fbpx
Sri Mulyani Indrawati Ingatkan Soal Lingkungan Dari Lembaga Dunia di UU Cipta Kerja

Sri Mulyani Indrawati Ingatkan Soal Lingkungan Dari Lembaga Dunia di UU Cipta Kerja

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan peringatan dari lembaga internasional terhadap aspek lingkungan yang ada di Omnibus Law UU Cipta Kerja.

Secret-financial  – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan peringatan dari lembaga internasional terhadap aspek lingkungan yang ada di Omnibus Law UU Cipta Kerja. Salah satunya datang dari lembaga rating Moody’s dalam laporan mereka pada 8 Oktober 2020 atau tiga hari setelah aturan itu disahkan di sidang paripurna DPR.

“Mereka mengharapkan untuk masalah lingkungan hidup dan relaksasi standarnya memerlukan perhatian,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN Kita secara virtual pada Senin, 19 Oktober 2020.

Sebelumnya dalam UU Cipta Kerja, pemerintah telah memangkas sejumlah birokrasi dalam investasi yang bersinggungan dengan lingkungan. Kini, izin investasi tak lagi seragam, tapi berbasis risiko. Semakin rendah risiko terhadap lingkungan, semakin ringan perizinannya.

Baca juga: IMF: Dunia Dalam Resesi, Tapi Prospek Ekonomi Tak Sesuram Perkiraan Awal

Omnibus Law juga mengubah ketentuan soal analisis dampak lingkungan atau Amdal pada sebuah proyek atau investasi. Sejumlah prosedur dipangkas dan pihak yang terlibat dalam penilaian Amdal pun dikurangi.

Adapun dalam laporannya, Moody’s menyampaikan ada sejumlah aspek dalam Omnibus Law yang akan mereduksi keseluruhan dampak positif yang muncul. Di antaranya karena ada relaksasi pada pelaporan bisnis yang selama ini membutuhkan Amdal.

Selain itu, potensi reduksi juga terjadi karena batasan pembukaan lahan gambut untuk perkebunan sawit semakin dipermudah di UU Cipta Kerja. Kedua poin ini, kata Moody’s, bisa mengurangi minat investasi asing yang fokus pada aspek keberlanjutan, ESG (Environmental, Social, and Governance)-driven goals, dan produksi komoditas yang bertanggungjawab.

Selain Moody’s, sorotan mengenai lingkungan juga disampaikan oleh lembaga multilateral, Asian Development Bank (ADB). Sorotan ini disampaikan dalam laporan pada 7 Oktober 2020.

ADB, kata Sri Mulyani, mendukung terwujudnya pasar tenaga kerja yang lebih adil. “Sekaligus masalah pelestarian lingkungan hidup,” kata Sri Mulyani Indrawati.

Baca juga: Resesi Mendekat, Berapa Idealnya Besar Dana Darurat yang Harus Disiapkan?

Meski demikian, Moody’s dan ADB melihat Omnibus Law ini memiliki nilai positif untuk Indonesia. Moody’s menilai UU ini juga akan menarik investasi untuk pertumbuhan jangka panjang. Sementara ADB melihat UU ini akan membantu pemulihan dari pandemi.

Selain keduanya, Sri Mulyani menyebut respons positif disampaikan oleh FitchRatings pada 14 Oktober dan yang terbaru, Bank Dunia, pada 16 Oktober 2020. “Mereka melihat suatu harapan yang positif bagi Indonesia untuk terus recover dan memperkuat ekonominya,” kata dia.

Sri Mulyani: Pemulihan Ekonomi Dipengaruhi Ketersediaan Vaksin dan Gelombang II

Sri Mulyani: Pemulihan Ekonomi Dipengaruhi Ketersediaan Vaksin dan Gelombang II

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan pemerintah harus menjaga keseimbangan antara kesehatan dan ekonomi di masa pandemi

Secret-financial – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan pemerintah harus menjaga keseimbangan antara kesehatan dan ekonomi di masa pandemi karena keduanya berimplikasi terhadap kesejahteraan masyarakat.

“Ini merupakan sesuatu yang harus kita jaga keseimbangan antara kesehatan dengan menjaga ekonomi dan mengembalikan kesejahteraan rakyat,” katanya dalam Raker bersama DPR RI di Jakarta, Senin, 5 Oktober 2020.

Sri Mulyani menyatakan menyeimbangkan aspek ekonomi dan kesehatan memang merupakan tugas yang sangat sulit namun dapat dicapai jika seluruh elemen bangsa memiliki kepedulian untuk bekerja sama.

Baca juga: Wamenkeu: Internasional Mengakui Indonesia Disiplin Mengelola Defisit Anggaran

“Masalah Covid-19 tidak merupakan masalah keuangan tapi masalah kesehatan. Ini adalah masalah yang berhubungan dengan kepedulian kepada kita semua,” ujarnya.

Ia menuturkan keseimbangan harus dilakukan karena upaya pemerintah dalam memulihkan ekonomi yang berhubungan dengan kesejahteraan masyarakat akan sangat bergantung pada penanganan pandemi Covid-19.

Ia menjelaskan terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pemulihan ekonomi seperti potensi terjadinya second wave, ketersediaan vaksin, dan kegiatan vaksinasi sehingga penanganan di sektor kesehatan juga harus menjadi yang utama.

Sementara itu, menurutnya, untuk sektor ekonomi sudah mulai terlihat adanya tren pembalikan pada kuartal III setelah pada kuartal-kuartal sebelumnya terjadi tekanan cukup dalam.

Baca juga: Gubernur BI Ungkap Peluang Besar Bisnis Digital Saat Pandemi

Ia memprediksikan kuartal III masih akan berada di zona negatif namun lebih baik jika dibandingkan dengan pertumbuhan kuartal II yang terkontraksi hingga 5,32 persen.

“Pertumbuhan kuartal I di 3 persen, kuartal II minus 5,3 persen, dan kuartal III kita prediksi mungkin masih akan negatif meskipun jauh lebih baik dari pada kuartal II,” katanya.

Sri Mulyani menjelaskan pemulihan baik di bidang ekonomi maupun kesehatan membutuhkan stimulus fiskal yang sangat besar hingga menyebabkan defisit APBN tahun ini diperkirakan sebesar 6,34 persen.

