fbpx
YLKI Tolak Vaksin Berbayar

YLKI Tolak Vaksin Berbayar

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menyoroti adanya vaksin Gotong Royong yang berbayar, yang dijual di apotek apotek tertentu.
YLKI Tolak Vaksin Berbayar

Secret-financial — Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menyoroti adanya vaksin Gotong Royong yang berbayar, yang dijual di apotek apotek tertentu. Ketua Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi menyebut, hal itu sangat tidak etis di tengah pandemi yang sedang mengganas.

“Vaksin berbayar harus ditolak,” ujarnya dalam keterangannya kepada JawaPos.com, Senin (12/7).

Menurutnya, kebijakan ini bisa jadi hanya akan makin membuat masyarakat malas untuk melakukan vaksinasi. “Yang digratiskan saja masih banyak yang nggak mau, apalagi suruh bayar,” tuturnya.

Selain itu, lanjutnya, kebijakan tersebut juga membingungkan masyarakat, mengapa ada vaksin berbayar, dan ada vaksin yang gratis. “Dari sisi komunikasi publik, itu sangat jelek,” imbuhnya.

Baca juga:
Thailand Kena Protes Taiwan Gara-gara Vaksin AstraZenecaMenkes Sebut 3 Orang Meninggal Usai Divaksin AstraZeneca

Tulus menuturkan, vaksin yang berbayar juga bisa menimbulkan ketidakpercayaan pada masyarakat, bahwa yang berbayar dianggap kualitasnya lebih baik, dan yang gratis lebih buruk kualitasnya.

Hal ini bertolak belakang jika dibandingkan dengan negara lain, di mana masyarakat yang mau divaksinasi Covid-19 diberikan hadiah oleh pemerintahnya. “Ini dengan maksud agar makin banyak warga negaranya yang mau divaksin. Bukan malah disuruh membayar,” ucapnya.

Dengan denikian, pihaknya mendesak agar vaksin gotong royong berbayar untuk kategori individu dibatalkan. “Kembalikan pada kebijakan semula, yang membayar adalah pihak perusahaan, bukan individual,” pungkasnya.

Thailand Kena Protes Taiwan Gara-gara Vaksin AstraZeneca

Thailand Kena Protes Taiwan Gara-gara Vaksin AstraZeneca

Thailand meyakinkan tidak menghalang-halangi ekspor vaksin virus corona AstraZeneca. Pernyataan itu dilontarkan setelah Taiwan menyebut Negeri Gajah Putih

Secret-financial — Thailand meyakinkan tidak menghalang-halangi ekspor vaksin virus corona AstraZeneca. Pernyataan itu dilontarkan setelah Taiwan menyebut Negeri Gajah Putih itu menyimpan sendiri vaksin virus corona yang di produksinya.

Sebelumnya pada Jumat kemarin, 11 Juni 2021, Presiden Taiwan Tsai Ing-wen mengatakan pihaknya telah memesan 10 juta dosis vaksin virus corona dari AstraZeneca. Vaksin pesanan Taiwan itu, sebagian besar diproduksi di Thailand. Namun Thailand memberikan vaksin-vaksin itu pada kelompok prioritas di negara itu.

“Thailand tidak menghalang-halangi ekspor AstraZeneca. Ini hanya persoalan produsen dalam mengaturnya,” kata Wakil Juru Bicara Pemerintah Thailand, Traisuree Taisaranakul, Sabtu, 12 Juni 2021.

Dalam keterangannya, Traisuree tidak menjelaskan detail produsen yang dimaksud, apakah AstraZeneca atau manufaktur di Thailand, yakni Siam Bioscience. Kementerian Kesehatan Thailand belum mau berkomentar mengenai hal ini. Bungkam juga dilakukan oleh AstraZeneca dan Siam Bioscience.

Baca juga:
Airlangga Hartarto Gandeng UI dan UPH untuk Persiapan KTT G20Restrukturisasi Jiwasraya Bakal Menekan Pamor Industri Asuransi

Taiwan dan Thailand sama-sama sedang menghadapi gelombang kenaikan angka positif Covid-19 dalam beberapa pekan terakhir. Padahal berbulan-bulan sebelumnya, kedua negara itu sukses menangani pandemi Covid-19.

Filipina mengatakan pada bulan ini mengalami keterlambatan penerimaan vaksin virus corona AstraZeneca yang diproduksi di Thailand. Malaysia juga mengatakan juga bakal mengalami keterlambatan.

