fbpx
Cerita Sri Mulyani soal Upah hingga Stres Perempuan di Tengah Covid-19

Cerita Sri Mulyani soal Upah hingga Stres Perempuan di Tengah Covid-19

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati kembali cerita soal upah, perempuan yang menanggung beban lebih berat ketimbang laki-laki di masa pandemi Covid-19.
Cerita Sri Mulyani soal Upah hingga Stres Perempuan di Tengah Covid-19

Secret-financial — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati kembali cerita soal upah, perempuan yang menanggung beban lebih berat ketimbang laki-laki di masa pandemi Covid-19. Salah satunya karena pandemi ini berdampak pada sektor kesehatan dan sosial.

Menurut Sri Mulyani, 70 persen tenaga kerja di sektor ini adalah perempuan. Sehingga walaupun Covid-19 tidak memilih, perempuan lebih merasakan dampaknya ketimbang laki-laki

“Jadi dampaknya menjadi tidak sama,” kata Sri Mulyani dalam acara Khamatam Akbar Institut Ilmu Al-Quran (IIQ) Jakarta pada Jumat, 7 Mei 2021.

Walau jumlah tenaga kerja perempuan di sektor ini lebih banyak, kata Sri Mulyani, tapi ada kesenjangan upah dengan laki-laki. Pekerja perempuan ini mendapatkan upah 11 persen yang lebih rendah ketimbang laki-laki.

Baca juga:
Ekonomi Indonesia Lebih Baik dari Negara LainSanksi Bagi Pengendara yang Nekat Mudik Lebaran

Selain di sektor kesehatan dan sosial, Covid-19 juga berimbas pada sektor UMKM. Mayoritas pelaku UMKM ini, kata Sri Mulyani, merupakan perempuan. Sehingga, Covid-19 ini telah mengurangi pendapatan pertemuan hingga 82 persen, lebih tinggi dari laki-laki yang sebesar 80 persen.

Selanjutnya, yaitu dampak pada urusan domestik. Menurut Sri Mulyani, 19 persen mengalami peningkatan intensitas pekerjaan rumah tangga yang tak berbayar, sementara laki-laki hanya 11 persen.

“Biasanya kita menganggap, ya perempuan cuci piring itu biasa, beresin baju-baju biasa, bersih-bersih biasa. Padahal kalau seandainya itu dilakukan oleh pekerja rumah tangga dan harus dibayar, itu ada nilainya. Tapi selama ini sering dianggap sebagai, ya memang seharusnya begitu, inilah yang kemudian memberikan beban lebih besar,” kata Sri Mulyani.

Terakhir, kata Sri Mulyani, berbagai survei juga menyebutkan bahwa 57 persen perempuan mengalami peningkatan stres dan kecemasan di masa pandemi ini. Ini lebih tinggi dibandingkan laki-laki yang hanya 48 persen.

Sri Mulyani: Penanganan Covid-19 Masih Belum Selesai

Sri Mulyani: Penanganan Covid-19 Masih Belum Selesai

 Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani meminta kepada jajarannya tetap fokus dalam menghadapi situasi penanganan pandemi Covid-19.
Sri Mulyani: Penanganan Covid-19 Masih Belum Selesai

Secret-financial — Pemerintah menyebut upaya penanganan untuk mengendalikan pandemi belum selesai, sehingga memerlukan kerja bersama. Menteri Keuangan Sri Mulyani meminta kepada jajarannya tetap fokus dalam menghadapi situasi penanganan pandemi Covid-19. 

“Bahwa the battle is not over. Pertempuran ini belum selesai. Ini artinya kita harus terus memupuk motivasi kita, fokus kita, semangat kita, dan juga kemampuan kita di dalam terus mengikhtiarkan solusi-solusi bagi Indonesia,” ujarnya saat sambutan pelantikan secara virtual, Jumat (30/4).

Menurutnya upaya pemerintah tak hanya menekan angka penyebaran kasus Covid-19 saja, melainkan juga berupaya memulihkan ekonomi. Namun dari sisi lain, penyebaran Covid-19 tetap harus menjadi prioritas.

“Saat ini kita harus terus menjaga agar pandemi Covid-19 akan terus bisa terjaga pada tingkat yang rendah, dan pada akhirnya bisa kita atasi. Pada saat yang bersama-sama pemulihan ekonomi tanpa menyebabkan penyebaran covid meningkat,” ucapnya.

Baca juga:
Jokowi Temui Keluarga Awak KRI Nanggala-402 di JatimJokowi: Pandemi Masih Ada, Jangan MenyepelekanMendag: Belajar Online Jadi Kebangkitan buat RI, Kenapa?

Sri Mulyani menyebut peranan Kementerian Keuangan dalam situasi dan tantangan seperti ini sangat luar biasa. Terlebih anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) merupakan instrumen strategis yang memiliki peranan luar biasa dalam menghadapi Covid-19.

“Ini adalah tugas yang mulia tugas tidak memilih waktu tugas, yang tidak memilih siapa yang mengemban jabatan, tetapi ini adalah sebuah tantangan yang hadir dan harus kita jawab,” ungkapnya.

Dari sisi lain, Sri Mulyani meminta kepada jajarannya untuk mengawal proses audit laporan keuangan 2020 yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dia ingin, laporan keuangan pada 2020 kembali mendapat predikat wajar tanpa pengecualian (WTP).

