fbpx
Sri Mulyani Sebut Ekonomi Mulai Membaik Sejak Juni

Sri Mulyani Sebut Ekonomi Mulai Membaik Sejak Juni

Sri Mulyani sebut ekonomi pada bulan Juni sudah mulai membaik. Ekonomi bulan Juni ada pembalikan kemudian berpacu meningkatkan sentimen dan tren positif

Sri Mulyani Sebut Ekonomi Mulai Membaik Sejak Juni

secret-financial.com – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan perekonomian Indonesia pada kuartal II 2020 relatif lebih buruk daripada periode sebelumnya. Namun, Sri Mulyani sebut ekonomi pada bulan Juni sudah mulai membaik.

“Ekonomi bulan Juni ada pembalikan kemudian berpacu meningkatkan sentimen dan tren positif,” ujar Sri Mulyani dalam konferensi video, Senin, 20 Juli 2020.

Beberapa indikator sektoral yang bergerak ke arah positif pada bulan Juni, antara lain indeks keyakinan konsumen , PMI manufaktur, konsumsi, konsumsi listrik bisnis dan industri, serta ekspor impor. Selain itu, penerimaan pajak, penerimaan bea cukai, penyerapan belanja modal, serta likuiditas pemerintah yang ekspansif.

Baca juga: Sri Mulyani Menjawab Kritik: Semua Negara Islam di Dunia Punya Utang

Pada sisi fiskal, Sri Mulyani mengatakan kinerja perpajakan masih melambat akibat Pembatasan Sosial Berskala Besar, namun mulai membaik pada sektor tertentu. Perbaikan kinerja perpajakan tersebut didorong oleh pelonggaran PSBB dan membaiknya perdagangan internasional. Adapun pembiayaan dijaga agar aman dan kondisi kas terkendali.

Di sektor riil, konsumsi masyarakat terpantau mulai mengalami perbaikan, namun masih lemah. Di sisi lain, produksi dalam negeri mulai tumbuh. Dengan demikian, ia mengatakan sektor rill, terutama konstruksi mulai berdegup naik, namun perlu dilihat keberlangsungannya.

Pada sisi eksternal, cadangan devisa meningkat, salah satunya didukung penerbitan surat berharga negara valuta asing. Aktivitas ekspor dan impor menunjukkan tren membaik, dengan potensi ekspor ke Cina yang mulai tumbuh.

Baca juga: Dorongan Konsumsi Pemerintah ke Pertumbuhan Ekonomi Kuartal II Masih Lemah

Adapun pada sisi moneter dan keuangan, yield SBN mulai kembali ke kondisi awal 2020 dengan kepemilikan asing masih rendah. Menurut Sri Mulyani, likuiditas perbankan terjaga, meskipun ada tekanan pada kinerja bank. Sementara, inflasi masih dalam kondisi terkendali.

Dengan situasi tersebut, Sri Mulyani berujar aktivitas ekonomi mulai membaik. Namun ketidakpastian masih tinggi, serta perlu hati-hati dan kewaspadaan. Belanja pemerintah, tutur dia, akan menjadi modal penting untuk mengatasi dampak negatif Covid-19. “Implementasi pemulihan ekonomi nasional yang efektif menjadi driver utama penggerak pertumbuhan ekonomi,” ujarnya.

Sri Mulyani Menjawab Kritik: Semua Negara Islam di Dunia Punya Utang

Sri Mulyani Menjawab Kritik: Semua Negara Islam di Dunia Punya Utang

Sri Mulyani Indrawati menjawab kritik publik terkait pengelolaan utang pemerintah. Dia meminta masyarakat tidak negatif terhadap utang Indonesia.

Sri Mulyani Menjawab Kritik: Semua Negara Islam di Dunia Punya Utang

secret-financial.com – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjawab kritik publik terkait pengelolaan utang pemerintah. Dia meminta masyarakat tidak memberikan stigma negatif terhadap proporsi utang Indonesia. 

Sri Mulyani melanjutkan, tak ada satu pun negara di dunia yang tak memiliki utang. Pinjaman diperlukan untuk menjaga pertumbuhan ekonomi, tak terkecuali negara- negara Islam.  

“Kalau teman-teman yang suka pakai negara Islam. Semua negara Islam di dunia, semua berutang. Mau Saudi, UAE, Qatar, Maroko, Pakistan, Afghanistan, Kazakhstan, you name it,” tegas Sri Mulyani dalam live Instagram, seperti dikutip Minggu (19/7). 