Sekitar 200 juta dosis vaksin virus corona AstraZeneca untuk wilayah Asia Tenggara bergantung pada produksi di Siam Bioscience. Ini adalah sebuah perusahaan milik Raja Thailand, yang membuat vaksin untuk pertama kali.

Menkes Sebut 3 Orang Meninggal Usai Divaksin AstraZeneca

Menkes Sebut 3 Orang Meninggal Usai Divaksin AstraZeneca

Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menyebut ada 3 orang meninggal usai divaksin AstraZeneca. Namun belum diketahui apa penyebab meninggalnya ketiga orang tersebut.
Menkes Sebut 3 Orang Meninggal Usai Divaksin AstraZeneca

Secret-financial — Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menyebut ada 3 orang meninggal usai divaksin AstraZeneca. Namun belum diketahui apa penyebab meninggalnya ketiga orang tersebut.

“AstraZeneca juga kemarin ada 3 orang (meninggal). Tapi sedang diteliti, ada komite KIPI-nya kan di daerah sama nasional, apakah itu meninggalnya gara-gara vaksin,” ujar Budi saat meninjau vaksinasi lansia di RSUD Otto Iskandar Dinata, Soreang, Bandung, Selasa (19/5)

Budi menjelaskan, saat ini sudah ada 1,2 juta dosis vaksin AstraZeneca yang sudah didistribusikan ke Jakarta, Jawa Timur, dan Bali. Namun di Jawa Timur dan Bali tidak ada kasus yang meninggal.

Baca juga:
Pengacara Sebut 2 Polisi Jadi Tersangka Penganiayaan Jurnalis Tempo Nurhadi

Sementara itu, Budi menyebut sebetulnya pasien yang meninggal usai divaksin Sinovac jumlahnya lebih banyak. Namun setelah diteliti, mereka meninggal karena penyakit lain, bukan karena vaksin.

“Ada (meninggal karena vaksin Sinovac), malah lebih banyak. Cuma udah diconfirm itu bukan gara-gara vaksin. Komorbid ada yang sakit jantung, ada yang sakit cancer tapi kebetulan dia divaksin,” tuturnya.

Impor Barang Konsumsi Maret 2021 Melonjak, Dipicu Kebutuhan Vaksin Covid-19

Impor Barang Konsumsi Maret 2021 Melonjak, Dipicu Kebutuhan Vaksin Covid-19

Impor barang konsumsi melonjak hingga 15,51 persen (month-to-month/mtm) dan mencapai nilai US$ 1,41 miliar sepanjang Maret 2021.

secret-financialImpor barang konsumsi melonjak hingga 15,51 persen (month-to-month/mtm) dan mencapai nilai US$ 1,41 miliar sepanjang Maret 2021. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat kenaikan impor yang tinggi terjadi pada sejumlah barang seperti vaksin Covid-19 hingga gula.

“Itu yang menyebabkan impor barang meningkat,” kata Kepala BPS Suhariyanto dalam konnferensi pers virtual pada Kamis, 15 April 2021.

Pertumbuhan impor barang konsumsi ini merupakan yang tertinggi sepanjang 2021. Pada Januari 2021, impor barang konsumsi tumbuh minus 17 persen (mtm) atau dengan nilai US$ 1,42 miliar. Lalu pada Februari 2021, impor barang konsumsi mencapai minus 13,78 persen (mtm).

Adapun beberapa impor barang yang mengalami kenaikan tinggi sepanjang Maret 2021 yaitu vaksin Covid-19 dari Cina hingga susu, krim, dan tepung dari Selandia Baru. Kemudian, gula kristal mentah (raw sugar) dari India, mesin AC dari Thailand, dan jeruk mandarin dari Cina.

Secara umum, BPS juga mencatat nilai impor pada Maret 2021 mencapai US$ 16,79 miliar. Pertumbuhannya ini dua digit, yaitu 26,55 persen (mtmt) dan 25,73 persen (yoy).

Pertumbuhan impor secara akumulatif ini juga merupakan yang tertinggi sepanjang 2021. Pada Januari 2021, impor tumbuh minus 7,59 persen (mtm) dan minus 6,49 persen (yoy). Sementara pada Februari 2021, ekspor tumbuh minus 0,49 persen (mtm) dan 14,86 peren (yoy).