“Saya minta keseluruhan jajaran mengawal proses audit ini dengan tetap profesional dengan tetap fokus untuk menjaga predikat wajar tanpa pengecualian WTP yang selama ini sudah kita peroleh,” katanya.

Baca juga: Semifinal Piala FA Chelsea Vs Man City

Menurutnya predikat WTP bukan status yang selalu bisa dijamin. Sebab ini sangat ditentukan oleh bagaimana seluruh Kementerian Lembaga mampu menjalankan fungsi melaksanakan APBN secara bertanggung jawab, akuntabel, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

“Audit APBN kita menyangkut LKPP LKKL dan LKBUN yang semuanya memiliki peranan sangat penting. Saya harap seluruh pegawai dan pejabat di lingkungan kementerian keuangan di dalam situasi pada Covid sebagian harus bekerja dari rumah atau kerja dari kantor semuanya tetap fokus menjalankan fungsi perbendaharaan dan mengawal audit ini secara penuh dan profesional,” ungkapnya.

Ekonomi Mulai Pulih, Ini Cara Menkeu…..

Ekonomi Mulai Pulih, Ini Cara Menkeu…..

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan ekonomi di kuartal IV-2020 sudah mulai pulih dibandingkan periode sebelumnya.

Secret-financial – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan ekonomi di kuartal IV-2020 sudah mulai pulih dibandingkan periode sebelumnya. Namun, untuk tetap menjaga momentum pemulihan ekonomi, pemerintah berkomitmen untuk tetap menjaga daya beli melalui belanja negara.

Salah satu indikasi pemulihan ekonomi dari sisi asumsi makro, harga komoditas mulai membaik baik batubara, crude palm oil (CPO) atau minyak sawit, maupun minyak dan gas bumi (migas). Harga minyak belakangan mulai bergerak di kisaran US$ 40-US$ 50 per barel, setalah pernah berada di kisaran harga negatif.

Dari sisi komponen pertumbuhan ekonomi yang mulai pulih, Sri Mulyani mengakui bahwa meski ada pemulihan, tapi belum bangkit dibandingkan kondisi saat sebelum pandemic. Baik konsumsi rumah tangga, pembentukan modal tetap bruto (PMTB) atau investasi, dan perdagangan internasional. 

Baca juga: Vaksin Sinovac Dinilai Menyesatkan, Ini Tanggapan Satgas Covid-19

Selati tiga uang, belanja negara menjadi motor penggerak di 2020 yang dikonsentrasikan mendukung konsumsi masyarakat terutama kelas miskin. Melalui anggaran belanja negara Rp 2.739,2 triliun, Menkeu yakin bisa menjadi bantalan dampak ekonomi dan sosial dari pandemi virus corona.

“Dengan bansos, bantuan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), relaksasi perpajakan kita melihat ekoniomi sudah mulai pulih,” kata Menkeu dalam seminar bertajuk Outlook Perekonomian Indonesia, Selasa (22/12).

Hasilnya, kata Menkeu melalui belanja negara dan adanya pemulihan ekonomi bebera indikator mengalami perbaikan. Seperti Purchasing Managers Index (PMI) Manufaktur Indonesia pada November 2020 sudah menyentuh level 50. Sementara, impor barang modal juga mengalami lonjakan.

Adapun di sisi belanja negara, dana sebesar Rp 432,5 triliun akan dimanfaatkan pemerintah sebagai bantalan ekonomi di pada Desember 2020. Angka tersebut berasal dari total realiasi belanja negara hingga November 2020 sebesar Rp 2.306,7 triliun atau setara 84,2% dari pagu.

Menkeu menegaskan, pada Desember 2020 ini salah satu jurus utama pemerintah yakni melalui perlindungan sosial dalam program pemulihan ekonomi nasional (PEN) 2020. Hingga 16 Desember 2020 realisasi stimulus tersebut mencapai Rp 217,28 triliun setara 94% dari pagu sejumlah Rp 230,21 triliun.

Baca juga: Sri Mulyani Indrawati: Menjadi Pemimpin Perempuan Tidak lah Mudah

Artinya dalam lima belas hari terakhir di bulan Desember, anggaran perlindungan sosial yang terseisa senilai Rp 12,93 triliun. Menkeu mengatakan sejak dibegelontorkan pada Maret 2020 lalu, program perlinsos punya dampak positif terhadap daya beli masyarakat.

Makanya, Menkeu memilih melanjutkan program yang sudah berjalan daripada mengusulkan program baru di waktu yang terbatas saat ini jelang tutup tahun. Sebab, berdasarkan riset Kemenkeu, program perlindungan sosial terbukti memberikan dukuan daya beli untuk menekan laju peningkatan kemiskinan serta mendorong ekonomi masyarakat. 

“Perlinsos menekan laju kemiskinan ke 8,99% dari seharusnya bertambah 10,96% karena pandemic covid-19. Target perlinsos di antaranya KPM pada DTKS bottom 40, para pekerja terdapak, serta peserta dan tenaga didik,” ujar Menkeu.

Sri Mulyani Indrawati: Menjadi Pemimpin Perempuan Tidak lah Mudah

Sri Mulyani Indrawati: Menjadi Pemimpin Perempuan Tidak lah Mudah

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan membagikan pengalamannya menjadi pemimpin, terlebih sebagai perempuan. Dalam unggahan itu,

Secret-financial – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan membagikan pengalamannya menjadi pemimpin, terlebih sebagai perempuan.