Baca juga: Kemenhub Kembalikan Rp 94,41 Miliar ke Kas Negara

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini mengungkapkan, utang sangat diperlukan untuk membiayai belanja pemerintah. Kebijakan utang bisa dikontrol dengan tetap menjaga rasio dengan PDB.

“Bahkan saya tahu waktu di Bank Dunia, negara Islam terutama yang di Afrika mayoritas miskin banget. Dan mereka dapat utang, bahkan diberikan hibah,” ucap Sri Mulyani.

Dia berujar, sebagian masyarakat di Indonesia masih sangat sensitif dengan kebijakan utang yang terkadang jadi perdebatan panas.

“Saya ingin menyampaikan, kadang-kadang masyarakat kita sensitif soal utang. Menurut saya, tidak bagus juga. Karena kalau kita mau bicara tentang policy (ketentuan) utang, ya kita bisa berdebat, jangan pakai benci dan menggunakan bahasa kasar,” kata Sri Mulyani. 

Baca juga: Dorongan Konsumsi Pemerintah ke Pertumbuhan Ekonomi Kuartal II Masih Lemah

Alasan utama mengapa negara berutang yakni untuk mengejar ketertinggalan infrastruktur, lalu kedua utang diperuntukkan guna mendorong pertumbuhan ekonomi. 

“Kalau begitu kita perlu utang? Ya utangnya untuk apa dulu. Kalau untuk membuat infrastruktur kita baik (utang produktif), supaya anak-anak bisa sekolah dan tidak menjadi generasi yang hilang, ya tidak ada masalah,” tutur Sri Mulyani. 

Saat ini, menurut Kementerian Keuangan, pemerintah mengambil kebijakan fiskal ekspansif di mana belanja negara lebih besar daripada pendapatan negara untuk mendorong perekonomian tetap tumbuh.

Menurut pemerintah, ketertinggalan infrastruktur dan masalah konektivitas bisa menimbulkan biaya ekonomi yang tinggi yang harus ditanggung masyarakat, kondisi ini membuat daya saing Indonesia menjadi rendah.

“Itu pilihan kebijakan. Kalau enggak utang, berarti kita menunda kebutuhan infrastruktur. Masalah pendidikan, masalah kesehatan, mungkin tertunda. Jadi negara kita warganya banyak, tapi anak-anaknya bisa rentan,” sebut Sri Mulyani. Baca juga: Utang Indonesia Per Mei.

Baca juga: Begini Strategi Kemenkeu Untuk Memperkuat Ketahanan Ekonomi Sampai Tahun 2024

Selain mengejar ketertinggalan infrastruktur, kebijakan fiskal ekspasif ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia melalui alokasi anggaran pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial. 

Dikutip dari data Kementerian Keuangan, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia masih lebih rendah dibandingkan sejumlah negara tetangga. Untuk itu, pemenuhan pendidikan, kesehatan, dan fasilitas dasar menjadi prioritas utama guna menciptakan kualitas SDM Indonesia yang produktif dan kompetitif. 

Mengutip data United Nations Development Programme (UNDP) pada tahun 2015, IPM Indonesia yaitu 0,689, atau masih di bawah Malaysia, Thailand, dan Singapura. Indonesia masih berada di atas Vietnam, Filipina, Kamboja, dan Myanmar. 

Sebelumnya, Bank Indonesia mencatat utang luar negeri (ULN) Indonesia pada akhir Mei 2020 tembus sebesar 404,7 miliar dollar AS atau sekitar Rp 5.868 triliun (kurs Rp 15.000).

Utang tersebut terdiri dari ULN sektor publik (pemerintah dan bank sentral) sebesar 194,9 miliar dollar AS dan ULN sektor swasta (termasuk BUMN) sebesar 209,9 miliar dollar AS.

Dorongan Konsumsi Pemerintah ke Pertumbuhan Ekonomi Kuartal II Masih Lemah

Dorongan Konsumsi Pemerintah ke Pertumbuhan Ekonomi Kuartal II Masih Lemah

Daya dorongan konsumsi pemerintah di kuartal kedua tahun ini tampaknya belum terlalu kuat. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada periode April-Mei 2020,

Dorongan Konsumsi Pemerintah ke Pertumbuhan Ekonomi Kuartal II Masih Lemah

secretfinancial.com – Daya dorongan konsumsi pemerintah di kuartal kedua tahun ini tampaknya belum terlalu kuat. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada periode April-Mei 2020, diperkirakan semakin terperosok. 