Baca juga: Bank Indonesia Minta Belanja APBN dan APBD Sasar Produk UMKM

Stimulus fiskal tersebut juga dilakukan oleh berbagai negara termasuk Inggris, Spanyol, Perancis, dan Jerman yang mencapai 10 persen dari PDB sehingga membuat kontraksi ekonomi mencapai dua digit.

“Dalam konteks ini kita akan mengatakan bahwa seluruh dunia yang mengalami shock yang luar biasa kemudian mereka menggunakan fiskal sebagai countercyclical dan itu menyebabkan defisit yang cukup besar,” katanya.

Sri Mulyani Sebut Sistem Logistik Nasional Seperti Benang Ruwet

Sri Mulyani Sebut Sistem Logistik Nasional Seperti Benang Ruwet

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemerintah terus berupaya menata ekosistem logistik nasional dengan berpedoman

Secret-financial – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemerintah terus berupaya menata ekosistem logistik nasional dengan berpedoman kepada Rencana Aksi Penataan Ekosistem Logistik Nasional Tahun 2020-2024. Ia mengatakan pembentukan National Logistic Ecosystem alias Ekosistem Logistik Nasional dilakukan melalui kolaborasi semua instansi dan institusi.

“Kita tahu gambaran sistem logistik kita seperti benang ruwet,” ujar Sri Mulyani dalam konferensi video, Kamis, 24 September 2020. Ia mengatakan sebelumnya pemerintah telah merintis National Single Window yang mengubungkan beberapa kementerian dan lembaga. Namun, langkah itu belum mempermudah transaksi dengan pelaku usaha.

Baca juga: Pemerintah Targetkan Biaya Logistik Turun Enam Persen

National Single Window, kata dia, selama ini lebih bersifat koordinasi antarlembaga dan kementerian di pemerintah, namun pelaku usaha seperti eksportir, importir, dan pelaku usaha logistik belum terkoneksi dengan baik. “Jadi yang terjadi adalah importir eksportir dan pelaku logistik harus berkali-kali melakukan submission dan proses untuk berhubungan dengan pemerintah maupun di antara mereka. Jadi ada proses repetitif dan rumit.”

Sri Mulyani menjelaskan, nantinya pelaku usaha seperti pengusaha truk, kontainer, depo, perkapalan hingga pembayaran bisa dimasukkan ke dalam ekosistem logistik nasional. Sehingga, semua pihak di dalam ekosistem tidak perlu lagi memasukkan dokumen berulang-ulang untuk melakukan proses logistik.

Pemerintah berharap langkah penataan logistik ini berimbas ke biaya logistik nasional. Pasalnya, saat ini biaya logistik di Tanah Air masih jauh lebih tinggi ketimbang negara tetangga di ASEAN, misalnya Malaysia dan Singapura. Biaya logistik di Indonesia saat ini masih sekitar 23,5 persen dari Produk Domestik Bruto, lebih tinggi dari Malaysia yang sekitar 13 persen dari PDB. “Performa logistik kita dalam EODB mengenai berapa jumlah hari, jam, waktu untuk selesaikan logistik itu belum menunjukkan perbaikan signifikan,” tutur Sri Mulyani.

Baca juga: Jokowi Minta Pandemi Jadi Momentum Kebangkitan Ekonomi Desa

Karena itu, Sri Mulyani mengatakan upaya mereformasi bidang logistik nasional menjadi keharusan. “Terutama dalam menghubungkan sektor transportasi dan untuk mensimplifikasi proses, menghilangkan repetisi dan bisa memberikan kemudahan bagi pelaku usaha.”

Pemerintah Targetkan Biaya Logistik Turun Enam Persen

Pemerintah Targetkan Biaya Logistik Turun Enam Persen

Pemerintah menargetkan penurunan biaya logistik dengan penerapan reformasi sistem logistik nasional. Penurunan diharapkan mencapai lima hingga enam persen

Secret-financial – Pemerintah menargetkan penurunan biaya logistik dengan penerapan reformasi sistem logistik nasional. Penurunan diharapkan mencapai lima hingga enam persen, atau menjadi 17 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), dari sebelumnya 23,5 persen terhadap PDB.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, biaya logistik Indonesia saat ini masih lebih tinggi dari negara lain. Tetangga terdekat, Malaysia, saja sudah mencapai 13 persen terhadap PDB. Hal ini menyebabkan daya saing ekonomi Indonesia lebih rendah.

Oleh karena itu, Sri menjelaskan, kini pemerintah melakukan reformasi sistem logistik dengan membangun Ekosistem Logistik Nasional (NLE). Sistem ini memungkinkan seluruh proses logistik dapat terintegrasi melalui satu jaringan.

Baca juga: Jokowi Minta Pandemi Jadi Momentum Kebangkitan Ekonomi Desa

“Penurunan biaya lima hingga enam persen ini terutama dikontribusikan dari seluruh proses hulu sampai hilir,” ucapnya dalam Konferensi Pers Bersama Ekosistem Logistik Nasional secara virtual, Kamis (24/9).

Sri mengatakan, efisiensi terutama akan dirasakan dengan menghubungkan sektor-sektor transportasi dan melalui simplifikasi proses. Repetisi persyaratan maupun proses juga akan dihilangkan, terutama untuk memberikan kemudahan bagi pelaku usaha.

Dengan reformasi ini, Sri berharap, kontribusi sektor logistik terhadap daya saing perekonomian Indonesia juga semakin meningkat. Standar pelayanan dan transparansi yang tercipta melalui NLE juga ditargetkan mampu menciptakan ekosistem persaingan yang sehat.

Saat ini, Sri menggambarkan sistem logistik Indonesia seperti benang yang ruwet. Sebelumnya, pemerintah pernah merintis National Single Window yang juga mengintegrasikan sistem-sistem di 16 Kementerian/ Lembaga terkait logistik.

Hanya saja, Sri mengakui, dampaknya belum efektif. “Belum sampai membuat satu sistem ekosistem yang bisa mempermudah di dalam transaksinya dengan para pelaku usaha,” ujarnya.