Hal itu diungkapkannya melalui akun Instagram pribadinya, @smindrawati, Senin 21 Desember 2020 dini hari. Melalui akun media sosial itu, Sri Mulyani Indrawati membagikan sebuah video ketika dirinya menjadi Principal Mentor pada Girls Leadership Class bertajuk Mendorong Kepemimpinan Anak dan Kaum Muda Perempuan Dalam Pembangunan, Minggu 20 Desember 2020.

Dalam unggahan itu, dia memberikan keterangan yang menyatakan bahwa menjalani peran sebagai pemimpin tidak mudah, terlebih sebagai seorang perempuan. Ujian, jelas dia, menjadi hal jamak yang dihadapinya.

Baca juga: Putra Presiden Jokowi Ikut Main Saham

“Menjadi pemimpin, terlebih lagi perempuan, tidaklah mudah. Di dalam perjalanan hidup, kalian akan banyak diuji. Bisa jadi apa yang kalian rencanakan atau cita-citakan tidak sesuai dan kalian akan dihadapkan pada seribu alasan untuk menyerah,” demikian tulisannya pada akun tersebut.

Menurutnya, kegagalan menjadi hal biasa dalam menjalani peran sebagai pemimpin. Namun, kata Sri Mulyani Indrawati, yang membedakan kualitas seseorang, apakah dia pemenang atau pecundang, adalah sikap dalam menghadapi kegagalan tersebut.

“Seorang pemenang akan memiliki daya tahan dan determinasi tinggi untuk tidak menyerah dan membiarkan cita-citanya layu,” kata mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia tersebut.

Baca juga: Vaksin Sudah Tiba, Kapan Ekonomi RI Bisa Normal Lagi?
Jokowi dan Sri Mulyani Pernah Beri Peringatan Jangan Korupsi Dana COVID-19

Jokowi dan Sri Mulyani Pernah Beri Peringatan Jangan Korupsi Dana COVID-19

Komisi Pemberatasan Korupsi menangkap Menteri Sosial Juliari Batubara, tersangkut kasus dugaan suap dana bantuan sosial (bansos) penanganan COVID-19.

Secret-financial – Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK) menangkap Menteri Sosial Juliari Batubara, diamankan KPK karena tersangkut kasus dugaan suap dana bantuan sosial (bansos) penanganan COVID-19.

Jualiari diduga mengantongi Rp 17 miliar. Menteri Sosial itu, disebut KPK, meminta jatah Rp 10 ribu untuk setiap paket bansos yang bernilai Rp 300 ribu.

Menilik ke belakang, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebenarnya sudah memberi peringatan agar para pejabatnya jangan sampai terlibat korupsi anggaran dana penanganan COVID-19. Jokowi sendiri pernah memberi instruksi kepada lembaga pengawas dan aparat penegak hukum agar anggaran penanganan dan pemulihan dampak COVID-19 diawasi secara ketat.

Baca juga: Masih Keok dari Negara Lain, Jokowi Beberkan Data Ekspor RI

“Angka ini Rp 677,2 triliun adalah jumlah yang sangat besar. Oleh sebab itu tata kelolanya harus baik, sasarannya harus tepat, prosedur harus sederhana dan tidak berbelit-belit. Output dan outcome-nya harus maksimal bagi kehidupan seluruh rakyat Indonesia,” kata Jokowi saat membuka Rakornas Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2020 secara virtual, Senin (15/6/2020).

Dalam acara itu, Jokowi pun mengajak lembaga pengawasan seperti BPKP, BPK hingga penegak hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan Agung hingga penyidik PNS untuk mengawasi anggaran jumbo tersebut. Dengan begitu diharapkan dana tersebut tersalurkan dengan baik kepada masyarakat dan pelaku usaha yang terdampak COVID-19.

Jokowi pun mempersilakan para lembaga pengawas dan aparat penegak hukum untuk menindak tegas atau ‘menggigit’ jika ada oknum yang menyelewengkan dana tersebut. Dia mengingatkan, pemerintah tidak main-main dengan hal tersebut.

“Saya ingin tegaskan bahwa pemerintah tidak main-main dalam hal akuntabilitas. Pencegahan harus diutamakan, tata kelola yang baik harus didahulukan. Tapi kalau ada yang masih bandel, kalau ada niat untuk korupsi, maka silakan bapak ibu digigit dengan keras. Uang negara harus diselamatkan. Kepercayaan rakyat harus terus kita jaga,” tegasnya.

Baca juga: NET TV Dibayangi Gugatan Pailit Lagi, Utang ke Banyak Vendor

Namun Jokowi juga mengingatkan kepada para lembaga pengawas dan aparat penegak hukum agar tidak ‘menggigit’ orang yang tidak salah. Dia juga berharap mereka yang bekerja agar tidak ditebar ketakutan.