Konsumsi pemerintah menjadi satu-satunya harapan pertumbuhan ekonomi kuartal II tahun ini. Berdasarkan data Kementerian Keuangan (Kemenkeu), realisasi belanja negara semester I-2020 mencapai Rp 1.068,9 triliun, tumbuh 3,3% year on year (yoy). Ini menjadi kabar baik lantaran pada bulan-bulan sebelumnya, belanja negara masih mencatatkan kontraksi.

Baca juga: Defisit Anggaran Membengkak, Begini Strategi Pembiyaan Pemerintah

Kenaikan ini, terutama didorong oleh kinerja belanja pemerintah pusat dengan realisasi Rp 668,5 triliun atau tumbuh 6% yoy. Peningkatan tersebut didorong oleh kebijakan penanganan Covid-19, di antaranya realisasi kontribusi sosial, iuran BPJS, dan kenaikan tarif kesehatan untuk Aparatur Sipil Negara (ASN).

Proyeksi ini turun drastis dari realisasi pertumbuhan ekonomi di kuartal I yang sebesar 2,97%. Sehingga, pertumbuhan ekonomi di kuartal I secara keseluruhan berkisar antara -1,1% sampai -0,4%.

Tekanan tersebut, didasari oleh adanya kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang masif di berbagai daerah dalam rangka penanganan penyebaran Covid-19.

Menkeu berharap, pada kuartal III dan kuartal IV akan terjadi pemulihan seiring dengan kebijakan new normal yang perlahan mulai membangkitkan kembali aktivitas ekonomi. Perkiraan Sri Mulyani, pertumbuhan ekonomi di kuartal III sebesar -1% sampai dengan 1,2% dan kuartal IV sebesar 1,6%-3,2%. Sehingga, ekonomi sepanjang tahun diperkirakan -0,4% hingga 1%.

Baca juga: Defisit APBN Melebar, Rasio Utang diramal Membengkak Jadi 38,1% dari PDB di 2021

Namun, “Sampai dengan Mei 2020 belanja pemerintah pusat tumbuh 1,2%, ternyata salah satu penyumbangnya adalah belanja pembayaran bunga utang yang pada bulan Mei tumbuh 14%, terbesar kedua setelah bansos yang tumbuh 30%,” ujar Yusuf.

Namun demikian, belanja bunga utang bukan pos yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Sebab itu, ia sangsi bahwa konsumsi pemerintah bakal tumbuh positif di kuartal II tahun ini. Terlebih, belanja pemerintah daerah juga masih terhambat.

Soal New Normal, Sri Mulyani Pilih Ekonomi atau Kesehatan?

Soal New Normal, Sri Mulyani Pilih Ekonomi atau Kesehatan?

Hal itu diungkapkan Sri Mulyani saat menjawab pertanyaan mana yang lebih didahulukan, pilih antara kesehatan dan ekonomi.

Soal New Normal, Sri Mulyani Pilih Ekonomi atau Kesehatan?

secret-financial.com – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati buka suara mengenai skenario new normal. Hal itu diungkapkan Sri Mulyani saat menjawab pertanyaan mana yang lebih didahulukan, pilih antara kesehatan dan ekonomi.

Melalui Instagramnya @smindrawati, Minggu (31/5/2020), Sri Mulyani mengatakan keduanya adalah hal penting.

“Bagi saya, keduanya sama pentingnya dan harus berjalan bersama. Pandangan yang seolah-olah mendahulukan ekonomi sehingga buru-buru dilakukan pelonggaran Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) adalah tidak benar,” katanya.

Baca juga: Tenaga Medis Serukan ‘Indonesia Terserah’, Kritik untuk Pemerintah RI

Dia menjelaskan, sejak Maret 2020, melalui PSBB pemerintah melakukan langkah untuk memprioritaskan kesehatan dengan terlebih dahulu merelokasikan anggaran untuk sarana dan fasilitas kesehatan bagi tenaga medis, tenaga kesehatan, serta masyarakat langsung. Langkah-langkah pencegahan secara masif dilakukan dari tingkat pusat sampai level terkecil di desa-desa.

Baca juga: New Normal Segera Berlaku, Kabar Baik atau Buruk Bagi Ekonomi RI?

Percepatan penanganan kesehatan juga tampak dari jumlah laboratorium penanganan COVID-19 yang bertambah signifikan. Mulai dari satu laboratorium di bulan Maret, kini telah berjumlah lebih dari 100 laboratorium untuk rapid test dan Polymerase Chain Reaction (PCR).

Sri Mulyani  juga menyebut bahwa pemerintah telah mengikuti standar Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dalam melakukan pelonggaran PSBB. Sementara aturan normal baru (New Normal) sendiri diterapkan pemerintah demi memitigasi risiko agar tidak terjadi serangan gelombang kedua virus corona (COVID-19), jelasnya.