Baca juga: Pengusaha: Relaksasi Jaminan Ketenagakerjaan Telat Diberikan

Sri menekankan, masalah logistik merupakan salah satu unsur yang sangat menentukan daya kompetisi dari perekonomian Indonesia. Upaya untuk memperbaikinya terus dilakukan, termasuk dengan menjalin kerja sama dari Kementerian/ Lembaga terkait.

Untuk mengintegrasikan ekosistem logistik, Presiden Joko Widodo juga telah menandatangani regulasi khusus. Beleid tersebut adalah Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penataan Ekosistem Logistik Nasional yang diteken pada 16 Juni 2020.

Tanda Resesi Semakin Nyata

Tanda Resesi Semakin Nyata

Menteri Keuangan Sri Mulyani memperkirakan perekonomian Indonesia masih akan negatif di kuartal III 2020. Sehingga tanda kemungkinan terjadinya resesi di tahun ini semakin nyata.

Tanda Resesi Semakin Nyata

Secret-financial – Menteri Keuangan Sri Mulyani memperkirakan perekonomian Indonesia masih akan negatif di kuartal III 2020. Sehingga tanda kemungkinan terjadinya resesi di tahun ini semakin nyata.

Dalam proyeksi terbaru hari ini, Sri Mulyani memperkirakan perekonomian di kuartal III ini minus 2,9 persen hingga minus 1,1 persen. Sebelumnya, ia memperkirakan kuartal III minus 2,1 persen hingga positif 0 persen.

Secara keseluruhan tahun ini, mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu memproyeksi perekonomian Indonesia mencapai minus 1,7 persen hingga minus 0,6 persen. Sebelumnya, ia masih memperkirakan ekonomi di tahun ini tumbuh minus 1,1 persen hingga positif 0,2 persen.

Baca juga: Covid-19 Tak Akan Selesai 2020, Sri Mulyani Minta Pengelolaan APBN Tetap Akuntabel

Adapun perekonomian di kuartal II mencapai minus 5,32 persen. Jika kuartal III kembali minus, maka Indonesia akan mengalami resesi.

“Kemenkeu melakukan revisi forecast September ini, yang sebelumnya tahun ini minus 1,1 persen hingga positif 0,2 persen, forecast terbaru kita untuk 2020 pada kisaran minus 1,7 persen hingga minus 0,6 persen,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers online APBN KiTa, Selasa (22/9).

Dia melanjutkan, perekonomian akan masih berada di zona negatif di kuartal III bahkan hingga kuartal IV. Meskipun pemerintah akan mengupayakan pada kuartal IV ekonomi bisa mendekati positif 0 persen.

“Ini artinya negatif teritori kemungkinan akan terjadi pada kuartal III dan juga masih akan berlangsung kuartal IV, yang kita upayakan untuk bisa dekati 0 atau positif,” jelasnya.

Baca juga: Kinerja Emiten Produsen Ban Terpangkas Akibat Covid-19

Komponen utama pendorong ekonomi, yakni konsumsi rumah tangga, diperkirakan masih akan negatif di kuartal III yaitu minus 3,0 persen hingga minus 1,5 persen. Sebelumnya di kuartal II, konsumsi juga minus 5,6 persen.

Hanya komponen konsumsi pemerintah yang diperkirakan masih positif 9,8 persen hingga 17 persen di kuartal III. Sebelumnya di kuartal II, konsumsi pemerintah minus 6.9 persen.

Investasi diperkirakan minus 8,5 persen hingga minus 6,6 persen di kuartal III. Begitu juga dengan ekspor yang diperkirakan minus 13,9 persen hingga minus 8,7 persen. Impor juga diperkirakan minus 26,8 persen hingga minus 16 persen.

Sementara untuk tahun depan Sri Mulyani masih optimis pertumbuhan ekonomi akan tumbuh lebih baik. Pertumbuhan ekonomi 2021 diperkirakan antara 4,5 persen sampai dengan 5,5 persen.

Baca juga: Kontraksi Ekonomi Akibat Covid-19, Airlangga: Kita Hanya di Bawah Taiwan

“Untuk tahun depan kita tetap menggunakan sesuai yang dibahas di RUU APBN 2021 yaitu antara 4,5 hingga 5,5 persen dengan forecast titiknya di 5,0 persen,” pungkasnya.

Covid-19 Tak Akan Selesai 2020, Sri Mulyani Minta Pengelolaan APBN Tetap Akuntabel

Covid-19 Tak Akan Selesai 2020, Sri Mulyani Minta Pengelolaan APBN Tetap Akuntabel

Ini adalah semua yang diharapkan dilakukan lembaga, karena Covid-19 tidak akan selesai tahun 2020. Tahun depan mungkin kita akan dihadapkan kondisi Covid.

Secret-financial – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berharap seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah tetap menjaga kualitas laporan keuangan-nya meski di tengah pandemi Covid-19. Apalagi, ia memperkirakan situasi ini tidak hanya berlangsung beberapa bulan, melainkan terus berlanjut hingga tahun depan.

Sri Mulyani berharap seluruh pihak melakukan berbagai langkah untuk pengelolaan dan mitigasi risiko untuk menjaga pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2020 tetap dilakukan secara profesional, kredibel, transparan, dan akuntabel.

“Ini adalah semua langkah yang diharapkan dilakukan seluruh lembaga, karena Covid-19 tidak akan selesai tahun 2020. Tahun depan mungkin kita akan dihadapkan kondisi Covid. Jadi jangan pernah berpikir ini adalah kondisi sementara dalam beberapa bulan. Namun kita harus berpikir bahwa pengelolaan ini harus kita jaga hingga 2021 atau bahkan sesudah itu sehingga kita tetap akuntabel terhadap keuangan negara,” ujar dia dalam konferensi video, Selasa, 22 September 2020.

Baca juga: Kinerja Emiten Produsen Ban Terpangkas Akibat Covid-19

Langkah-langkah yang dimaksud Sri Mulyani antara lain, pertama, meningkatkan dan memperkuat peran Aparat Pengawas Internal Pemerintah atau APIP. Ia berharap seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah bisa meminta APIP mengawal program penanganan pandemi Covid-19 di masing-masing kementerian, lembaga, dan daerah.