“Tetapi juga saya ingatkan jangan menggigit orang yang tidak salah. Jangan menggigit yang tidak ada mens rea (itikad jahat). Juga jangan menyebarkan ketakutan kepada para pelaksana dalam menjalankan tugasnya. BPKP, inspektorat dan juga LKPP adalah aparat internal pemerintah, harus fokus ke pencegahan dan perbaikan tata kelola. Selain itu kerja sama sinergi dengan lembaga-lembaga pemeriksa eksternal BPK harus terus dilakukan. Demikian juga sinergi antar aparat penegak hukum, kepolisian, Kejaksaan, KPK juga harus kita lanjutkan,” papar Jokowi kala itu.

Tak hanya Jokowi, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati juga pernah mewanti-wanti agar anggaran yang digunakan untuk penanganan pandemi COVID-19 tidak dikorupsi. Total dana yang digelontorkan sendiri pun mencapai Rp 695 triliun.

Baca juga: Joko Widodo Minta BI Bantu Pemulihan Ekonomi dari Pandemi

Ia juga menuturkan, setidaknya instansi pemerintah yang diberi amanah menyalurkan anggaran tersebut dapat merealisasikan pencairannya sebesar 95-98%.

“Semoga mereka benar-benar mengikuti seperti yang saya sebutkan tadi, semoga tidak dikorupsi ya, supaya memberi manfaat kepada orang-orang. Saya pikir itu akan menjadi sesuatu yang baik bagi kita semua, tapi bisa jadi ada kendala,” kata dia dalam diskusi yang tayang di saluran YouTube The Jakarta Post, Rabu (19/8/2020).

Sri Mulyani Cerita Tugas Memungut Pajak Saat Enggak Ada yang Senang Bayar Pajak

Sri Mulyani Cerita Tugas Memungut Pajak Saat Enggak Ada yang Senang Bayar Pajak

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan tidak ada orang yang senang membayar pajak. Padahal, kata dia, pajak dibutuhkan untuk

Secret-financial – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan tidak ada orang yang senang membayar pajak. Padahal, kata dia, pajak dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan belanja dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Dengan berbagai kebutuhan para menteri, Menteri Keuangan harus mencari pendapatan lebih. Makanya memungut pajak. Padahal memungut pajak pasti orang enggak suka. Coba tanya ke orang tua kalian, seneng enggak bayar pajak. Enggak ada orang yang seneng bayar pajak,” kata Sri Mulyani dalam Kemenkeu mengajar secara virtual, Senin, 30 November 2020.

Menurutnya, mengumpulkan pajak merupakan pekerjaan yang rumit ditambah tantangan di masa pandemi Covid-19 ini. “Mengumpulkan pajak itu tidak pekerjaan yang gampang. Karena orang tidak suka aja bayar pajak,” ujarnya.

Baca juga: Dibuka Melemah, IHSG Berpeluang Melanjutkan Penguatan

Adapun pendapatan negara dalam APBN tahun ini akan sebesar Rp 1.699,1 triliun, sedangkan belanja negara Rp 2.738,4 triliun.

Dia menuturkan kepada para siswa sekolah dasar hingga sekolah menengah atas, bahwa pendapatan negara berasal dari pajak, penerimaan negara bukan pajak, dan hibah.

“Pendapatan negara itu kita kumpulkan semua. Itu dipakai untuk belanja,” kata dia.

Sri Mulyani memastikan pemerintah terus berupaya menjaga belanja negara dengan harus hemat, efektif, efisien dan tidak boleh dikorupsi.

Sri Mulyani: Risiko Ketidakpastian Masih Tinggi di 2021

Sri Mulyani: Risiko Ketidakpastian Masih Tinggi di 2021

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemerintah memproyeksikan pertumbuhan ekonomi 5 persen di 2021. "Meskipun proyeksi ekonomi.

Secret-financial – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemerintah memproyeksikan pertumbuhan ekonomi 5 persen di 2021.

“Meskipun proyeksi perekonomian membaik, kita terus waspada karena risiko ketidakpastian masih tinggi,” kata Sri Mulyani dalam Penyerahan DIPA dan TKDD 2021 oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi di Istana yang disiarkan secara virtual Rabu, 25 November 2020.

Menurutnya, keberhasilan dalam mengendalikan pandemi akan menjadi faktor penting dalam menentukan akselerasi pemulihan ekonomi pada 2021. Total belanja negara 2021 akan mencapai Rp 2.750 triliun, di mana 1032 triliun dialokasikan 87 kementerian dan lembaga.

Baca juga: Sri Mulyani: APBN Mengalami Tekanan

Fokus pertama adalah mendukung kelanjutan penanganan pandemi Covid-19 melalui program pencegahan penyebaran melalui penerapan disimplin kesehatan 3M dan 3T (testing, tracing dan treatment), dan juga untuk program Vaksin Covid-19 serta vaksinasi.

Dia merinci, total anggaran kesehatan 2021 mencapai Rp 169,7 triliun. Anggaran pendidikan tetap menjadi alokasi terbesar dengan Rp 550 triliun atau 20 persen dari belanja negara, ditujukan untuk reformasi pendidikan termasuk perekrutan 1 juta guru honorer menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja.

Selanjutnya, perlindungan sosial tetap menjadi prorioritas dengan anggaran Rp 408,8 triliun. Reformasi dan perlindungan sosial diharapkan makin tepat sasaran dan efektif didukung dengan penyempurnaan data terpadu kesejahteraan sosial.

Belanja kementerian lembaga sebesar Rp 1.032 triliun ditujukan untuk mendukung program PEN sekaligus memperkuat pondasi struktur ekonomi agar makin kompetitif, produktif dan inovatif.