Baca juga: ICW Kritik KPK Lunak Terkait Penanganan Korupsi di Era New Normal

“Langkah-langkah dalam membuat protocol kesehatan disiapkan di tempat industry, mall, serta tempat public lainnya. Saat ini masing-masing kementerian menyiapkan protocol tersebut. TNI dan Polri juga akan turut terlibat untuk menjamin enforcement dan disiplin pelaksanaan protocol tersebut di ruang pubik.

Ia juga mengajak masyarakat agar tidak berkompromi terhadap protokol kesehatan. Sri Mulyani meminta agar masyarakat disiplin dalam menjaga kesehatan.

“Ayo disiplin jaga kesehatanmu dan orang-orang yang disayangi dengan terus waspada dan melaksanakan protokol kesehatan,” tutupnya.

Sri Mulyani : Sektor Keuangan RI Berstatus Waspada

Sri Mulyani : Sektor Keuangan RI Berstatus Waspada

Stabilitas sistem keuangan RI sampai akhir Maret itu berstatus tingkatan waspada. Ini yang menyebabkan kita melakukan beberapa kali rapat dengan kabinet.

Sri Mulyani : Sektor Keuangan RI Berstatus Waspada

secret-financial.com – Komite Stabilitas Sektor Keuangan (KSSK) menyatakan, status stabilitas sistem keuangan pada kuartal I-2020 adalah waspada. Hal ini karena dampak penyebaran virus corona terhadap ekonomi domestik semakin meluas.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, sampai dengan Maret 2020, terjadi gejolak yang sangat tinggi dan volatilitas keuangan dalam situasi yang meningkat kewaspadaannya.

Baca juga: Ini Sektor yang Bikin Kredit Macet Bank RI Naik

“Stabilitas sistem keuangan RI sampai akhir Maret itu berstatus tingkatan waspada. Ini yang menyebabkan kita melakukan beberapa kali rapat dengan kabinet yang menjadi landasan penyusunan Perppu No 1/2020,” kata Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan yang juga Ketua KSSK, dalam jumpa pers, Senin (11/5/2020).

Status waspada itu karena dampak dari penyebaran virus corona, yang terlihat dari pergerakan nilai tukar rupiah yang merosot hampir ke area Rp17 ribu per dolar Amerika Serikat (AS). Kemudian, aliran modal asing yang terus keluar dan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang anjlok di bawal level 5.000.

Berdasarkan kondisi tersebut, KSSK telah melakukan pertemuan dengan Presiden Joko Widodo dan para menteri Kabinet Indonesia Maju. Kemudian, terbit lah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19.

“Mengenai stabilitas dari sistem keuangan. Tadi saya sampaikan, pada Maret tepatnya sampai triwulan I-2020. Sehingga munculnya Perppu ini merupakan situasi kegentingan yang memaksa,” imbuh mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia.

Kendati demikan, setelah Maret terlihat sentimen positif dari pasar keuangan domestik maupun global. Tidak hanya itu, untuk menghadapi situasi sulit, KSSK mengeluarkan bauran kebijakan, yang bertujuan menciptakan ketenangan di pasar keuangan.

“Meskipun dampak dari covid-19 baru akan kita lihat, semakin membesar untuk perekonomian kita di triwulan II-2020. Maka kita juga tetap meningkatkan kewaspadaan,” pungkas Ani.

Menurutnya, sebagai Ketua KSSK, koordinasi erat tim KSSK bersama Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) telah merespons dan mitigasi dampak Covid-19 ke berbagai sektor dengan bauran kebijakan.

Oleh karena itu, adanya berbagai bauran kebijakan ini menunjukkan bahwa tim KSSK melakukan tindakan untuk memitigasi gejolak tersebut.

“Kita lakukan respons tadi yang disebut policy mix dari kita semua. Yang menggambarkan bahwa kita semuanya bersama-sama melakukan tindakan untuk memitigasi gejolak tersebut. Dan ternyata bisa menciptakan ketenangan, meskipun dampak dari Covid-19 sendiri baru akan kita lihat semakin membesar untuk perekonomian kita itu di triwulan ini. Maka kita juga tetap meningkatkan kewaspadaan kita,” kata Sri Mulyani.

Lanjutnya, adanya pandemi Covid-19 telah mengganggu aktivitas ekonomi yakni sisi permintaaan dan produksi. Jika permintaan menyangkut kinerja konsumsi, investasi, ekspor dan impor yang mengganggu rantai pasok perdagangan dunia.