fbpx
Kejagung Kembali Sita Aset Tersangka Kasus Korupsi Asabri

Kejagung Kembali Sita Aset Tersangka Kasus Korupsi Asabri

Tim Jaksa Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung (Kejagung) kembali melakukan tindakan sita barang bukti dalam Perkara
Kejagung Kembali Sita Aset Tersangka Kasus Korupsi Asabri

Secret-financial — Tim Jaksa Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung (Kejagung) kembali melakukan tindakan sita barang bukti dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Keuangan dan Dana Investasi di PT. Asuransi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ASABRI) yang diduga menyebabkan kerugian keuangan negara kurang lebih Rp 23 Triliun (dua puluh tiga triliun rupiah).

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung, Leonard Eben Ezer mengungkap, kali ini penyitaan aset milik Tersangka yang berhasil disita dalam perkara tersebut yakni aset-aset milik dan atau yang terkait Tersangka BTS berupa 151 (seratus lima puluh satu) bidang tanah dengan luas sekitar 2.972.066 M2 yang terletak di Desa Sepayung, Kecamatan PlampangKabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. 

“Penyitaan 151 (seratus lima puluh satu) bidang tanah tersebut telah mendapatkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor: 194/Pen.Pid/2021/PN.Sbw tanggal 18 Mei 2021, yang pada pokoknya memberikan izin kepada Penyidik dari Kejaksaan Agung untuk melakukan penyitaan terhadap tanah dan / atau bangunan di Desa Sepayung, Kecamatan Plampang Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat,”kata dia dalam keterangan persnya, Jumat (21/5).

Terhadap aset-aset para Tersangka yang telah disita tersebut, selanjutnya akan dilakukan penaksiran atau taksasi oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) guna diperhitungkan sebagai penyelamatan kerugian keuangan negara didalam proses selanjutnya. 

Wamenkes: Belum Ada Sanksi Bagi Penolak Vaksinasi Covid-19

Wamenkes: Belum Ada Sanksi Bagi Penolak Vaksinasi Covid-19

Wamenkes RI, menyebut sampai saat ini pemerintah belum menetapkan aturan khusus terkait ada sanksi bagi mereka penolak vaksinasi Covid-19.

Secret-financial — Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes) RI, Dante Saksono Harbuwono menyebut sampai saat ini pemerintah belum menetapkan aturan khusus terkait ada sanksi bagi mereka penolak vaksinasi Covid-19.

“Sekarang belum ada sanksi atau belum ditetapkan punishment (hukuman) kepada orang yang tidak mau divaksin Covid-19,” ujar Dante saat memberikan keterangan pers di RS Cipto Mangunkusumo, Jakarta pada Kamis, 14 Januari 2021.

Kemenkes, ujarnya, akan mengupayakan pendekatan persuasif untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang urgensi vaksinasi Covid-19. “Pendekatan persuasif yang akan kami dilakukan (untuk sosialisasi vaksinasi),” tuturnya.

Baca juga: Pakar Hukum Kesehatan Kritik Wamenkumham Soal Memidanakan Warga yang Tolak Vaksin Corona

Sebelumnya, Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Edward Hiariej menyebut, masyarakat penolak penyuntikan vaksinasi Covid-19 dapat dikenakan sanksi pidana.

Guru besar hukum pidana Universitas Gadjah Mada itu mengatakan, ketentuan pidana bagi penolak vaksinasi diatur dalam UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.

Pasal 93 UU tersebut menyatakan, setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan dan/atau menghalangi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan sehingga menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat bisa dipidana dengan penjara paling lama satu tahun dan/atau denda maksimal Rp 100 juta.

Sementara itu, pada pasal 9 UU yang sama, disebutkan bahwa setiap orang wajib mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan dan ikut serta dalam penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan.

“Jadi ketika kita menyatakan bahwa vaksin ini adalah suatu kewajiban maka secara mutatis mutandis jika ada warga negara yang tidak mau divaksin maka bisa dikenakan sanksi, bisa berupa denda, bisa berupa penjara, bisa juga kedua-duanya,” ujar Edward.

Baca juga: Raffi Ahmad Ikut Pesta Setelah Vaksin

Belakangan, Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly mengklarifikasi bahwa sanksi pidana tersebut merupakan pilihan terakhir. Pemerintah, ujar dia, akan mengupayakan pendekatan persuasif terlebih dahulu.

“Dalam peraturan yang kita buat hanya sanksi administratif. Ini sebetulnya hanya untuk mendorong supaya masyarakat mau ikut bersama-sama karena kalau hanya sebagian kecil masyarakat mengikuti vaksinasi Covid-19, tentunya herd immunity yang kita harapkan tidak akan terjadi,” kata Yasonna lewat keterangan tertulis, kemarin.