Program prioritas untuk 2021 meliputi pembangunan kawasan industri, pembangunan food estate, dukungan pariwisata, pembangunan infrastruktur dan program padat karya. APBN 2021 juga mendukung peningkatan infrastruktur dan peran teknologi informasi dan komunikasi atau ICT dan transformasi digital.

Baca juga: Jokowi: Yang Paling Kita Butuhkan Konsumsi Rumah Tangga

Mulai 2021, kata dia, dilaksanakan reformasi penganggaran KL dengan penganggaran berbasis hasil. Perbaikan itu, pertama mencangkup peningkatan integrasi konvergensi, dan pembangunan antar kementerian lembaga. Kedua, pengangguran duplikasi kegiatan antar KL dan ketiga penajaman rumusan program.

Di sisi penerimaan negara, kata dia, juga dilakukan reformasi di bidang perpajakan.

Sedangkan transfer ke daerah dan dana desa atau TKDD 2021 dialokasikan sebesar Rp 795,5 T dengan kebijakan untuk meningkatkan kualitas hasil dan kualitas kontrol.

“Mendorong Pemda dalam pemulihan ekonomi serta meningkatakan kualitas pendidikan dan kesehatan,” kata Sri Mulyani.

Sri Mulyani: APBN Mengalami Tekanan

Sri Mulyani: APBN Mengalami Tekanan

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara disusun untuk mendukung penanganan pandemi Covid-19.

Secret-financial – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara disusun untuk mendukung penanganan pandemi Covid-19.

“Oleh karena itu APBN akan mengalami tekanan,” kata dia dalam konferensi pers virtual, Selasa, 24 November 2020.

Defisit APBN hingga 31 Agustus 2020 telah mencapai Rp 500,5 triliun atau 3,05 persen dari Produk Domestik Bruto atau PDB. Pendapatan negara hingga akhir Agustus baru mencapai Rp 1034,1 triliun atau 60,8 persen dari target pemerintah di Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020. Realisasi pendapatan tersebut turun 13,1 persen dibanding periode yang sama tahun lalu yang mencapai Rp 1.190 triliun.

Baca juga: Jokowi: Yang Paling Kita Butuhkan Konsumsi Rumah Tangga

Dia menuturkan APBN memberikan dukungan luar biasa terhadap penanganan pandemi mulai dari testing, tracing, dan treatment Covid-19. APBN juga memberikan dukungan kepada tenaga kesehatan di garis depan. Para tenaga kesehatan diberikan tambahan intensif.

APBN, kata dia, juga memberikan dukungan kepada masyarakat yang menghadapi secara langsung Covid-19 ini. Banyak sektor-sektor usaha harus tutup atau buka hanya boleh menerima seperempat kapasitas dari sebelumnya. Hal itu membuat penerimanya tidak banyak, sedangkan biaya meningkat.

“Dunia usaha mengalami beban yang luar biasa, masyarakat mengalami beban yang luar biasa,” kata dia.

Dia juga mengatakan lebih dari 37 juta keluarga mendapatkan bantuan langsung, baik tunai atau sembako. Lebih dari 35 juta keluarga juga dibantu dari sisi tagihan listriknya, ada yang 100 persen dan ada yang 50 persen dibantu negara.

Lebih dari 20 juta pegawai pekerja yang pendapatannya di bawah 5 juta, kata dia, juga mendapatkan bantuan tunai dari pemerintah termasuk para guru honorer. Pemerintah juga memberikan bantuan biaya internet kepada lebih dari 50 juta, maupun para siswa di sekolah, pesantren, madrasah dan sekolah keagamaan lain. Para mahasiswa juga dibantu untuk membayar internetnya, begitu juga para guru dan dosen.

Baca juga: Telkomsel Investasi Rp 2,1 Triliun ke Gojek

Selain itu, kata Sri Mulyani, pemerintah juga memberikan bantuan presiden produktif lebih kepada lebih dari 20 juta UMKM. “Mereka yang masih meminjam di lembaga keuangan diberikan relaksasi untuk tidak membayar cicilan, bunganya dibayar pemerintah. Daerah-daerah diberikan bantuan untuk memulihkan ekonomi,” ujar dia.

Airlangga, Sri Mulyani, dan Istana Sebut RI Lewati Titik Terendah, Apa Artinya?

Airlangga, Sri Mulyani, dan Istana Sebut RI Lewati Titik Terendah, Apa Artinya?

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang menyebut ekonomi Indonesia sudah mengalami tren yang positif.

Secret-financial – Sejumlah pejabat negara kompak menyebut Indonesia telah melewati titik terendah perekonomian. Salah satu pernyataan datang dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang menyebut ekonomi Indonesia sudah mengalami tren yang positif.

Ia bahkan mengklaim titik terendah di kuartal II 2020 sudah berhasil dilewati. “Artinya kita sudah melewati rock bottom,” kata Airlangga dalam keterangan pers di Kantor Presiden, Kamis, 5 November 2020.

Pernyataan ini muncul setelah Badan Pusat Statistik secara resmi mengumumkan pertumbuhan ekonomi kuartal III 2020 minus 3,49 persen persen (year-on-year/yoy), membaik dari kuartal II 2020 yang minus 5,32 persen.