Kedua, melakukan inventarisasi dan akselerasi penyelesaian berbagai peraturan yang menjadi payung hukum. “Jadi kalau ada langkah-langkah emergensi yang belum memadai payung hukumnya, agar disempurnakan dan dipenuhi sehingga tidak menjadi temuan,” kata Sri Mulyani.

Ketiga, menyusun petunjuk teknis yang komprehensif namun bisa menjawab persoalan fleksibilitas di lapangan. Sri Mulyani tidak ingin pemerintah menyusun petunjuk teknis yang justru membuat program tidak bisa dieksekusi. Mengingat, saat ini semua pihak menghadapi situasi luar biasa akibat pagebluk.

Baca juga: Kontraksi Ekonomi Akibat Covid-19, Airlangga: Kita Hanya di Bawah Taiwan

“Jadi kepada seluruh pejabat terutama yang merancang kebijakan teknis atau melakukan atau menyusun payung hukum harus memahami kondisi emergency ini sehingga landasan hukum dan petunjuk teknis menjadi landasan yang bisa memperkuat kemampuan kita dalam menghadapi kondisi luar biasa, tanpa kehilangan aspek akuntabilitas dan aspek responsibilitas,” tutur dia.

Covid-19 Hantam Ekonomi, Sri Mulyani: Kita Harus Punya Imajinasi

Covid-19 Hantam Ekonomi, Sri Mulyani: Kita Harus Punya Imajinasi

meskipun dunia termasuk ekonomi Indonesia sedang di hantam keras oleh pandemi Covid-19, kita gunakan momentum ini untuk mengatasi tantangan

Covid-19 Hantam Ekonomi, Sri Mulyani: Kita Harus Punya Imajinasi

secret-financial.com – Menteri Keuangan  Sri Mulyani berpesan agar setiap pihak berperan mendukung daya tahan ekonomi Indonesia. Dukungan diberikan oleh pemerintah hingga masyarakat agar ekonomi lekas pulih akibat pandemi covid-19.

“Kita harus punya imajinasi, merencanakan ide-ide bagus membangun kembali ekonomi, mendesain kebijakan-kebijakan yang implementif sembari melalui berbagai macam tantangan global dan domestik, baru kemudian imajinasi tersebut bisa diwujudkan,” ujar Sri Mulyani melalui akun instagram resminya yang diunggah pada Jumat, 21 Agustus 2020.

Sri Mulyani melanjutkan, negara juga harus berinvestasi pada sumber daya manusia. Bonus demografi, katanya melanjutkan, baru dikatakan bonus apabila kualitas SDM-nya telah berhasil dipersiapkan.

Baca juga: RI Terancam Resesi, Sri Mulyani Proyeksikan Ekonomi Kuartal 3 Minus 2%

“Anak-anak Indonesia yang lahir dengan kondisi sosial yang berbeda namun harus diberikan kesempatan yang sama dalam hal pendidikan, kesehatan, dan jaring pengaman sosial,” katanya.

Sri Mulyani juga menekankan pentingnya pemerataan ekonomi. Seluruh masyarakat Indonesia yang tersebar di seluruh wilayah harus bisa menikmati pelayanan publik dan menikmati infrastruktur yang sama baiknya.

Selain ekonomi, praktik demokrasi harus bagus dan kuat yang didukung oleh kerangka hukum dan institusi pemerintah dan swasta yang bagus dan kuat.

“Itu sebabnya, meskipun dunia termasuk ekonomi Indonesia sedang di hantam keras oleh pandemi Covid-19, kita gunakan momentum ini untuk mengatasi tantangan jangka pendek sekaligus secara konsisten melakukan perubahan/reformasi fundamental di seluruh sektor agar imajinasi dan harapan kita mengenai Indonesia maju tidak memudar. RAPBN 2021 telah dipersiapkan untuk menjalankan dua hal ini,” ujarnya.

Sementera untuk jangka pendek, ujar Sri Mulyani, setiap pihak berperan penting mendukung daya tahan ekonomi Indonesia mulai dari Pemerintah yang mengeksekusi penyerapan anggaran dan mendesain ulang kebijakan berbagai stimulus untuk merespon kendala di lapangan, hingga disiplin protokol kesehatan oleh seluruh masyarakat.

Baca juga: Luhut Akui Ekonomi Melambat: Tapi Nasib Lebih Baik dari Negara Lain

“Jangan lupa untuk mengonsumsi produk UMKM Indonesia ya agar ekonomi cepat bangkit. Ayo kita wujudkan imajinasi kita mengenai Indonesia Maju bersama-sama!” katanya.

Dalam diskusi daring sebelumnya, Sri Mulyani Indrawati mengatakan kondisi pandemi Covid 19 adalah situasi yang sangat menantang, sekalipun bagi seorang yang sudah cukup berpengalaman menjadi menteri keuangan seperti dirinya.

“Bahkan untuk seorang menteri keuangan veteran seperti saya, ini adalah kondisi yang sangat menantang dan berbeda, juga lebih panjang daripada yang dibayangkan orang-orang,” ujar Sri Mulyani, Rabu, 19 Agustus 2020.

RI Terancam Resesi, Sri Mulyani Proyeksikan Ekonomi Kuartal 3 Minus 2%

RI Terancam Resesi, Sri Mulyani Proyeksikan Ekonomi Kuartal 3 Minus 2%

Sri Mulyani memperkirakan pertumbuhan ekonomi kuartal ketiga tahun ini kemungkinan minus 2%. RI berpotensi masuk ke jurang resesi ekonomi.

secret-financial.com – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memperkirakan pertumbuhan ekonomi kuartal ketiga tahun ini kemungkinan minus 2%. Bila itu terjadi, RI berpotensi masuk ke jurang resesi ekonomi.

Outlook (kuartal ketiga) adalah antara 0% hingga negatif 2%,” kata Sri Mulyani dalam konferensi video, Selasa (25/8).

Sri Mulyani mengatakan meski terdapat beberapa indikator ekonomi yang sudah positif,  masih sulit melihat adanya perbaikan data ekonomi.