Masyarakat Diminta tidak Pilih-Pilih Vaksin

Masyarakat Diminta tidak Pilih-Pilih Vaksin

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengimbau, masyarakat diminta agar tidak pilih-pilih jenis vaksin. Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 Kementerian Kesehatan
Masyarakat Diminta tidak Pilih-Pilih Vaksin

Secret-financial — Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengimbau, masyarakat diminta agar tidak pilih-pilih jenis vaksin. Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 Kementerian Kesehatan, Siti Nadia Tarmidzi, memastikan jenis vaksin yang diproduksi Sinovac maupun AstraZeneca aman dan bermanfaat.

“Kita juga ingin mengimbau kepada seluruh masyarakat mengingatkan kembali untuk tidak memilih jenis vaksin. Karena vaksin yang terbaik adalah vaksin yang telah tersedia dan sudah boleh dipergunakan,” ujar dia, dalam konferensi pers virtual yang dipantau di Jakarta, Senin (12/4).

Ia mengungkapkan semua vaksin yang saat ini dipergunakan, baik vaksin produksi Sinovac maupun Astrazeneca, sudah memenuhi syarat Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dari segi keamanan. Semuanya sudah melewati uji klinis tahap tiga.

Baca juga: Polri Imbau Anggota Tak Gunakan Kekerasan Ketika Larang Masyarakat Mudik

Dari segi efikasi, WHO pun sudah menentukan syarat minimal 50 persen agar bisa dipergunakan secara luas. Nadia juga menjelaskan Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) serta Komite Penasihat Ahli Imunisasi Nasional (ITAGI) telah melakukan kajian terhadap keamanan dan tentunya mutu kedua vaksin tersebut.

“Sehingga kita tahu bahwa baik Sinovac ataupun vaksin Sinovac buatan Biofarma, yaitu vaksin Covid-19 serta vaksin AstraZeneca, tetap bisa kita gunakan untuk mengatasi pandemi Covid-19 yang ada ini,” kata dia.

Kementerian Kesehatan memastikan vaksin yang digunakan jenis vaksin yang aman dan bermanfaat. Serta bisa meningkatkan kekebalan tubuh yang telah berdasarkan rekomendasi dari para ahli.

DPR Minta Pemerintah Mencabut Ancaman Denda kepada Masyarakat yang Menolak Vaksin

DPR Minta Pemerintah Mencabut Ancaman Denda kepada Masyarakat yang Menolak Vaksin

Ansory Siregar menekan pemerintah untuk mencabut ancaman denda kepada masyarakat yang menolak vaksin pada saat rapat kerja
DPR Minta Pemerintah Mencabut Ancaman Denda kepada Masyarakat yang Menolak Vaksin

Secret-financial — Wakil Ketua Komisi IX Fraksi PKS, Ansory Siregar menekan pemerintah untuk mencabut ancaman denda kepada masyarakat yang tidak ingin disuntikkan vaksin atau menolak vaksin pada saat rapat kerja bersama Menteri Kesehatan, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), dan PT. Biofarma.

Menurut Ansory, memberi ancaman bukanlah satu-satunya solusi yang bisa dilakukan pemerintah untuk mengajak masyarakat mendukung vaksinasi Covid-19.

“Tolong dihapus ancaman itu dari masyarakat, sebab kalaupun didenda pada akhirnya tidak akan disuntik, kan tujuannya agar mereka mau disuntik.

Baca juga: Gara-gara Ngopi, Plt Wali Kota Surabaya Hampir Gagal Divaksin

Sebenarnya kalau vaksin ini bagus pasti akan dicari orang berapapun harganya, sebaliknya jika vaksin ini tidak bagus harga gratis pun orang tidak akan mau.

Nah ini kan kerja kita sama-sama untuk menyadarkan masyarakat dan mensosialisasikannya,” ucap Ansory.

Ansory juga mengatakan seharusnya pemerintah menetapkan jadwal vaksin menunggu hasil uji klinis setidaknya beberapa minggu lagi agar tidak ada kontra yang timbul dari masyarakat.

Begitu pula EUA/Emergency Use Autorization atau ijin edar yang dikeluarkan oleh BPOM.

Baca juga: Wamenkes: Belum Ada Sanksi Bagi Penolak Vaksinasi Covid-19

“BPOM mempunyai hak untuk bertindak tegas  kepada pemerintah jika uji EUA belum keluar, BPOM sudah dua kali memaparkan bahwa hasil uji klinis akan keluar lima belas hari sampai satu bulan lagi.”