Baca juga: Jokowi Terbitkan Perpres Penjaminan Pembiayaan Program Pemulihan Ekonomi

Selain pertumbuhan secara tahunan, beberapa jam sebelumnya Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan pertumbuhan ekonomi secara kuartal. Di kuartal III 2020, ekonomi bisa tumbuh 5,05 persen (quartal-to-quartal/qtq). Kondisi ini berbalik dari kuartal II 2020 yang masih minus 4,19 persen.

Menurut Airlangga, perbaikan ekonomi kemudian telah mengerek kembali Produk Domestik Bruto (PDB). Khusus kuartal III 2020, PDB Indonesia mencapai Rp 3.895 triliun, naik dari kuartal II 2020 yang sebesar Rp 3.688 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati juga setali tiga uang. Meski terjadi resesi (dua kuartal pertumbuhan ekonomi tercatat minus berturut-turut), ia menyebut perbaikan ekonomi nasional sudah terjadi dan diharapkan terus meningkat.

“Fenomena titik balik atau kita sebut turning poin yang menunjukkan, bahwa kondisi terburuk akibat Covid-19 telah kita lewati di kuartal II,” kata Sri Mulyani.

Baca juga: Indonesia Akan Kurangi Impor Aspal Sebanyak 500 Ton pada 2021

Terakhir, komentar serupa datang dari Istana. Mereka menilai pertumbuhan ekonomi Indonesia mulai mengalami pemulihan, meski masih terkontraksi. 

“Indonesia sudah melampaui titik terendah dan mulai beranjak maju,” kata Tenaga Ahli Utama Kedeputian III Kantor Staf Presiden (KSP) Edy Priyono.

Sri Mulyani: Krisis Covid-19 Jadi Kesempatan Perkuat Fondasi Negara

Sri Mulyani: Krisis Covid-19 Jadi Kesempatan Perkuat Fondasi Negara

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan krisis pandemi Covid-19 merupakan kesempatan untuk memperkuat fondasi negara
Sri Mulyani: Krisis Covid-19 Jadi Kesempatan Perkuat Fondasi Negara

Secret-financial – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan krisis pandemi Covid-19 merupakan kesempatan untuk memperkuat fondasi negara dengan berbagai formulasi langkah-langkah kebijakan yang tepat.

“Melihat suatu krisis sebagai kesempatan untuk mampu memformulasikan langkah-langkah yang tepat dan kemudian membangun fondasi negara menjadi lebih kuat,” katanya dalam Upacara Hari Oeang RI Ke-74 di Jakarta, Sabtu, 31 Oktober 2020.

Dia mengatakan pandemi ini bukan hanya merupakan masalah kesehatan yang telah memakan korban jiwa namun juga berimplikasi pada sosial, ekonomi, dan keuangan seluruh masyarakat.

Baca juga: Menaker Putuskan Upah Minimum Tahun 2021 Tidak Naik

“Indonesia berjuang keluar dari Covid-19 seperti yang dihadapi 200 negara lain di dunia. Kita akan terus memfokuskan seluruh tenaga dan pikiran untuk mengatasinya dan membangun fondasi Indonesia ke depan,” katanya.

Ia menuturkan saat ini pemerintah sedang berjuang membuat formulasi kebijakan dari sisi ekonomi agar pertumbuhan ekonomi kuartal III dan IV bisa tetap terjaga karena telah tertekan sangat dalam pada kuartal II mencapai 5,32 persen.

“Kita terus berjuang agar pemulihan berjalan terutama pada kuartal III ini setelah menghadapi kondisi tidak mudah pada kuartal II dengan kontraksi mencapai 5,3 persen,” ujarnya.

Sri Mulyani mengatakan pemerintah juga berupaya untuk membentuk formulasi kebijakan dalam rangka memberi perlindungan kepada masyarakat terdampak agar dapat bertahan di tengah krisis pandemi.

“Kita harus terus mewujudkan kebijakan untuk mendorong ekonomi kembali bergerak dengan angka konsumsi yang meningkat, sehingga produsen bisa memproduksi baik untuk UKM maupun usaha menengah besar,” katanya.

Baca juga: Jokowi Sebut Industri Keuangan Syariah adalah Raksasa yang Sedang Tidur

Sri Mulyani pun mengingatkan para jajaran di Kementerian Keuangan harus mampu mengambil langkah kebijakan yang antisipatif dan responsif dalam situasi sangat tidak biasa ini.

Ia berterima kasih kepada para jajarannya yang sejauh ini telah aktif dalam membentuk berbagai formulasi kebijakan dalam rangka merespons dan menangani dampak Covid-19 terhadap keuangan negara.

“Meskipun harus bekerja dari rumah tapi tidak menghalangi kemampuan Kemenkeu untuk terus merumuskan langkah-langkah dalam membantu masyarakat, mengembalikan ekonomi, serta membangun fondasi Indonesia,” katanya.

YLKI Minta Sri Mulyani Tak Ragu Naikkan Cukai Rokok

YLKI Minta Sri Mulyani Tak Ragu Naikkan Cukai Rokok

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani tidak ragu untuk menaikkan cukai rokok pada 2021.
Menteri Keuangan Sri Mulyani

Secret-financial – Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani tidak ragu untuk menaikkan cukai rokok pada 2021. Menurut mereka, kenaikan cukai sangat positif dari aspek pertumbuhan ekonomi dan kesehatan masyarakat.