Pakar Hukum Kesehatan Kritik Wamenkumham Soal Memidanakan Warga yang Tolak Vaksin Corona

Pakar Hukum Kesehatan Kritik Wamenkumham Soal Memidanakan Warga yang Tolak Vaksin Corona

Pakar Hukum Kesehatan menilai pernyataan Wakil Menteri Hukum dan HAM keliru soal sanksi memidanakan bagi masyarakat yang tolak suntik vaksin corona.

Secret-financial Pakar Hukum Kesehatan Hasrul Buamona menilai pernyataan Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Sharif Hiariej keliru soal sanksi memidanakan bagi masyarakat yang tolak suntik vaksin corona.

Dalam webinar nasional yang diselenggarakan PB Ikatan Dokter Indonesia (IDI) pada Senin (11/1), Edward menjadikan Pasal 93 UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan sebagai dasar hukum untuk memidanakan warga yang tolak untuk di vaksin corona.

Menurut Hasrul, tidak tepat apabila Edward menjadikan Pasal 93 UU Nomor 6 Tahun 2018 sebagai dasar hukum untuk memidana warga yang menolak di vaksin.

Baca juga: Politikus PDIP Pilih Bayar Denda Ketimbang Divaksin

“Definisi kekarantinaan kesehatan dalam Pasal 1 UU Nomor 6 Tahun 2018 adalah upaya mencegah dan menangkal keluar atau masuknya penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat,” kata Hasrul dalam keterangan yang diterima, Selasa (12/1).

“Dari definisi ini sebenarnya lebih cenderung kepada pengaturan aktivitas sosial masyarakat yang mana hal ini kemudian terbagi dalam beberapa bentuk karantina yaitu Karantina Wilayah, Karantina Rumah, Karantina Rumah Sakit dan Pembatasan Sosial Berskala Besar,” sambung Hasrul.

Hasrul menjelaskan, jika ingin memidanakan warga yang menolak untuk divaksin, maka Pasal 14 ayat (1) UU Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular dinilai lebih tepat untuk dijadikan dasar hukum.

“(Bunyi Pasal 14 ayat (1) UU Nomor 4 Tahun 1984) Barang siapa dengan menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, diancam pidana dengan pidana penjara selama-lamanya 1 tahun dan/atau denda setinggi-tingginya Rp 1 juta,” ujar Pakar Hukum Kesehatan dari Universitas Widya Mataram Yogyakarta itu.

Mendag Pastikan Pedagang Gula Nakal Saat Ramadan Bisa Dipidana

Mendag Pastikan Pedagang Gula Nakal Saat Ramadan Bisa Dipidana

Mendag Pastikan Pedagang Gula Nakal Saat Ramadan Bisa Dipidana

secret-financial.com – Menteri Perdagangan (Mendag) Agus Suparmanto, bersama Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim), dan Satuan Tugas Pangan (Satgas) tak segan memberikan sanksi administratif hingga sanksi pidana bagi oknum-oknum yang melakukan penyelewengan penjualan harga gula di atas HET.

Dalam kesempatan ini, Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri, Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo, pedagang gula nakal saat Ramadan bisa dipidana.
Baca juga: Harga Beras dan Gula Naik, Jokowi: Ini Pasti Ada Masalah

“Saya tekankan, segala yang melanggar ini telah menjual atau memasarkan harga gula di atas HET terlalu tinggi akan ditindak tegas. Karena sudah memasuki bulan puasa,” kata Agus, Selasa (28/4/2020).

Ia pun yakin dengan adanya penindakan yang dilakukan, harga gula dari produsen bisa sampai ke konsumen kisaran HET yakni Rp.12.500/kg.

Menteri Agus juga menghimbau agar produsen bisa memanfaatkan sarana-sarana tol laut untuk mengurangi biaya dan menghindari distorsi penerimaan barang.

“Ini untuk penyesuaian harga dengan harga tinggi ini kita harus melakukan pengawasan dengan para produsen agar menepati apa yang sudah disepakati,” ujarnya.

Ia berharap agar harga gula bisa turun, apalagi memasuki bulan Ramadhan. Agus berpesan kepada produsen untuk memperirit ongkosnya, diantaranya  memanfaatkan sarana-sarana tol laut untuk mengurangi biaya dan menghindari distorsi pengiriman barang.

“Dan jangan ada oknum-oknum melakukan penjualan-penjualan yang tidak sehat. Saya tekankan agar segala yang melanggar ini, yang telah menjual atau memasarkan harga di atas HET ini akan ditindak tegas. Karena ini sudah bulan Puasa dan saya lihat harga produsen di bawah Rp 12.000 sudah di lepas, dan sampai ke konsumen kalau sampai Rp 17.000 ini bagi saya sudah kelihatan setelah ada penindakan ini,” sebutnya.