“Seharusnya bukan Bapak Budi Gunadi yang menentukan vaksinasi tanggal tiga belas, tetapi yang menentukan vaksinasi seharusnya dari BPOM. Untuk ke depan kita semua harus mengikuti alur,” kata Ansory.

Anshory juga mengusulkan agar UU Karantina direvisi agar tidak ada sanksi yang tidak produktif. Terlebih dalam situasi pandemi, kondisi masyarakat tidak memungkinkan.

Baca juga: Vaksinasi Covid-19, Pemerintah Jangan Berbisnis Dengan Rakyat
Vaksinasi Covid-19, Pemerintah Jangan Berbisnis Dengan Rakyat

Vaksinasi Covid-19, Pemerintah Jangan Berbisnis Dengan Rakyat

Anggota Komisi IX DPR RI Ribka mengingatkan Pemerintah untuk tidak mengkomersialkan vaksinasi Covid-19. Negara tidak boleh berbisnis dengan rakyat.

Secret-financial — Anggota Komisi IX DPR RI Ribka Tjiptaning mengingatkan Pemerintah untuk tidak mengkomersialkan vaksinasi Covid-19.

Ribka menegaskan, negara tidak boleh berbisnis dengan rakyat.

Hal ini diungkapkan Ribka saat melakukan rapat kerja Komisi IX bersama Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Kepala Badan POM Penny Lukito, dan Direktur Utama Bio Farma Honesty Basyir, Selasa (12/1/2021).

Baca juga: Pakar Hukum Kesehatan Kritik Wamenkumham Soal Memidanakan Warga yang Tolak Vaksin Corona

“Negara tidak boleh berbisnis dengan rakyatnya lho, tidak boleh. Mau alasan apa saja tidak boleh. Saya yang paling kenceng mempermasalahkan itu,” tegasnya.

Politisi PDIP itu juga menuturkan, sejak awal pandemi Covid-19, berbagai hal yang berkaitan dengan kesehatan rawan disalahgunakan untuk kepentingan bisnis. Misalnya terkait alat pelindung diri (APD) hingga biaya tes Covid-19.

“Dari Maret lalu saya sudah ngomong dalam rapat ini, begitu ada covid, ini ujung-ujungnya jualan obat, jualan vaksin. Habis ini karena sekarang sudah bukan masanya APD, nanti habis ini (soal) obat ramai,” tuturnya.

Ribka pun mempertanyakan penganggaran program vaksinasi Covid-19 gratis bagi seluruh masyarakat yang direncanakan pemerintah.

Baca juga: Politikus PDIP Pilih Bayar Denda Ketimbang Divaksin

Sebab, kata dia, harga vaksin Covid-19 yang dibeli pemerintah dari berbagai perusahaan berbeda-beda.

“Yang katanya digratiskan semua rakyat ini yang mana? Wong ada 5 macam. Ada yang harga Rp. 548.000, ada yang Rp. 292.000, ada yang Rp. 116.000, ada yang Rp. 540.000, sampai Rp. 1.080.400, ada yang Rp. 2.100.000. Pasti yang murah kalau yang miskin,” ungkapnya.

Diketahui, hingga saat ini, pemerintah telah menjalin kerja sama dengan Sinovac, Novavax, AstraZeneca, dan Pfizer. Ada pula kerja sama multilateral dengan fasilitas Covax/Gavi dalam pengadaan vaksin Covid-19. 

Politikus PDIP Pilih Bayar Denda Ketimbang Divaksin

Politikus PDIP Pilih Bayar Denda Ketimbang Divaksin

Politikus PDIP Ribka Tjiptaning mengkiritisi vaksinasi covid-19 yang akan dilakukan pemerintah mulai Rabu (13/1) besok. Politikus PDIP mengatakan

Secret-financial — Politikus PDIP Ribka Tjiptaning mengkiritisi vaksinasi covid-19 yang akan dilakukan pemerintah mulai Rabu (13/1) besok. Politikus PDIP mengatakan menolak untuk divaksin dan pilih untuk bayar denda.