Baca juga: Sri Mulyani: Pemulihan Ekonomi Nasional hingga Juli 2020 Masih Sangat Rapuh

Dia menilai aktivitas ekonomi RI di bulan Juli masih terpuruk. “Ternyata tetap masih ada suatu risiko yang nyata,” ujarnya.

Dengan demikian, proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia secara keseluruhan tahun 2020 akan berada di antara minus 1,1% hingga 0,2%. Ia berharap, konsumsi dan investasi yang merupakan kunci utama perekonomian bisa terus meningkat.

Jika keduanya masih dalam zona negatif, mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini merasa akan percuma jika pemerintah terus menggenjot belanja. “Akan sangat sulit tahun ini masuk zona netral 0%,” kata dia.

Maka dari itu, dia akan melihat peningkatan konsumsi terutama di kuartal ketiga dan keempat tahun ini. Sehingga, pihaknya akan terus menggunakan instrumen untuk dapat mengembalikan kepercayaan masyarakat agar bisa melakukan konsumsi dan investasi.

Sebelumnya, Sri Mulyani Indrawati pernah mengatakan pertumbuhan ekonomi di kuartal III dan IV diharapkan di atas 0% agar Indonesia terhindar dari resesi.

Technically kita bisa resesi kalau (pertumbuhan ekonomi) kuartal II dan kuartal III minus. Jadi kita coba kuartal III di atas 0 persen,” katanya dalam rapat bersama Komisi XI di Kompleks Parlemen, Senayan, Senin, 22 Juni 2020.

Baca juga: Ke Pegawai Kementerian Keuangan, Sri Mulyani: Kita Dalam Pertempuran

Sebelumnya, Badan Pusat Statistik mencatat perekonomian Indonesia pada kuartal II 2020 terkontraksi atau negatif hingga mencapai 5,32% dibandingkan periode yang sama tahun lalu, lebih buruk dari proyeksi pemerintah negatif sebesar 4,32%. Ekonomi juga tercatat negatif 4,19% dibandingkan kuartal I 2020 dan minus 1,62% pada sepanjang semester pertama tahun ini dibandingkan semester I 2019.

Kinerja perekonomian yang buruk terutama disebabkan oleh anjloknya konsumsi rumah tangga terutama akibat pembatasan sosial berskala besar untuk mencegah penyebaran pandemi corona. Konsumsi rumah tangga yang berkontribusi hampir setengah perekonomian Indonesia pada kuartal II 2020 tercatat negatif 6,51% dibandingkan kuartal sebelumnya atau minus 5,51% dibandingkan kuartal I 2020.

Pertumbuhan ekonomi yang negatif pada kuartal II 2020, belum membuat RI masuk ke dalam resesi teknikal. Ekonom PT Bank Permata Tbk Josua Pardede menjelaskan resesi teknis secara umum didefinisikan dengan perekonomian yang terkontraksi secara kuartalan dalam dua kuartal berturut-turut. Namun, definisi tersebut berlaku pada perekonomian suatu negara yang sudah menghilangkan faktor musiman.

“Mengingat data PDB Indonesia masih belum menghilangkan faktor musiman, maka teknikal resesi didefinisikan sebagai pertumbuhan tahunan yang mengalami pertumbuhan negatif pada 2 kuartal berturut-turut. Jadi Indonesia belum teknikal resesi,” jelasnya.

Baca juga: Kemenkeu Ungkap Alasan Sri Mulyani Singgung Pengalaman Para Menteri di Kabinet

Sementara sektor lainnya terkontraksi, dengan kontraksi paling dalam pada sektor transportasi dan pergudangan sebesar 29,22%, serta akomodasi dan pergudangan sebesar 22,31%. Secara tahunan, pertumbuhan hanya dicatatkan oleh tujuh sektor dengan pertumbuhan tertinggi pada sektor informasi dan telekomunikasi mencapai 10,88%.

Enam sektor lainnya tumbuh lebih lambat dan sepuluh sektor lainnya terkontraksi dengan kontraksi paling dalam pada sketor transportasi dan pergudangan sebesar 30,84%.

Menurut komponen pengeluaran, kontraksi terjadi pada seluruh komponen kecuali pada konsumsi pemerintah. Konsumsi rumah tangga yang selama ini menjadi andalan pertumbuhan ekonomi Indonesia terpukul cukup dalam dan negatif 6,51% dibandingkan kuartal I 2020 atau 5,51% dibandingkan kuartal II 2019.

Sri Mulyani: Pemulihan Ekonomi Nasional hingga Juli 2020 Masih Sangat Rapuh

Sri Mulyani: Pemulihan Ekonomi Nasional hingga Juli 2020 Masih Sangat Rapuh

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemulihan ekonomi nasional pada Juli masih sangat rapuh. Bahkan bisa pembalikan kembali.

secret-financial.com – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemulihan ekonomi nasional pada Juli masih sangat rapuh.

“Bahkan bisa terjadi pembalikan kembali. Ini yang membuat kami sangat hati-hati bahwa kuartal III untuk bisa masuk ke zona nol itu butuh perjuangan yang luar biasa berat,” ujar dia dalam konferensi video, Selasa, 25 Agustus 2020.

Pemulihan ekonomi ke zona nol tersebut, menurut Sri Mulyani, akan butuh perjuangan lantaran beberapa kegiatan masyarakat dan ekonomi ternyata tidak mengalami akselerasi pada Juli 2020. Pemerintah bakal melihat kembali tren pemulihan pada Agustus 2020.

Baca juga: Ini Tantangan Besar Pengembangan Ekonomi Digital di Tanah Air

“Apakah tetap bisa bertahan di zona mendekati nol dan kita terus menjaga agar tidak mencapai resesi atau mungkin kita dalam hal ini beberapa masih struggle untuk bisa recover pada zona netral,” tutur Sri Mulyani. 

Kesimpulan tersebut diambil Sri Mulyani setelah melihat kinerja penerimaan pajak dari berbagai sektor usaha. Pertumbuhan pembayaran pajak dari sebagian besar sektor usaha terpantau masih negatif.