Namun, jika kondisi serupa terulang, maka akan ada sanksi yang menanti. “Ada tindakan tegas. Karena ini sudah mengganggu situasi perdagangan pangan. Karena gula termasuk bahan pokok. Sekali tetap ada tindakan atau sanksi yang diberikan apabila pelanggaran itu tidak sesuai dengan hukum-hukum yang berlaku,” lanjutnya.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri, Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo, menambahkan tentunya harus ada sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan oknum-oknum yang melakukan penimbunan, dan memanipulasi harga.

“Baik sanksi yang bersifat administratif yang dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan salah satunya mencabut perizinan sampai dengan pemberian sanksi pidana terhadap upaya-upaya yang dilakukan mulai dari kegiatan-kegiatan menumpuk dan menimbun, sampai juga memanipulasi harga menjadi salah satu catatan kami yang akan kami berikan sanksi,” pungkas Sigit.

Debt Collector Pinjol Bawa Nama OJK Dan BI Checking

Debt Collector Pinjol Bawa Nama OJK Dan BI Checking

Debt Collector Pinjol Bawa Nama OJK Dan BI Checking. Utang piutang adalah termasuk hukum perdata. Anda tidak bisa masuk penjara gara-gara hukum perdata.

SECRET-FINANCIAL.COM Debt Collector Pinjol Bawa Nama OJK Dan BI Checking. Utang piutang adalah termasuk hukum perdata. Anda tidak bisa masuk penjara gara-gara hukum perdata. Ke pengadilan pun mungkin, tapi kursinya masih empuk. Hakim akan mengarahkan upaya mediasi. Sudah, tidak ada hukumannya. Beda kalau pidana. Pidana perampasan hukumannya berapa tahun, penipuan hukumannya berapa tahun. Semuanya jelas. Perdata itu tidak ada hukumannya, ya paling-paling diupayakan mediasi. Intinya ditanya, maunya kapan bayar…Gitu saja.

Canggihnya teknologi tentu membuat kita ketergantungan dengan gadget. Apalagi android. Semua bisa di akses semua informasi mudah kita dapatkan termasuk “Cara Mudah Mendapatkan Pinjaman”. Ngutang sama orang mau saudara ataupun temen emang kadang malu untuk minjemnya apalagi pas udah minjem dibilang gak ada. Pas bangetlah dengan adanya bisnis fintech yang lagi menjamur ini.. Seringkali iklan fintech ini muncul di appstore, google, youtube atau media2 sosial kita.

Kesalahan Bank vs Kesalahan Nasabah Kalau kita menulis di atas kertas putih,
kesalahan bank dan kesalahan nasabah banyak yang mana? Pasti Banyak Salahnya Bank.
Salahnya nasabah itu cuma 2 ;
Yang pertama telat bayar. Yang ke 2 nggak bayar. 

Jika kalian telat dan ga sanggup bayar. Para rentenir online dengan nama beken desk collection ini bakal nelponin kalian setiap hari maksa nagih harus cepet bayar!  Setiap nagih mereka selalu ngancem ngejual nama debt collector dan berharap kita takut disamperin preman2 ke rumah atau ke kantor kita, selain itu, pinjol juga bawa nama OJK dan BI checking. Padahal beberapa dari aplikasi tersebut gak terdaftar OJK hahahha… Kalo kalian nggak keangkat telponnya atau males angkat para rentenir ini bakal hubungin kontak. Bukan cuma kontak emergency yang kalian daftarin tapi semua kontak di hp kalian. Mereka bisa kirim sms, nelpon berkali-kali atau nagih ke kontak2 di hp kita. BAHKAN, MEREKA SEBAR FOTO KTP DAN FOTO ATAU VIDEO SAAT KITA MENGAJUKAN PINJAMAN. DISEBAR KEMANA? KE SEMUA kontak whatsapp.

Baca juga : Kata Bos OJK Soal Pinjaman Online Tak Beri Keringanan Cicilan

Penagihan kepada nasabah yang menunggak dengan cara menyebarkan informasi pribadinya kepada semua contact person yang ada di handphone nasabah, tanpa terkecuali keluarga dan tempat kerja nasabah, menimbulkan dampak sosial.

Akibatnya, terdapat nasabah yang kena (PHK) dari tempat kerjanya. Dan ada pula nasabah yang mengalami masalah keretakan hubungan keluarga akibat penagihan yang dilakukan oleh pihak Pinjol