“Saya tetep tidak mau divaksin, maupun (vaksin itu) sampai yang 63 tahun bisa divaksin. Saya udah 63 (tahun) nih, mau semua usia boleh, tetap misalnya pun hidup di DKI semua anak cucu saya dapat sanksi lima juta, mending gue bayar, mau jual mobil kek,” kata Ribka dalam rapat kerja dengan Menteri Kesehatan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (12/1).

Ribka yang juga merupakan anggota Komisi IX DPR itu mengingatkan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk berhati-hati terkait pemberian vaksin. Berkaca dari pengalamannya ketika menjabat ketua komisi IX pada periode 2009-2014, Ribka mengatakan sejumlah kasus justru muncul usai diberikan vaksin.

Baca juga: Istana Siapkan Vaksinasi untuk Jokowi

“Ini saya omong lagi nih di rapat ini ya, vaksin untuk antipolio malah lumpuh layu di Sukabumi, terus antikaki gajah di Majalaya mati 12 (orang), karena di India ditolak, di Afrika ditiolak, masuk di Indonesia dengan 1,3 triliun waktu saya ketua komisi, saya ingat betul itu, jangan main-main vaksin ini,” ujarnya.

“Saya pertama yang bilang saya menolak vaksin, kalau dipaksa pelanggaran HAM. Nggak boleh maksa begitu,” imbuhnya.

Ia mencurigai ujung dari pengadaan vaksin tersebut adalah untuk kepentingan dagang. Ribka mengingatkan kembali bahwa negara tidak boleh berbisnis dengan rakyat.   

“Dari maret lalu saya sudah ngomong dalam rapat ini begitu covid ini ujung-ujungnya jualan obat, jualan vaksin. Habis ini karena sekarang udah bukan masanya APD, nanti habis ini obat ramai, habis obat nah ini kan jago ekonomi nih menterinya nah ayo wamennya BUMN pasti ditaro buat begitu dah, abis ini stunting, udah tau nih, udah dipola kaya begitu kesehatannya nih untuk dagang,” kata dia.

Luhut Pastikan Vaksinasi Nasional Dimulai Rabu

Luhut Pastikan Vaksinasi Nasional Dimulai Rabu

Wakil Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Luhut pastikan pelaksanaan vaksinasi secara nasional akan dimulai pada Rabu (13/1).

Secret-financial – Wakil Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN) Luhut Binsar Pandjaitan pastikan pelaksanaan vaksinasi secara nasional akan dimulai pada Rabu (13/1).

“Kita akan mulai hari Rabu besok pastikan untuk vaksinasi secara nasional,” ujar Luhut, Senin (1/11).

Meski memang vaksin baru akan mulai disuntikan kepada mereka yang telah terdaftar pada lusa, tapi dampak dan reaksi dari vaksin tersebut baru bisa terlihat dalam tiga bulan mendatang. Untuk itu, ia memastikan penanganan protokol kesehatan akan tetap dilakukan dan diperketat.

Baca juga: Susilo Bambang Yudhoyono: Jangan Berpikir Vaksin Ada Pandemi Hilang

“Tiga bulan ke depan akan kelihatan dampaknya, semoga dilakukan cukup baik,” ujar Luhut.

Menurutnya, penyebaran Covid-19 yang makin parah juga banyak terjadi di negara lain. Di mana ada negara sudah mengalami gelombang kedua hingga pada ketiga jumlah infeksi virus Covid-19.

“Soal Covid-19 ini, seluruh dunia betul-betul sadar ini sudah ada gelombang kedua, bahkan gelombang ketiga sudah kejadian,” ujar dia.

KPC-PEN juga berpesan agar semua acara yang diselenggarakan harus bisa mematuhi protokol kesehatan dengan ketat. Di mana, pemerintah akan mengeluarkan seluruh upaya dan kemampuannya untuk menekan penyebaran Covid-19.

Baca juga: Area Pencarian Pesawat Sriwijaya Air Diperluas

“Saya berharap apapun yang kita selenggarakan harus mematuhi protokol kesehatan. Maka itu kami akan all out jangan sampai kita maju sampai di sini, namun tak bisa dikendalikan,” kata dia.

Susilo Bambang Yudhoyono: Jangan Berpikir Vaksin Ada Pandemi Hilang

Susilo Bambang Yudhoyono: Jangan Berpikir Vaksin Ada Pandemi Hilang

Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memberikan catatan awal tahun 2021. Salah satu yang disoroti SBY adalah

Secret-financial – Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memberikan catatan awal tahun 2021. Salah satu yang disoroti SBY adalah bagaimana menghadapi pandemi corona.