Sebab, YLKI menilai, aktivitas merokok di masa pandemi ini menjadi sangat rawan dan high risk. “Bisa menjadi trigger untuk konsumen terinfeksi Covid-19,” kata Ketua Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi dalam keterangan resmi di Jakarta, Jumat, 23 Oktober 2020.

Beberapa waktu lalu, Ketua Umum Persatuan Dokter Paru Indonesia (PDPI) Agus Dwi Susanto juga telah memberi penjelasan soal ini. Keterangan ini disampaikan langsung dalam dialog di Media Center Satuan Tugas Penanganan Covid-19, Jakarta, Rabu, 12 Agustus 2020.

Baca juga: Sri Mulyani Menyatakan Realisasi Insentif Pajak Covid-19 Baru 24 Persen

Menurut dia, banyak studi yang telah dilakukan menunjukkan potensi perokok terjangkit Covid-19 bisa dua sampai tiga kali lebih tinggi dari yang bukan perokok. Ini disebabkan oleh jumlah reseptor ACE 2 atau tempat duduknya SARS-Cov-2 di saluran pernapasan para perokok lebih banyak dari non-perokok.

Agus menyatakan penyebab selanjutnya adalah asap rokok yang dihasilkan oleh perokok dapat menurunkan imunitas tubuh, terutama pada imunitas saluran pernapasan. Padahal diketahui bahwa sistem imunitas penting sekali dalam berperan menghambat terjadinya infeksi virus dan bakteri.

Selain itu, Agus mengatakan, penyebab lain adalah menyangkut komordibitas. Orang-orang yang memiliki penyakit komorbid seperti jantung, hipertensi, dan diabetes diketahui berpotensi lebih besar untuk terjangkit Covid-19. Merokok dapat meningkatkan potensi komorbid yang lebih banyak sehingga potensi tertular atau terinfeksi Covid-19 lebih besar.

Di sisi lain, sebelumnya sudah beredar kabar kenaikan cukai rokok tahun 2021. Tapi, sejauh ini belum ada kepastian dari Kementerian Keuangan. “Pemerintah tentunya sangat berhati-hati dalam merumuskan kebijakan tarif,” kata Direktur Jenderal Bea Cukai Kemenkeu Heru Pambudi pada 19 Oktober 2020.

Terakhir, pemerintah mengumumkan kenaikan cukai rokok pada September 2019. Saat itu, cukai naik hingga 23 persen. Kenaikan ini lebih tinggi dari sebelumnya karena pada 2019 tidak ada kenaikan cukai.

Baca juga: Investasi Bodong Capai Rp 92 Triliun, OJK Genjot Edukasi dan Literasi Keuangan

Lebih lanjut, Tulus membantah asumsi kenaikan cukai rokok akan memperlambat ekonomi. Sebab, kenaikan cukai justru dinilai akan menjadi stimulus bagi ekonomi. “Masyarakat akan mengalokasikan belanja untuk kebutuhan yang lebih urgen,” kata dia.

Selain itu, YLKI juga menampik akan terjadinya PHK buruh, isu yang selalu muncul setiap kenaikan cukai rokok. Sebab, kata dia, faktor PHK lebih karena faktor mekanisasi dan rendahnya penyerapan tembakau lokal akibat tingginya impor.

Sri Mulyani Menyatakan Realisasi Insentif Pajak Covid-19 Baru 24 Persen

Sri Mulyani Menyatakan Realisasi Insentif Pajak Covid-19 Baru 24 Persen

Sri Mulyani mengatakan realisasi ini baru mencapai 24,6 persen saja dari alokasi yang disediakan. "Namun kami tetap akan berjuang untuk menyampaikan

Secret-financial – Pemerintah telah mengalokasikan dana insentif perpajakan Covid-19 sebesar Rp120,6 triliun. Hingga Oktober ini, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan realisasi nya baru di bawah Rp30 triliun.

Sri Mulyani mengatakan realisasi ini baru mencapai 24,6 persen saja dari alokasi yang disediakan. “Namun kami tetap akan berjuang untuk menyampaikan ke seluruh wajib pajak bahwa pemerintah hadir untuk mereka,” kata Sri Mulyani dalam acara Spectaxcular pada Jumat, 23 Oktober 2020.

Insentif pajak tersebut, kata Sri Mulyani, sudah diberikan dalam bentuk restrukturisasi kredit di perbankan. Ada juga bantuan kredit modal hingga subsidi bunga untuk wajib pajak yang menjalankan usaha kecil menengah.

Baca juga: Sri Mulyani: Belanja Pemulihan Ekonomi di Daerah Masih Sangat Minimal

Adapun dalam insentif perpajakan Covid-19 Rp120,6 triliun ini terdiri dari beberapa bagian. Salah satunya yaitu pembebasan pajak pegawai PPh 21 dengan alokasi sebesar Rp39,66 triliun. “Rp2,18 triliun sudah terealisir” kata Sri Mulyani.

Kemudian pembebasan PPh 22 impor dengan alokasi anggaran Rp14,75 triliun. Untuk insentif pajak ini, kata Sri Mulyani, realisasinya sudah mencapai Rp7,3 triliun.