Pada sektor industri pengolahan, Sri Mulyani mengatakan penerimaan pajak terpantau tumbuh negatif 28,91 persen. Kendati berada di zona negatif, angka tersebut relatif membaik dibanding dengan pada Juni yang negatif 36,18 persen dan Mei yang negatif 45,15 persen. “Kami berharap tren ini terus membaik, seiring dengan kalau konsumsi listrik dan kegiatan di industri mulai meningkat,” ujar Sri Mulyani.

Berikutnya, di sektor perdagangan meskipun telah ada relaksasi, ternyata penerimaan pajaknya belum menunjukkan adanya pembaikan. “Bulan Juli bahkan kontraksinya lebih dalam dari bulan Juni yang lalu,” ujar Sri Mulyani. Namun demikian, ia mengatakan angka pada bulan Juli yang sebesar minus 27,34 persen itu masih lebih baik ketimbang bulan Mei yang minus 40,66 persen.

Baca juga: Ke Pegawai Kementerian Keuangan, Sri Mulyani: Kita Dalam Pertempuran

Dia mengatakan kegiatan perdagangan di bulan Juli ternyata tidak pulih secara cukup stabil dan bertahan seperti yang diharapkan pemerintah. Dengan demikian, ia berujar perdagangan akan menjadi salah satu sektor yang perlu diwaspadai. “Ini nanti akan ada hubungannya dengan pengembalian konsumsi masyarakat.”

Pada sektor jasa keuangan, Sri Mulyani mengatakan penerimaan pajak konsisten membaik, meskipun masih tumbuh negatif 6,89 persen. “Konstruksi juga ada pembaikan namun bulan Juli ternyata tidak membaik secara cukup konsisten dibanding bulan Juni,” kata Sri Mulyani.

Selanjutnya, Sri Mulyani mengatakan sektor pertambangan masih terus mengalami kontraksi terlihat dari pertumbuhan pembayaran pajak yang minus 44,8 persen. Sedangkan pembayaran pajak dari sektor transportasi dan pergudangan yang pada bulan Juni sudah tumbuh positif 9,63 persen, ternyata kembali negatif 20,93 persen pada Juli 2020.

Baca juga: Indonesia Bisa Terhindar dari Resesi, Ini Syaratnya Kata Ekonom
Ke Pegawai Kementerian Keuangan, Sri Mulyani: Kita Dalam Pertempuran

Ke Pegawai Kementerian Keuangan, Sri Mulyani: Kita Dalam Pertempuran

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengibaratkan ke tugas para pegawai Kementerian Keuangan pada masa pandemi Covid-19

Ke Pegawai Kementerian Keuangan, Sri Mulyani: Kita Dalam Pertempuran

secret-financial.com – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengibaratkan ke tugas para pegawai Kementerian Keuangan pada masa pandemi Covid-19 seperti seseorang dalam pertempuran.

“Jadi kalau Anda tidak siap untuk bertempur, sampaikan pada atasan bahwa Anda tidak siap. Sehingga kami bisa melakukan langkah-langkah yang cepat, tepat, dan efektif,” kata Sri Mulyani dalam pelantikan pegawai eselon II dan III Kemenkeu secara virtual, Senin, 24 Agustus 2020.

Kepada seluruh pegawai Kemenkeu, dia mengatakan tidak ada waktu bersantai pada masa pandemi Covid-19. Pandemi, kata dia, meminta semua untuk bertempur dan menggunakan instrumen, serta sumber daya yang ada secara maksimal.

Baca juga: Sri Mulyani Bicara Soal Menteri, Rizal Ramli: Bisa Juga Disuruh Pak Jokowi

“Hal itu untuk membantu masyarakat, ekonomi dan memulihkan kesejahteraan secara berkeadilan,” ujarnya.

Kepada Direktorat Jenderal Perbendaharaan, dia menekankan  percepatan pencairan anggaran kementerian dan lembaga secara cepat dan akuntabel menjadi kunci dalam pelaksanaan pemulihan ekonomi nasional.

Dia berharap kepada seluruh pejabat yang hari ini dilantik, maupun seluruh pejabat kantor wilayah di seluruh Indonesia, untuk merasakan dan betul-betul bisa menerapkan manajemen krisis hari ini.

“Jangan bersikap seperti pejabat birokratis, business as usual. Jangan menunggu masalah datang, jangan terlambat untuk mengantisipasi,” ujar kata dia.

Baca juga: Kemenkeu Ungkap Alasan Sri Mulyani Singgung Pengalaman Para Menteri di Kabinet

Sri Mulyani juga telah meminta kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan Andin Hadiyanto untuk selalu proaktif melihat seluruh Satuan Kerja dan memantau pencairan anggaran. Menurutnya, Satker yang tidak mencairkan sesuai perencanaan, harus langsung dihubungi dan ditanyakan masalahnya.

Kemenkeu Ungkap Alasan Sri Mulyani Singgung Pengalaman Para Menteri di Kabinet

Kemenkeu Ungkap Alasan Sri Mulyani Singgung Pengalaman Para Menteri di Kabinet

Yustinus Prastowo, Kemenkeu ungkap alasan Menteri Keuangan Sri Mulyani menyinggung pengalaman pembantu Presiden di Kabinet Indonesia Maju.

Kemenkeu Ungkap Alasan Sri Mulyani Singgung Pengalaman Para Menteri di Kabinet

secret-financial.com – Staf Khusus Kementerian Keuangan, Yustinus Prastowo, Kemenkeu ungkap alasan Menteri Keuangan Sri Mulyani menyinggung pengalaman pembantu Presiden di Kabinet Indonesia Maju dalam diskusi bersama Jakarta Post beberapa waktu lalu. Yustinus mengatakan Sri Mulyani ingin memberi penjelasan terkait penyerapan anggaran yang lebih lambat di paruh pertama 2020.

Pernyataan tersebut, tutur dia, juga tidak terkait dengan isu pergantian menteri yang belakangan santer beredar. “Pernyataan Bu Ani (Sri Mulyani) soal ini sudah biasa dan tak terkait dengan isu reshuffle, tapi lebih pada penjelasan mengapa penyerapan anggaran dan lain-lain agak lambat,” katanya.

Sri Mulyani dalam diskusi virtual menyebut ada sejumlah menteri yang baru menjabat di kursi Kabinet dan belum pernah bekerja sebelumnya di pemerintahan. Dia berharap menteri-menteri itu sudah tahu tentang birokrasi, dokumen anggaran, dan kebijakan-kebijakan lainnya.