Menurut Susilo Bambang Yudhoyono, sikap masyarakat beragam dalam menghadapi 2021. Ada yang optimistis tak sedikit pula yang pesimistis. Ada yang pasrah, pun ada yang masa bodoh.

“Saya sendiri memilih untuk bersikap lebih optimistis (cautious optimism) dan yakin bahwa negeri kita masih punya jalan untuk sukses. Artinya, peluang bagi meredanya badai corona dan pulihnya ekonomi kita memang ada,” kata SBY dalam catatan yang diunggah di akun Facebooknya, Jumat (8/1).

Baca juga: 32 Pengendara di Ngawi Terjaring Operasi Yustisi

Namun, SBY mengingatkan bahwa segala sesuatu yang baik tidak bisa diraih dengan begitu saja. Diperlukan sebuah kerja keras untuk mencapainya.

“Sungguh pun demikian, semua itu tak datang dari langit. Jangan pula bersikap “take for granted”, seolah peluang baik itu akan datang dengan sendirinya,” jelas Presiden keenam RI ini.

Ia mencontohkan dalam konteks pandemi corona. Jangan sampai masyarakat berpikir, karena vaksin COVID-19 sudah tiba di tanah air maka pandemi ini otomatis berakhir.

“Jangan lantaran vaksin sudah datang pasti pandemi akan segera hilang. Setelah itu ekonomi kita akan pulih kembali dan bahkan tumbuh meroket. Jangan bersikap dan berpikir begitu. Tuhan tidak suka,” kata SBY.

SBY mengatakan, kehadiran vaksin memberikan harapan baru. Bukan tidak mungkin vaksinasi akan menjadi titik balik untuk mengakhiri pandemi corona.

Baca juga: Grabtoko Dilaporkan ke Mabes Polri

Namun, kata SBY, perlu diingat bahwa vaksinasi butuh waktu. Seiring dengan vaksinasi, SBY menyebut kepatuhan terhadap berbagai upaya menghadapi corona tetap harus dikedepankan.

“Vaksinasi terhadap rakyat Indonesia yang jumlahnya 200 juta lebih tentu memerlukan waktu. Oleh karena itu jangan sampai upaya mengatasi COVID saat ini menjadi kendor, termasuk dalam menjalankan berbagai pembatasan yang diperlukan,” kata SBY.

Jokowi: Menanti Vaksin Covid-19? Sabar, Saya Juga

Jokowi: Menanti Vaksin Covid-19? Sabar, Saya Juga

Presiden Jokowi dan meminta seluruh masyarakat sabar menanti disuntik vaksin Covid-19 sembari tetap disiplin menjalankan protokol kesehatan.

Secret-financial – Presiden Joko Widodo atau Jokowi dan meminta seluruh masyarakat sabar menanti disuntik vaksin Covid-19 sembari tetap disiplin menjalankan protokol kesehatan.

“Apakah Anda tengah menanti vaksin Covid-19? Sabar. Saya juga,” ujar Jokowi di akun Instagram-nya @jokowi, Kamis, 7 Januari 2021.

Jokowi menyebut, vaksin sudah tersedia dan mulai didistribusikan ke daerah-daerah, tapi untuk vaksinasi masih harus menunggu izin penggunaan darurat dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan proses kajian halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Baca juga: Tolak Vaksin dijatuhi Sanksi Pidana? Simak Berikut Ini

Presiden Jokowi akan menjadi orang pertama yang menanti dan menerima vaksin Covid-19. Pemerintah menjadwalkan Presiden akan disuntik vaksin pada 13 Januari 2021.

“Dan saya sekali lagi akan menjadi orang pertama yang menerima vaksin Covid-19 tersebut. Mengapa Presiden jadi yang pertama? Bukan hendak mendahulukan diri sendiri, tapi agar semua yakin

bahwa vaksin ini aman dan halal. Jadi, siap-siap saja,” ujar Jokowi.

Tolak Vaksin dijatuhi Sanksi Pidana? Simak Berikut Ini

Tolak Vaksin dijatuhi Sanksi Pidana? Simak Berikut Ini

Awal Corona saja yang dipidana dikeluarkan buat antisipasi penularan virus, sedangkan sekarang orang yang tolak di vaksin akan dijatuhi sanksi pidana?