Selanjutnya pengurangan angsuran PPh 25, di mana perusahaan boleh mencicil penurunan angsuran hingga 50 persen. Dari alokasi insentif Rp14,4 triliun yang disiapkan, realisasinya sudah Rp10,2 triliun.

Terakhir, ada penurunan tarif PPh Badan dengan alokasi Rp20 triliun dan pengembalian pendahuluan PPN dengan alokasi Rp5,8 triliun. Tapi Sri Mulyani belum melaporkan angka pasti realisasi untuk dua insentif pajak terakhir ini.

Sri Mulyani: Belanja Pemulihan Ekonomi di Daerah Masih Sangat Minimal

Sri Mulyani: Belanja Pemulihan Ekonomi di Daerah Masih Sangat Minimal

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemerintah daerah perlu meningkatkan penyerapan anggaran pemulihan ekonomi di wilayahnya.

Secret-financial – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemerintah daerah perlu meningkatkan penyerapan anggaran pemulihan ekonomi di wilayahnya masing-masing.

“Beberapa belanja pemerintah daerah yang berhubungan dengan pemulihan ekonomi masih sangat minimal,” ujar dia dalam Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi 2020, Kamis, 22 Oktober 2020.

Misalnya saja pada kelompok anggaran kesehatan. Sri Mulyani mengatakan dari anggaran Rp 30,4 triliun, belanja kesehatan di tingkat daerah hingga akhir September baru Rp 13,3 triliun. “Belanja kesehatan di tingkat daerah seharusnya bisa membantu masyarakat,” ujar dia.

Baca juga: Saatnya Pemerintah Fokus ke Ekonomi Berkelanjutan

Selanjutnya, untuk program jaring pengaman sosial di daerah, dari anggaran Rp 22,8 triliun baru terserap Rp 11,7 triliun atau sekitar 51 persen. Sri Mulyani mengatakan sejak akhir September ada tiga bulan hingga akhir tahun nanti. Ia berharap 49 persen anggaran yang belum dibelanjakan bisa segera terserap agar membantu masyarakat di daerah.

Sementara itu, untuk dukungan ekonomi masyarakat, dari angka Rp 19,24 triliun, daerah baru membelanjakan Rp 2,6 triliun sampai dengan akhir September 2020. “Jadi masih sangat kecil, hanya 13,7 persen,” kata dia.

Rendahnya serapan anggaran di daerah, menurut dia, menandakan banyaknya halangan atau kendala dari sisi non anggaran yang mesti diatasi bersama. Dengan demikian, masyarakat dan dunia usaha dapat segera mendapat manfaat dari desain APBN dan APBD yang juga mengalami kejutan besar akibat Covid-19.

“Namun sudah kami masukkan di dalam struktur yang baru dan seharusnya bisa segera di akselerasi untuk pelaksanaannya,” kata dia.

Baca juga: Jokowi: Inflasi Harus Dijaga Agar Tak Terlalu Rendah

Untuk menopang para pelaku UMKM, Sri Mulyani berujar program PEN sudah mengalokasikan Rp 123,46 triliun. Anggaran tersebut dikeluarkan dalam bentuk berbagai aktivitas seperti subsidi bunga, penempatan dana untuk restrukturisasi kredit, penempatan dana untuk mendorong kredit, program penjaminan modal kerja, serta insentif perpajakan maupun pembiayaan investasi.

Menkeu tak Berencana Terapkan Pajak Nol Persen Mobil Baru

Menkeu tak Berencana Terapkan Pajak Nol Persen Mobil Baru

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengaku saat ini pihaknya tidak berencana menerapkan pajak nol persen untuk mobil baru.

Secret-financial – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengaku saat ini pihaknya tidak berencana menerapkan pajak nol persen untuk mobil baru. Alasannya, kata Menkeu, karena sudah ada insentif yang akan diberikan kepada industri keseluruhan.

“Kami tidak mempertimbangkan saat ini untuk memberikan pajak mobil baru sebesar nol persen seperti yang disampaikan industri maupun Kementerian Perindustrian,” katanya dalam jumpa pers virtual APBN edisi Oktober di Jakarta, Senin (19/10).

Menurut dia, setiap insentif yang diberikan akan dievaluasi lengkap agar pemberian insentif tidak memberi dampak negatif kepada kegiatan ekonomi lainnya.

Baca juga: OJK Optimis Permintaan Kredit Dorong Investasi Saham

Sebelumnya, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengajukan wacana tersebut untuk mendongkrak pasar industri otomotif yang terdampak pandemi Covid-19. Jika wacana itu direalisasikan, ia berharap harga kendaraan roda empat baru akan jauh lebih murah dibandingkan sebelumnya.

“Kalau kita beri perhatian agar daya beli masyarakat bisa terbantu dengan relaksasi pajak, maka kita terapkan. Kemudian pada gilirannya bisa membantu pertumbuhan industri manufaktur di bidang otomotif tersebut,” katanya.

Agus menambahkan kinerja industri otomotif pada semester pertama 2020 terbilang melambat dibandingkan periode yang sama tahun lalu, meski mulai semester kedua tahun ini, ada perkembangan yang positif. Adanya wacana itu disambut antusias Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) karena akan mendorong daya beli masyarakat.

“Harapannya masyarakat bisa membeli mobil baru. Dengan demikian pabrik mobil dan komponen dapat bekerja penuh kembali,” kata Ketua I Gaikindo Jongkie Sugiarto.