Baca juga: Sri Mulyani Bicara Soal Menteri, Rizal Ramli: Bisa Juga Disuruh Pak Jokowi

Menurut Yustinus, pernyataan Sri Mulyani ini tak mengandung ungkapan negatif, tapi mengungkapkan keadaan yang sebenarnya secara faktual. Sri Mulyani, kata dia, juga menyadari bahwa perubahan APBN di masa Covid-19 terbilang radikal karena harus menyesuaikan dengan kondisi yang serba tidak pasti.

Maka, ia mengakui para menteri masih perlu melakukan penyesuaian terhadap fleksibilitas anggaran negara tersebut. “Menteri yang sudah pengalaman saja masih perlu adaptasi dan mengalami kesulitan, apalagi yang baru. Jadi ini permakluman saja,” katanya.

Meski demikian, di kesempatan berbeda, Yustinus mengatakan Sri Mulyani lebih optimistis di tahun anggaran mendatang. Sebab, menteri-menteri sudah lebih terbiasa dan memahami birokrasi.

Baca juga: Indonesia Bisa Terhindar dari Resesi, Ini Syaratnya Kata Ekonom

Adapun ekonom senior Rizal Ramli sebelumnya menduga pernyataan Sri Mulyani berhubungan dengan perintah dari Presiden Jokowi. “Bisa juga dia (Sri Mulyani) disuruh Jokowi karena mau ganti menteri-menterinya. Mungkin ya, saya cuma bicara kemungkinan,” tutur Rizal dalam diskusi virtual bersama RMOL, Jumat, 21 Agustus 2020.

Rizal menduga ada kemungkinan lain yang mendorong Sri Mulyani bicara soal pengalaman menteri. Dia menuding Menteri Keuangan bertindak sebagai orang yang lebih tahu. “Ada kemungkinan Sri Mulyani sok jago,” tuturnya. Menurut Rizal, semestinya Sri Mulyani memiliki tanggung jawab kepada menteri-menteri lain untuk menjelaskan perihal prosedur yang berhubungan dengan anggaran.

Sri Mulyani Bicara Soal Menteri, Rizal Ramli: Bisa Juga Disuruh Pak Jokowi

Sri Mulyani Bicara Soal Menteri, Rizal Ramli: Bisa Juga Disuruh Pak Jokowi

Rizal menduga ada yang mendorong Sri Mulyani bicara soal pengalaman menteri. Dia menuding Menkeu bertindak sebagai orang yang lebih tahu.

secret-financial.com – Ekonom senior Rizal Ramli menanggapi pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani soal menteri-menteri di Kabinet Indonesia Maju yang baru memiliki pengalaman di kursi pemerintahan. Dia menduga ungkapan itu berhubungan dengan Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Sri Mulyani Bicara Soal Menteri, Rizal 

“Bisa juga dia (Sri Mulyani) disuruh Jokowi karena mau ganti menteri-menterinya. Mungkin ya, saya cuma bicara kemungkinan,” tutur Rizal dalam diskusi virtual bersama RMOL, Jumat, 21 Agustus 2020.

Selain itu, Rizal menduga ada kemungkinan lain yang mendorong Sri Mulyani bicara soal pengalaman menteri. Dia menuding Menteri Keuangan bertindak sebagai orang yang lebih tahu. “Ada kemungkinan Sri Mulyani sok jago,” tuturnya.

Baca juga: Indonesia Bisa Terhindar dari Resesi, Ini Syaratnya Kata Ekonom

Sri Mulyani dalam diskusi bersama Jakarta Post beberapa waktu lalu menyebut ada sejumlah menteri yang baru menjabat di kursi Kabinet dan belum pernah bekerja sebelumnya di pemerintahan. Dia berharap menteri-menteri itu sudah tahu tentang birokrasi, dokumen anggaran, dan kebijakan-kebijakan lainnya.

Menurut Rizal, semestinya Sri Mulyani memiliki tanggung jawab kepada menteri-menteri lain untuk menjelaskan perihal prosedur yang berhubungan dengan anggaran. Dia juga menyatakan seharusnya Sri Mulyani mengungkapkan pernyataan ini enam bulan lalu saat pandemi baru terjadi di Indonesia.

“Ini kan sudah 6 bulan krisis. Dari bulan pertama seharusnya sudah diambil inisiatif. Sekarang sudah 6 bulan baru ngomong itu,” ucapnya.

Baca juga: Utang Luar Negeri Tembus Rp 6.67 Triliun, BI: Struktur Tetap Sehat

Staf Khusus Menteri Keuangan Sri Mulyani, Yustinus Prastowo, mengatakan tidak ada hubungannya pernyataan Sri Mulyani dengan perintah dari Presiden Jokowi dan isu reshuffle. “Ini lebih pada penjelasan kenapa penyerapan anggaran dan lain-lain agak lambat. Itu jadi salah satu faktor. Tidak berarti negatif tapi itu faktual,” tuturnya saat dihubungi Tempo.

Sri Mulyani: Bantuan Rp 2,4 Juta untuk UMKM Diluncurkan Paling Cepat 17 Agustus

Sri Mulyani: Bantuan Rp 2,4 Juta untuk UMKM Diluncurkan Paling Cepat 17 Agustus

Sri Mulyani mengatakan program bantuan sosial produktif bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau bantuan UMKM bakal diluncurkan pada bulan ini.

Sri Mulyani: Bantuan Rp 2,4 Juta untuk UMKM Diluncurkan Paling Cepat 17 Agustus

secret-financial.com – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan program bantuan sosial produktif bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau bantuan UMKM bakal diluncurkan pada bulan ini.

“Program bantuan Rp 2,4 juta ini dengan data yang ada yang sekarang dibersihkan akan diluncurkan pada Agustus ini. Mungkin sesudah atau saat 17 Agustus nanti oleh Presiden atau menterinya dan programnya sudah diumumkan. ” ujar Sri Mulyani dalam diskusi daring, Selasa, 11 Agustus 2020.