Secret-financial – Jika izin darurat vaksin dari BPOM sudah terbit, DKI Jakarta akan memulai vaksinasi pada pekan kedua dan pekan ketiga Januari 2021. Bagi warga yang tolak vaksin, akan dijatuhi sanksi pidana denda maksimal Rp 5 juta. Awal Corona saja yang dipidana dikeluarkan buat antisipasi penularan virus Covid-19, sedangkan sekarang orang yang tolak di vaksin akan dijatuhi sanksi pidana? ada yang aneh kan.

Wagub DKI Jakarta Ahmad Riza Patria, mengatakan, warga tak perlu ragu dengan keamanan vaksin. Dia memastikan pemerintah pusat dan Pemprov DKI bertanggung jawab atas keselamatan warga.

“Terkait keraguan vaksin, tak usah khawatir, kami, pemerintah pusat dan Pemda, bertanggung jawab. Bahkan Pak Jokowi menjadi orang yang pertama ingin disuntik. Jadi, warga negara enggak perlu khawatir atau takut terkait vaksin. Kami bertanggung jawab sepenuhnya atas nama negara terhadap kesehatan dan keselamatan warga,” tegas Riza di Balai Kota, Jakarta, Rabu (6/1).

Baca juga: NIK KTP Pelanggar Prokes di Surabaya Bakal Diblokir Sebelum Bayar Denda

Terkait banyaknya warga yang menolak vaksin atas dasar HAM, Riza menilai alasan itu tak relevan. Sebab vaksin corona akan melindungi setiap jiwa, termasuk menjaga keselamatan orang sekitar.

“Justru HAM-nya terbalik, kalau kita tidak disuntik, kita mengganggu hak hidup orang, hak keselamatan orang karena COVID-19 ini dengan cepat dapat membahayakan dan menularkan orang lain. Jadi, itu mohon dipahami oleh seluruh warga, kenapa semua wajib divaksin. Dan kenapa harus ada denda, sanksi pidana,” jelasnya.

Riza menegaskan, vaksin corona berbeda dengan vaksin polio atau vaksinasi lainnya. Sebab vaksin corona bukan hanya melindungi masing-masing individu, tapi juga orang lain.

“Perlu ada sanksi, karena kalau kita menolak, tidak hanya membahayakan keselamatan jiwa kita pribadi dan keluarga, tapi juga orang lain. Kalau kita waktu itu tidak disuntik polio, itu keselamatan dan kesehatan hanya terjadi pada diri kita. Tidak menyangkut orang lain. Itu perbedaan yang mendasar,” tuturnya.

Baca juga: Beberapa Tips Agar Keuangan Membaik di Tahun 2021

Berikut bunyi pasal sanksi denda bagi orang yang menolak vaksinasi di Jakarta sesuai Perda Nomor 2 Tahun 2020:

BAB X

KETENTUAN PIDANA

Pasal 30

Setiap orang yang dengan sengaja menolak untuk dilakukan pengobatan dan/atau vaksinasi COVID-19, dipidana dengan pidana denda paling banyak sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Sebanyak 3 juta dosis vaksin asal China, Sinovac, telah tiba di Indonesia dan mulai didistribusikan ke sejumlah daerah. Penyuntikan pertama ke kelompok tenaga kesehatan masih menunggu izin penggunaan darurat vaksin dari BPOM.

371 Juta Vaksin Covid-19 Masuk Indonesia Hingga Tahun 2022

371 Juta Vaksin Covid-19 Masuk Indonesia Hingga Tahun 2022

Jutaan vaksin Covid-19 berbagai jenis dan produsen akan masuk ke Indonesia. Hingga 2022 nanti, ada 371 dosis juta vaksin Covid-19 yang masuk ke Indonesia.

Secret-financial – Dalam dua tahun ke depan, jutaan dosis vaksin Covid-19 berbagai jenis dan produsen akan terus masuk ke Indonesia. Hingga 2022 nanti, ada 371 dosis juta vaksin Covid-19 yang masuk ke Indonesia.

“Sasaran yang mau divaksin sekitar 181 juta penduduk untuk mencapai herd immunity,” kata Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa dalam konferensi pers di Jakarta, Senin, 28 Desember 2020.

Jumlah ini lebih besar karena ada perlu ada cadangan. Sementara untuk biayanya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi sudah mengumumkan semuanya gratis, dari semula ada sebagian yang berbayar.

