus 2020.

Baca juga: Ini Tantangan Besar Pengembangan Ekonomi Digital di Tanah Air

“Apakah tetap bisa bertahan di zona mendekati nol dan kita terus menjaga agar tidak mencapai resesi atau mungkin kita dalam hal ini beberapa masih struggle untuk bisa recover pada zona netral,” tutur Sri Mulyani. 

Kesimpulan tersebut diambil Sri Mulyani setelah melihat kinerja penerimaan pajak dari berbagai sektor usaha. Pertumbuhan pembayaran pajak dari sebagian besar sektor usaha terpantau masih negatif.

Pada sektor industri pengolahan, Sri Mulyani mengatakan penerimaan pajak terpantau tumbuh negatif 28,91 persen. Kendati berada di zona negatif, angka tersebut relatif membaik dibanding dengan pada Juni yang negatif 36,18 persen dan Mei yang negatif 45,15 persen. “Kami berharap tren ini terus membaik, seiring dengan kalau konsumsi listrik dan kegiatan di industri mulai meningkat,” ujar Sri Mulyani.

Berikutnya, di sektor perdagangan meskipun telah ada relaksasi, ternyata penerimaan pajaknya belum menunjukkan adanya pembaikan. “Bulan Juli bahkan kontraksinya lebih dalam dari bulan Juni yang lalu,” ujar Sri Mulyani. Namun demikian, ia mengatakan angka pada bulan Juli yang sebesar minus 27,34 persen itu masih lebih baik ketimbang bulan Mei yang minus 40,66 persen.

Baca juga: Ke Pegawai Kementerian Keuangan, Sri Mulyani: Kita Dalam Pertempuran

Dia mengatakan kegiatan perdagangan di bulan Juli ternyata tidak pulih secara cukup stabil dan bertahan seperti yang diharapkan pemerintah. Dengan demikian, ia berujar perdagangan akan menjadi salah satu sektor yang perlu diwaspadai. “Ini nanti akan ada hubungannya dengan pengembalian konsumsi masyarakat.”

Pada sektor jasa keuangan, Sri Mulyani mengatakan penerimaan pajak konsisten membaik, meskipun masih tumbuh negatif 6,89 persen. “Konstruksi juga ada pembaikan namun bulan Juli ternyata tidak membaik secara cukup konsisten dibanding bulan Juni,” kata Sri Mulyani.

Selanjutnya, Sri Mulyani mengatakan sektor pertambangan masih terus mengalami kontraksi terlihat dari pertumbuhan pembayaran pajak yang minus 44,8 persen. Sedangkan pembayaran pajak dari sektor transportasi dan pergudangan yang pada bulan Juni sudah tumbuh positif 9,63 persen, ternyata kembali negatif 20,93 persen pada Juli 2020.

Baca juga: Indonesia Bisa Terhindar dari Resesi, Ini Syaratnya Kata Ekonom