Sri Mulyani Indrawati mengatakan tantangan dalam penyaluran bantuan sosial produktif untuk pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah adalah perkara data. “Yang paling sulit adalah kalau secara masif anggarannya diberikan, maka yang terjadi kalau datanya belum bersih dan belum terkonsolidasi, nanti ada masyarakat yang mendapatkan lebih dari satu bantuan pemerintah, tapi ada juga yang tidak mendapatkan sama sekali,” ujar dia.

Baca juga: Krisis Ekonomi Lebih Parah dari 1998

Perkara data sebelumnya juga dialami dalam penyaluran program bantuan sosial yang telah ada. Sri Mulyani mengatakan kendala yang dialami pemerintah dalam penyaluran bantuan tersebut adalah data yang tidak mutakhir. Ia menyebut adanya deviasi antara data yag dimiliki Kementerian Sosial dan realita di masyarakat.

“Waktu ditelisik ternyata data tersebut belum dimutakhirkan sejak 2015, karena pemutakhiran data tersebut tergantung kepada pemerintah daerah, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang baru. Sementara, pemerintah daerah tidak semuanya melakukan pemutakhiran, sampai akhirnya terjadi Covid-19 di 2020 dan membutuhkan data yang lebih baru. ” kata Sri Mulyani.

Dalam situasi pagebluk, Sri Mulyani mengatakan pemerintah tidak bisa menunggu sampai semua data terkonfirmasi. Sehingga pemerintah melakukan penyaluran terlebi dahulu dengan data yang ada dan menyiapkan program sosial lain untuk menyapu masyarakat yang berhak dapat tapi belum menerima.

Untuk program bantuan sosial produktif bagi UMKM, Sri Mulyani mengatakan pemerintah akan menggunakan data-data yang sudah ada plus data nasabah perbankan yang memiliki akun kurang dari Rp 1-2 juta. “Seperti di BRI itu mereka punya sekitar 9 juta orang dan kami akan memilih targeting kepada mereka,” kata dia.

Baca juga: Ekonomi Minus 5,32 Persen, Airlangga: RI Relatif Lebih Baik dari Negara Lain

Sri Mulyani memastikan pemerintah akan melakukan pembersihan data, sehingga penyaluran bisa tepat dan akurat kepada masyarakat yang berhak menerima. Sebab, ia mengatakan bahwa pada akhirnya program-program tersebut pun akan diaudit. Sehingga ia ingin memastikan program tersebut tidak menimbulkan masalah dari sisi akuntabilitas.

“Karena ini semua harus dipertanggungjawabkan. Dan memang trade-off antara kecepatan dan ketepatan ketika bahan baku data belum lengkap menjadi sesuatu yang menantang bagi semuanya,” kata Sri Mulyani.

Pemulihan Ekonomi, Sri Mulyani: Gak Mungkin Tanpa Swasta Bangkit Kembali

Pemulihan Ekonomi, Sri Mulyani: Gak Mungkin Tanpa Swasta Bangkit Kembali

Pemerintah resmi meluncurkan program program penjaminan pemerintah kepada korporasi padat karya dalam rangka pemulihan ekonomi nasional.

Pemulihan Ekonomi, Sri Mulyani: Gak Mungkin Tanpa Swasta Bangkit Kembali

secret-financial.com – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan program penjaminan kredit modal kerja untuk korporasi sektor padat karya diharapkan dapat menjadi katalis dalam membangkitkan kembali aktivitas ekonomi secara bertahap. “Enggak mungkin ekonomi bangkit lagi tanpa sektor swasta dan korporasi juga bangkit kembali,” ujar dia dalam konferensi video, Rabu, 29 Juli 2020.

Sri mulyani mengatakan saat ini sektor perbankan sedang dalam proses hati-hati dalam melakukan restrukturisasi. Dengan meningkatnya risiko, kata dia, perbankan juga berhati-hati dalam melakukan penyaluran, meskipun memiliki likuiditas.

Di sisi lain, perseroan pun menahan diri untuk tidak mengambil kredit modal kerja lantaran perekonomian yang belum pulih. “Kalau dua-duanya menunggu dan tidak ada katalis, maka perekonomian dapat berhenti. Mau pemerintah melakukan berbagai upaya pun tidak akan bisa, karena APBN enggak lebih dari 16 persen dari total PDB kita,” kata Sri Mulyani.

Baca juga: Sri Mulyani Sebut Ekonomi Mulai Membaik Sejak Juni

Untuk itu, pemerintah pun berupaya untuk menggerakkan kembali aktivitas ekonomi secara bertahap melalui pemberian stimulus-stimulus. Sebelumnya, pemerintah telah melakukan penempatan dana Rp 30 triliun di Bank Himbara, serta Rp 11,5 triliun di Bank Pembangunan Daerah.

Sri Mulyani mengatakan nantinya pemerintah masih akan memberikan lagi penempatan dana dengan suku bunga murah. “Hal tersebut untuk meyakinkan bahwa amunisi perbankan cukup dan likuiditas ada,” ujar Sri Mulyani.

Pemerintah resmi meluncurkan program program penjaminan pemerintah kepada korporasi padat karya dalam rangka pemulihan ekonomi nasional. Dukungan tersebut dilakukan dengan skema penugasan kepada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) dan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PT PII). Pengaturannya telah dimasukkan dalam Revisi Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020. 

Baca juga: Ada Penempatan Dana Pemerintah, BUMN: Penyaluran Kredit Membaik

“Skema penjaminan kredit modal kerja kepada korporasi akan diberikan pada kredit dengan plafon Rp 10 Miliar sampai dengan Rp 1 Triliun, dan ditargetkan menciptakan Rp 100 Triliun Kredit Modal Kerja sampai dengan 2021,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

Menko Perekonomian menjelaskan, dukungan ini tidak kalah penting karena korporasi pun mengalami kesulitan operasional maupun kesulitan keuangan akibat pandemi Covid-19. Terutama korporasi padat karya yang jika kesulitan beroperasi akan berdampak pada PHK. “Program ini menjadi penting sebagai daya tahan agar korporasi bisa melakukan rescheduling, bahkan bisa meningkatkan kredit modal kerja. Terutama untuk sektor padat karya yang memperkerjakan banyak tenaga kerja,” katanya.