Baca juga: Menteri Sandiaga Uno Bangkitkan Pariwisata saat Pandemi

Meski demikian, pengiriman tahap awal untuk vaksin-vaksin ini ke Indonesia sebenarnya sudah dimulai sejak 7 Desember 2020. Saat itu, 1,2 juta dosis vaksin Sinovac sudah mendarat di Bandara Soekarno-Hatta, Banten.

Deputi Bidang Ekonomi Bappenas Amalia Adininggar Widyasanti menyebut selanjutnya jutaan vaksin ini akan datang bertahap untuk berbagai jenisnya. Untuk tahun 2021 saja, pemerintah Indonesia sudah memesan 275 juta vaksin.

Dua merek vaksin yang sudah terkonfirmasi untuk datang di 2021 yaitu Sinovac dan Novavax. Masing-masing 116 juta dosis dan 52 juta, sehingga totalnya menjadi 168 juta.

Ada juga tiga merek vaksin yang masih dalam proses pemesanan, yaitu Pfizer 45 juta, Covax 12 juta, dan AstraZeneca sebanyak 50 juta. Sehingga untuk tahun 2021 saja, diperkirakan ada 275 juta dosis vaksin yang masuk ke Indonesia.

Baca juga: Bank Indonesia: Rupiah Bisa Menguat, karena Saat Ini Masih Undervalue

Di tahun 2021, Sinovac dan Covavax kembali masuk ke Indonesia dengan jumlah 87 hingga 96 juta. Sehingga secara total, ada sekitar 371 juta vaksin Covid-19 yang masuk ke Indonesia hingga 2022 nanti. “Itu yang sudah direncanakan Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN),” kata Amalia.

Vaksin Sinovac Dinilai Menyesatkan, Ini Tanggapan Satgas Covid-19

Vaksin Sinovac Dinilai Menyesatkan, Ini Tanggapan Satgas Covid-19

Adanya pemberitaan di media bahwa Organisasi Kesehatan dunia (WHO) membandingkan 10 vaksin COVID-19 dan Sinovac yang paling lemah serta Indonesia

Secret-financial – Adanya pemberitaan di media bahwa Organisasi Kesehatan dunia (WHO) membandingkan 10 vaksin COVID-19 dan Sinovac yang paling lemah serta Indonesia satu-satunya yang memesan vaksin Sinovac, Lucia Rizka Andalusia, Juru Bicara Vaksinasi COVID-19 dari Badan POM pun memberi penjelasan, seperti dilansir dari laman Satgas Covid-19.

Menurutnya, hingga saat ini tidak ada dokumen dan informasi resmi dari WHO yang membandingkan respons imunitas 10 kandidat vaksin atau pernyataan vaksin Sinovac rendah sebagaimana ditampilkan dalam pemberitaan. Hal ini pun sudah dikonfirmasikan kepada pihak WHO di Indonesia.

Sampai saat ini belum ada pengumuman tingkat efikasi vaksin Sinovac, baik dari pihak produsen maupun badan pengawas obat di negara tempat dilakukannya uji klinik. Selain itu, informasi hanya Indonesia yang memesan Sinovac juga tidak tepat.

Baca juga: Vaksin Sudah Tiba, Kapan Ekonomi RI Bisa Normal Lagi?

Selain Indonesia, sejumlah negara telah melakukan pemesanan vaksin COVID-19 dari Sinovac, seperti Brasil, Turki, Chile, Singapura, dan Filipina. Bahkan, Mesir juga sedang bernegosiasi untuk bisa memproduksi Sinovac di negaranya.

Pemerintah telah menegaskan komitmen untuk memastikan vaksinasi hanya dilakukan dengan vaksin yang aman, efektif, dan bermutu secepatnya. Badan POM, bersama Komite Nasional Penilai Obat dan para ahli akan memastikan dan mengawal aspek keamanan, khasiat, serta mutu vaksin Covid-19 yang akan digunakan untuk program vaksinasi sesuai standar yang ditetapkan oleh WHO.

Keberhasilan penanganan Covid di Indonesia akan menjadi keberhasilan sebagai bangsa dan juga sebagai bagian dari masyarakat dunia. Salah satu upaya percepatan untuk bisa keluar dari pandemi Covid-19 adalah dengan vaksinasi yang perlu dijalankan bersama dengan disiplin 3M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak.